BAGI BENDAHARA PEMERINTAH

Presentasi berjudul: "BAGI BENDAHARA PEMERINTAH"— Transcript presentasi:

1 BAGI BENDAHARA PEMERINTAH
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PEMERINTAH

2 APBN/APBD BENDAHARA WAJIB MELAK.PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT
DIKELOLA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH LEMBAGA NEGARA MELALUI SUATU KEGIATAN BENDAHARA WAJIB MELAK.PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT TERMASUK PENGERTIAN BENDAHARA ADALAH PEMEGANG KAS DAN PEJABAT LAIN YG MENJALANKAN FUNGSI YG SAMA

3 Bendahara sebagai Pemotong Pajak SEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK
BENDAHARA YG DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK PEJABAT YG DITUNJUK OLEH MENTERI/KETUA LEMBAGA SEBAGAI BENDAHARA/ BENDAHARA PROYEK BENDAHARA/ PEMEGANG KAS PEMERINTAH DAERAH

4 Kewajiban Mendaftarkan Diri
Pasal 2 ayat (1) UU KUP Bendahara yang Mengelola APBN/APBD Wajib Mendaftarkan Diri BEND. BADAN KETAHANAN PANGAN PROP JABAR JALAN CIUMBULEUIT NO. 02 HEGARMANAH-CIDADAP KOTA BANDUNG Untuk Mendapatkan NPWP

5 Tata Cara Pendaftaran MENGISI FORMULIR BENDAHARA PENDAFTARAN KPP/KP2KP
Per. Dirjen No. PER-44/PJ./2008 BENDAHARA MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN MENUNJUKAN SK PENUNJUKAN SBG BENDAHARAWAN MENUNJUKAN TANDA PENGENAL BENDAHARA (KTP/SIM) KARTU NPWP DAN SKT (SURAT KETERANGAN TERDAFTAR 1 2 KPP/KP2KP 3 Arsip Tanda Terima

6 Penghapusan NPWP Perubahan Organisasi Proyek Telah Selesai
Per. Dirjen No. PER-44/PJ./2008 Perubahan Organisasi Proyek Telah Selesai Permohonan Tertulis/ Mengisi Formulir KP.PDIP KPP/KP2KP NPWP Dihapuskan Catatan : Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP

7 PPh Ps.22 & PPh Ps.21 PPh Ps.23, PPh Final, PPN&/ PPnBM
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARAWAN PEMOTONGAN PPH PSL 21, 23, 15, 4 Ayat (2) PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 - PEMUNGUTAN PPN&/PPnBM Dibayarkan kepada ORANG PRIBADI sehubungan dgn: Pekerjaan Jabatan Jasa Kegiatan Dibayarkan atas BELANJA BARANG Dibayarkan atas BELANJA JASA Dibayarkan atas OBYEK-OBYEK PPh Final Ps 4 (2) PPh Pasal 15 PPh Ps.21 PPh Ps.22 & PPN&/ PPnBM PPh Ps.23, PPN (Jika Obyek PPN) PPh Final, PPN (Jika Obyek PPN)

8 BENDAHARA SBG PEMOTONG/PEMUNGUT PPh Pasal 21/26

9 Pengertian PPh PASAL 21/26 WP DN WP LN PPh PASAL 21 PPh PASAL 26
PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN - Pekerjaan atau Jabatan - Jasa dan Kegiatan yang dilakukan WP Orang Pribadi PENGHASILAN BERUPA : GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN WP DN WP LN PPh PASAL 21 PPh PASAL 26

10 SKEMA DASAR PENGENAAN PPh PS. 21
Ph NETO - PTKP Peng. Bruto(-) B. Jabatan TETAP Ph BRUTO - PTKP PEGAWAI BULANAN TIDAK TETAP Ph BRUTO – 150 rb HARIAN Ph BRUTO(>1,32jt s.d.6jt) – PTKP Harian Ph BRUTO(>6jt) – PTKP SEKALIGUS PP 68 Th 2009 PENSIUNAN BERKALA Ph NETO - PTKP 50% X Ph Bruto (kumulatif) TENAGA AHLI 50% x Ph Bruto – PTKP Bulanan*) 1 LAINNYA YG MENERIMA Ph BERKESINAMBUNGAN*) BUKAN PEGAWAI 2 50% x Ph Bruto (kumulatif) LAINNYA YG Ph TDK BERKESINAMB. Ps.17 (1)a x 50% xPh Bruto 1. Ada NPWP atau tdk ada pengh lain 2. Tdk Ada NPWP atau punya pengh lain 10

