Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

JURNAL PERKIM Forum Permukiman, sebagai wadah pe- merhati dan lintas pelaku, dalam pengem- bangan perumahan dan kawasan per- mukiman, dalam rubrik Asal-Usul.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "JURNAL PERKIM Forum Permukiman, sebagai wadah pe- merhati dan lintas pelaku, dalam pengem- bangan perumahan dan kawasan per- mukiman, dalam rubrik Asal-Usul."— Transcript presentasi:

1 JURNAL PERKIM Forum Permukiman, sebagai wadah pe- merhati dan lintas pelaku, dalam pengem- bangan perumahan dan kawasan per- mukiman, dalam rubrik Asal-Usul – Hal. 02 Revitalisasi Budaya Gotongroyong di era informasi  membangun network komu- nitas permukiman – Hal. 03 Sanitasi Masyarakat, mengangkat tentang MCK & IPAL Komunal di Kampung To- mang Kel. Jatipulo – Hal. 04 Profil Tokoh bidang Permukiman di edisi ini adalah : Prof. Eko Budihardjo dari Univ. Diponegoro, Semarang – Hal. 05 Jurnal Utama : Pembangunan Permukim- an Berkelanjutan – Hal Penghijauan Lingkungan : Taman Interaktif di Tebet – Hal. 08 PerGub no. 190 th mengisi rubrik info Kebijakan Publik – Hal, 09 Komunitas Rusun Tebet, merupakan jur- nal lanjutan dari edisi sebelumnya (Komu- nitas Rusun “Harum”), pada edisi ini Komunitas Rusun “Berlian” – Hal. 10 Oj Manajemen Konflik dalam Pembangunan permukiman berkelanjutan sudah menjadi suatu paradigma yang perlu dibangun bersama. Untuk itu suatu forum pemerhati dan pelaku permukiman perlu benar-benar eksis guna menge- lola konflik-konflik yang muncul dan selalu akan muncul dalam setiap tahapan proses/perjalanan pembangunan per- mukiman berkelanjutan. Dalam pengelolaan konflik-konflik, sangat bisa muncul suatu solusi yang merupakan terobosan inovatif bidang permukiman,. Jadi, forum ini juga berfungsi sebagai creative-think-tank. Topik Pembangunan Permu- kiman Berkelanjutan ini menjadi jurnal utama pada halaman tengah : Salah satu dari strategi pembangunan permukiman berkelanjutan adalah Strategi Pengungkit. Dalam strategi ini ada pemberian stimulan dan kredit mikro bagi masyarakat miskin dan MBR. Namun di sam- ping bantuan hibah dan kemudahan kredit, sangat diperlukan adanya pemberdayaan sektor ekonomi. Pemberdayaaan ini menjadi suatu kesatuan dalam strategi pengungkit dalam pembangunan ini. Dalam pemberdayaan sektor ekonomi, dengan sen- dirinya pemberdayaan sosial juga ikut terbangun. Komunitas perlu mengorganisasi diri, mengenal se- tiap potensi warga, membuat kelompok-kelompok minat, mengusasahakan pelatihan untuk tiap kelom- pok minat, menyusun rencana bisnis dan menjalan- kannya secara konsisten. Upaya-upaya pember- dayaan sektor ekonomi suatu komunitas permu- kiman yang tergolong MBR ini bisa menggunakan peluang-peluang yang diadakan oleh lembaga- lembaga yang membantu pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, misalnya SMESCO UKM yang juga merupakan Promotion Centre bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Komunitas Kampung Tomangpulo mengupayakan hal ini ♦ ASA Sambungan dari hal. 11 Setelah kemajuan-kemajuan bidang transportasi Megacity Jakarta yang telah dicapai hingga saat ini, Kami sebagai warga kebanyakan mengharapkan Pemda untuk juga memperhatikan jalan trotoar, terutama antara bus-stop/shelter, terminal, stasiun dengan lokasi permukiman dan bangunan-bangun- an atau tempat-tempat pelayanan publik. Agar lebih menyemangati masyarakat