Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

IMPLEMENTASI DAN PENINGKATAN SISTEM e - Report PBF DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN BATAM, 10 SEPTEMBER 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "IMPLEMENTASI DAN PENINGKATAN SISTEM e - Report PBF DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN BATAM, 10 SEPTEMBER 2014."— Transcript presentasi:

1 IMPLEMENTASI DAN PENINGKATAN SISTEM e - Report PBF DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN BATAM, 10 SEPTEMBER 2014

2 HASIL ANALISA E-REPORT PBF TAHUN Sumber : e-report PBF Total Pasar 2012 = T Total Pasar 2013 = T

3 Perkiraan pasar farmasi nasional tahun F = forecase

4

5 Sepuluh Besar Kelas Terapi Pasar Farmasi Nasional No.Kelas Terapi Tahun 2012Total (Rp.T)Kelas Terapi Tahun 2013Total (Rp.T) 1ANTIINFEKSI11, HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPTIK ,10 2LARUTAN ELEKTROLIT, NUTRISI dan LAIN-LAIN7,692.84KULIT, OBAT TOPIKAL7.355,13 3ANTIALERGI dan OBAT untuk ANAFILAKSIS7,134.57SALURAN NAFAS, OBAT untuk7.093,55 4VITAMIN dan MINERAL5,836.06LARUTAN ELEKTROLIT, NUTRISI dan LAIN-LAIN6.446,51 5 ANALGESIK, ANTIPIRETIK, ANTIINFLAMASI NON STEROID, ANTIPIRAI 3,937.06DIURETIK5.034,25 6 HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPTIK 3, ANALGESIK, ANTIPIRETIK, ANTIINFLAMASI NON STEROID, ANTIPIRAI 3.900,51 7SALURAN CERNA, OBAT untuk2,741.44SALURAN CERNA, OBAT untuk3.456,83 8SALURAN NAFAS, OBAT untuk2,068.32ANTIINFEKSI3.058,33 9KARDIOVASKULER1,371.67KARDIOVASKULER2.561,86 10KULIT, OBAT TOPIKAL1,348.02ANTISEPTIK dan DISINFEKTAN2.264,23

6 PENINGKATAN SISTEM E-REPORT PBF

7 SISTEM PELAPORAN TERINTEGRASI Bank Data PBF Industri Farmasi Unit Layanan Perizinan Pasar Farmasi Peredaran NPP Pelaporan SIPNAP e - Licensing Laporan Produksi IF e – Report PBF

8 BEBERAPA MENU YANG DITINGKATKAN Laporan diubah dari bentuk satuan terkecil menjadi kemasan terkecil (sesuai hasil electronic survey) Verifikasi data oleh PBF sebelum dikirim Validasi perubahan profil PBF oleh Dinkes Provinsi Fasilitas Teguran dijalankan secara elektronik dari system Laporan PBF yang semula hanya obat ditambahkan untuk BBO, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi

9 PERAN DAN MANFAAT BAGI DINAS KESEHATAN PROVINSI Pemantauan Dinamika Obat, Bahan Baku Obat dan NPP di Provinsi Menjalankan Pembinaan melalui e-Report PBF Sebagai salah satu bahan penyusunan perencanaan dan pemantauan ketersediaan obat. Mengurangi penyalahgunaan NPP Melaksanakan amanat Permenkes 1148/2011 dari segi pelaporan

10 Laporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi Bagi Pedagang Besar Farmasi

11 UU No.36 Tahun 2009 Kesehatan UU No. 8 Tahun 1976 Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya UU No. 8 Tahun 1996 Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) UU No. 5 Tahun 1997 Psikotropika UU No. 7 Tahun 1997 Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) UU No. 35 Tahun 2009 Narkotika Dasar Hukum

12 PP No. 72 Tahun 1998 Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan PP No. 51 Tahun 2009 Pekerjaan Kefarmasian Permenkes No. 912 Tahun 1997 Kebutuhan Tahunan dan Pelaporan Psikotropika Permenkes No Tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Permenkes No Tahun 2011 Pedagang Besar Farmasi Dasar Hukum (lanjutan)

13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 14 ayat (2) Industri farmasi, PBF, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya.

