Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PEMERINTAH. DIKELOLA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH LEMBAGA NEGARA MELALUI SUATU KEGIATAN APBN/APBD BENDAHARA WAJIB.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PEMERINTAH. DIKELOLA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH LEMBAGA NEGARA MELALUI SUATU KEGIATAN APBN/APBD BENDAHARA WAJIB."— Transcript presentasi:

1 KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PEMERINTAH

2 DIKELOLA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH LEMBAGA NEGARA MELALUI SUATU KEGIATAN APBN/APBD BENDAHARA WAJIB MELAK.PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT TERMASUK PENGERTIAN BENDAHARA ADALAH PEMEGANG KAS DAN PEJABAT LAIN YG MENJALANKAN FUNGSI YG SAMA

3 PEJABAT YG DITUNJUK OLEH MENTERI/KETUA LEMBAGA SEBAGAI BENDAHARA/ BENDAHARA PROYEK PEJABAT YG DITUNJUK OLEH MENTERI/KETUA LEMBAGA SEBAGAI BENDAHARA/ BENDAHARA PROYEK BENDAHARA/ PEMEGANG KAS PEMERINTAH DAERAH BENDAHARA/ PEMEGANG KAS PEMERINTAH DAERAH BENDAHARA YG DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK BENDAHARA YG DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK Bendahara sebagai Pemotong Pajak

4 Kewajiban Mendaftarkan Diri Pasal 2 ayat (1) UU KUP Bendahara yang Mengelola APBN/APBD Bendahara yang Mengelola APBN/APBD Wajib Mendaftarkan Diri Wajib Mendaftarkan Diri Untuk Mendapatkan NPWP BEND. BADAN KETAHANAN PANGAN PROP JABAR JALAN CIUMBULEUIT NO. 02 HEGARMANAH-CIDADAP KOTA BANDUNG

5 Tata Cara Pendaftaran Per. Dirjen No. PER-44/PJ./2008 BENDAHARA KPP/KP2KP MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN MENUNJUKAN SK PENUNJUKAN SBG BENDAHARAWAN MENUNJUKAN TANDA PENGENAL BENDAHARA (KTP/SIM) KARTU NPWP DAN SKT (SURAT KETERANGAN TERDAFTAR KARTU NPWP DAN SKT (SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Tanda Terima Arsip

6 Catatan : Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP Catatan : Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP Penghapusan NPWP Per. Dirjen No. PER-44/PJ./2008 Perubahan Organisasi Perubahan Organisasi Proyek Telah Selesai Proyek Telah Selesai Permohonan Tertulis/ Mengisi Formulir KP.PDIP Permohonan Tertulis/ Mengisi Formulir KP.PDIP KPP/KP2KP NPWP Dihapuskan

7 PPh Ps.21 Dibayarkan kepada ORANG PRIBADI sehubungan dgn: Pekerjaan Jabatan Jasa Kegiatan Dibayarkan atas BELANJA BARANG Dibayarkan atas BELANJA JASA Dibayarkan atas OBYEK-OBYEK PPh Final Ps 4 (2) PPh Pasal 15 PPh Ps.22 & PPN&/ PPnBM PPh Ps.23, PPN (Jika Obyek PPN) PPh Final, PPN (Jika Obyek PPN) KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARAWAN - PEMOTONGAN PPH PSL 21, 23, 15, 4 Ayat (2) - PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 - PEMUNGUTAN PPN&/PPnBM

8 BENDAHARA SBG PEMOTONG/PEMUNGUT PPh Pasal 21/26

9 Pengertian PPh PASAL 21/26 PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN - Pekerjaan atau Jabatan - Jasa dan Kegiatan yang dilakukan WP Orang Pribadi PENGHASILAN BERUPA : GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN WP DN WP LN PPh PASAL 21 PPh PASAL 26