untuk meng- gunakan kendaraan umum massal cepat, kualitas pelayanan sangat perlu ditingkatkan. Juga prasa- rana penunjang, seperti trotoar, perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Trotoar perlu dibebaskan dari penghalang-penghalang, perlu dinaungi pe- pohonan rindang, dan perlu dilengkapi lanpu jalan. Dan demi pembangunan berkelanjutan yang inklu- sif, sebaiknya subsidi BBM dicabut agar para pe- ngendara kendaraan pribadi mengurangi pemakai- annya, bisa beralih menggunakan kendaraan umum massal cepat. Toh, juga lebih ramah lingkungan… Hanifah – Warga Jakarta Selatan hal. 12 DESEMBER 2010 | NO. 02 | TAHUN I EKONOMI & BISNISDESEMBER 2010 | NO. 02 | TAHUN I | 12 HALAMAN hal.01 MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI PERMUKIMAN JAKARTA Pemberdayaan Sektor Ekonomi Sarana transportasi Kereta Ekonomi AC bagi komuter Jabo- detabek adalah alternatif solusi yang cukup memadai bagi pola mukim&gerak para pekerja Jakarta – Hal. 11 Pemberdayaan Sektor Ekonomi sebagai elemen komple- menter dalam Strategi Pengungkit Pembangunan Permukim- an bagi MBR – Hal 12

2 Transportasi bagi Permukiman Salah satu aspek penting dari permukiman adalah tranportasi. Bagi masyarakat kebanyakan dan bagi kepentimngan lingkungan hidup, jenis transportasi massal cepat adalah yang paling sesuai. Kereta AC bagi Komuter Jabodetabek Ada pilihan lain yang cukup baik untuk wilayah DKI Jakarta, yaitu Busway Transjakarta, namun saja jumlah armadanya belum memadai, demikian juga beberapa koridor yang belum difungsikan. Semoga Pemda segera menindak lanjuti hal ini. Bersambung ke hal. 12 FORUM PERMUKIMAN JAKARTA Adalah suatu forum yang terdiri dari para pemerhati permukiman bernama Forum Permukiman, yang lebih akrab disebut Forkim. Forum ini “lahir” pada 13 Maret Sebelum lahir sebagai Forkim, bebe- rapa individu dalam kelompok ini adalah arsitek, pe- rencana, dan aktifis LSM yang sudah biasa mela- kukan diskusi-diskusi mengenai kondisi permukim- an dan komunitas permukiman yang termarjinal- isasi oleh perkembangan perkotaan, yaitu: Suhadi, Sri Probo, Inne, Jehan, Dodo, Amry, Herlily, Wardah Hafiz, Marco, Antonio, Nanang, Yuli, Ivana, Wanda dan beberapa lainnya yang belum disebut di sini. Dari skop permasalahanan yang menjadi perhatian, forum ini dibedakan menjadi Forum Permukiman Nasional atau Forkimnas dan Forum Permukiman Daerah ♦ Salah satu Forkimda yang sudah cukup eksis dan tetap berjalan adalah Forum Permukiman Jakarta atau Forkimja ♦ Forkim didorong oleh visi dan misi yang luhur serta terbentuk dari hasrat semua anggotanya untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang manusiawi, adil dan lestari, dengan kepedulian khusus pada masyarakat yang termarjinalisasi ♦ Forkim adalah wadah komunikasi, pengkajian dan perjuangan para pemerhati dan pegiat untuk menemukan solusi pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman, teru- tama bagi kelompok MBR ♦ Dalam perjuangan mencapai cita-cita Forkim, salah satu unsur yang esensial adalah peningkatan kemampuan para pe- laku dan pranata yang ada ♦ Saat ini, Forkim(Ja) sebagai wadah/ forum para pihak bidang permukim- an menghadapi kebutuhan juga untuk berfungsi sebagai manajemen konflik. Hal ini tidak bisa di- hindarkan, sebab Pembangunan Permukiman Ber- kelanjutan menuntut perubahan paradigma. ASA hal. 02 DESEMBER 2010 | NO. 02 | TAHUN I ASAL-USULOPINI WARGA DESEMBER 2010 | NO. 