14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 33 ayat (1) Pabrik obat, PBF, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai kegiatan masing- masing yang berhubungan dengan psikotropika. Pasal 34 ayat (1) Pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan wajib melaporkan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada Menteri secara berkala.

15 1.Menjamin ketersediaan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan; 2.Mencegah terjadinya penyalahgunaan; 3.Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika. Tujuan Pengaturan

16 PBF PBF Izin Khusus Penyalur Narkotika Industri Farmasi Industri Farmasi Izin Khusus Produksi Narkotika Apotek IF RS IF Klinik Narkotika Psikotropika Importir/Eksportir Khusus Narkotika Impor: IT Psikotropika atau Industri Farmasi sebagai IP Psikotropika Eskpor: Industri Farmasi sebagai EP Psikotropika SPSFP Puskesmas IF RS Pemerintah IF Klinik Pemerintah Impor/EksporProduksi Penyaluran Penyerahan Ruang Lingkup Pengaturan IT:Importir Terdaftar IP:Importir Produsen SPSFP:Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah

17 Penyaluran Industri Farmasi kepada PBF dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah. Penyaluran Narkotika, Psikotropika oleh PBF hanya dapat dilakukan kepada PBF lainnya, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah. Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah kepada Instalasi Farmasi Rumah Sakit milik Pemerintah, Instalasi Farmasi Klinik milik Pemerintah, dan Puskesmas.

18 Penyaluran (lanjutan) Pengiriman Narkotika dan/atau Psikotropika yang dilakukan oleh Industri Farmasi, PBF, atau Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah harus dilengkapi dengan: surat pesanan, faktur dan/atau surat pengantar barang. Penyaluran Narkotika dan/atau Psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab. PBF yang menyalurkan Narkotika atau Psikotropika harus memiliki tempat penyimpanan Narkotika atau Psikotropika berupa gudang khusus.

19 Pencatatan dan Pelaporan Industri Farmasi, PBF, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, yang melakukan produksi, Penyaluran, atau Penyerahan Narkotika dan/atau Psikotropika wajib membuat pencatatan mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika dan/atau Psikotropika. PBF yang melakukan penyaluran Narkotika dan/atau Psikotropika wajib membuat, menyimpan, dan menyampaikan laporan pemasukan dan penyaluran Narkotika dan/atau Psikotropika setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan Kepala Badan/Kepala Balai.

20 Pelaporan secara Elektronik Narkotika dan Psikotropika Laporan Realisasi Impor/Ekspor Laporan Realisasi Penggunaan Bahan Baku Laporan Penyaluran Produk Jadi Laporan Penyerahan Produk Jadi e-Pharm (Dalam Proses) e-report PBF (menu pelaporan narkotika dan psikotropika) SIPNAP IP/IT Industri Farmasi PBF Unit Layanan Penyusunan Kebijakan & Pengambilan Keputusan

21 Dengan sistem elektronik pelaporan Narkotika dan Psikotropika di PBF: PBF dapat melaporkan penyaluran Narkotika dan Psikotropika secara online, sehingga proses pelaporan lebih mudah, tepat waktu, dan paperless; Kemenkes dan Dinas Kesehatan Provinsi memiliki data yang representatif, akurat, realtime, dan valid tentang penyaluran narkotika dan psikotropika di Indonesia serta pemetaan persediaan narkotika dan psikotropika di Indonesia. Meminimalkan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dari segi penyalur Penutup

22 Terima Kasih


Download ppt "IMPLEMENTASI DAN PENINGKATAN SISTEM e - Report PBF DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN BATAM, 10 SEPTEMBER 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google