Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PP 24/2005: SAP Kerangka Konseptual SAP 1: Penyajian LK SAP 2: LRA SAP 3: LAK SAP 4: CALK SAP 5: Akt Persediaan SAP 6:

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PP 24/2005: SAP Kerangka Konseptual SAP 1: Penyajian LK SAP 2: LRA SAP 3: LAK SAP 4: CALK SAP 5: Akt Persediaan SAP 6:"— Transcript presentasi:

1

2 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PP 24/2005: SAP Kerangka Konseptual SAP 1: Penyajian LK SAP 2: LRA SAP 3: LAK SAP 4: CALK SAP 5: Akt Persediaan SAP 6: Akt Investasi SAP 7: Akt Aset Tetap SAP 8: Akt Kons Dlm Pengj SAP 9: Akt Kewajiban SAP 10: Koreksi Kesalahan SAP 11: LK Konsolidasi Bultek 1: Peny Neraca Awal PP Bultek 2: Peny Neraca Awal Pemda Bultek 3: Bultek 4: Penya & Pengung Bel Pmrth 1

3 2 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

4 3 TUJUAN Sebagai acuan bagi : Penyusun standar Penyusun standar Penyusun laporan keuangan Penyusun laporan keuangan Pemeriksa Pemeriksa Para pengguna laporan Para pengguna laporan

5 4 POSISI KERANGKA KONSEPTUAL Kerangka Konseptual bukan standar akuntansi Kerangka Konseptual bukan standar akuntansi Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yg belum dinyatakan dalam SAP Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yg belum dinyatakan dalam SAP Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual

6 5 LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN  Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaaan Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaaan Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintahan Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintahan adanya pengaruh proses poltik adanya pengaruh proses poltik Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pem. Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pem. b. Ciri keuangan pemerintah Anggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian Anggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian Investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan Investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana

7 6 PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN Masyarakat; Masyarakat; Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan Pemerintah. Pemerintah.

8 7 ENTITAS PELAPORAN Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari: Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari: Pemerintah pusat; Pemerintah pusat; Pemerintah daerah; Pemerintah daerah; Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan

9 8 PERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Akuntabilitas Akuntabilitas  mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan Manajemen Manajemen  memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah Transparansi Transparansi  memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders Keseimbangan Antargenerasi Keseimbangan Antargenerasi  memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung beban pengeluaran tersebut

10 9 TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Menyajikan info. yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

11 10 KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN POKOK 1.Laporan Realisasi Anggaran 2.Neraca 3.Laporan Arus Kas 4.Catatan atas Laporan Keuangan

12 11 ASUMSI DASAR Asumsi kemandirian entitas Asumsi kemandirian entitas Asumsi kesinambungan entitas Asumsi kesinambungan entitas Asumsi keterukuran dalam satuan uang ( monetary measurement ) Asumsi keterukuran dalam satuan uang ( monetary measurement )

13 12 KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN Relevan; Relevan; Andal; Andal; Dapat dibandingkan; dan Dapat dibandingkan; dan Dapat dipahami Dapat dipahami

14 13 PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Basis akuntansi; Basis akuntansi; Prinsip nilai historis; Prinsip nilai historis; Prinsip realisasi; Prinsip realisasi; Prinsip substansi mengungguli bentuk formal; Prinsip substansi mengungguli bentuk formal; Prinsip periodisitas; Prinsip periodisitas; Prinsip konsistensi; Prinsip konsistensi; Prinsip pengungkapan lengkap; dan Prinsip pengungkapan lengkap; dan Prinsip penyajian wajar. Prinsip penyajian wajar.

15 14 BASIS AKUNTANSI BASIS AKUNTANSI BASIS KAS: untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan; BASIS KAS: untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan; BASIS AKRUAL: untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas; BASIS AKRUAL: untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas; Entitas diperkenankan menggunakan basis akrual sepenuhnya, namun tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas. Entitas diperkenankan menggunakan basis akrual sepenuhnya, namun tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas. “Cash towards Accrual”

16 15 PRINSIP NILAI HISTORIS (HISTORICAL COST) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang. Nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

17 16 PRINSIP REALISASI Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut. Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut. Prinsip penandingan pendapatan-belanja tidak mendapat penekanan seperti dalam akuntansi komersial. Prinsip penandingan pendapatan-belanja tidak mendapat penekanan seperti dalam akuntansi komersial.