11 Honorarium PPh 15% Final PPh Ps. 17 Non Final PPh Ps. 17 Non Final
Sumber APBN/APBD Sumber Non APBN/APBD PNS Non PNS PNS Non PNS PPh 15% Final PPh Ps. 17 Non Final PPh Ps. 17 Non Final PPh Ps. 17 Non Final

12 PENERIMA & JENIS PENGHASILAN
Penghasilan Yang Diterima PEJABAT NEGARA/PNS/ ANGGOTA TNI DAN POLRI/ PENSIUNAN SELAIN PEJABAT NEGARA/PNS/ ANGGOTA TNI DAN POLRI/ PENSIUNAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH Jenis Penghasilan PENGHASILAN TERATUR PENGHASILAN TIDAK TERATUR

13 TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA PENERIMAAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH (Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah) IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DLM NEGERI PADA TK PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH & TINGGI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUB. ISTIMEWA

14 PENGHASILAN YANG DITERIMA
PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN Penghasilan Yang Diterima PEJABAT NEGARA PNS ANGGOTA TNI & POLRI PENSIUNAN*) YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH PENGHASILAN TERATUR PENGHASILAN TIDAK TERATUR HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN LAINNYA PPh Ps. 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DIPOTONG PPh Ps.21 *) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-ANAKNYA

15 Penghitungan PPh Pasal 21
Mulai 1 Januari 2009 PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD PENGHASILAN TIDAK TERATUR PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN YANG DTERIMA PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI - GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT - UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp ,-/ THN ATAU Rp ,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/ DAERAH DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp ,00/THN ATAU Rp ,00 PTKP PENGHASILAN NETO DIKURANGI DIPOTONG PPh Ps. 21 : 15% DARI PENGH. BRUTO (FINAL) TARIF PS.17 UU PPh PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH KECUALI DIBAYARKAN KEPADA: PNS GOL. II/d KE BAWAH PEMBANTU LETNAN SATU KE BAWAH JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

16 PTKP=PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
TANGGUNGAN PTKP SETAHUN (Rp) SEBULAN UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-) ,- ,- UNTUK DIRI PEGAWAI YG KAWIN/NIKAH (K/-) ,- ,- UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1) ,- ,- UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 2 TANGGUNGAN (K/2) ,- ,- UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 3 TANGGUNGAN (K/3) ,- ,- PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER, PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIAN TAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS 16

17 PTKP UTK KARYAWATI STATUS KAWIN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/
MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS TDK KAWIN HANYA UTK DIRI SENDIRI - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN

18 TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a UU No
TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh) Mulai 1 Januari 2009 NO Lapisan Penghasilan Tarif 1. S.d. Rp ,- 5% 2. Di atas Rp ,- s.d. Rp 15% 3. Di atas Rp ,- s.d.Rp ,- 25% 4. Di atas Rp ,- 30%

19 Penghitungan PPh Pasal 21 Tiap Masa/Bulan
PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG BERSIFAT TERATUR DALAM 1 BULAN (Contoh Bulan Januari) Contoh untuk Gaji + Tunjangan Bulan Januari - GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT - UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT Rp ,- DIKALI 12 Rp x 12 = Rp ,- DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp ,-/THN ATAU Rp ,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH.TETAP Rp ,-/BLN DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp ,00/THN ATAU Rp ,00 (5%xRp )+Rp ) (Rp Rp ) - Rp Rp ,- PENGHASILAN NETO DIKURANGI - Rp PTKP Rp PENGHASILAN KENA PAJAK Rp X 5%=Rp X TARIF PS.17 UU PPh 12 Rp = PPh bln Januari