10 PEGAWAI BUKAN PEGAWAI TENAGA AHLI PENSIUNAN TETAP TIDAK TETAP Ph NETO - PTKP BULANAN HARIAN Ph BRUTO - PTKP 50% x Ph Bruto – PTKP Bulanan*) 50% x Ph Bruto (kumulatif) Ph NETO - PTKP SEKALIGUS BERKALA Ph BRUTO – 150 rb PP 68 Th 2009 Ph BRUTO(>1,32jt s.d.6jt) – PTKP Harian LAINNYA YG Ph TDK BERKESINAMB. Ps.17 (1)a x 50% xPh Bruto LAINNYA YG MENERIMA Ph BERKESINAMBUNGAN*) 50% X Ph Bruto (kumulatif) SKEMA DASAR PENGENAAN PPh PS. 21 Ph BRUTO(>6jt) – PTKP Ada NPWP atau tdk ada pengh lain2. Tdk Ada NPWP atau punya pengh lain Peng. Bruto(-) B. Jabatan

11 SumberAPBN/APBDSumber Non APBN/APBD PNS Non PNS PPh 15% Final PPh Ps. 17 Non Final PNS Non PNS PPh Ps. 17 Non Final PPh Ps. 17 Non Final

12 PENERIMA & JENIS PENGHASILAN Penghasilan Yang Diterima YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH PEJABAT NEGARA/PNS/ ANGGOTA TNI DAN POLRI/ PENSIUNAN PENGHASILAN TIDAK TERATUR PENGHASILAN TERATUR SELAIN PEJABAT NEGARA/PNS/ ANGGOTA TNI DAN POLRI/ PENSIUNAN Jenis Penghasilan

13 TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 PENGHASILAN PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA PENERIMAAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH (Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah) IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DLM NEGERI PADA TK PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH & TINGGI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUB. ISTIMEWA

14 PENGHASILAN YANG DITERIMA PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN Penghasilan Yang Diterima PNS ANGGOTA TNI & POLRI PENSIUNAN* ) YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN LAINNYA HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN PEJABAT NEGARA * ) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK- ANAKNYA PPh Ps. 21 DITANGGUNG PEMERINTAH PENGHASILAN TIDAK TERATUR PENGHASILAN TERATUR DIPOTONG PPh Ps.21

15 Penghitungan PPh Pasal 21 Mulai 1 Januari 2009 PENGHASILAN BRUTO - GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN YANG DTERIMA PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp ,-/ THN ATAU Rp ,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp ,00/THN ATAU Rp ,00 PENGHASILAN NETO PENGHASILAN KENA PAJAK DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/ DAERAH - UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT PTKP TARIF PS.17 UU PPh DIKURANGI PAJAK TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN TIDAK TERATUR DIPOTONG PPh Ps. 21 : 15% DARI PENGH. BRUTO (FINAL) KECUALI DIBAYARKAN KEPADA: PNS GOL. II/d KE BAWAH PEMBANTU LETNAN SATU KE BAWAH

16 PTKP=PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TANGGUNGAN PTKP SETAHUN (Rp) SEBULAN (Rp) UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-) , ,- UNTUK DIRI PEGAWAI YG KAWIN/NIKAH (K/-) , ,- UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1) , ,- UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 2 TANGGUNGAN (K/2) , ,- UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 3 TANGGUNGAN (K/3) , ,- PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER, PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIAN TAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN

17 PTKP UTK KARYAWATI HANYA UTK DIRI SENDIRI HANYA UTK DIRI SENDIRI STATUS KAWIN STATUS TDK KAWIN - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG

18 NO Lapisan PenghasilanTarif 1. S.d. Rp ,-5% 2. Di atas Rp ,- s.d. Rp % 3. Di atas Rp ,- s.d.Rp ,-25% 4. Di atas Rp ,-30% Mulai 1 Januari 2009

19 Penghitungan PPh Pasal 21 Tiap Masa/Bulan PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG BERSIFAT TERATUR DALAM 1 BULAN (Contoh Bulan Januari) - GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT Rp x 12 = Rp ,- DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp ,-/THN ATAU Rp ,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH.TETAP Rp ,-/BLN DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp ,00/THN ATAU Rp ,00 PENGHASILAN NETO PENGHASILAN KENA PAJAK -(5%xRp )+Rp ) - (Rp Rp ) - Rp UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT PTKP X TARIF PS.17 UU PPh 12 DIKURANGI Rp ,- DIKALI 12 Rp ,- - Rp Rp Rp X 5%=Rp Rp = PPh bln Januari Contoh untuk Gaji + Tunjangan Bulan Januari