18 17 SUBSTANCE OVER FORM Peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

19 18 PERIODISITAS Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode- periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan

20 19 KONSISTENSI Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal). Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

21 20 PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE) Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

22 21 PENYAJIAN WAJAR (FAIR PRESENTATION) Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas, diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah

23 22 KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN MATERIALITAS MATERIALITAS PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT KESEIMBANGAN ANTAR KARKETRISTIK KUALITATIF KESEIMBANGAN ANTAR KARKETRISTIK KUALITATIF

24 23 PENGAKUAN Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal; Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal; Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul; Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul; Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan; Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan; Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

25 24 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

26 25 MATERI Tujuan Pernyataan Tujuan Pernyataan Tujuan Laporan Keuangan Tujuan Laporan Keuangan Tanggung jawab Pelaporan Keuangan Tanggung jawab Pelaporan Keuangan Komponen-Komponen Laporan Keuangan Komponen-Komponen Laporan Keuangan Struktur dan Isi Laporan Keuangan Struktur dan Isi Laporan Keuangan

27 26 TUJUAN Mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum ( general purpose financial statements ) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

28 27 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN Tujuan umum laporan keuangan Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

29 28 Tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah Tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:  menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;  menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;  menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;  menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;  menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;  menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;  menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

30 29 TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas

31 30 KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN Komponen laporan keuangan pokok: Komponen laporan keuangan pokok: Laporan Realisasi Anggaran;Laporan Realisasi Anggaran; Neraca;Neraca; Laporan Arus Kas; danLaporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan.Catatan atas Laporan Keuangan. Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Negara/Daerah). Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Negara/Daerah). Selain menyajikan laporan keuangan pokok, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas Selain menyajikan laporan keuangan pokok, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas

32 PERIODE PELAPORAN Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Apabila laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut :   Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,   Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. 31

33 LAPORAN REALISASI ANGGARAN LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD 32

34 33 LAPORAN REALISASI ANGGARAN LRA (Paragraf 32 s.d. 37) Diatur khusus dalam PSAP Nomor 2 LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur : 1.pendapatan; 2.belanja; 3.transfer; 4.surplus/defisit; 5.pembiayaan; 6.sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

35 NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 34

36 NERACA SKPD Neraca SKPD disusun oleh setiap SKPD menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Daerah. 35

37 36 ISI SINGKAT NERACA DAERAH  Aset Lancar Kas dan Setara KasKas dan Setara Kas Investasi Jangka PendekInvestasi Jangka Pendek PiutangPiutang PersediaanPersediaan  Aset Non Lancar: Investasi Jangka PanjangInvestasi Jangka Panjang Aset TetapAset Tetap Dana CadanganDana Cadangan Aset LainnyaAset Lainnya  Kewajiban Jangka Pendek  Kewajiban Jangka Panjang  Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan

38 37 ISI SINGKAT NERACA SKPD  Aset Lancar Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan PiutangPiutang PersediaanPersediaan  Aset Non Lancar: Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang Dana Bergulir Dana Bergulir Aset TetapAset Tetap Aset LainnyaAset Lainnya  Kewajiban Jangka Pendek Uang Muka dari BUD Pendapatan yang Ditangguhkan  Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi

39 38 ASET sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah. sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah. sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. dapat diukur dalam satuan uang, dapat diukur dalam satuan uang, (termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya).

40 39 ASET LANCAR Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau Berupa kas dan setara kas Berupa kas dan setara kas

41 40 ASET LANCAR Aset lancar meliputi: kas, dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Akuntansi Persediaan diatur dalam PSAP Nomor 05 Akuntansi Investasi diatur dalam PSAP Nomor 06

42 41 ASET NONLANCAR Aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud. Aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud. Digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

43 42 ASET NONLANCAR Aset non lancar meliputi: investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Akuntansi Investasi diatur dalam PSAP Nomor 06 Akuntansi Aset Tetap diatur dalam PSAP Nomor 07 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan diatur dalam PSAP Nomor 08

44 43 KEWAJIBAN Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah Akuntansi Kewajiban diatur dalam PSAP Nomor 09 Akuntansi Kewajiban diatur dalam PSAP Nomor 09

45 44 EKUITAS DANA Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

46 45 EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka penjang. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka penjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

47 46

48 47

49 48

50 49

51 50

52 51 LAPORAN ARUS KAS Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas diatur dalam PSAP 03

53 52 LAPORAN KINERJA KEUANGAN Disajikan oleh entitas pelaporan yang menerapkan basis akrual. Disajikan oleh entitas pelaporan yang menerapkan basis akrual. Laporan Kinerja Keuangan sekurang- kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut: Laporan Kinerja Keuangan sekurang- kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut: 1.Pendapatan dari kegiatan operasional; 2.Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi; 3.Surplus atau defisit.

