Kegiatan Subdit Kerawanan Sosial

Presentasi berjudul: "Kegiatan Subdit Kerawanan Sosial"— Transcript presentasi:

1 Kegiatan Subdit Kerawanan Sosial
Oleh: Subdit. Statistik Kerawanan Sosial

2 STRUKTUR ORGANISASI Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
Subdit Stat istik Ketahanan Wilayah Subdit Statistik Lingkungan Hidup Subdit Stat istik Politik & keamanan Subdit Statistik Kerawanan Sosial Statistik kemiskinan Statistik Kerawanan Sosial Baru

3 Seksi Statistik Kemiskinan
Kemiskinan ada 2 jenis: 1. Kemiskinan makro dihitung dari hasil Susenas (provinsi dan kabupaten/kota) - Provinsi: Maret, Juni, September dan Desember - Kabupaten: Tahunan 2. Kemiskinan Mikrosurvei PSE, PPLS - Dilakukan setiap 3 tahun sekali (2005, 2008 dan 2011).

4 DATA MAKRO & DATA Mikro Istilah makro dan mikro merujuk pada bagaimana suatu data disajikan. data makro disebut juga data aggregate (jumlah) atau data yang dijumlahkan. data mikro disebut juga data tingkat individu atau data yang mengandung informasi individu ( Contoh: data sensus, maka yang disebut data makro : jumlah individu menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan tingkat pendapatan, wilayah tempat tinggal, dan sebagainya. data mikro terdiri dari data individu

5 Perbedaan antara Kemiskinan Makro dan Kemiskinan Mikro
Keterangan Kemiskinan Makro(Geographic Targeting) Kemiskinan Mikro (Individual/Household Targeting) Metodologi Konsep: pendekatan kebutuhan dasar (pendekatan Moneter) Pendekatan non moneter Cakupan Penduduk miskin Penduduk/rumah tangga miskin dan hampir/rentan miskin. 3. Sumber Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan setiap tahun. PSE 2005, PPLS 2008, dan PPLS 2011 4. Diseminasi Perkiraan agregat (nasional/ provinsi/ kab/kota) Level rumah tangga/individu (by name by adress)

6 Seksi Statistik Kerawanan sosial baru
Jenis kerawanan sosial: kemiskinan, kematian ibu, kematian bayi, buta aksara, perceraian, penggangguran, kawasan kumuh, IPM, tidak kriminal dsb Jenis Kerawanan Sosial Baru 1. Kekerasan dalam rumah tangga 2. Kekerasan terhadap perempuan 3. Kekerasan terhadap anak 4. Perdagangan orang 5. Anak jalanan (2011), 6. dsb

7 KONSEP KEMISKINAN Konsep yang dipakai BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) “Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)” Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan.

8 Pengukuran Kemiskinan (1)
Kemiskinan absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhaan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan Menyatakan jumlah dan persentase penduduk miskin: penduduk dengan pengeluaran di bawah batas minimal hidup layak = garis kemiskinan Garis kemiskinan: uang untuk membayar kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan minimal untuk hidup layak Ukuran: a. Head Count Ratio [% penduduk miskin], b. Poverty Gap (rata2 kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK) c. Severity Index (penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin

9 Pengukuran Kemiskinan (2)
Kemiskinan relatif standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif exp: membandingkan dgn distribusi income Kemiskinan kronik dan transient Kronik: poorest of the poor Transient: kelompok masyarakat yang rentan terhadap kebijakan yang menyebabkan kenaikan biaya hidup

10 Karakteristik Kemiskinan Indonesia
Sumber: Susenas 2010 Jika GK dinaikkan 60% maka penduduk miskin menjadi 40%, yang berarti 27% penduduk rentan miskin

11 Program perlindungan sosial (1)
TARGET 2014 angka kemiskinan 8-10%; Perpres No 15 Tahun 2010: Pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dipimpin langsung Wakil Presiden Salah satu prioritas TNP2K: perbaikan penargetan program perlindungan sosial (program klaster 1), merealisasikan sistem penargetan nasional, semua program klaster-1 menggunakan database yang sama (unifikasi) melalui PPLS2011

12 Program perlindungan sosial (2) program kluster i
Program Keluarga Harapan (PKH), Beras untuk masyarakat miskin (raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan sosial untuk pengungsi/korban bencana, Bantuan untuk penyandang cacat, Bantuan untuk kelompok lansia, dan lain sebagainya.