20 Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir PPh Pasal 21 terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak selama 1 Tahun atau bagian tahun pajak PPh Pasal 21 Yg telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak ybs Contoh (dari jumlah penghasilan Jan s.d Novem. yg sama dan kenaikan penghasilan terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp shgg menjadi Rp ) Rp (Rp x 11 + Rp ) – [(5%x (Rp x 11 + Rp )+Rp ] – Rp = Rp – (Rp Rp Rp )= Rp – Rp =Rp Rp X 5% = Rp = Rp

21 Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir PPh Pasal 21 Terutang atas seluruh Penghasilan atas jumlah yg teratur x 12 + jumlah penghasilan tdk teratur PPh Pasal 21 Yg terutang atas penghasilan teratur x 12 Contoh (ada penambahan kenaikan penghasilan yg terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp yg merupakan penghasilan yg bersifat tdk teratur yaitu THR (bukan PNS) Rp (Rp x 12 + Rp ) – [(5%x (Rp x 12 + Rp )+Rp ] – Rp = Rp – (Rp Rp Rp )= Rp – Rp =Rp Rp * X 5% = Rp = Rp *lihat contoh penghit.tiap masa (teratur) hl.20

22 KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF PEGAWAI TETAP WP DALAM NEGERI SEJAK AWAL TAHUN SETELAHPERMULAAN TAHUN PAJAK MULAI BEKERJA SETELAH BULAN JANUARI TERMASUK PEGAWAI YG SEBELUMNYA BEKERJA PADA PEMBERI KERJA LAINNYA TIDAK DISETAHUNKAN MULAI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN DASAR PENGHITUNGAN PPh Ps. 21 JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEH DALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM CONTOH : SI A KERJA MULAI BLN JULI DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JT MAKA PENGHITUNG PPh PSL 21 ADALAH (Rp 10 JT – [(BIAYA JAB.PERBLN +IURAN PENS/BLN)] X 6 BLN) - PTKP X TARIF PSL 17 ATAU : 6 BLN CONTOH : SI BUSH MULAI BLN JULI DGN PENGHSL Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh PSL 21 :(Rp 10 jt-[(BIAYA JAB.PERBLN +IURAN PENSIUN PERBLN)] x 12)-PTK X TARIF PSL 17 : 6 BLN PENGHASILAN KENA PAJAK YG DISETAHUNKAN

23 Atas Penghasilan Yang Tidak Teratur yg Dibayarkan Kepada Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan Para Pensiunan BERUPA : HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN TIDAK DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/DAERAH TARIF Ps. 17 UU PPh JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

24 PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN PARA PENSIUNAN YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD UPAH HARIAN UPAH MINGGUAN UPAH SATUAN UANG SAKU HARIAN UPAH BORONGAN HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO Penghasilan teratur dan tidak teratur

25 Penghitungan PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN TIDAK LEBIH DARI Rp ,- TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21 DIBAYAR HARIAN LEBIH DARI Rp ,- DIKURANGI Rp ,- DIPOTONG PPh TARIF 5% PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp DALAM SATU BULAN KALENDER PKP JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM 1 BLN < Rp DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21 YANG TELAH DIPOTONG JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI Tdk termasuk Honorarium atau Komisi yg diterima Penjaja barang & Petugas dinas luar TARIF 5% JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM 1 BLN > Rp TARIF Psl 17 Iuran Jaminan Hari Tua/ Iuran Tunjangan Hari Tua yg dibayarkan ke Jamsostek, bila diwajibkan DIKURANGI PTKP HARIAN SEBENARNYA +

26 Penghitungan PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN PKP SEBULAN PPh SETAHUN DIBAYAR BULANAN DIKURANGI PTKP SEBULAN PKP DISETAHUNKAN X TARIF PPh Ps.17 PPh SEBULAN JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