02 | TAHUN I hal.11 JURNAL PERKIM Media Permukiman – Periodik Bulanan Alamat Redaksi : Jl. Siaga IIA no. 49C JakSel Redaktur : Anita & Astaja Mobile : & Ruang daur hidup perkotaan yang ekologis diper- lukan bagi pengembangan fisik dan psikologis ma- nusia-manusia pemukimnya. Ruang daur hidup ini mencakup ruang-ruang mulai dari tahap konsepsi (dalam kandungan), balita, anak-anak, remaja dan dewasa (khususnya ruang berkarya), orang tua sampai pada tahap setelah kematian. Pengem- bangan fisik membutuhkan ruang untuk membersih- kan diri, istirahat, dan olahraga; sedangkan pe- ngembangan psikologis membutuhkan ruang-ruang untuk rekreasi seperti taman untuk bermeditasi, pacaran, dan sosialisasi lainnya. Untuk menjamin tetap tersedianya ruang daur hidup di lingkungan permukiman kota, diperlukan konsep dan penerapan pembangunan permukiman berke- lanjutan. Terutama di bidang permukiman, pembangunan menghadapi begitu banyak konflik baik konflik tata- ruang dan lingkungan hidup, konflik kepentingan para pelaku pembangunan itu sendiri, konflik antar- hierarki pemerintahan, konflik berskala horizontal dengan kewenangan yang setara juga cukup banyak, yang terjadi antar wilayah yang berbatasan. Untuk itu, makin disadari perlunya ada wadah atau forum di mana konflik-konflik itu bisa ditengahi, sehingga keberlanjutan pembangunan permukiman bisa tetap berjalan, bahkan mungkin dengan berfungsinya forum ini sebagai creative-think-tank, dapat dimunculkan terobosan-terobosan inovatif yang dapat mengatasi berbagai konflik yang ada. Pemberdayaan Sektor Ekonomi bagi MBR merupa- kan elemen komplementer dalam strategi pengung- kit pembangunan perumahan dan permukiman swa- daya yang berkelanjutan ♦ ♦ E D I T O R I A L

3 Masyarakat madani adalah masyarakat yang ber- budaya tinggi, berperadaban modern, dengan ciri- ciri : (1) adanya ruang publik yang bebas; (2) demo- kratisasi; (3) toleransi; (4) pluralisme; (5) keadilan sosial; (6) partisipasi sosial; (7) supremasi hukum. Mengimbangi kemajuan dan perkembangan kota Jakarta menjadi suatu Megacity penuh warna, warga-warga kampung kota Jakarta selayaknya menunjukkan kemauan dan kemampuan mengor- ganisasi diri menuju masyarakat madani (contoh- nya warga RW 06 Jatipulo). Hal ini perlu untuk pertahanan masyarakat dari segala kemungkinan yang bisa mengganggu stabilitas sosial ataupun yang menghambat dinamika pembangunan. Salah satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh setiap warga dalam menjani demokrasi dalam masyarakat madani (tidak sebatas bisa baca & tulis hal. 10 DESEMBER 2010 | NO. 02 | TAHUN I KOMUNITASSOSIAL BUDAYA DESEMBER 2010 | NO. 02 | TAHUN I hal. 03 saja) adalah kemampuan minimal bidang informasi teknologi, yaitu minimal bisa mengirim dan mene- rima pesan elektronik dengan telfon genggam (sms). Lebih baik bila bisa juga menerima dan mengirim surat elektronik (emal). Mengapa? Karena kusi, bertukar-pikiran tanpa dibatasi ruang dan wak- tu. Dengan memanfaatkan sarana teknologi infor- masi, demokrasi bisa tetap berjalan, dan bisa lebih efisien. Namun begitu, pertemuan langsung, ber- kumpul, saling berjabat-tangan, mendengarkan langsung nada intonasi serta mimik ekspresi teman- teman diskusi tetap diperlukan. Bergantung dari jarak dan luas cakupan komunitas itu. Suatu jaring- an kerja (network) yang dibangun, jika cukup luas, misalnya Jaringan Komunitas Kampung Jakarta, bisa membuat