13 ..oleh sebab itu diperlukan Program Anti-kemiskinan dan Perlindungan Sosial
Hampir setengah penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan dan menghadapi banyak risiko (tingkat individu maupun komunitas) yang dapat membuat semakin miskin maupun jatuh miskin Pertumbuhan ekonomi memang diperlukan tetapi tidak cukup, belanja untuk program perlindungan sosial bisa menjadi instrumen meningkatkan pertumbuhan ekonomi Perlindungan sosial yang mengandalkan keluarga (family-based social protection) telah memudar/melemah karena: Berubahnya struktur keluarga, kebiasaan kerja dan nilai-nilai budaya Urbanisasi Globalisasi (semakin terintegrasinya ekonomi lokal ke dalam ekonomi pasar nasional and internasional)

14 APA ITU PPLS PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial): merupakan kegiatan pendataan rumah tangga by name by address untuk program bantuan dan perlindungan sosial. Sejarah data by name by address dari PSE ke PPLS PSE 2005: Daftar RTS untuk distribusi BLT; dasar usulan toga/tomas dan BPS melakukan verifikasi yang berhak memperoleh BLT => 19,1 juta RTS PPLS 2008: Updating PSE 2005 dilengkapi data anggota RTS; 17,5 juta RTS dan 60,4 juta art PPLS 2011: Unifikasi data targeting untuk berbagai program bantuan dan perlindungan sosial [klaster- 1] 25,2 dan 96,8 juta art

15 TUJUAN PPLS 2011 Menghasilkan data base tunggal Rumah Tangga dan Keluarga untuk sasaran pelbagai program bantuan dan perlindungan sosial: menurut nama dan alamat Kepala Ruta Sasaran (RTS)/keluarga sasaran, mencakup 40 % kelompok masyarakat menengah bawah (masyarakat miskin dan rentan miskin), dengan persentase berbeda untuk setiap provinsi/ kabupaten/kota sesuai intensitas kemiskinan - memuat informasi eligibilitas program yang diluncurkan oleh Kementerian/Lembaga

16 PPLS 2011: apa dan bagaimana
Data hasil PPLS 2011 akan menjadi data base penerima program bantuan dan perlindungan sosial, baik oleh K/L maupun pemerintah daerah: - BLSM, Raskin, Jamkesmas, PKH, program beasiswa dll PPLS 2011 mencakup 40% rumahtangga/keluarga dengan pengeluaran terendah nasional (miskin dan rentan miskin) Pemanfaatan data hasil SP2010 untuk menentukan individu rumahtangga yang tercakup [Povtar] Secara metodologi lebih mudah, mekanisme pendataan lapangan akan lebih nyaman

17 TAHAPAN KEGIATAN PPLS 2011 Penetapan Eligible rumah tangga yang akan didata Pendataan rumah tangga sebagai rumah tangga sasaran (RTS) Pengolahan data dan verifikasi data Penyiapan database RTS yang telah terurut secara ascending

18 Tahapan Penetapan Eligible RTS
Prediksi pendapatan ≤ 1.6*GK KAJIAN LITERATUR: Identifikasi variabel prediksi pendapatan DATA SP 2010 DATA SUSENAS Running model Prelisted RTS per SLS Test dan seleksi model Siap dipergunakan untuk Pendataan Membangun model dan penetapan target RTS per kab/kota, kecamatan,desa, sls DATA SP 2010 Replikasi model prediksi pendapatan dengan data sensus

