Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK SEKTOR INFORMAL DAN PERKUATAN KETAHANAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN Johannes Parlindungan Siregar.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK SEKTOR INFORMAL DAN PERKUATAN KETAHANAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN Johannes Parlindungan Siregar."— Transcript presentasi:

1 KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK SEKTOR INFORMAL DAN PERKUATAN KETAHANAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN Johannes Parlindungan Siregar JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS BRAWIJAYA assalamu’alaikum wr. wb

2 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 2 TIADA ROTAN, AKAR PUN JADI 9 Desember 2011

3 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik SEKTOR INFORMAL 3 TIDAK BERBADAN HUKUM MILIK SENDIRI, USAHA KELUARGA TIDAK TERCATAT TIDAK TERJANGKAU HUKUM

4 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 4 KARARTERISTIK AKTIVITAS MUDAH DIMASUKI SUMBER DAYA LOKAL USAHA SENDIRI OPERASIONAL KECIL PADAT KARYA KETERAMPILAN INFORMAL TIDAK TERKENA REGULASI

5 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik JENIS SEKTOR INFORMAL 5 BERDASARKAN KESEMPATAN MEMPEROLEH PENGHASILAN SAH KEGIATAN PRIMER DAN SEKUNDER (pertanian, perkebunan, dll) USAHA TERSIER dgnMODAL BESAR DISTRIBUSI KECIL-KECILAN TRANSAKSI PRIBADI (pengemis, dll) JASA

6 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 6 TIDAK SAH JASA TRANSAKSI

7 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 7 BERDASARKAN PROTEKSI / BANTUAN PEMERINTAH TIDAK MENERIMA BANTUAN EKONOMI BELUM MENGGUNAKAN BANTUAN EKONOMI, MESKIPUN ADA SUDAH MENDAPATKAN BANTUAN EKONOMI, TETAPI BELUM BERDIKARI WIDODO, 2006

8 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik PERANAN SEKTOR INFORMAL 8 SECARA UMUM, “PERAN” MELIPUTI : KESEMPATAN MENCAPAI TUJUAN LAIN KESEMPATAN UTK DIHARGAI KESEMPATAN MEMPEROLEH RASA AMAN KESEMPATAN MEMBENTUK HUBUNGAN SOSIAL

9 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 9 TANTANGAN YG DIHADAPI PELAKU SEKTOR INFORMAL : ANCAMAN “PENERTIBAN” PENGEMBANGAN AKTIVITAS USAHA KEBERADAAN PADA STRUKTUR MASYARAKAT KOTA

10 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 10 PEKERJA SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL TAHUN 1998 SUMBER : FIRNANDI

11 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik PERAN SOSIAL EKONOMI PKL 11 PKL sbg PATOLOGI SOSIAL (Bromley) KETIDAKPASTIAN MOBILITAS KETIDAKMAMPUAN KEMISKINAN TINGKAT PENDIDIKAN RENDAH PENGANGGURAN TERSEMBUNYI, “KORBAN” PERKOTAAN, SUMBER KRIMINALITAS ???????

12 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 12 PERTUMBU HAN - PKL LANGKANYA KESEMPATAN KERJA URBANISASI RENDAHNYA TINGKAT PENDIDIKAN PERTUMBUH AN PENDUDUK

13 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 13 STATUS EKONOMI RENDAH ASAL UMUMNYA PENDATANG DARI DESA PENDIDIKAN RENDAH MODAL dan PENGHASILAN MODAL KECIL DAN SEADANYA BAHKAN TANPA MODAL PENGHASILAN SANGAT KECIL TEMPAT TINGGAL TINGGAL DGN KELUARGA BESAR PERMUKIMAN KUMUH

14 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 14 MARJINAL, STRATA SOSIAL RENDAH BEKERJA KERAS, ULET AKSES PASAR ALAT PRODUKSI, TIDAK SEKEDAR BERTAHAN HIDUP PENINGKATAN AKSES DAN KAPABILITAS