54 53 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurang- kurangnya harus disajikan pos-pos: Dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurang- kurangnya harus disajikan pos-pos: 1.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran; 2.Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar- standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas; 3.Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.

55 54 MODUL PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

56 55 RUANG LINGKUP Penyajian pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan basis kas. Penyajian pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan basis kas. Berlaku untuk setiap entitas pelaporan yang memperoleh alokasi APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara Berlaku untuk setiap entitas pelaporan yang memperoleh alokasi APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara Entitas yang menyusun laporan berbasis accrual, tetap wajib menyusun Laporan Realisasi Anggaran Entitas yang menyusun laporan berbasis accrual, tetap wajib menyusun Laporan Realisasi Anggaran Penyandingan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggarannya; Penyandingan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggarannya; Akuntansi Anggaran dalam APBD: Akuntansi Anggaran dalam APBD: Belanja: appropriasi; Belanja: appropriasi; Pendapatan: estimasi. Pendapatan: estimasi. Penjabaran APBD oleh Kepala Daerah di DPA SKPD. Penjabaran APBD oleh Kepala Daerah di DPA SKPD.

57 56 LAPORAN KEUANGAN POKOK Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah setidak-tidaknya terdiri dari   Laporan Realisasi Anggaran   Neraca   Laporan Arus Kas   Catatan atas Laporan Keuangan Yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan badan lainnya (BLU)

58 57 PENGERTIAN Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

59 58 BASIS AKUNTANSI “BASIS KAS” “BASIS KAS” Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima kas pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima kas pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan kas dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan kas dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah

60 59 STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi disandingkan dgn anggaran mengenai: pendapatan, pendapatan, belanja, belanja, transfer, transfer, surplus/defisit dan surplus/defisit dan pembiayaan. pembiayaan.  dalam satu periode.

61 60 STRUKTUR APBN/D DAN REALISASINYA APBD REALISASI APBD A Pendapatan Pendapatan900,00950,00 B Belanja (Termasuk Transfer) Belanja (Termasuk Transfer)1.000, ,00 C Surplus/Defisit (A - B) Surplus/Defisit (A - B)(100,00)(150,00) D Penerrimaan Pembiayaan Penerrimaan Pembiayaan300,00350,00 E Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan(200,00)(150,00) F Pembiayaan Neto (D - E) Pembiayaan Neto (D - E)100,00200,00 G SILPA (F - C) SILPA (F - C)50,00

62 61 PERBEDAAN PERLAKUAN APBN/APBD APBNAPBD SILPA/SIKPA pada akhir TA dipindahkan ke Ekuitas Dana – Akumulasi SILPA (RE) SILPA APBD akan menjadi sumber pembiayaan pada TA berikutnya (tidak ada RE) Saldo Kas Umum Negara = Akumulasi SILPA Saldo Kas Daerah = SILPA = Ekuitas Dana SILPA Transfer Out dicatat sebagai Pengeluaran ( above the line )  Bagian Anggaran sendiri Transfer in dicatat sebagai Pendapatan Dana Perimbangan Belanja Tak Terduga ditampung pada Bagian Anggaran tersendiri Belanja Tak Terduga untuk membiayai pengeluaran mendesak dan pengembalian pendapatan tahun lalu yang sudah ditutup. (tidak sesuai dengan PSAP 10 Koreksi Kesalahan)

63 62 ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: (a) Pendapatan(e) Penerimaan Pembiayaan (b) Belanja(f) Pengeluaran Pembiayaan (c) Transfer(g) Pembiayaan Neto (d) Surplus atau Defisit(h) SILPA/SIKPA Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh PSAP ini, atau apabila penyajian tsb diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar. Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh PSAP ini, atau apabila penyajian tsb diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