19 Kuota PPLS 2011 menurut Provinsi
Perkiraan RTS Persentase (1) (2) (3) 1. Aceh 585,175 54.90 18. Nusa Tenggara Barat 768,124 61.37 2. Sumatera Utara 1,128,386 37.16 19. Nusa Tenggara Timur 596,816 58.89 3. Sumatera Barat 454,622 39.50 20. Kalimantan Barat 441,563 43.17 4. Riau 426,720 32.21 21. Kalimantan Tengah 180,405 31.50 5. Jambi 247,450 32.26 22. Kalimantan Selatan 273,623 28.06 6. Sumatera Selatan 840,885 46.40 23. Kalimantan Timur 292,174 33.58 7. Bengkulu 189,475 43.87 24. Sulawesi Utara 261,952 45.03 8. Lampung 971,356 50.34 25. Sulawesi Tengah 294,617 47.51 9. Bangka Belitung 75,815 24.41 26. Sulawesi Selatan 957,516 51.84 10. Kepulauan Riau 104,187 23.63 27. Sulawesi Tenggara 307,326 61.29 11. DKI Jakarta 322,361 12.98 28. Gorontalo 147,163 60.37 12. Jawa Barat 4,392,737 38.25 29. Sulawesi Barat 141,184 54.63 13. Jawa Tengah 4,326,650 49.72 30. Maluku 180,937 57.16 14. D.I. Yogyakarta 486,612 47.09 31. Maluku Utara 78,440 36.62 15. Jawa Timur 4,860,675 47.93 32. Papua Barat 104,521 62.45 16. Banten 905,237 34.94 33. Papua 481,352 73.81 17. Bali 283,783 27.60 Total 26,109,839 42.91

20 Kuota Kab/Kota PPLS 2011: Contoh Banten dan Papua

21 METODOLOGI PENDATAAN Cakupan:
Wilayah: 33 Provinsi, 497 Kabupaten/Kota Kecamatan, desa/kelurahan, ± 1,2 juta SLS Rumah tangga: ± 26,1 juta (42 % penduduk) Mekanisme Pendataan [kunjungan ke SLS/rumahtangga] verifikasi keberadaan calon RTS pada Ketua SLS konsultasi di ruang tertutup dengan 3 rumahtangga miskin => menambah rumahtangga miskin [exclusion error] pencacahan pada Calon RTS; [inclusion error] Khusus Papua dan Papua Barat Kunjungan ke SLS/rumahtangga untuk area yang mudah dijangkau Verifikasi di meja untuk area yang sulit dijangkau, dan % sasaran sangat besar; delete PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD

22 Variabel yang PPLS (1) Keterangan Sosial Ekonomi ART:
1. Hub dengan KRT, 2. Hub kpl keluarga, 3. Jenis kelamin 4. Jenis kecacatan 5. Jenis penyakit kronis 6. Umur 7. Status perkawinan 8. Kepemilikan kartu identitas 9. Kehamilan 10. Parsisipasi sekolah 11. Pekerjaan

23 Variabel yang PPLS (2) Keterangan Pokok Rumah Tangga: 1. Status rumah,
2. Luas lantai, 3. Jenis lantai 4. Jenis dinding 5. Jenis atap 6. Sumber air minum dan cara memperolehnya 7. Sumber penerangan utama 8. Bahan bakar untuk memasak 9. Fasilitas tempat buang air besar 10. Tempat pembuangan akhir tinja 11. Kepemilikan aset (mobil, motor, tabung gas dsb)

24 Tahapan Pendataan 1 2 3 RTS miskin Konsultasi tambahan RTS
Prelisted RTS per SLS 1 Ketua SLS 2 Konsultasi tambahan RTS Konfirmasi keberadaan RTS pada Ketua SLS 3 KONSULTASI DENGAN SI MISKIN Keliling SLS, SWEEPING Validasi dan kompilasi propinsi Updated lists RTS Data Entry Kompilasi Pusat Evaluasi final kelayakan RTS VERIFIKASI

25 Tugas PCL di lapangan Hari ke-1 Hari ke-2 Hari ke-3 Hari- 4-13
SLS #1 Verifikasi keberadaan rumah tangga pada Ketua SLS Konsultasi dengan 3 rumah tangga menengah ke bawah Pencacahan rumah tangga dengan PPLS2011.RT Penyisiran rumah tangga menengah ke bawah Menyelesaik an pencacahan di SLS # 1 Penyisiran rumah tangga menengah ke bawah di SLS # 1 SLS #2 Verifikasi keberadaan rumah tangga pada Ketua SLS dst Pertemu-an pcl dengan PML Melanjut-kan pencacah-an stop