15 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik PERAN SOSIAL BUDAYA dan POLITIK 15 SISTEM SOSIAL BUDAYA SUBSISTENSI TATA HUBUNGAN KEKERABATAN PERILAKU SOSIAL dan BUDAYA ASAL

16 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 16 RENDAHNYA PERAN POLITIK PANDANGAN : TERGANTUNG PADA NASIB SEMPITNYA RUANG GERAK POLITIK FORMAL KEAWAMAN PADA REPRESENTASI POLITIK MENDESAKNYA KEBUTUHAN DASAR

17 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik KONSEP INTERAKSI PKL 17 JUAL BELI / EKONOMI TRANSAKSI SOSIALISASI IDE, TUNJUKKAN KEBERADAAN TERWUJUD DALAM KONFLIK VERTIKAL AKTUALISASI KERJASAMA, PERSAMAAN KEPENTINGAN, PERASAAN SENASIB SOLIDARITAS SESAMA PKL / ANTAR PROFESI KORPORASI

18 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 18 PAGUYUBAN / ORGANISASI ASOSIASI BENTURAN NILAI DAN KEPENTINGAN VERTIKAL : PKL vs APARAT, HOROSONTAL : PKL vs PEJALAN KAKI KONFLIK KERJASAMA KELEMBAGAAN (FORMAL) KOORDINASI

19 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 19 LSM PKL PKM PARKIR WARGA PEMKOT TOKO SUPPLIER PEJALAN KAKI MUSTAFA, 2008 (disederhanakan)

20 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 20 PENGEMBANGAN EKONOMI SEKTOR INFORNAL KEKUATAN DAYA TAHAN PADAT KARYA KEAHLIAN KHUSUS PERMODALAN KELEMAHAN MODAL LEMAH PASOKAN BAHAN BAKU TEKNOLOGI KEMAMPUAN KOMUNIKASI PENGELOLAAN

21 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 21 TANTANGAN PERSAINGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PELUANG PENAWARAN (Labour Market Effect, tawaran kemitraan) PERMINTAAN (produk dgn harga yg relatif rendah)

22 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 22 KRITERIA PENGEMBANGAN PRODUK POTENSI EKSPOR PRODUK PENGGANTI BARANG IMPOR TINGKATKAN OVERALLL EFFICIENCY SEKTOR PEMASOK SEKTOR FORMAL

23 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 25 % 40 % 23 KASUS : YOGYAKARTA WIDODO, 2006 INFORMALFORMAL

24 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 24 WIDODO, 2006 DIPERKIRAKAN SEKTOR INFORMAL MENYERAP 25% OUTPUT SEKTOR FORMAL OUTPUT KEGIATAN INFORMAL MENYEDIAKAN INPUT YG MURAH BAGI KEGIATAN FORMAL (MENCAPAI 40%)

25 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik USAHA BERBASIS RUMAH TANGGA (UBR) 25 FUNGSI RUMAH MENURUT JOHAN SILAS :  RUMAH (SAJA). RUMAH HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT TINGGAL.  RUMAH PRODUKTIF. RUMAH SELAIN DIPERGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT TINGGAL, JUGA SEBAGAI ASET PRODUKTIF (EKONOMI)  RUMAH (SAJA). RUMAH HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT TINGGAL.  RUMAH PRODUKTIF. RUMAH SELAIN DIPERGUNAKAN SEBAGAI TEMPAT TINGGAL, JUGA SEBAGAI ASET PRODUKTIF (EKONOMI) RUMAH (SAJA) RUMAH PRODUKTIF  TIPE CAMPURAN. FUNGSI RUMAH YG PALING DOMINAN DAN MENJADI SATU DENGAN TEMPAT BEKERJA.  TIPE BERIMBANG. TEMPAT TINGGAL DIPISAH DENGAN TEMPAT BEKERJA TETAPI PADA BANGUNAN YANG SAMA.  TIPE TERPISAH. TEMPAT BEKERJA MENDOMINASI BANGUNAN DAN TEMPAT TINGGAL BIASANYA TERLETAK DI BAGIAN BELAKANG BANGUNAN  TIPE CAMPURAN. FUNGSI RUMAH YG PALING DOMINAN DAN MENJADI SATU DENGAN TEMPAT BEKERJA.  TIPE BERIMBANG. TEMPAT TINGGAL DIPISAH DENGAN TEMPAT BEKERJA TETAPI PADA BANGUNAN YANG SAMA.  TIPE TERPISAH. TEMPAT BEKERJA MENDOMINASI BANGUNAN DAN TEMPAT TINGGAL BIASANYA TERLETAK DI BAGIAN BELAKANG BANGUNAN