semacam komunitas maya dalam suatu group mailing-list ♦ ASA Sambungan dari Edisi lalu 01/I/2010 KOMUNITAS RUSUN TEBET Terjadi pergeseran komunitas di Rusun ini, sebagi- an pemilik awal menjual unit rusunnya atau me- ngontrakkan, lalu pindah ke daerah lain (bode- tabek), saat ini ada sekira 30% pengotrak., yang memfungsikan unit rusun sebagai tempat tinggal dekat tempat kerja. Ruang hall di depan tangga Ruang selasar depan pintu unit rusun cukup lebar, ada yang memanfaatkan untuk usaha ekonomi keluarga, antara lain jual minuman dingin. Tiap blok Rusun adalah satu RT yaitu RT 01 sd RT 04, ada ketua RT, ada ketua RW. Ada juga Tim Penggerak PKK yang setiap jumat pagi melakukan kegiatan PSN-Jumantik, juga ada kegiatan Posyandu yang biasanya melayani penimbangan/ pemeriksaan bayi tiap Rabu pagi. Ada dua pus-kesmas di Kelurahan Tebet Barat, yaitu di RW 04 dan RW 06. Rumah Susun “BERLIAN” Tebet II Ada dua blok rusun di RW 07 Kel. Tebet Barat yang dinamakan Rusun “Berlian”. Pengelolaannya oleh Tim Sembilan, yaitu Soeprapto, Handoyo, T. Arta Manggala, Amat Soeyitno, Sultoni M., Bambang Sulistomo, Sukadi, Buchiri, dan ketuanya, Haji Moch. Masduki, yang juga berperan sebagai Ketua Yayasan Masjid Jami’ Al-Muqarrobin. Blok E terdiri dari 50 KK dan Blok F ada 70 KK, dari 120 KK ini ada sebagian kecil yang merupakan pengontrak. Rusun di Tebet ini difasilitasi dengan tangki septik, belum diteliti apakah sesuai dengan fungsi IPAL (instalasi pengolahan air limbah) atau sekadar tangki septik biasa. Dari tangki septik ini air limbah dialirkan ke saluran drainase kota. Komunitas ini sedang membangun kembali Masjid Al Muqarrobin. Pembangunannya sudah berlang- sung 12 tahun. Pihak pemerintah memberi banyak perhatian ke- pada Tim Sembilan sebagai pemimpin komunitas ini. Mereka dinilai cukup berhasil melakukan pembangunan tridaya berbasis komunitas ♦ ASA REVITALISASI BUDAYA GOTONG ROYONG DALAM MASYARAKAT MADANI budaya gotong royong di era informasi ini tidak cukup dengan rembug dan kerja di lapangan, namun juga diperlukan dis-

4 Peraturan Gubernur DKI Jakarta no. 190 tahun 2009 ini, merupakan dasar kebijakan yang me- nyatakan dan mempertegas bahwa Perbaikan Lingkungan Permukiman (MHT Plus) merupakan Program Strategis Provinsi DKI Jakarta yang memerlukan penanganan khusus dan terpadu agar tercapai hasil yang optimal. Hal-hal yang perlu segera diketahui bersama dari peraturan ini adalah : BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1: (9) Per- baikan Lingkungan Permukiman (MHT Plus) adalah Perbaikan kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana ling-kungan yang terstruktur; (10) RW kumuh adalah RW yang mempunyai kondisi fisik lingkungan yang masih di bawah standar. BAB II KEBIJAKAN UMUM, Pasal 2 : Kebijakan yang diambil dalam rangka kegiatan Perbaikan Lingkungan Permukiman (MHT Plus) adalah menggunakan pendekatan penataan kawasan secara terpadu yang meliputi : (a) aspek penata-an fisik lingkungan; dan (b) aspek pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. BAB III PENETAPAN LOKASI, Pasal 3 : (1) : Lokasi pelaksanaan kegiatan Perbaikan Ling-kungan Permukiman (MHT Plus) berada pada RW Kumuh pada masing-masing Kota Administrasi, maupun Kabupaten Administrasi. BAB IV PEMILIHAN DAN KRITERIA LOKASI, Pasal 4: (1) Untuk peilihan dan penentuan RW Kumuh sebagai lokasi kegiatan Perbaikan Ling- kungan Permukiman (MHT