Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MASALAH BESAR DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA & SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA ADALAH KORUPSI BAIK DI PUSAT MAUPUN DAERAH. KORUPSI TELAH MENGGURITA SECARA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MASALAH BESAR DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA & SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA ADALAH KORUPSI BAIK DI PUSAT MAUPUN DAERAH. KORUPSI TELAH MENGGURITA SECARA."— Transcript presentasi:

1

2 MASALAH BESAR DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA & SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA ADALAH KORUPSI BAIK DI PUSAT MAUPUN DAERAH. KORUPSI TELAH MENGGURITA SECARA SISTEMIK KORUPSI DI DAERAH : EKSES NEGATIF OTONOMI DAERAH, MUNCULNYA REZIM PENGUASA/RAJA-RAJA KECIL. BUDAYA : Sudah tradisi/kebiasaan memberi suap & hadiah, lebih malu miskin daripada berbuat korupsi. EKONOMI : Salah dalam manajemen negara, justru penyelenggara negara yang memperkaya diri sendiri dan membuka peluang untuk memperkaya orang lain. POLITIK : Perilaku korup dalam menjalin hubungan negara dengan swasta & Uang sebagai alat untuk mencapai tujuan politik (Money Politics). BUDAYA : Sudah tradisi/kebiasaan memberi suap & hadiah, lebih malu miskin daripada berbuat korupsi. EKONOMI : Salah dalam manajemen negara, justru penyelenggara negara yang memperkaya diri sendiri dan membuka peluang untuk memperkaya orang lain. POLITIK : Perilaku korup dalam menjalin hubungan negara dengan swasta & Uang sebagai alat untuk mencapai tujuan politik (Money Politics). F E N O M E N A

3 SEPERTI WABAH YG MELUAS, dari lembaga tinggi sampai tingkat pelayanan di kelurahan-kelurahan korupsi telah merasuk ke berbagai sendi kehidupan berbangsa & bernegara KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA intensitasnya paling tinggi sehingga persepsi publik tentang korupsi kebanyakan masih sebatas pengadaan pemerintah yang tidak sesuai dengan spesifikasi MAYORITAS VONIS RENDAH, penegakan hukum yang telah dilakukan belum menimbulkan efek jera PENELUSURAN PENGEMBALIAN ASET negara masih sangat minim karena orientasi penegakan hukum korupsi hanya sampai di vonis pengadilan MODUS OPERANDI KORUPSI selalu berkembang mendahului legislasi/undang-undang TRIAL BY THE PRESS, media massa tidak hanya menjadi alat kontrol publik tapi juga menjadi hakim di luar sidang TEBANG PILIH, penegakan hukum korupsi justru dijadikan sebagai alat menjatuhkan lawan politik KOLUSI DGN PENEGAK HUKUM, saat penanganan, penegak hukum justru terlibat kasus korupsi baru SEPERTI WABAH YG MELUAS, dari lembaga tinggi sampai tingkat pelayanan di kelurahan-kelurahan korupsi telah merasuk ke berbagai sendi kehidupan berbangsa & bernegara KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA intensitasnya paling tinggi sehingga persepsi publik tentang korupsi kebanyakan masih sebatas pengadaan pemerintah yang tidak sesuai dengan spesifikasi MAYORITAS VONIS RENDAH, penegakan hukum yang telah dilakukan belum menimbulkan efek jera PENELUSURAN PENGEMBALIAN ASET negara masih sangat minim karena orientasi penegakan hukum korupsi hanya sampai di vonis pengadilan MODUS OPERANDI KORUPSI selalu berkembang mendahului legislasi/undang-undang TRIAL BY THE PRESS, media massa tidak hanya menjadi alat kontrol publik tapi juga menjadi hakim di luar sidang TEBANG PILIH, penegakan hukum korupsi justru dijadikan sebagai alat menjatuhkan lawan politik KOLUSI DGN PENEGAK HUKUM, saat penanganan, penegak hukum justru terlibat kasus korupsi baru