20 Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir
terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak selama 1 Tahun atau bagian tahun pajak PPh Pasal 21 Yg telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak ybs PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir Contoh (dari jumlah penghasilan Jan s.d Novem. yg sama dan kenaikan penghasilan terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp shgg menjadi Rp ) (Rp x 11 + Rp ) – [(5%x (Rp x 11 + Rp )+Rp ] – Rp = Rp – (Rp Rp Rp )= Rp – Rp =Rp Rp Rp X 5% = Rp = Rp

21 Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur
Terutang atas seluruh Penghasilan atas jumlah yg teratur x 12 + jumlah penghasilan tdk teratur PPh Pasal 21 Yg terutang atas penghasilan teratur x 12 PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir Contoh (ada penambahan kenaikan penghasilan yg terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp yg merupakan penghasilan yg bersifat tdk teratur yaitu THR (bukan PNS) (Rp x 12 + Rp ) – [(5%x (Rp x 12 + Rp )+Rp ] – Rp = Rp – (Rp Rp Rp )= Rp – Rp =Rp Rp * Rp X 5% = Rp = Rp *lihat contoh penghit.tiap masa (teratur) hl.20

22 DASAR PENGHITUNGAN PPh Ps. 21
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF PEGAWAI TETAP WP DALAM NEGERI SEJAK AWAL TAHUN SETELAHPERMULAAN TAHUN PAJAK MULAI BEKERJA SETELAH BULAN JANUARI TERMASUK PEGAWAI YG SEBELUMNYA BEKERJA PADA PEMBERI KERJA LAINNYA MULAI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEH DALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM PENGHASILAN KENA PAJAK YG DISETAHUNKAN CONTOH : SI A KERJA MULAI BLN JULI DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JT MAKA PENGHITUNG PPh PSL 21 ADALAH (Rp 10 JT – [(BIAYA JAB.PERBLN +IURAN PENS/BLN)] X 6 BLN) - PTKP X TARIF PSL 17 ATAU : 6 BLN CONTOH : SI BUSH MULAI BLN JULI DGN PENGHSL Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh PSL 21 :(Rp 10 jt-[(BIAYA JAB.PERBLN +IURAN PENSIUN PERBLN)] x 12)-PTK X TARIF PSL 17 : 6 BLN TIDAK DISETAHUNKAN

23 Atas Penghasilan Yang Tidak Teratur yg
Dibayarkan Kepada Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan Para Pensiunan BERUPA : HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN TIDAK DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/DAERAH TARIF Ps. 17 UU PPh JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

24 UPAH HARIAN UPAH MINGGUAN UPAH SATUAN UANG SAKU HARIAN UPAH BORONGAN
PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN PARA PENSIUNAN YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD Penghasilan teratur dan tidak teratur UPAH HARIAN UPAH MINGGUAN UPAH SATUAN UANG SAKU HARIAN UPAH BORONGAN HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO

25 Penghitungan PPh Pasal 21
Tdk termasuk Honorarium atau Komisi yg diterima Penjaja barang & Petugas dinas luar ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR HARIAN TIDAK LEBIH DARI Rp ,- LEBIH DARI Rp ,- DIKURANGI Rp ,- TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21 DIPOTONG PPh TARIF 5% PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp DALAM SATU BULAN KALENDER JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM 1 BLN < Rp JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI DIKURANGI PTKP HARIAN SEBENARNYA + PKP TARIF 5% JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM 1 BLN > Rp TARIF Psl 17 Iuran Jaminan Hari Tua/ Iuran Tunjangan Hari Tua yg dibayarkan ke Jamsostek, bila diwajibkan DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21 YANG TELAH DIPOTONG

26 Penghitungan PPh Pasal 21
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR BULANAN DIKURANGI PTKP SEBULAN PKP SEBULAN JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PKP DISETAHUNKAN X TARIF PPh Ps.17 PPh SETAHUN PPh SEBULAN