Plus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus merujuk pada Data Evaluasi RW Kumuh yang dikeluarkan oleh BPS; (2) Persyaratan sebagaimana dimak-sud pada ayat (1) wajib menjadi acuan bagi para waliko- untuk perbaikan sarana komu-nitas, yaitu bantuan pembangunan gedung pertemuan RW, pembelian pompa pemadam kebakaran beserta selangnya, dan direncanakan juga untuk dana pembelian “ambulans” komunitas. Bersambung ke hal. 05 Merupakan salahsatu kebutuhan utama manusia dalam daur harinya untuk membuang hajat dan membersihkan diri. Keberadaan MCK komunal di permukiman padat sangat diperlukan. Dan untuk alasan keseimbangan lingkungan, perlu dibarengi dengan tangki septik yang memenuhi standar sanitasi, yaitu tangki septik yang dilanjutkan dengan bilik-bilik penyaringan, berfungsi sebagai IPAL (ins- talasi pengolahan air limbah). MCK komunal di RT 016 RW 06 ini, mempunyai sejarah yang panjang. Dan sebutan komunal sangat sesuai, karena keterlibatan komunitas sejak awal keberadaannya hingga kini pengelolaannya oleh komunitas. Bahkan tangki septiknya juga melayani beberapa rumah komunitas di sekitarnya yang posisi lahannya lebih tinggi. MCK komunal ini juga merupakan aset warga RW 06, dan sudah menghasilkan dana untuk perbaikan hal. 04 DESEMBER 2010 | NO. 02 | TAHUN I SANITASI LINGKUNGAN ta/bupati yang menetapkan suatu RW sebagai RW Kumuh di Wilayahnya sebagai lokasi Perbaikan Lingkungan Permukiman (MHT Plus); (3) Selain mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para walikota/bupati dapat me- nambah persyaratan sesuai karakteristik masing- masing wilayahnya sebagai criteria tambahan dalam menetapkan lokasi kegiatan Perbaikan Lingkungan Permukiman (MHT Plus). BAB V PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA, Pa- sal 5, (1) Untuk melaksanakan kegiatan Perbaikan Lingkungan Permukiman (MHT Plus) pada masing- masing Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dibentuk Kelompok Kerja Perbaikan Lingkungan Permukiman pada tingkat Provinsi dan masing-masing Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi; (2) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD/UKPD terkait, yang penetapannya lebih lanjut dilakukan dengan Keputusan Gubernur. BAB VI PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI, Pasal 6, Ayat 1 : Pengendalian ter- hadap PerGub ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda; Ayat 2: Pe- laksanaan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan moni- toring. BAB VII PEMBIAYAAN, Pasal 8 : Biaya yang di- perlukan untuk pelaksanaan kegiatan Perbaikan Lingkungan Permukiman (MHT Plus) dan pelak- sanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah me-lalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ma-sing- masing SKPD/UKPD terkait sesuai tugas pokoknya. PerGub di atas sudah disusul dengan SK Gub Pro. DKI Jakarta no. 1907/2009 tentang pembentukan Kelompok Kerja Perbaikan Lingkungan Permukiman (MHT Plus). Untuk lebih jelasnya ada di : www. jakarta.go.id ♦ Peraturan Gubernur DKI tentang Pelaksanaan Perbaikan Lingkungan Permukiman (MHT Plus) MCK DAN IPAL KOMUNAL DI KAMPUNG TOMANGPULO KEL. JATIPULO – JAKARTA BARAT INFO KEBIJAKAN PUBLIK DESEMBER 2010 | NO. 02 | TAHUN I hal. 09