64 63 AKUNTANSI ANGGARAN  Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.  Anggaran pendapatan disebut estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan.  Anggaran belanja disebut apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran ( allotment ).  Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

65 64 DEFINISI PENDAPATAN Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

66 65 AKUNTANSI PENDAPATAN Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan jenis pendapatan Transfer masuk adalah penerimaan dana dari entitas pelaporan lain, misal DAU dan DBH Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

67 66 AKUNTANSI PENDAPATAN Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

68 67 KOREKSI DAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN Normal & Berulang Dicatat sebagai Pengurang Ekuitas dana Lancar Dicatat sebagai Pengurang Pendapatan Atas Penerimaan Pendapatan Periode Berjalan Atas Penerimaan Pendapatan Periode sebelumnya Normal & Tidak Berulang

69 68 Koreksi atas Pengeluaran Belanja Dicatat sebagai Pendapatan Lain-lain Dicatat sebagai Pengurang Belanja Atas Pengeluaran Belanja Periode Berjalan Atas Pengeluaran Belanja Periode sebelumnya Penerimaan Kembali Belanja

70 69 DEFINISI BELANJA Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

71 70 AKUNTANSI BELANJA Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Negara/Daerah Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Negara/Daerah Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, penga kuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawab an atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, penga kuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawab an atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLU Belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLU

72 71 AKUNTANSI BELANJA Pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung (LS) atau melalui dana kas kecil (Uang Persediaan) yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran. Pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung (LS) atau melalui dana kas kecil (Uang Persediaan) yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran. Pada saat kas dibelanjakan oleh Bendahara Pengeluaran belum diakui sebagai belanja. Pada saat dipertanggungjawabkan (penerbitan SP2D GU/ GU NIHIL) baru diakui sebagai belanja. Pada saat kas dibelanjakan oleh Bendahara Pengeluaran belum diakui sebagai belanja. Pada saat dipertanggungjawabkan (penerbitan SP2D GU/ GU NIHIL) baru diakui sebagai belanja.

73 72 PENTINGNYA SISTEM KLASIFIKASI BELANJA PEMERINTAH Memformulasikan kebijakan dan mengalokasikan sumber-sumber daya kepada sektor-sektor Mengidentifikasi tingkatan kegiatan pemerintah dimana kinerja akan dinilai Membangun akuntabilitas atas ketaatan otorisasi yang diberikan oleh legislatif, kebijakan, kinerja, analisa ekonomi dan administrasi anggaran sehari hari (Campo dalam bukunya Managing Government Expenditure )

74 73 KLASIFIKASI BELANJA PEMERINTAH Klasifikasi menurut ketentuan UU Bidang Keuangan Negara; Klasifikasi menurut PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Klasifikasi menurut Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Klasifikasi menurut PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

75 74 KLASIFIKASI BELANJA MENURUT UU KN/PN ekonomi (jenis belanja) ekonomi (jenis belanja) organisasi organisasi fungsi fungsi

76 75 KLASIFIKASI MENURUT PP NO 58 TAHUN 2005  Klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja  Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan  Klasifikasi menurut fungsi terdiri dari : a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan dan b. Klasifikasi untuk tujuan keselarasan dan keterdu an dalam rangka pengelolaan keuangan negara

77 76 KLASIFIKASI MENURUT PERMENDAGRI NO. 13/2006 Klasifikasi belanja dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan; Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara; Klasifikasi menurut kelompok belanja langsung dan belanja tak langsung.

78 77 SISTEM KLASIFIKASI BELANJA Tujuan Memberikan kerangka dasar dalam pengambilan keputusan Akuntabilitas Oleh karena itu, belanja harus diklasifikasikan untuk berbagai tujuan yang berbeda, misalnya: Untuk penyajian laporan yang sesuai kebutuhan user. Untuk penyajian laporan yang sesuai kebutuhan user. Untuk administrasi dan akuntansi anggaran Untuk administrasi dan akuntansi anggaran Untuk penyajian LRA kepada DPR Untuk penyajian LRA kepada DPR

79 78 KLASIFIKASI MENURUT JENIS DAN OBYEK Klasifikasi menurut jenis dan obyek ( Object – line item classification ), sangat penting untuk digunakan dalam pengendalian anggaran ( budgetary control ) dan untuk monitoring anggaran.