4 TUGAS POKOK & FUNGSI Dalam melaksanakan tugas, Dittipidkor menyelenggarakan FUNGSI : penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dana bantuan, dana usaha negara, dana pemerintah, dana kredit usaha serta dana pembangunan dan proyek yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, termasuk kejahatan transnasional terkait dengan korupsi; perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi; perencanaan kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan pengerahan dan pelibatan kekuatan dalam rangka back up operasional kepada satuan kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas, Dittipidkor menyelenggarakan FUNGSI : penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dana bantuan, dana usaha negara, dana pemerintah, dana kredit usaha serta dana pembangunan dan proyek yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, termasuk kejahatan transnasional terkait dengan korupsi; perumusan kebijakan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi; perencanaan kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan pengerahan dan pelibatan kekuatan dalam rangka back up operasional kepada satuan kewilayahan. MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN & PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

5 SEBAGAI SALAH SATU PENGEMBAN FUNGSI PEMERINTAHAN KHUSUSNYA DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM, TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM PEMBERANTASAN TIPIKOR DIEMBAN OLEH DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI MABES POLRI YANG SECARA STRUKTURAL BERJENJANG KE SUB-DIREKTORAT TIPIKOR POLDA SAMPAI UNIT TIPIKOR DI TINGKAT POLRES SEBAGAI SALAH SATU PENGEMBAN FUNGSI PEMERINTAHAN KHUSUSNYA DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM, TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM PEMBERANTASAN TIPIKOR DIEMBAN OLEH DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI MABES POLRI YANG SECARA STRUKTURAL BERJENJANG KE SUB-DIREKTORAT TIPIKOR POLDA SAMPAI UNIT TIPIKOR DI TINGKAT POLRES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKSANAKAN OLEH POLRI BERDASARKAN HUKUM FORMIL DAN HUKUM MATERIIL YANG BERLAKU, BAIK KUHAP, UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN PRESIDEN BAHKAN DIDUKUNG BERBAGAI PERATURAN DI INTERNAL POLRI. PERANAN POLRI

6 POLRI SEBAGAI PENEGAK HUKUM UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP : KEWENANGAN POLRI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DIATUR SECARA TEGAS PASAL 1 ANGKA 1 BAHWA PENYIDIK ADALAH PEJABAT POLRI ATAU PEJABAT PEGAWAI NEGERI “KHUSUS’ YANG DIBERI WEWENANG KHUSUS OLEH UNDANG-UNDANG. WEWENANG KHUSUS DIMAKSUD ADALAH KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN SEPERTI DIATUR DALAM PASAL 1 ANGKA 2 BAHWA YANG DIMAKSUD DENGAN PENYIDIKAN YAKNI “SERANGKAIAN TINDAKAN PENYIDIK DALAM HAL DAN MENURUT CARA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI UNTUK MENCARI SERTA MENGUMPULKAN BUKTI YANG DENGAN BUKTI ITU MEMBUAT TERANG TENTANG TINDAK PIDANA YANG TERJADI DAN GUNA MENEMUKAN TERSANGKANYA”. UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP : KEWENANGAN POLRI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DIATUR SECARA TEGAS PASAL 1 ANGKA 1 BAHWA PENYIDIK ADALAH PEJABAT POLRI ATAU PEJABAT PEGAWAI NEGERI “KHUSUS’ YANG DIBERI WEWENANG KHUSUS OLEH UNDANG-UNDANG. WEWENANG KHUSUS DIMAKSUD ADALAH KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN SEPERTI DIATUR DALAM PASAL 1 ANGKA 2 BAHWA YANG DIMAKSUD DENGAN PENYIDIKAN YAKNI “SERANGKAIAN TINDAKAN PENYIDIK DALAM HAL DAN MENURUT CARA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI UNTUK MENCARI SERTA MENGUMPULKAN BUKTI YANG DENGAN BUKTI ITU MEMBUAT TERANG TENTANG TINDAK PIDANA YANG TERJADI DAN GUNA MENEMUKAN TERSANGKANYA”. UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI : SELAIN DI DALAM KUHAP, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (TERMASUK TINDAK PIDANA KORUPSI) JUGA DIATUR DALAM PASAL 2, PASAL 13 HURUF B YANG MENYEBUTKAN BAHWA SALAH SATU TUGAS POKOK POLRI ADALAH SEBAGAI PENEGAK HUKUM, DAN TERKAIT TUGAS POKOK DAN FUNGSI POLRI DIPERINCI LAGI DALAM PASAL 14 DAN PASAL 16 KHUSUSNYA TENTANG TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM MENEGAKAN HUKUM SEPERTI TERSEBUT DI BAWAH INI : PASAL 14 (1) HURUF G DISEBUTKAN BAHWA POLRI BERTUGAS : ”MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SEMUA TINDAK PIDANA SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PIDANA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA. PASAL 16 TERMASUK DIDALAMNYA TINDAK PIDANA KORUPSI. UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI : SELAIN DI DALAM KUHAP, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (TERMASUK TINDAK PIDANA KORUPSI) JUGA DIATUR DALAM PASAL 2, PASAL 13 HURUF B YANG MENYEBUTKAN BAHWA SALAH SATU TUGAS POKOK POLRI ADALAH SEBAGAI PENEGAK HUKUM, DAN TERKAIT TUGAS POKOK DAN FUNGSI POLRI DIPERINCI LAGI DALAM PASAL 14 DAN PASAL 16 KHUSUSNYA TENTANG TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM MENEGAKAN HUKUM SEPERTI TERSEBUT DI BAWAH INI : PASAL 14 (1) HURUF G DISEBUTKAN BAHWA POLRI BERTUGAS : ”MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SEMUA TINDAK PIDANA SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PIDANA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA. PASAL 16 TERMASUK DIDALAMNYA TINDAK PIDANA KORUPSI.