5 sok seorang arsitek, budayawan, sosiolog, penulis, kakek yang jenaka menyatu dalam diri Prof. Eko Budihardjo, Universitas Diponegoro, Semarang. Dalam organisasi profesi menjabat Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Cabang Jawa Tengah ( ) dan Ketua Ikatan hli Perencanaan (IAP) Cabang Jawa Tengah (1992-sekarang). Sebagai anggota dewan Habitat International Council (HIC) Mexico; Eastern Regional Organization on Planning and Housing (EAROPH) Malaysia dan International Federation for Housing and Planning (IFHP) Belan- da. Sering sekali menyajikan makalah dalam berbagai pertemuan ilmiah di mancanegara. Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc, lahir di Purbalingga dan memperoleh gelar insinyur Arsitek dari Fakultas Teknik Universitas Gajah MadaYogyakarta (1969). Gelar Master of Science in Town Planning diraihnya dari University of Wales Institute of Science and Technology, Inggris pada tahun Bagi beliau, seorang ilmuan dan peneliti perlu banyak menulis dan mencoba mempublikasikan hasilnya, jika tidak, terjadi fenomena academic silence. Beliau juga menghimbau agar para pro- fesional tetap menjaga integritas, baik yang ber- gerak di bidang private sector, maupun sebagai tenaga ahli yang diperlukan untuk menerapkan ilmu dan teori guna memecahkan masalah aktual di lapangan. Karena munculnya fenomena profesional prostitution perlu segera diatasi, dan ini berpulang kepada masing-masing individu untuk menjunjung tinggi etika profesi. Beliau banyak menulis tentang arsitektur tradisional, perumahan dan permukiman, serta perkotaan. Karya tulis beliau bisa juga diperoleh di notes face- book-nya, ada rasio dan rasa yang harmoni. Sumber : FB dan Google ASA Lanjutan dari hal. 04 Di depan MCK Komunal ini ada lapangan bulu- tangkis yang berfungsi sebagai ruang terbuka komunal. Tempat ini bahkan menjadi pusat kegiatan warga, khususnya warga RT 016/06. Pertemuan rembug warga biasa diadakan di sini. Rencana-rencana pembangunan, baik aspek fisik lingkungan maupun sosial dan ekonomi, direm- bugkan dan direncanakan Bersama di sini, tanpa pandang usia, warga kumpul di sini. ASA Kali kecil yang menjadi bagian dari taman ini kelihatan cukup bersih. Taman interaktif ini cukup dekat dengan Kompleks Rusun “Harum” Tebet I, yang juga cukup menonjol dalam melakukan penghijauan lingkungan. Terlihat mulai adanya upaya bersama antar Pem- da, swasta dan masyarakat dalam menyikapi isu global “perubahan iklim” dan pemanasan global. Taman ini adalah CSR dari perusahaan Honda Motors, yang sudah sepantasnya melakukan pe- nyeimbangan, karena turut berkontribusi dalam menghasilkan polusi lingkungan. ASA TAMAN INTERAKTIF TEBET Adanya taman interaktif di sekitar permukiman sudah menjadi agenda Pemda, khususnya Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Hal mana dimaksud- kan sebagai upaya perbaikan lingkungan, terutama bagi pengurangan emisi karbon dan area resapan air hujan. Salah satu taman interaktif yang belum lama ini dirampungkan adalah Taman Interaktif Tebet, hasil kerjasama Dinas Pertamanan & Pemakaman DKI Jakarta dengan pembeli mobil Honda. Adapun yang disaediakan di taman ini, adalah : lapangan futsal, taman bermain anak-anak, jogging track, jalan kerikil untuk reflexi, jembatan sungai, tempat pembakaran sampah ramah lingkungan (incinerator), dan plaza. Di taman ini ada berbagai tanaman pohon dengan rerumputan yang meng- hampar. Aturan tidak memperkenankan masuknya kendaraan bermotor. hal. 08 DESEMBER 2010 | NO. 02 | TAHUN I PENGHIJAUAN LINGKUNGANPROFIL TOKOH DESEMBER 2010 | NO. 02 | TAHUN I hal. 05 Sosok seorang arsitek, bu- dayawan, sosiolog, penulis, kakek yang jenaka menyatu dalam diri Profesor Eko Budi- hardjo, Gurubesar Universitas Diponegoro, Semarang. So- Profesor Eko Budihardjo