27 HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH DANPENGHARGAAN DGN NAMA APAPUN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN IMBALAN ATAS JASA DAN KEGIATAN -SENIMAN, OLAHRAGAWAN; -PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR, -PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH; -PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA, TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL -AGEN IKLAN; -PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK; -PESERTA PERLOMBAAN, PESERTA RAPAT, KONFERENSI, PERTEMUAN ATAU KUNJUNGAN KERJA, PESERTA ATAU ANGGOTA PANITIA, PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN & MAGANG DLL; -PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN/PERANTARA DIPOTONG PPh Ps.21 DENGAN TARIF Ps. 17 DARI JUMLAH BRUTO KEPADA SEBAGAI JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PENGHASILAN BRUTO

28 MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2 PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPAN CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL KEWAJIBAN BENDAHARA PEMOTONG PPh PASAL 21

29 MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA, PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELUM MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA

30 TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 21 TDK DITANGGUNG PEMERINTAH DGN SSP KE : - BANK PERSEPSI, ATAU - KANTOR POS GIRO PALING LAMBAT TGL 10 BLN BERIKUTNYA BILA JATUH PD HARI LIBUR PENYETORAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA Sanksi adm berupa bunga 2% sebulan apabila Bendahara terlambat Menyetorkan PPh 21/26 yg telah Dipotong / dipungut

31 TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21 PLG LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA JIKA JATUH PD HARI LIBUR PD HARI KERJA BERIKUTNYA DGN SPT MASA PPh PASAL 21 KE KPP/KP2KP Bendahara Tetap Wajib Melaporkan SPT Masa PPh 21/26 Meskipun dalam suatu masa/bulan Tdk terdapat pemotongan PPh 21/26 Sanksi adm berupa denda Rp Dikenakan apabila SPT Masa terlambat / tidak dilaporkan sesuai ketentuan

32 BENDAHARA SBG PEMOTONG/PEMUNGUT PPh Pasal 22

33 BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22  DITJEN PERBENDAHARAAN  BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH  BENDAHARAWAN BEA & CUKAI TIDAK PERLU DITUNJUK SECARA KHUSUS YG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG

34 PPh PASAL 22 DIPUNGUT BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH WAJIB PAJAK (REKANAN)

35 DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22 (TANPA SKB) PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp ,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAH PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BRG SEHUB. DGN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Permenkeu No : 154/PMK.03/2010 Mulai berlaku 31 Ags 2010

36 SAAT PEMUNGUTAN TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI PEMBELIAN BARANG PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

37 BUKTI PEMUNGUTAN WAJIB PAJAK REKANAN KPP MELALUI KPPN KPP SBG LAMPIRAN SPT MASA BENDAHARAWAN KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO) PEMUNGUT PPh PSL 22 LEMBAR KE-1 Surat Setoran Pajak LEMBAR KE-2 LEMBAR KE-3 LEMBAR KE-4 LEMBAR KE-5

38 TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN DISETOR PADA HARI YANG SAMA KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN PPh PASAL 22 SSP DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN Sanksi adm berupa bunga 2% Sebulan apabila Bendahara Terlambat Menyetorkan PPh 22 yg telah Dipotong / dipungut

39 TATA CARA PELAPORAN PELAPORAN PPh PASAL 22 SPT MASA KE KPP/KP2KP SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR JIKA JATUH PADA HARI LIBUR PADA HARI KERJA BERIKUTNYA Bendahara Tidak Wajib Melaporkan SPT Masa PPh 22 apabila dalam suatu masa/bulan tdk terdapat pemotongan PPh 22 Sanksi adm berupa denda Rp Dikenakan apabila SPT Masa terlambat / tidak dilaporkan sesuai ketentuan