26 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik PRINSIP UBR 26 3 PRINSIP SEKTOR INFORMAL dlm UBR : OVERLAPING ANTARA PENYEDIA MODAL dgn TENAGA KERJA MERATANYA PERSAINGAN. USAHA TIDAK TERORGANISIR & TIDAK BERBADAN HUKUM, TANPA PEMBATASAN TENAGA KERJA UBR FORWARD LINKAGE BACKWARD LINKAGE

27 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik KARAKTERISTIK 27 KARAKTERISTIK UBR di SURABAYA : RUMAH dan RUMAH TANGGA sbg MODAL KERJA KAMPUNG sbg KESEMPATAN dan KEMUDAHAN KERJA (ASPEK LOKALITAS) KOMUNALISME MASYARAKAT KAMPUNG sbg KEKUATAN BERSAMA TENAGA KERJA TAMBAHAN TERSEDIA SETIAP SAAT PROSES PEMBERDAYAAN MELALUI “PENYUBURAN BERSAMA” KELONGGARAN-KELONGGARAN (PERIZINAN, PAJAK, dll) BASIS KEKUATAN KOTA yg BERTUMPU pada MASYARAKAT JOHAN SILAS (2000)

28 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 28 KONFLIK ALOKASI RUANG KOMPROMI WAKTU PEMBAGIAN TUGAS PENGADAAN MODAL LOKALITAS USAHA

29 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik BEST PRACTISE-UBR 29 PENGALAMAN PERMUKIMAN MARJINAL DI SEPANJANG SUNGAI JAGIR WONOKROMO – SURABAYA (IDAWATI, 2000) PENGALAMAN PERMUKIMAN MARJINAL DI SEPANJANG SUNGAI JAGIR WONOKROMO – SURABAYA (IDAWATI, 2000) LAHAN MASIH KOSONG LAHAN MASIH KOSONG GUBUK LIAR MUNCUL, LOKASI WTS GUBUK LIAR MUNCUL, LOKASI WTS PEMBERSIHAN dan PENERTIBAN. PELARANGAN PENGHUNIAN PEMBERSIHAN dan PENERTIBAN. PELARANGAN PENGHUNIAN PEMBENTUKAN PPDWS (PERSATUAN PEDAGANG PASAR WONOKROMO SURABAYA), MENGELOLA TAMAN KOTA. PEMBERIAN IJIN BERMUKIM dan BERDAGANG DGN BANGUNAN 3,5 x 4m. PENGUHUNIAN sec. BERTAHAP DAN MASSAL PEMBENTUKAN PPDWS (PERSATUAN PEDAGANG PASAR WONOKROMO SURABAYA), MENGELOLA TAMAN KOTA. PEMBERIAN IJIN BERMUKIM dan BERDAGANG DGN BANGUNAN 3,5 x 4m. PENGUHUNIAN sec. BERTAHAP DAN MASSAL PENINGKATAN UTILITAS KAWASAN, LEGITIMASI PERMUKIMAN.

30 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 30 TAHAP PERTAMA Pengkaplingan diatur dan ditetapkan pengurus PPDWS Ijin diberikan pemda pada anggota/warga yg bersedia menanam dan merawat tanaman (+ 50 KK) Ukuran bangunan 3,5 x 4 m dgn lebar kapling = 3 m TAHAP KEDUA Dilakukan orang2 yg tergusur dari daerah lain dibantu pengurus PPDWS dgn lebar kapling = 2,5m (+ 25 KK) Biaya pengelolaan = Rp 350,-

31 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 31 TAHAP KETIGA Pengkaplingan massal berdasarkan perjanjian dgn RT tanpa sepengetahuan pengurus PPDWS TAHAP KEEMPAT Konsolidasi dan jual beli kapling oleh warga dengan kuitansi bermaterai yg diketahui oleh RT.