27 PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH DANPENGHARGAAN
DGN NAMA APAPUN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN SEBAGAI IMBALAN ATAS JASA DAN KEGIATAN KEPADA SENIMAN, OLAHRAGAWAN; PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR, PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH; PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA, TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL AGEN IKLAN; PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK; PESERTA PERLOMBAAN, PESERTA RAPAT, KONFERENSI, PERTEMUAN ATAU KUNJUNGAN KERJA, PESERTA ATAU ANGGOTA PANITIA, PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN & MAGANG DLL; PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN/PERANTARA JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI DIPOTONG PPh Ps.21 DENGAN TARIF Ps. 17 DARI JUMLAH BRUTO

28 KEWAJIBAN BENDAHARA PEMOTONG PPh PASAL 21
MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2 PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPAN CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK

29 PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA, PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELUM MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA

30 TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 21
TDK DITANGGUNG PEMERINTAH Sanksi adm berupa bunga 2% sebulan apabila Bendahara terlambat Menyetorkan PPh 21/26 yg telah Dipotong / dipungut DGN SSP KE : - BANK PERSEPSI, ATAU - KANTOR POS GIRO BILA JATUH PD HARI LIBUR PENYETORAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA PALING LAMBAT TGL 10 BLN BERIKUTNYA

31 TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21
Bendahara Tetap Wajib Melaporkan SPT Masa PPh 21/26 Meskipun dalam suatu masa/bulan Tdk terdapat pemotongan PPh 21/26 DGN SPT MASA PPh PASAL 21 KE KPP/KP2KP PLG LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA Sanksi adm berupa denda Rp Dikenakan apabila SPT Masa terlambat / tidak dilaporkan sesuai ketentuan JIKA JATUH PD HARI LIBUR PD HARI KERJA BERIKUTNYA

32 BENDAHARA SBG PEMOTONG/PEMUNGUT PPh Pasal 22

33 YG MELAKUKAN PEMBAYARAN
BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22 DITJEN PERBENDAHARAAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH BENDAHARAWAN BEA & CUKAI YG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG TIDAK PERLU DITUNJUK SECARA KHUSUS

34 PPh PASAL 22 DIPUNGUT BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN
ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH WAJIB PAJAK (REKANAN)

35 DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN
PPh PSL 22 (TANPA SKB) PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp ,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAH PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BRG SEHUB. DGN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Permenkeu No : 154/PMK.03/2010 Mulai berlaku 31 Ags 2010

36 SAAT PEMUNGUTAN PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI PEMBELIAN BARANG JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

37 KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO)
BUKTI PEMUNGUTAN Surat Setoran Pajak WAJIB PAJAK REKANAN LEMBAR KE-1 KPP MELALUI KPPN LEMBAR KE-2 KPP SBG LAMPIRAN SPT MASA BENDAHARAWAN LEMBAR KE-3 KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO) LEMBAR KE-4 PEMUNGUT PPh PSL 22 LEMBAR KE-5

38 TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 22 SSP
DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN DISETOR PADA HARI YANG SAMA Sanksi adm berupa bunga 2% Sebulan apabila Bendahara Terlambat Menyetorkan PPh 22 yg telah Dipotong / dipungut KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN

39 JIKA JATUH PADA HARI LIBUR PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
TATA CARA PELAPORAN Bendahara Tidak Wajib Melaporkan SPT Masa PPh 22 apabila dalam suatu masa/bulan tdk terdapat pemotongan PPh 22 PELAPORAN PPh PASAL 22 SPT MASA KE KPP/KP2KP Sanksi adm berupa denda Rp Dikenakan apabila SPT Masa terlambat / tidak dilaporkan sesuai ketentuan SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR JIKA JATUH PADA HARI LIBUR PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

40 BENDAHARA SBG PEMOTONG/PEMUNGUT PPh Pasal 23/26

41 PEMOTONG PPh PASAL 23/26 BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT
BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS OBJEK PPh Pasal 23/26

42 PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26 HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21 SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN: JASA TEKNIK; JASA MANAJEMEN; JASA KONSULTAN HUKUM, JASA KONSULTAN PAJAK, JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21 YANG BERASAL DARI MODAL : DEVIDEN BUNGA ROYALTI

43 TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI / BADAN YG DAPAT MENUNJUKKAN SKB PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG DIDANAI HIBAH ATAU PINJAMAN LN