40 BENDAHARA SBG PEMOTONG/PEMUNGUT PPh Pasal 23/26

41 BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS OBJEK PPh Pasal 23/26

42 PPh PASAL 23/26 HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21 SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN: JASA TEKNIK; JASA MANAJEMEN; JASA KONSULTAN HUKUM, JASA KONSULTAN PAJAK, JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21 YANG BERASAL DARI MODAL : DEVIDEN BUNGA ROYALTI

43 ORANG PRIBADI / BADAN ORANG PRIBADI / BADAN YG DAPAT MENUNJUKKAN SKB PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 YG DAPAT MENUNJUKKAN SKB PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 WAJIB PAJAK YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG DIDANAI HIBAH ATAU PINJAMAN LN YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG DIDANAI HIBAH ATAU PINJAMAN LN

44 TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK; B. SEWA YG DIBAYARKAN / TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI; C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA / DIPEROLEH P.T SBG WP DLM NEGERI, KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR; D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI; F.SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA; G.PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN. A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK; B. SEWA YG DIBAYARKAN / TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI; C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA / DIPEROLEH P.T SBG WP DLM NEGERI, KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR; D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI; F.SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA; G.PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

45 PPh PASAL 23/26 SEWA DAN JASA LAINNYA TARIF 15 % PENGHASILAN BRUTO DASAR PEMOTONGAN HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI TARIF 2 % JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

46 NoObjekTarifDasar Penghitungan SifatBatas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 1.Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah15%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 2.Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan 2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 3.Imbalan Jasa Lain 1. Jasa Penilai (appraisal)2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 2. Jasa Aktuaris2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan atestasi laporan keuangan 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 4. Jasa Perancanag (design)2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas,kecuali yg dilakukan BUT 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 6. Jasa penunjang di bidang penambangan Migas 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya *tidak termasuk PPN 

47 NoObjekTarifDasar Penghitungan SifatBatas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara 2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 9. Jasa penebangan hutan2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 10. Jasa pengelolaan limbah2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 11. Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service) 2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 12. Jasa perantara atau keagenan2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 13. Jasa di bidang perdagangan surat- surat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI 2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI 2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara *tidak termasuk PPN  Objek Pemotongan PPh Pasal 23

48 NoObjekTarifDasar Penghitungan SifatBatas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 16. Jasa mixing film2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan 2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha konstruksi 2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 19. Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sbg pengusaha konstruksi 2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 20. Jasa maklon2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 21. Jasa penyelidikan dan keamanan2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya *tidak termasuk PPN PPh Pasal 23  Objek Pemotongan PPh Pasal 23

49 NoObjekTarifDasar Penghitungan SifatBatas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 22. Jasa penyelenggara kegiatan2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 23. Jasa pengepakan2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi 2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 25. Jasa pembasmi hama2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 26. Jasa kebersihan atau cleaning service2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 27. Jasa katering atau tata boga2%Jumlah Bruto*10 bln berikutnya 20 bln berikutnya *tidak termasuk PPN Objek Pemotongan PPh Pasal 23

50 BUKTI PEMOTONGAN DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN PENGHASILAN OLEH BENDAHARA UNTUK REKANAN LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26 ARSIP BENDAHARA

51 JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM BUKTI PEMOTONGAN SELAMA SATU BULAN TAKWIM DISETOR KE BANK PERSEPSI /KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP (ATAS NAMA & DI TTD OLEH BENDAHARA) PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA Sanksi adm berupa bunga 2% Sebulan apabila Bendahara Terlambat Menyetorkan PPh 23/ 26 yg telah Dipotong / dipungut

52 SPT MASA PPh PSL 23/26 * LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26 * DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26 * LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN LAMPIRAN KE KPP/ KP2KP PLG LAMBAT 20 HARI SETELAH BLN TAKWIM BERAKHIR JIKA JATUH PD HARI LIBUR PD HARI KERJA BERIKUTNYA Bendahara Tidak Wajib Melaporkan SPT Masa PPh 23/26 apabila dlm suatu masa/bulan tdk terdapat pemotongan PPh 23/26 Sanksi adm berupa denda Rp Dikenakan apabila SPT Masa terlambat / tidak dilaporkan sesuai ketentuan