80 79 SURPLUS/DEFISIT Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit

81 80 PEMBIAYAAN Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran

82 81 AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

83 82 AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah

84 83 TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi

85 84 TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi

86 85

87 86

88 87

89 88

90 89 JURNAL DALAM AKUNTANSI PEMERINTAHAN Jurnal Pengesahan APBD Jurnal Otorisasi Kredit Anggaran/Alokasi Estimasi Pendapatan &Allotment Jurnal Realisasi Anggaran (Termasuk Jurnal Korolari) Jurnal Penyesuaian Jurnal Penutup

91 90 JURNAL DALAM AKUNTANSI PEMERINTAHAN  Jurnal untuk pengesahan anggaran dan otorisasi kredit anggaran, implementasinya disesuaikan dengan struktur entitas pelaporan dan kebutuhannya.  Misalnya pada Pemerintah Pusat, jurnal anggaran tersebut diperlukan karena merupakan gabungan dari entitas-entitas pelaporan, sehingga pada Central Accounting Officenya memerlukan Sistem Akuntansi Pusat  Pada pemerintah daerah entitas pelaporannya hanya satu yaitu Pemerintah Daerah sendiri.

92 91 SALDO NORMAL ANGGARAN PerkiraanTambahKurang Saldo Normal PendapatanKDK BelanjaDKD

93 92 JURNAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA – APBD (Pada saat anggaran disahkan – above the line) Db. Estimasi Pendapatanxxx Cr. Apropriasi Belanja xxx Cr. Surplus/Defisit xxx  Dicatat oleh BUD Tujuan jurnal tersebut untuk mengontrol anggaran apakah telah dicatat seluruhnya dalam catatan akuntansi

94 93 JURNAL ANGGARAN PEMBIAYAAN –APBD (Pada saat anggaran disahkan – below the line) Db. Estimasi Penerimaan Pembiayaanxxx Db. Pembiayaan Neto xxx Cr. Apropriasi Pengeluaran Pembiayaanxxx  Dicatat oleh BUD

95 94 OTORISASI ANGGARAN BUD Db. Alokasi Estimasi Pendapatan xxx Cr. Alokasi Apropriasi Belanja xxx Cr. Surplus/Defisitxxx SKPD Db. Estimasi Pendapatan yg Dialokasikan xxx Cr. Utang kepada BUD xxx Db. Piutang kepada BUD xxx Cr. Allotment Belanja xxx

96 95 REALISASI PENDAPATAN REALISASI PENDAPATANSKPD Db. Utang kepada BUD XXX Cr. Pendapatan ….XXX BUD Db. Kas di Kas DaerahXXX Cr. Pendapatan ….XXX

97 96 PENGEMBALIAN PENDAPATAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN 1. Pengembalian Tahun Anggaran BerjalanSKPD Db. Pendapatan …. XXX Cr. Utang kepada BUD XXX BUD Db. Pendapatan …. XXX Cr. Kas di Kas Daerah XXX

98 97 PENGEMBALIAN PENDAPATAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN 2. Pengembalian atas Pendapatan Tahun Anggaran yang LaluSKPD -- Tidak ada Jurnal -- BUD Db. SiLPA (Pengembalian Pendapatan) XXX Cr. Kas di Kas Daerah XXX

99 98 REALISASI BELANJA REALISASI BELANJASKPD Db. Belanja.... XXX Cr. Piutang dari BUDXXX BUD Db. Belanja …XXX Cr. Kas di Kas Daerah XXX

100 99 REALISASI BELANJA MODAL SKPD Belanja Modalxxx Piutang dari BUD Piutang dari BUD xxx Jurnal Korolari di Neraca: Aset Tetapxxx Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx BUD Belanja Modalxxx Kas di Kas Daerah xxx

101 100 BELANJA DENGAN UP SKPD Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Uang Muka dari BUDxxx 1. PEMBERIAN UP/TUP BUD Uang Muka kepada SKPD xxx Kas di Kas Daerahxxx

102 101 BELANJA DENGAN UP 2. PERTANGGUNGJAWABAN UP (SP2D GU) SKPD Belanja …xxx Piutang dari BUDxxx BUD Belanja …xxx Kas di Kas Daerahxxx