26 TUJUAN VERIFIKASI Memastikan bahwa tidak ada rumah tangga yang diduga RTSM berada pada kelompok non RTSM. Memperbaiki data PPLS 2011 untuk beberapa variabel utama dari rumah tangga PPLS 2011 terpilih

27 Ijin melakukan verifikasi PPLS2011 ke ketua SLS
Tahapan Verifikasi Poverty Targeting: 40% RTS menengah kebawah Data PPLS 2011 RTS miskin Preprented RTS per Desa Ketua SLS 1 2 Ijin melakukan verifikasi PPLS2011 ke ketua SLS Verifikasi RTS PPLS 2011 3 Database PPLS 2011 Final Updated lists RTS Data Entry Kunjungan ke Ruta terpilih Verifikasi pre-prented RTS hasil Pendataan PPLS 2011 dgn PPLS2011.VER

28 Rangking/Urutan Rumah Tangga
Berdasarkan model Proxy Mean Test (PMT), diperoleh estimasi pengeluaran konsumsi setiap rumah tangga . Rangking/urutan rumah tangga dilakukan berdasarkan nilai estimasi pengeluaran per kapita per bulan (Ascending Order) pada tingkat kabupaten dimana: yij = pengeluaran konsumsi per kapita /bulan dari rumah tangga ke I kabupaten ke j α = intercept β = estimasi koefisien dari karakteristik rumah tangga Xij = vektor dari indikator karakteristik rumah tangga ke i kabupaten j θ = estimasi koefisien dari (transformasi rangking) wealth index Zj = rangking (index komposit) dari wealth index

29 PROXY MEAN TEST [PMT] Prediksi pengeluaran per kapita RTS berdasarkan keterangan karakteristik sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan rumah tangga Model matematika yang secara statistika diuji validitas, kecocokan [fit], dan signifikansinya [minimum error] Ln(Ykap)=∑[aijXij+ bYik] = a1X1 +….+ anXn + bY1 +….+ bYm Ykap = pengeluaran per kapita a, b = koeffisien persamaan/model; i = 1, 2, …, 497; j = 1, 2, … n; k = 1, 2, … m. X = variabel sosial ekonomi, Y = variabel rangking Wealth Index 497 model berbeda untuk setiap kabupaten/kota

30 Database RTS PPLS 2011 Database terdiri dari data/informasi mengenai rumah tangga dan informasi anggota rumah tangga Sebagian wilayah dari Propinsi Papua dan Papua Barat, database diperoleh dari data SP 2010 Jumlah rumah tangga : Rumah tangga dan Jumlah anggota rumah tangga : Penduduk Struktur database rumah tangga dan struktur database anggota rumah tangga mempunyai struktur database masing-masing

31 Jumlah Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga
Menurut Provinsi , PPLS 2011  Propinsi Ruta ART (1) (2) (3) Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung 78.052 Kepulauan Riau 94.970 DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali  Propinsi Ruta ART (1) (2) (3) Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara 73.328 Papua Barat 93.246 Papua

32 PERMASALAHAN DALAM PENDATAAN
PRINSIP DASAR: MENENTUKAN RTS YANG AKAN DIBERIKAN JAMINAN SOSIAL [dimulai jaminan kesehatan] KESALAHAN NOMINASI RTS PRE-PRINTED PEMAHAMAN RTS SASARAN PPLS 2011 Salah persepsi: penetapan layak tidaknya RTS yang dinominasi tidak berkaitan dengan apakah miskin atau tidak miskin Kelompok sasaran adalah kelompok menengah dan bawah, yang benar adalah kelompok 40% terbawah (nasional) atau XX% terbawah (wilayah masing2) Pada dasarnya yang perlu dicoret adalah nominasi RTS yang sudah memiliki jaminan kesehatan (ASKES, JAMSOSTEK, ASABRI, asuranasi lainnya) % penduduk miskin turun => jumlah target RTS mestinya turun

33 TERIMA KASIH