7 PERATURAN PEMERINTAH & PRESIDEN →PP RI NO 71 THN 2000 TTG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TIPIKOR →KEPPRES NO 42 THN 2002 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN APBN →KEPPRES NO 80 THN 2003 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH →KEPPRES NO 61 THN 2004 TTG PERUBAHAN ATAS KEPPRES NO 80 THN 2003 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. →PERPRES NO 54 THN 2010 TTG PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH →PERPRES NO 70 THN 2012 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES NO 54 THN 2010 TTG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH →INPRES NO 9 THN 2011 TTG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TIPIKOR →PERMENDAGRI NO 21 THN 2012 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH →PP NO 55 THN 2012 TTG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI →INPRES NO 1 THN 2013 TTG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI THN 2013 →PP RI NO 71 THN 2000 TTG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TIPIKOR →KEPPRES NO 42 THN 2002 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN APBN →KEPPRES NO 80 THN 2003 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH →KEPPRES NO 61 THN 2004 TTG PERUBAHAN ATAS KEPPRES NO 80 THN 2003 TTG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. →PERPRES NO 54 THN 2010 TTG PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH →PERPRES NO 70 THN 2012 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES NO 54 THN 2010 TTG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH →INPRES NO 9 THN 2011 TTG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TIPIKOR →PERMENDAGRI NO 21 THN 2012 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH →PP NO 55 THN 2012 TTG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI →INPRES NO 1 THN 2013 TTG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI THN 2013

8 HUKUM PIDANA MATERIIL 7 KATEGORI TIPIDKOR selain rumusan perbuatan korupsi terdapat pula ketentuan TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN dengan TPK (Pasal 21, 22, 23, dan 24)

9 KORUPSI : EXTRA ORDINARY

10 MODUS OPERANDI o BEKERJA TDK SESUAI DG KETENTUAN & PROSEDUR o PEMBERIAN FASILITAS SCR TDK ADIL o KOLUSI/PERSENGKONGKOLAN o BIAYA PERJALANAN o SUAP/UANG PELICIN o PUNGUTAN LIAR o LAHGUN FASILITAS KANTOR o IMBALAN TDK RESMI o PEMBAYARAN FIKTIF o MENERIMA SUMBANGAN o TIDAK DISIPLIN WAKTU o PENGUMPULAN DANA TAKTIS o LAHGUN ANGGARAN o MENERIMA HADIAH o PENYALAHGUNAAN WEWENANG o MENUNDA/MEMPERLAMBAT PEMBAYARAN PROYEK o KOMISI TRANSAKSI YG TDK DISETOR KE KAS NEGARA MARK UP 1 MANIPULASI DATA/PEMBUKUAN GANDA 2 PEMALSUAN DOKUMEN 3 3 BENTURAN KEPENTINGAN DLM PEMBORONGAN 4 4 PEMERASAN 5 LANGGAR PERATURAN/PER – UU – AN 6 TDK SESUAI SPEC 7 VOLUME TDK SESUAI 8