103 102 BELANJA DENGAN UP 3. PERTANGGUNGJAWABAN UP (SP2D GU-NIHIL) SKPD Belanja …xxx Piutang dari BUDxxx Uang Muka dari BUDxxx Kas di Bendahara Pengeluaranxxx BUD Belanja …xxx Uang Muka kepada SKPDxxx

104 103 Pengembalian Sisa UP SKPD Uang Muka dari BUD xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx BUD Kas di Kas Daerah xxx Uang Muka Kepada SKPD xxx

105 104 PENGEMBALIAN BELANJA PENGEMBALIAN BELANJA 1. Pengembalian Belanja TA Berjalan SKPD Db. Piutang dari BUD XXX Cr. Belanja.... XXX BUD Db. Kas di Kas Daerah XXX Cr. Belanja … XXX

106 105 PENGEMBALIAN BELANJA PENGEMBALIAN BELANJA 2. Pengembalian atas Belanja TA yang Lalu SKPD Db. Utang kepada BUD XXX Cr. Pendapatan Lain-lain PADXXX BUD Db. Kas di Kas Daerah XXX Cr. Pendapatan Lain-lain PAD XXX

107 106 Realisasi Pembentukan Dana Cadangan Jurnal Realisasi Anggaran: Pembentukan Dana Cadangan xxx Kas di Kas Daerahxxx Jurnal Korolari: Dana Cadangan xxx Diinvestasikan dalam Dana Cadangan xxx

108 107 Realisasi Pencairan Dana Cadangan Realisasi Belanja: Kas di Kas Daerahxxx Pencairan Dana Cadanganxxx Jurnal Korolari: Diinvestasikan dalam Dana Cadanganxxx Dana Cadanganxxx

109 108 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Jurnal Realisasi Penerimaan Utang Jk. Panjang: Kas di Kas Daerah xxx Penerimaan Pembiayaan xxx Jurnal Korolari di Neraca: Dana YHD utk Pembayaran Utang Jk. Pjg xxx Kewajiban Jangka Panjang xxx

110 109 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Jurnal Realisasi Anggaran Untuk Investasi Jk. Panjang: Pengeluaran Pembiayaanxxx Kas di Kas Daerahxxx Jurnal Korolari di Neraca: Investasi Jangka Panjangxxx Diinvestasikan dalam Investasi Jk. Panjangxxx

111 110 JURNAL PENUTUP REALISASI PENDAPATAN BELANJA SKPD Db. Pendapatanxxx Db. Utang kepada BUDxxx Cr Estimasi Pendapatan yg dialokasikanxxx Db Allotment Belanjaxxx Cr Belanjaxxx Cr Piutang dari BUDxxx

112 111 JURNAL PENUTUP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA BUD Db. Alokasi Estimasi Pendapatan xxx Cr. Estimasi Pendapatanxxx Db. Appropriasi belanjaxxx Cr. Alokasi Appropriasi Belanjaxxx Db. Pendapatan …xxx Cr. Belanja …xxx Cr. Surplus/Defisitxxx

113 112 Transaksi Aset Tetap Pembelian Pembangunan sendiri Penambahan Pengurangan Penghapusan Pemeliharaan Hibah

114 113 Pembelian/Penambahan Aset Tetap Realisasi Belanja: Belanja Aset Tetapxxx Kas di Kas Daerahxxx Jurnal Korolari di Neraca: Aset Tetapxxx Diinvestasikan dalam Aset Tetapxxx

115 114 PEMBELIAN/PENAMBAHAN ASET TETAP SKPD Realisasi pembelian aset tetap Belanja Modalxxx Piutang dari BUD Piutang dari BUD xxx Jurnal Korolari di Neraca: Aset Tetapxxx Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx BUD Belanja Modalxxx Kas di Kas Daerah xxx

116 115 PENJUALAN/PELEPASAN ASET TETAP SKPD Realisasi Pendapatan (hasil penjualan): Utang kepada BUD xxx Pendapatan Asli Daerah Lainnyaxxx Jurnal Korolari: Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx Aset Tetap xxx BUD Db. Kas di Kas Daerahxxx Cr. Pendapatan Asli Daerah Lainnya xxx

117 116 PENGHAPUSAN ASET TETAP SKPD Diinvestasikan dalam Aset Tetapxxx Aset Tetapxxx

118 117 PENYUSUTAN ASET TETAP Penyusutan Aset Tetap dianjurkan dalam PSAP No 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Penyusutan dimaksudkan agar diperoleh nilai wajar dari aset tetap, jadi bukan alokasi belanja untuk memupuk dana penggantian aset. Jurnal penyusutan : Db. Diinvestasikan dalam Aset Tetap Cr. Akumulasi Penyusutan Untuk memperoleh nilai wajar penyajian di Neraca, Aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan.