44 TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26
A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK; B. SEWA YG DIBAYARKAN / TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI; C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA / DIPEROLEH P.T SBG WP DLM NEGERI, KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR; D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI; SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA; PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

45 TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26 HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI SEWA DAN JASA LAINNYA TARIF 15 % TARIF 2 % PENGHASILAN BRUTO DASAR PEMOTONGAN JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

46 Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No Objek Tarif Dasar Penghitungan Sifat Batas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 1. Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah 15% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan 2% 3. Imbalan Jasa Lain 1. Jasa Penilai (appraisal) 2. Jasa Aktuaris 3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan atestasi laporan keuangan 4. Jasa Perancanag (design) 5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas,kecuali yg dilakukan BUT 6. Jasa penunjang di bidang penambangan Migas 7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas  *tidak termasuk PPN

47 Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Batas waktu penyetoran
No Objek Tarif Dasar Penghitungan Sifat Batas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 9. Jasa penebangan hutan 10. Jasa pengelolaan limbah 11. Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service) 12. Jasa perantara atau keagenan 13. Jasa di bidang perdagangan surat- surat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI 14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI 15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara  *tidak termasuk PPN

48 Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Batas waktu penyetoran
No Objek Tarif Dasar Penghitungan Sifat Batas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 16. Jasa mixing film 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan 18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha konstruksi 19. Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di sertifikat sbg pengusaha konstruksi 20. Jasa maklon 21. Jasa penyelidikan dan keamanan *tidak termasuk PPN 

49 Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Batas waktu penyetoran
No Objek Tarif Dasar Penghitungan Sifat Batas waktu penyetoran Batas waktu pelaporan 22. Jasa penyelenggara kegiatan 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya 20 bln berikutnya 23. Jasa pengepakan 24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi 25. Jasa pembasmi hama 26. Jasa kebersihan atau cleaning service 27. Jasa katering atau tata boga *tidak termasuk PPN

50 TATA CARA PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26
DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN PENGHASILAN OLEH BENDAHARA BUKTI PEMOTONGAN UNTUK REKANAN 1 LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26 2 3 ARSIP BENDAHARA

51 TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23/26
JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM BUKTI PEMOTONGAN SELAMA SATU BULAN TAKWIM DISETOR KE BANK PERSEPSI /KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP (ATAS NAMA & DI TTD OLEH BENDAHARA) Sanksi adm berupa bunga 2% Sebulan apabila Bendahara Terlambat Menyetorkan PPh 23/ 26 yg telah Dipotong / dipungut PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

52 TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 23/26
Bendahara Tidak Wajib Melaporkan SPT Masa PPh 23/26 apabila dlm suatu masa/bulan tdk terdapat pemotongan PPh 23/26 SPT MASA PPh PSL 23/26 LAMPIRAN Sanksi adm berupa denda Rp Dikenakan apabila SPT Masa terlambat / tidak dilaporkan sesuai ketentuan * LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26 * DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26 * LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN PLG LAMBAT 20 HARI SETELAH BLN TAKWIM BERAKHIR KE KPP/ KP2KP PD HARI KERJA BERIKUTNYA JIKA JATUH PD HARI LIBUR

53 BENDAHARA SBG PEMOTONG/PEMUNGUT PPh Pasal 4 ayat (2)

54 DASAR HUKUM PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
( PP No. 29 TAHUN 1996 jo. PP No.5 Tahun 2002 ) DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK PP No. 29 TAHUN 1996 No. : 394/ KMK.04/1994 KEP-5O/PJ/1996 KEP-227/PJ/2002 46 54 49 49 49 53

55 TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
OBJEK PPh PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH ORANG PRIBADI BADAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA * TANAH * KONDOMINIUM * RUMAH * GEDUNG PERKANTORAN/ * RUMAH SUSUN PERTEMUAN/PERTOKOAN * RUMAH TOKO TERMASUK BAGIANNYA * APARTEMEN * RUMAH KANTOR * TOKO * GUDANG DAN BANGUNAN INDUSTRI 47 55 50 54 50 50

56 TIDAK TERMASUK OBJEK PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
YG MERUPAKAN OBJEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN (PAJAK DAERAH) YAITU PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL ATAU RESTORAN, TERMASUK : FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK; PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN HOTEL