6 hal. 06 DESEMBER 2010 | NO. 01 | TAHUN I JURNAL UTAMAJURNAL UTAMA DESEMBER 2010 | NO. 01 | TAHUN I hal. 07 Nah, di sinilah perlunya suatu forum para pihak atau forum multi-stakeholders dan multi-shareholders terkait bidang permukiman. DKI Jakarta sebagai provinsi yang paling kompleks persoalan dan permasalahan permukimannya su- dah ada suatu forum yang terbentuk oleh para pemerhati permukiman. Anggota forum ada dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi pro- fesi, LSM, korporat/swasta, lembaga keuangan dunia, maupun dari masyarakat umum yang punya perhatian dan kemampuan bidang perumhan dan permukiman. Forum ini bernama Forum Permukim- an Jakarta atau biasa disebut Forkimja. Keberadaan forum ini baru dalam tahun ketiga. Belum banyak yang bisa dicapai, namun upaya manajemen konflik dalam proses pembangunan permukiman kota Jakarta senantiasa disuarakan. Dan beberapa bulan terakhir ini mulai terbentuk suatu kesepahaman di antara para anggota forum, bahwa persoalan dan permasalahan perlu dihadapi dan ditangani, terutama diawali dengan pendekatan atau paradigma manajemen konflik. Pihak Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta juga memperlihatkan sikap terbuka, itikad, dan kerjasama yang baik, terutama dengan mem- beri tempat khusus bagi pertemuan-pertemu-an fo- rum di gedung yang sama. Agar segala pemikiran dan pembahasan selama ini bisa benar-benar diaplikasikan, diambil satu lokasi kampung sebagai pilot bagi pelaksanaan Program Perbaikan Lingkungan Permukiman (MHT Plus). Dan sedang disusun KAK Induk-nya yang bersifat general, menyeluruh, terpadu dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang mengarus- utamakan ekologi-lingkungan. Adapun kampung yang dimaksud adalah Kampung Tomangpulo Kelurahan Jatipuloi, Kecamatan Pal- merah, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dengan paradigma manajemen konflik yang me- warnai upaya pembangunan permukiman berke- lanjutan ini, segala hal yang tadinya kelihatan bertentangan atau saling memperebutkan tempat dalam tata ruang bisa mendapatkan titik temu atau win-win solution. Bukan hanya itu, kepentingan perbaikan lingkungan seperti upaya peningkatan kualitas air tanah, sistem sanitasi, dan pengurangan emisi karbon dengan bukaan-bukaan hijau bisa tercapai. Dan juga, yang sama pentingnya adalah peningkatan keberdayaan sosial dan keberdayaan ekonomi masyarakat setempat dan sekitarnya dalam skala kawasan memberikan harapan yang lebih pasti ♦ Sumber : 1) Prof. Triatno J. Harjoko “MHT Plus” Forkimja – 2009; 2) Prof. Eko Budihardjo “Konflik Tata Ruang dan Lingkungan Hidup” dalam Buku Pem- bangunan Berkelanjutan - Peran dan Kontribusi Emil Salim – 2010; 3) Mas Achmad Santosa “Greener Constitution : Solusi Pengarusutamaan Pemba- ngunan Berkelanjutan – 2010; 4) UN ESCAP & UN Habitat “Panduan ringkas untuk Pembuat Kebijakan – Housing The Urban Poor” – 2009; 5) Notulensi- notulensi Pertemuan Forkimja; 6) PerGub DKI Jakarta no. 190 tahun 2009 ttg Pelaksanaan Perbaikan Lingkungan Perumahan (MHT Plus). ASA Konflik dalam upaya-upaya peremajaan perkotaan (urban renewal) yang arahnya malah menjadi penggusuran permukiman miskin perkotaan (urban removal) seharusnya dihadapi