119 118 MODUL PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

120 119 Arti Penting LAK Laporan Arus Kas (LAK): Memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas baik yang dianggarkan/tidak dianggarkan; Memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas baik yang dianggarkan/tidak dianggarkan; Hanya disajikan unit yang memiliki fungsi perbendaharaan; Hanya disajikan unit yang memiliki fungsi perbendaharaan;

121 120 Tujuan Pelaporan Keuangan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas; memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas; pertanggungjawaban; pertanggungjawaban; pengambilan keputusan pengambilan keputusan

122 121 Pengertian LAK Laporan yang memberi informasi: Arus masuk kas (pendapatan, penerimaan pembiayaan, penerimaan PFK); Arus masuk kas (pendapatan, penerimaan pembiayaan, penerimaan PFK); Arus keluar kas (belanja, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran PFK); Arus keluar kas (belanja, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran PFK); Saldo awal kas; Saldo awal kas; Saldo akhir kas. Saldo akhir kas.

123 122 Manfaat LAK Indikator yang akan datang; Indikator yang akan datang; Alat menilai kecermatan estimasi penerimaan kas; Alat menilai kecermatan estimasi penerimaan kas; Alat pertanggungjawaban; Alat pertanggungjawaban; Bahan evaluasi aktiva bersih/ekuitas. Bahan evaluasi aktiva bersih/ekuitas.

124 123 Struktur LAK Penyajian berdasarkan aktivitas: operasi; operasi; investasi aset nonkeuangan; investasi aset nonkeuangan; pembiayaan; pembiayaan; nonanggaran. nonanggaran.

125 124 Arus Masuk Aktivitas Operasi  Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah  Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  Lain-lain PAD yang sah  Dana Perimbangan (DBH Pajak, SDA, DAU, DAK, Dana Otsus, Dana Penyesuaian)  Pendapatan Hibah  Pendapatan Dana Darurat  Pendapatan Lainnya

126 125 Arus Keluar Aktivitas Operasi  Belanja Pegawai  Belanja Barang  Bunga  Subsidi  Hibah  Bantuan Sosial  Belanja Tak Terduga  Bagi Hasil Pajak, Retribusi, dan Hasil Lainnya

127 126 Arus Masuk/Keluar Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Arus Masuk: Arus Masuk:  Penjualan Aset Tetap;  Penjualan Aset Lainnya Arus Keluar: Arus Keluar:  Perolehan Aset Tetap;  Perolehan Aset Lainnya.

128 127 Arus Masuk/Keluar Aktivitas Pembiayaan Arus masuk: Arus masuk: Penerimaan pinjaman;Penerimaan pinjaman; Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan;Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan; Pencairan dana cadangan.Pencairan dana cadangan. Arus Keluar: Arus Keluar: Pemberian pinjaman;Pemberian pinjaman; Penyertaan modal;Penyertaan modal; Pembentukan cadangan.Pembentukan cadangan.

129 128 Arus masuk/keluar Aktivitas Nonanggaran Arus Masuk: Arus Masuk: Penerimaan PFK;Penerimaan PFK; Penerimaan Kiriman Uang.Penerimaan Kiriman Uang. Arus Keluar Arus Keluar Pengeluaran PFK;Pengeluaran PFK; Pembayaran Kiriman Uang.Pembayaran Kiriman Uang.

130 129 Penyajian LAK Hanya dibuat oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan; Hanya dibuat oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan; Metode: Langsung dan tidak langsung; Metode: Langsung dan tidak langsung; Hubungan antara saldo-saldo awal dan akhir di LAK sama dengan yang ada dalam akun yang sama di Neraca. Hubungan antara saldo-saldo awal dan akhir di LAK sama dengan yang ada dalam akun yang sama di Neraca.


Download ppt "STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PP 24/2005: SAP Kerangka Konseptual SAP 1: Penyajian LK SAP 2: LRA SAP 3: LAK SAP 4: CALK SAP 5: Akt Persediaan SAP 6:"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google