57 PELUNASAN PPh PENYEWA BUKAN SUBJEK PAJAK PEMBAYARAN SENDIRI PEMOTONGAN
ORANG PRIBADI ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK (KEP-50/PJ/1996) * BADAN PEMERINTAH * SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI * PENYELENGGARA KEGIATAN * BENTUK USAHA TETAP * KERJA SAMA OPERASI * PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA BUKAN SUBJEK PAJAK PEMBAYARAN SENDIRI PEMOTONGAN OLEH PIHAK YG MENYEWAKAN OLEH PENYEWA 48 51 56 51 55 51

58 BESARNYA TARIF PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG MENYEWAKAN ORANG PRIBADI BADAN BADAN DENGAN KEPEMILIKAN ORANG PRIBADI 10% 10% 10% DARI JUMLAH BRUTO NILAI PERSEWAAN SEMUA JUMLAH YG DIBAYARKAN/TERUTANG OLEH PENYEWA DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YG BERKAITAN DGN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YG DISEWA TERMASUK : BIAYA PERAWATAN; BIAYA PEMELIHARAAN; BIAYA KEAMANAN; BIAYA FASILITAS LAINNYA DAN SERVICE CHARGE BAIK YG PERJANJIANNYA DIBUAT SECARA TERPISAH/DISATUKAN 49 57 52 52 56 52

59 SEBAGAI PEMOTONG PAJAK
KEWAJIBAN PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK WAJIB : MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA SEWA, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DGN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI/KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN MEMBAYARAN/TERUTANGNYA SEWA MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KEPALA KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN/ TERUTANGNYA SEWA DENGAN LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN DILAMPIRI : - LEMBAR KE-3 SSP; - LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN 50 58 53 53 57 53

60 PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
( PP No. 48 THN 1994 JO. PP No. 27 THN 1996 ) DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK PP NO 48 Thn 1994 jo PP NO 71 Thn 2008 NO : 635/ KMK.04/1994 jo NO: 392/ KMK.04/1996 dan NO: 566/ KMK.04/1999 - SE-04/ PJ.33/1996 TGL 26 AGUSTUS 1996 - SE-02/PJ.33/ 1997 TGL 30 JULI 1997 - SE-55/PJ.42/1999

61 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PENGALIHAN KEPADA PIHAK PEMERINTAH YANG TDK MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN Rp 60 jt KEATAS DIPUNGUTOLEH : - BENDAHARAWAN, ATAU - PEJABAT YG BERWENANG SEBELUM DILAKUKANNYA PEMBAYARAN/TUKAR MENUKAR TARIF PPh 5%DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS (BERSIFAT FINAL)

62 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG MENGALIHKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PENGALIHAN KEPADA PIHAK PEMERINTAH YANG TDK MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN KURANG DARI Rp 60 jt PENGHASILAN LAINNYA MELEBIHI PTKP PENGHASILAN LAINNYA TIDAK MELEBIHI PTKP DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS TIDAK TERUTANG PPh SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TARIF PPh 5% DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS (BERSIFAT FINAL)

63 - NAMA, ALAMAT, DAN NPWP PIHAK YANG MENGALIHKAN.
TATA CARA PENGISIAN SSP SEHUBUNGAN DENGAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK ORANG PRIBADI DALAM SSP HARUS DICANTUMKAN : - NAMA, ALAMAT, DAN NPWP PIHAK YANG MENGALIHKAN. - LOKASI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN - NAMA PEMBELI BILA PIHAK YANG MENGALIHKAN TIDAK MEMILIKI NPWP, MAKA NPWP DIISI DENGAN XXX (XXX ADALAH KODE KPP TEMPAT WP YG MENGALIHKAN BERTEMPAT TINGGAL

64 JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN
NILAI TERTINGGI ANTARA NILAI BERDASARKAN NJOP TANAH DAN/ATAU BANGUNAN AKTA PENGALIHAN HAK CATATAN JUMLAH BRUTO TDK TERMASUK PPN DAN BIAYA NOTARIS ATAU PEJABAT YG BERWENANG MENERBITKAN AKTA