11 10 MODUS OPERANDI PENGADAAN BARANG & JASA 1. PENYUAPAN / BRIBERY 2. PEMALSUAN / FRAUD 3. PENGGELAPAN / EMBLEZZLEMENT 4. SUMBANGAN ILLEGAL / ILLEGAL CONTRIBUTION 5. NEPOTISME / NEPOTISM 6. BISNIS ORANG DALAM / INSIDER TRADING 7. KOMISI / COMMISSION 8. PEMERASAN / EXTORTION 9. PILIH KASIH / FAVORITISM 10. PENYALAHGUNAAN WEWENANG / ABUSE OF POWER

12 AKAR MASALAH KORUPSI TERJADI  NIAT  KEMAMPUAN  PELUANG TPK FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KORUPSI Sistem negara yang buruk Kemiskinan Gaji penyelenggara negara tidak layak Mental serakah Pengawasan lemah Budaya hedonisme Ketidak-adilan Kesadaran hukum rendah Hukuman koruptor rendah LOKASI & KEGIATAN RAWAN KORUPSI LOKASI Sumber alokasi anggaran Sumber pendapatan negara Pengguna anggaran ‏ Aset-aset negara KEGIATAN Ren & Distribusi Anggaran Penggunaan Anggaran Pengadaan barang / jasa Perijinan / pelayanan publik LOKASI & KEGIATAN RAWAN KORUPSI LOKASI Sumber alokasi anggaran Sumber pendapatan negara Pengguna anggaran ‏ Aset-aset negara KEGIATAN Ren & Distribusi Anggaran Penggunaan Anggaran Pengadaan barang / jasa Perijinan / pelayanan publik

13 MELAWAN HUKUM FORMIL & MATERIIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA FORMIL ADALAH SIFAT MELAWAN HUKUM TERTULIS (FORMIL) DENGAN KATA LAIN BAHWA PERBUATAN TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN ATURAN–ATURAN TERTULIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA MATERIIL ADALAH SIFAT TERLARANGNYA BERASAL DARI MASYARAKAT BERUPA KEPATUTAN ATAU NILAI-NILAI KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT Salah satu unsur penting dalam perbuatan korupsi adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (WEDERRECHTELIJK) dalam bahasa sederhana adalah tidak berhak, tidak berwenang, bukan haknya. Perbuatan melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya/sifat terlarangnya suatu perbuatan. Menurut ADAMI CHAZAWI perbuatan melawan hukum dalam TP Korupsi terbagi 2 (dua) yaitu perbuatan melawan hukum SECARA FORMIL dan MATERIIL. Salah satu unsur penting dalam perbuatan korupsi adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (WEDERRECHTELIJK) dalam bahasa sederhana adalah tidak berhak, tidak berwenang, bukan haknya. Perbuatan melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya/sifat terlarangnya suatu perbuatan. Menurut ADAMI CHAZAWI perbuatan melawan hukum dalam TP Korupsi terbagi 2 (dua) yaitu perbuatan melawan hukum SECARA FORMIL dan MATERIIL.

14 RENCANA AKSI NASIONAL MELAKSANAKAN UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN 2 2 MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS DI BIDANG PENINDAKAN 3 3 MELAKSANAKAN HARMONISASI & PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PEMBERANTASAN KORUPSI & SEKTOR LAINNYA YANG TERKAIT 4 4 MELAKSANAKAN PENYELAMATAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI 5 5 MENINGKATKAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM RANGKA PEMBERANTASAN KORUPSI 6 6 MENINGKATKAN KOORDINASI DALAM RANGKA PELAPORAN PELAKSANAAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

15 SINERGITAS INSTANSI PENEGAK HUKUM

16 KASUS MENONJOL 1 PENANGANAN KASUS LC FIKTIF BNI 1,3 TRILYUN DAN PROSES HUKUM KOMJEN POL SUYITNO LANDUNG DKK 2 PENANGANAN KASUS GAYUS TAMBUNAN DAN PROSES HUKUM KOMJEN POL SUSNO DUAJI 3 PENANGKAPAN NAZARUDIN DI BOGOTA 4 PENYIDIKAN KASUS SIMULATOR SIM IRJEN POL DJOKO SUSILO 5 PENANGANAN KASUS TERHADAP PEJABAT NEGARA DAN KEPALA DAERAH

17 KOMITMEN & INTEGRITAS

18 TERIMA KASIH “FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM”


Download ppt "MASALAH BESAR DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA & SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA ADALAH KORUPSI BAIK DI PUSAT MAUPUN DAERAH. KORUPSI TELAH MENGGURITA SECARA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google