53 BENDAHARA SBG PEMOTONG/PEMUNGUT PPh Pasal 4 ayat (2)

54 DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK PP No. 29 TAHUN 1996 No. : 394/ KMK.04/1994 KEP-5O/PJ/1996 KEP-227/PJ/2002 PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ( PP No. 29 TAHUN 1996 jo. PP No.5 Tahun 2002 )

55 ORANG PRIBADI BADAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN * TANAH*KONDOMINIUM * RUMAH*GEDUNG PERKANTORAN/ * RUMAH SUSUNPERTEMUAN/PERTOKOAN * RUMAH TOKOTERMASUK BAGIANNYA * APARTEMEN*RUMAH KANTOR * TOKO*GUDANG DAN BANGUNAN INDUSTRI BERUPA OBJEK PPh PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH

56 TIDAK TERMASUK OBJEK PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN OBJEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN (PAJAK DAERAH) YG MERUPAKAN YAITU PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL ATAU RESTORAN, TERMASUK : 1.FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK; 2.PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN 3.JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN HOTEL

57 * BADAN PEMERINTAH * SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI * PENYELENGGARA KEGIATAN * BENTUK USAHA TETAP * KERJA SAMA OPERASI * PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK (KEP-50/PJ/1996) BUKAN SUBJEK PAJAK OLEH PENYEWA OLEH PIHAK YG MENYEWAKAN PEMOTONGAN PEMBAYARAN SENDIRI ORANG PRIBADI PENYEWA

58 ORANG PRIBADI BADAN BADAN DENGAN KEPEMILIKAN ORANG PRIBADI 10% SEMUA JUMLAH YG DIBAYARKAN/TERUTANG OLEH PENYEWA DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YG BERKAITAN DGN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YG DISEWA TERMASUK : BIAYA PERAWATAN; BIAYA PEMELIHARAAN; BIAYA KEAMANAN; BIAYA FASILITAS LAINNYA DAN SERVICE CHARGE BAIK YG PERJANJIANNYA DIBUAT SECARA TERPISAH/DISATUKAN BESARNYA TARIF PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DARI JUMLAH BRUTO NILAI PERSEWAAN YANG MENYEWAKAN

59 MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA SEWA, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DGN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI/KANTOR POS, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN MEMBAYARAN/TERUTANGNYA SEWA KEWAJIBAN PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK WAJIB : MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KEPALA KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN/ TERUTANGNYA SEWA LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN DILAMPIRI : - LEMBAR KE-3 SSP; - LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN DENGAN

60 PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ( PP No. 48 THN 1994 JO. PP No. 27 THN 1996 ) DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK PP NO 48 Thn 1994 jo PP NO 71 Thn 2008 NO : 635/ KMK.04/1994 jo NO: 392/ KMK.04/1996 dan NO: 566/ KMK.04/ SE-04/ PJ.33/1996 TGL 26 AGUSTUS SE-02/PJ.33/ 1997 TGL 30 JULI SE-55/PJ.42/1999

61 PENGALIHAN KEPADA PIHAK PEMERINTAH YANG TDK MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN Rp 60 jt KEATAS DIPUNGUTOLEH : - BENDAHARAWAN, ATAU - PEJABAT YG BERWENANG SEBELUM DILAKUKANNYA PEMBAYARAN/TUKAR MENUKAR TARIF PPh 5%DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS (BERSIFAT FINAL) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

62 JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN KURANG DARI Rp 60 jt PENGHASILAN LAINNYA MELEBIHI PTKP PENGHASILAN LAINNYA TIDAK MELEBIHI PTKP SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TIDAK TERUTANG PPh DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS PENGALIHAN KEPADA PIHAK PEMERINTAH YANG TDK MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TARIF PPh 5% DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS (BERSIFAT FINAL)

63 BILA PIHAK YANG MENGALIHKAN TIDAK MEMILIKI NPWP, MAKA NPWP DIISI DENGAN XXX (XXX ADALAH KODE KPP TEMPAT WP YG MENGALIHKAN BERTEMPAT TINGGAL DALAM SSP HARUS DICANTUMKAN : TATA CARA PENGISIAN SSP SEHUBUNGAN DENGAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK ORANG PRIBADI - NAMA, ALAMAT, DAN NPWP PIHAK YANG MENGALIHKAN. - LOKASI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN - NAMA PEMBELI