65 DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 BERLAKU PER 1 JANUARI 2008 61 61 61 65

66 PENGERTIAN-PENGERTIAN
Jasa Konstruksi : layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi. Pekerjaan Konstruksi : keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Perencanaan Konstruksi : pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yg mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Pelaksanaan Konstruksi : pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg p[rofesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yg mampu menyelenggarakan kegiatannya utk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dlm model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build). 62 62 62 66

67 PENGERTIAN-PENGERTIAN
Pengawasan Konstruksi : pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yg mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. Pengguna Jasa : orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa : orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya Nilai Kontrak Jasa Konstruksi : nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan 62 62 62 66

68 YANG BERGERAK DI BIDANG
SUBJEK PAJAK USAHA JASA KONSTRUKSI SUBJEK PAJAK WP Orang Pribadi WP Badan BUT YANG BERGERAK DI BIDANG - JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI - JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI - JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI 54 62 56 56 60 56

69 TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI
IMBALAN JASA KONSTRUKSI FINAL JASA PELAKSANAAN JASA PERENCANAAN & PENGAWASAN YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA MENENGAH ATAU KUALIFIKASI BESAR YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA 2% 3% 4% 4% 6% DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN 63 63 67 63

70 PELUNASAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI
PEMBERI HASIL BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN BUT KERJASAMA OPERASI PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK ORANG PRIBADI BUKAN SUBJEK PAJAK PELUNASAN PPh MELALUI PEMOTONGAN OLEH PEMBERI HASIL PENYETORAN SENDIRI OLEH PEMBERI JASA 64 64 68 64

71 TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh OLEH BENDAHARA
BENDAHARA WAJIB : MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN UANG MUKA DAN TERMIJN, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAU BUKTI POTONG PPh PASAL4 AYAT (2) MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DENGAN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI / KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN DENGAN LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN DILAMPIRI : - LEMBAR KE-3 SSP; - LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN 50 58 53 53 69 53

72 BENDAHARA SBG PEMUNGUT PPN / PPnBM

73 WILAYAH RI YG DI DALAMNYA PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN
PENGERTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM) PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG DAN JASA PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG YG BERDSRKAN KMK TERGOLONG BRG MEWAH DI DALAM DAERAH PABEAN WILAYAH RI YG DI DALAMNYA BERLAKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN

74 SYARAT PEMUNGUTAN PPN :
ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN; YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK; YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK.

75 BARANG KENA PAJAK (BKP)
BERWUJUD BARANG TIDAK BERWUJUD YANG DIKENAKAN PPN BARANG BERGERAK BARANG TIDAK BERGERAK

76 JASA KENA PAJAK (JKP) DIKENAKAN PPN SETIAP KEGIATAN PELAYANAN
BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM YANG MENYEBABKAN BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK, TERSEDIA UTK DIPAKAI TERMASUK JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN DIKENAKAN PPN

77 DASAR PENGENAAN PAJAK HARGA JUAL HARGA PENGGANTI NILAI IMPOR
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPN YANG TERUTANG NILAI IMPOR NILAI EKSPOR NILAI LAIN YG DITETAPKAN MENKEU

78 PEMUNGUT PPN (KepMenkeu No. 563/KMK.03/2003)
BENDAHARAWAN KPPN BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH

79 OBJEK PEMUNGUTAN PPn BM
PENYERAHAN BKP YANG BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH OLEH PABRIKAN

80 KELOMPOK BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
BARANG HASIL PERTAMBANGAN / PENGEBORAN YG DIAMBIL LANAGSUNG DARI SUMBERNYA BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK BERUPA : BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, DAN GARAM DAGING, TELOR, SUSU, BUAH-BUAHAN DAN SAYUR-SAYURAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, DAN WARUNG SEJENISNYA UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA

81 KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
JASA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MEDIK JASA DI BIDANG PELAYANAN SOSIAL JASA DI BIDANG PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO JASA DI BIDANG KEUANGAN KEUANGAN, ASURANSI, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI JASA DI BIDANG KEAGAMAAN JASA DI BIDANG PENDIDIKAN JASA DI BIDANG KESENIAN & HIBURAN YG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN JASA DI BIDANG PENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLAN JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR JASA DI BIDANG TENAGA KERJA JASA DI BIDANG PERHOTELAN JASA YG DISEDIAKAN PEMERINTAH DLM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SCR UMUM JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR JASA TELEPON UMUM DG MENGGUNAKAN UANG LOGAM JASA PENGIRIMAN UANG DG WESEL POS JASA BOGA / KATERING