32 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 32 PERMUKIMAN dan PENGHUNIAN o PENDIDIKAN MAYORITAS LULUS SLTP. o PENGHUNI AN : 2 – 7 ORG/RUMAH o STATUS TANAH : HAK PAKAI (80%) dan SEWA (Rp /bln). o MAYORITAS KONDISI BANGUNAN PERMANEN. o LUAS BRUTTO PENGHUNIAN : 20,82 m2/org (TIDAK TERMASUK KUMUH). o KEAMANAN : TIDAK AMAN, DIAPIT SUNGAI DAN JALAN BESAR. o KAWASAN DILALUI OLEH KENDARAAN UMUM YG MEMBERI POTENSI EKONOMI WARGA. o SELURUH WARGA TELAH MEMAHAMI RESIKO TINGGAL DI KAWASAN TERSEBUT. o PENDIDIKAN MAYORITAS LULUS SLTP. o PENGHUNI AN : 2 – 7 ORG/RUMAH o STATUS TANAH : HAK PAKAI (80%) dan SEWA (Rp /bln). o MAYORITAS KONDISI BANGUNAN PERMANEN. o LUAS BRUTTO PENGHUNIAN : 20,82 m2/org (TIDAK TERMASUK KUMUH). o KEAMANAN : TIDAK AMAN, DIAPIT SUNGAI DAN JALAN BESAR. o KAWASAN DILALUI OLEH KENDARAAN UMUM YG MEMBERI POTENSI EKONOMI WARGA. o SELURUH WARGA TELAH MEMAHAMI RESIKO TINGGAL DI KAWASAN TERSEBUT.

33 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 33 UBR dan PERKEMBANGANNYA o JENIS UBR : SEBAGIAN BESAR JASA DAN KOMBINASI (JASA-PENJUALAN, JASA-RETAIL, PRODUKSI-PENJUALAN, PENJUALAN-JASA- RETAIL. o BAHAN BAKU DARI LUAR KECAMATAN DAN LUAR KOTA (KAYU-MADURA, BAMBU- MOJOKERTO, PERALATAN PANCING-CIAMIS). o PEKERJA : MAYORITAS 3 PEKERJA (ANGGOTA KELUARGA), SEBAGIAN KECIL > 5 org. o PENULARAN KEAHLIAN PADA ANGGOTA KELUARGA DAN TETANGGA. o BUANGAN DISISIHKAN DAN DIJUAL KE PABRIK PENGOLAHAN HARDBOARD DAN INDUSTRI LAINNYA. o PEKERJA BANYAK YG KORBAN PHK. o MODAL : MAYORITAS SENDIRI, TIDAK ADA YG MELALUI KREDIT BANK. o PENGHASILAN : MAYORITAS Rp – Rp JENIS USAHA DISTRIBUSI : Rp o SEBAGIAN BESAR ORANGTUA BERHASIL SEKOLAHKAN ANAK SAMPAI PERGURUAN TINGGI. o JENIS UBR : SEBAGIAN BESAR JASA DAN KOMBINASI (JASA-PENJUALAN, JASA-RETAIL, PRODUKSI-PENJUALAN, PENJUALAN-JASA- RETAIL. o BAHAN BAKU DARI LUAR KECAMATAN DAN LUAR KOTA (KAYU-MADURA, BAMBU- MOJOKERTO, PERALATAN PANCING-CIAMIS). o PEKERJA : MAYORITAS 3 PEKERJA (ANGGOTA KELUARGA), SEBAGIAN KECIL > 5 org. o PENULARAN KEAHLIAN PADA ANGGOTA KELUARGA DAN TETANGGA. o BUANGAN DISISIHKAN DAN DIJUAL KE PABRIK PENGOLAHAN HARDBOARD DAN INDUSTRI LAINNYA. o PEKERJA BANYAK YG KORBAN PHK. o MODAL : MAYORITAS SENDIRI, TIDAK ADA YG MELALUI KREDIT BANK. o PENGHASILAN : MAYORITAS Rp – Rp JENIS USAHA DISTRIBUSI : Rp o SEBAGIAN BESAR ORANGTUA BERHASIL SEKOLAHKAN ANAK SAMPAI PERGURUAN TINGGI. < 2thn 2-5 thn thn > 10 thn