64 NILAI TERTINGGI ANTARA NILAI BERDASARKAN AKTA PENGALIHAN HAK NJOP TANAH DAN/ATAU BANGUNAN CATATAN JUMLAH BRUTO TDK TERMASUK PPN DAN BIAYA NOTARIS ATAU PEJABAT YG BERWENANG MENERBITKAN AKTA JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN

65 BERLAKU PER 1 JANUARI 2008 DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008

66 Jasa Konstruksi : layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi. Pelaksanaan Konstruksi : pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg p[rofesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yg mampu menyelenggarakan kegiatannya utk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dlm model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build). Pekerjaan Konstruksi : keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Perencanaan Konstruksi : pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yg mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

67 Nilai Kontrak Jasa Konstruksi : nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan Pengawasan Konstruksi : pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yg mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. Pengguna Jasa : orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa : orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya

68 SUBJEK PAJAK WP Orang Pribadi BUT - JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI - JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI - JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI YANG BERGERAK DI BIDANG SUBJEK PAJAK USAHA JASA KONSTRUKSI WP Badan

69 IMBALAN JASA KONSTRUKSI DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN FINAL YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA MENENGAH ATAU KUALIFIKASI BESAR JASA PELAKSANAAN 2% 4%3%4%6% YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL JASA PERENCANAAN & PENGAWASAN YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA

70 PEMOTONGAN OLEH PEMBERI HASIL PENYETORAN SENDIRI OLEH PEMBERI JASA PEMBERI HASIL PELUNASAN PPh MELALUI ORANG PRIBADI BUKAN SUBJEK PAJAK BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN BUT KERJASAMA OPERASI PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK

71 MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN UANG MUKA DAN TERMIJN, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAU BUKTI POTONG PPh PASAL4 AYAT (2) MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DENGAN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI / KANTOR POS, SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh OLEH BENDAHARA BENDAHARA WAJIB : MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN DILAMPIRI : - LEMBAR KE-3 SSP; - LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN DENGAN

72 BENDAHARA SBG PEMUNGUT PPN / PPnBM

73 PAJAKPERTAMBAHAN NILAI (PPN) PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG DAN JASA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG MEWAH (PPn BM) PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG YG BERDSRKAN KMK TERGOLONG BRG MEWAH WILAYAH RI YG DI DALAMNYA BERLAKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

74  ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN;  YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK;  YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK.  ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN;  YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK;  YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK.

75 BARANG KENA PAJAK (BKP) BARANG BERWUJUD BARANG TIDAK BERWUJUD YANG DIKENAKAN PPN YANG DIKENAKAN PPN BARANG BERGERAK BARANG TIDAK BERGERAK

76 JASA KENA PAJAK (JKP) JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM YANG MENYEBABKAN BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK, TERSEDIA UTK DIPAKAI TERMASUK DIKENAKAN PPN

77 DASAR PENGENAAN PAJAK HARGA JUAL HARGA PENGGANTI NILAI IMPOR NILAI EKSPOR NILAI LAIN YG DITETAPKAN MENKEU SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPN YANG TERUTANG

78 PEMUNGUT PPN (KepMenkeu No. 563/KMK.03/2003) BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH BENDAHARAWAN KPPN

79 PENYERAHAN BKP YANG BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH PABRIKAN OLEH

80 BARANG HASIL PERTAMBANGAN / PENGEBORAN YG DIAMBIL LANAGSUNG DARI SUMBERNYA MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, DAN WARUNG SEJENISNYA UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK BERUPA : BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, DAN GARAM DAGING, TELOR, SUSU, BUAH-BUAHAN DAN SAYUR-SAYURAN