82 KELOMPOK BKP TERTENTU YANG ATAS IMPORNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN (dgn SKB)
SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI YANG BELUM DIBUAT DI DALAM NEGERI VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGAARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA

83 KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
BERDASARKAN PP 38/2003 : SENJATA & ALAT ANGKUT UNTUK TNI & POLRI BUKU PELAJARAN UMUM / AGAMA KITAB SUCI BERDASARKAN PP 46/2003 : MAKANAN TERNAK DAN BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK, BIBIT DAN BENIH

84 TIDAK DILAKUKAN PEMUNGUTAN PPN & PPnBM OLEH BENDAHARA ATAS :
PEMBAYARAN YG TDK MELEBIHI Rp TERMASUK PPN & PPnBM UNTUK PEMBEBASAN TANAH PEMBAYARAN ATAS BKP/JKP YG MRT KETENTUAN PER-UU-AN MENDPT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT / DIBEBASKAN BBM & NON-BBM OLEH PERTAMINA REKENING TELEPON JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN PERUSAHAAN PENERBANGAN PENYERAHAN BKP.JKP YG MRT KETENTUAN PER-UU-AN TIDAK DIKENAKAN PPN

85 ATAS PEMBAYARAN TAGIHAN YG TDK MELEBIHI Rp 1.000.000
TETAP TERUTANG PPN & PPnBM FAKTUR PAJAK TETAP DIBUAT OLEH REKANAN PPN & PPnBM HRS DIPUNGUT, DISETOR DAN DILAPORKAN SENDIRI OLEH REKANAN

86 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH
TARIF PPN DAN PPn BM TARIF PPN EKSPOR PPn BM 10 % PPN 0 % 10, 20 30, 40 50, 75 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH 5% SERENDAH- RENDAHNYA 10% 15% SETINGGI- TINGINYA 200%

87 SAAT DAN DASAR PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM
SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN KEPADA PKP REKANAN DASAR PEMUNGUTAN PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM CONTOH TIDAK TERUTANG PPn BM TERUTANG PPn BM 20% PPN YG DIPUNGUT 10/110 YG DIPUNGUT PPN 10/130 PPn BM 20/130 DASAR PEMUNGUTAN

88 TATA CARA PEMUNGUTAN REKANAN MENYAMPAIKAN TAGIHAN KEPADA BENDAHARAWAN
SSP FAKTUR PAJAK 1 DIISI OLEH DAN ATAS NAMA & NPWP REKANAN 2 3 KPP ARSIP PKP REKANAN DITANDATANGI OLEH BENDAHARAWAN BENDAHARAWAN DICAP OLEH BENDAHARAWAN DISETOR TGL DAN DITANDATANGANI BENDAHARAWAN

89 TATA CARA PENYETORAN PPN/PPn BM YANG DIPUNGUT BENDAHARAWAN SSP
DISETOR 1 PKP REKANAN SSP KPP MELALUI BANK/POS 2 LAMPIRAN SPT MASA PPN 3 4 BANK PERSEPSI/POS & GIRO 5 ARSIP BENDAHARAWAN BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO DLM HAL TGL 7 BERTEPATAN DGN HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PD HARI KERJA BERIKUTNYA SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 7 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR

90 PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT
TATA CARA PELAPORAN PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR SPT MASA PPN PUT DALAM HAL TANGGAL 14 JATUH PADA HARI LIBUR PELAPORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA Bendahara Tetap Wajib Melaporkan SPT Masa PPN PUT Meskipun dalam suatu masa/bulan Tdk terdapat Pemungutan & penyetoran PPN/PPnBM Sanksi adm berupa denda Rp Dikenakan apabila SPT Masa terlambat / tidak dilaporkan sesuai ketentuan

91 TERIMAKASIH