dengan memanaj konflik itu, jadi ada win-win solution bagi semua pihak dan kepentingan. Dari uraian berdasarkan kenyataan dalam perkem- bangan pembangunan permukiman di atas, di- pandang perlunya suatu “pilot” model pembangunan permukiman berkelanjutan dengan mana paradigma manajemen konflik bisa di terapkan dan dijalankan dalam setiap tahapan proses pembangunannya. Jadi, model-model “participatory planning” memang sangat diperlukan, terutama dengan pihak komu- nitas lokal sebagai stakeholder dan shareholder utama dalam suatu kawasan permukiman. Hal ini juga karena suatu pembangunan kawasan permukiman hanya bisa dijamin keberlanjutannya hingga ke generasi-generasi berikutnya, jika konsep pembangunan berpusat pada masyarakat (people centered development) benar-benar diterapkan. Dan untuk menjamin konsep-konsep pembangunan berkelanjutan ini bisa benar-benar diaplikasikan, peran pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan bagi publik, penjamin keter- aturan (regulator) dan penjamin terlaksananya pembangunan sebagai aspirasi dan kepentingan publik (enabler) benar-benar bisa dijalankan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah: apa/ siapa dan bagaimana menjalankan manajemen konflik dalam upaya pembangunan permukiman berkelanjuatan? PEMBANGUNAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang berwawasan jauh ke depan, menyejajarkan aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan, dan mengutamakan kepentingan publik. Yang di dalamnya ada lima prinsip utama, yaitu : 1) Keadilan antargenerasi (intergenerational equity) ; 2) Keadilan dalam satu generasi (intra- generational equity) ; 3) Prinsip pencegahan dini (precautionary principle); 4) Perlindungan keaneka- ragaman hayati (conservation of biological diver- sity) ; 5) Internalisasi biaya lingkungan dan meka- nisme insentif (internalisation of environment cost and incentive mechanism). Di dalam pembangunan kawasan permukiman per- kotaan yang bertujuan menciptakan ruang daur hidup perkotaan yang ekologis, ada begitu ba- nyak konflik, baik konflik tata-ruang dan lingkungan hidup, konflik kepentingan para pelaku pemba- ngunan itu sendiri, konflik antar-hierarki peme- rintahan, konflik berskala horizontal dengan kewe- nangan yang setara juga cukup banyak, yang terjadi antar wilayah yang berbatasan. Dengan banyak dan beragamnya konflik, pem- bangunan permukiman, terutama bagi peruntukan MBR sebagai penempat posisi piramida lapis bawah yang jumlahnya tentu paling banyak, perlu dilakukan perencanaan tata-ruang yang “open- ended” guna menciptakan lingkungan yang mem- berikan tingkat kebebasan dan tindakan yang lebih bervariasi dalam pelibatan masyarakat yang lebih besar, dan peluang untuk adaptasi aktif-kreatif dan modifikasi. Model-model “participatory planning” perlu untuk menggali berbagai kearifan lokal. Jadi, dalam pembangunan permukiman berke- lanjutan dan berskala kawasan perlu terjadi per- geseran paradigma yang berkaitan dengan penata- an ruang dan kebutuhan perbaikan lingkungan, ya- itu mulai dari paradigma manajemen perubahan menjadi manajemen pertumbuhan, dan kemudian berubah menjadi manajemen konflik.


Download ppt "JURNAL PERKIM Forum Permukiman, sebagai wadah pe- merhati dan lintas pelaku, dalam pengem- bangan perumahan dan kawasan per- mukiman, dalam rubrik Asal-Usul."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google