81  JASA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MEDIK  JASA DI BIDANG PELAYANAN SOSIAL  JASA DI BIDANG PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO  JASA DI BIDANG KEUANGAN KEUANGAN, ASURANSI, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI  JASA DI BIDANG KEAGAMAAN  JASA DI BIDANG PENDIDIKAN  JASA DI BIDANG KESENIAN & HIBURAN YG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN  JASA DI BIDANG PENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLAN  JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR  JASA DI BIDANG TENAGA KERJA  JASA DI BIDANG PERHOTELAN  JASA YG DISEDIAKAN PEMERINTAH DLM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SCR UMUM  JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR  JASA TELEPON UMUM DG MENGGUNAKAN UANG LOGAM  JASA PENGIRIMAN UANG DG WESEL POS  JASA BOGA / KATERING

82 SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI YANG BELUM DIBUAT DI DALAM NEGERI VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGAARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA

83 BERDASARKAN PP 38/2003 :  SENJATA & ALAT ANGKUT UNTUK TNI & POLRI  BUKU PELAJARAN UMUM / AGAMA  KITAB SUCI BERDASARKAN PP 46/2003 :  MAKANAN TERNAK DAN BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK, BIBIT DAN BENIH

84  PEMBAYARAN YG TDK MELEBIHI Rp TERMASUK PPN & PPnBM  UNTUK PEMBEBASAN TANAH  PEMBAYARAN ATAS BKP/JKP YG MRT KETENTUAN PER-UU-AN MENDPT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT / DIBEBASKAN  BBM & NON-BBM OLEH PERTAMINA  REKENING TELEPON  JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN PERUSAHAAN PENERBANGAN  PENYERAHAN BKP.JKP YG MRT KETENTUAN PER-UU-AN TIDAK DIKENAKAN PPN

85  TETAP TERUTANG PPN & PPnBM  FAKTUR PAJAK TETAP DIBUAT OLEH REKANAN  PPN & PPnBM HRS DIPUNGUT, DISETOR DAN DILAPORKAN SENDIRI OLEH REKANAN

86 PPN PPn BM 10 % 10, 20 30, 40 50, 75 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH 5% TARIF 10% 15%200% SERENDAH- RENDAHNYA SETINGGI- TINGINYA EKSPOR PPN 0 %

87 SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN KEPADA PKP REKANAN PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DASAR PEMUNGUTAN CONTOH TIDAK TERUTANG PPn BM TERUTANG PPn BM 20% PPN YG DIPUNGUT 10/110 YG DIPUNGUT PPN 10/130 PPn BM 20/130 DASAR PEMUNGUTAN

88 REKANAN MENYAMPAIKAN TAGIHAN KEPADA BENDAHARAWAN SSP FAKTUR PAJAK BENDAHARAWAN ARSIP PKP REKANAN KPP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA & NPWP REKANAN DITANDATANGI OLEH BENDAHARAWAN DICAP OLEH BENDAHARAWAN DISETOR TGL..... DAN DITANDATANGANI BENDAHARAWAN

89 PPN/PPn BM YANG DIPUNGUT BENDAHARAWAN SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 7 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR DLM HAL TGL 7 BERTEPATAN DGN HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PD HARI KERJA BERIKUTNYA BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO DISETOR SSP PKP REKANAN KPP MELALUI BANK/POS LAMPIRAN SPT MASA PPN BANK PERSEPSI/POS & GIRO ARSIP BENDAHARAWAN

90 PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN SPT MASA PPN PUT SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR DALAM HAL TANGGAL 14 JATUH PADA HARI LIBUR PELAPORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA Bendahara Tetap Wajib Melaporkan SPT Masa PPN PUT Meskipun dalam suatu masa/bulan Tdk terdapat Pemungutan & penyetoran PPN/PPnBM Sanksi adm berupa denda Rp Dikenakan apabila SPT Masa terlambat / tidak dilaporkan sesuai ketentuan

91 TERIMAKASIH


Download ppt "KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PEMERINTAH. DIKELOLA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH LEMBAGA NEGARA MELALUI SUATU KEGIATAN APBN/APBD BENDAHARA WAJIB."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google