34 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik 34 SOSIAL EKONOMI dan PERANAN UBR o PENGHASILAN WARGA SUDAH DI ATAS RATA2 PENDUDUK MISKIN (Rp96.959). PERANAN SETIAP ANGGOTA KELUARGA MEMEGANG ANDIL. o POLA HIDUP MENETAP (KESULITAN MENCARI LOKASI BARU, WARISAN, KEDEKATAN DGN TEMPAT KERJA / LOKASI STRATEGIS). o LEBIH DARI 80% PENGHUNI MEMPERGUNAKAN RUMAH SEBAGAI TEMPAT USAHA >> USAHA (UBR) MEMEGANG PERANAN PENTING DALAM MENJAGA EKSISTENSI WARGA. o PENGHASILAN WARGA SUDAH DI ATAS RATA2 PENDUDUK MISKIN (Rp96.959). PERANAN SETIAP ANGGOTA KELUARGA MEMEGANG ANDIL. o POLA HIDUP MENETAP (KESULITAN MENCARI LOKASI BARU, WARISAN, KEDEKATAN DGN TEMPAT KERJA / LOKASI STRATEGIS). o LEBIH DARI 80% PENGHUNI MEMPERGUNAKAN RUMAH SEBAGAI TEMPAT USAHA >> USAHA (UBR) MEMEGANG PERANAN PENTING DALAM MENJAGA EKSISTENSI WARGA.

35 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik TERIMA KASIH 35 wassalamu’alaikum wr. wb

36 Kemiskinan, Kebijakan Publik dan Konflik KEPUSTAKAAN 36 DIGDOYO. ANALISIS USAHA SEKTOR INFORMAL DI PERKOTAAN. MUSTAFA MODEL TRANSFORMASI SOSIAL SEKTOR INFORMAL. PENERBIT INSPIRE ESCAP & UN-HABITAT ORGANISASI BERBASIS KOMUNITAS : KAUM MISKIN SEBAGAI AGEN PEMBANGUNAN FIRNANDI. STUDI PROFIL PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL DAN ARAH KEBIJAKAN KE DEPAN. BAPPENAS. SUPRIYANTO, ARIES PERUBAHAN FISIK RUMAH TINGGAL DENGAN ADANYA UBR. MAKALAH DALAM BUKU “RUMAH PRODUKTIF : DALAM DIMENSI TRADISIONAL DAN PEMBERDAYAAN”, PENYUNTING : JOHAN SILAS et al. LABORATORIUM PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN JURUSAN ARSITEKTUR FTSP – IST. SURABAYA SILAS, JOHAN RUMAH PRODUKTIF: PENDEKATAN TRADISI DAN MASYARAKAT. MAKALAH DALAM BUKU “RUMAH PRODUKTIF : DALAM DIMENSI TRADISIONAL DAN PEMBERDAYAAN”, PENYUNTING : JOHAN SILAS et al. LABORATORIUM PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN JURUSAN ARSITEKTUR FTSP – IST. SURABAYA IDAWATI RUMAH PRODUKTIF SEBAGAI KETAHANAN PERMUKIMAN MARJINAL. MAKALAH DALAM BUKU “RUMAH PRODUKTIF : DALAM DIMENSI TRADISIONAL DAN PEMBERDAYAAN”, PENYUNTING : JOHAN SILAS et al. LABORATORIUM PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN JURUSAN ARSITEKTUR FTSP – IST. SURABAYA WIDODO PERAN SEKTOR INFORMAL TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH. JURNAL EKONOMI DAN BISNIS INDONESIA. Vol 21, No.3, 2006,


Download ppt "KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK SEKTOR INFORMAL DAN PERKUATAN KETAHANAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN Johannes Parlindungan Siregar."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google