Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

FUNGSI PAJAK DALAM MENOPANG APBN DAN APBD KEMENTERIAN KEUANGAN RI disampaikan dalam: Sosialisasi PMK 64/PMK.05/2013 dan PMK 132/PMK.03/2013 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "FUNGSI PAJAK DALAM MENOPANG APBN DAN APBD KEMENTERIAN KEUANGAN RI disampaikan dalam: Sosialisasi PMK 64/PMK.05/2013 dan PMK 132/PMK.03/2013 2014."— Transcript presentasi:

1 FUNGSI PAJAK DALAM MENOPANG APBN DAN APBD KEMENTERIAN KEUANGAN RI disampaikan dalam: Sosialisasi PMK 64/PMK.05/2013 dan PMK 132/PMK.03/

2 Melalui Angg K/L Belanja Pemerintah Pusat Transfer Ke DaerahDaerah Pemerintah Pusat Mendanai kewenangan di luar 6 Urusan Mendanai kewenangan 6 Urusan PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN APBN Alur Belanja APBN ke Daerah Dana Vertikal di Daerah Dana Vertikal di Daerah Hibah Pinjaman Dana Perimbangan Dana Otsus dan Penyesuaian Dana Perimbangan Dana Otsus dan Penyesuaian Dana Dekonsentrasi Dana Tgs Pembantuan PNPM Dana Dekonsentrasi Dana Tgs Pembantuan PNPM Subsidi dan Bantuan Masuk APBD 2 Mendanai kewenangan Daerah (Desentralisasi) MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY Melalui Angg Non K/L

3 Dana ke Daerah = (61,54%) Total Belanja = Rp1.726,20 T Belanja APBN-P 2013 (Triliun Rupiah) Belanja APBN-P 2013 (Triliun Rupiah) Sumber : APBN-P2013 Melalui Angg.K/L dan APP (Program Nasional) Melalui APP (Subsidi) Melalui Angg. Transfer ke Daerah (Masuk APBD) Melalui Angg. K/L PNPM9.8(0.57%) BBM 199.9(1.58%) DBH102.7(5.94%) Dana Dekon8(0.47%) Jamkes6.7(0.39%) Listrik 100(5.79%) DAU311.1(18.02%) Dana TP18.6(1.08%) Pangan 21.5(1.24%) DAK31.7(1.83%) Dana Vertikal 182.1(0.55%) Pupuk 17.9(1.03%) OTSUS13.4(0.77%) Benih 1.5(0.08%) Penyesuaian70.4(4.07%) *) APP = Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Total16.5(0.96%) Total340.8(19.74%) Total529.4(30.67%) Total208.7(12.09%) 3

4 PERKEMBANGAN APBN TA A.PENDAPATAN NEGARA I.Penerimaan Dalam Negeri 1.Penerimaan Perpajakan 2.Penerimaan Negara Bukan Pajak II.Penerimaan Hibah B.BELANJA NEGARA I.Belanja Pemerintah Pusat 1.Belanja K/L 2.Belanja non K/L I.Transfer ke Daerah 1.Dana Perimbangan 2.Dana Otsus dan Penyesuaian C.KESEIMBANGAN PRIMER D.SURPLUS/(DEFISIT) E.PEMBIAYAAN 1.667, , ,4 385,4 1, , ,9 637,8 612,1 592,6 487,9 104,6 (54,1) (175,4) 175, , , ,4 349,2 4, , ,8 622,0 574,8 529,4 445,5 83,8 (111,7) (224,2) 224, , ,3 980,5 351,8 5, , ,6 489,4 521,1 480,6 411,3 69,4 (52,8) (153,3) 175, APBNP , ,3 873,9 331,5 5, ,0 883,7 417,6 466,1 411,3 347,2 64,1 8,9 (84,4) 130,

5 Tren Transfer Ke Daerah Tahun (Rp Triliun) Komponen Transfer DAU DAK20,824,72124,825,931,733 DBH78,476,192,296, Dana Otsus dan DIY7,59,59,110,411,913,416,7 Dana Penyesuaian6,211,818,953,757,470,487,9 Total292,4308,5344,8411,3480,5529,3592,5 5

6 dalam miliar rupiah Postur Transfer ke Daerah dalam APBN 2014 KomponenPagu I. Dana Perimbangan ,94 A. Dana Bagi Hasil ,62 1. Pajak ,15 2. Sumber Daya Alam ,47 B. Dana Alokasi Umum ,32 C. Dana Alokasi Khusus ,00 II. Dana Otsus dan Penyesuaian ,30 A. Dana Otonomi Khusus ,77 1. Otsus ,77 2. Tambahan Otsus Infras. (Papua & Papua Barat) 2.500,00 B. Dana Keistimewaan DIY 523,88 C. Dana Penyesuaian ,65 Jumlah ,24 6

7 dalam miliar rupiah KomponenPagu I. Dana Bagi Hasil ,62 A. DBH Pajak ,15 1. PBB ,19 2. PPh ,96 3. CHT 2.214,00 B. DBH Sumber Daya Alam ,47 1. Migas ,20 2. Pertambangan Umum ,84 3. Kehutanan 2.572,33 4 Perikanan 200,00 5 Panas Bumi 467,10 …lanjutan Postur Transfer ke Daerah dalam APBN PPh Ps. 25 dan Ps.29 WPOPDN -PPh Ps.21

8 PBB Pusat (10%) Daerah (90%) Pusat (80%) Daerah (20%) Pusat (98%) Daerah (2%) Dibagi rata ke Kab/Kota (6,5%) Insentif Kab/Kota (3,5%) Provinsi (16,2%) Kab/Kota (64,8%) Biaya Pungut (9%) Kab/Kota (12%) Provinsi (30%) Kab/Kota Penghasil (40%) Kab/Kota Pemerataan (30%) Provinsi (8%) -PPh Ps. 25 dan Ps.29 WPOPDN, -PPh Ps.21 Cukai Hasil Tembakau DBH PAJAK Skema DBH Pajak

9 dalam miliar rupiah KomponenPagu A. Dana Otononomi Khusus ,77 1.Dana Otonomi Khusus ,77 1. Dana Otsus Aceh 6.824,39 2. Dana Otsus Papua 4.777,07 3. Dana Otsus Papua Barat 2.047,32 2.Dana Tambahan Infrastruktur 2.500,00 1. Papua 2.000,00 2. Papua Barat 500,00 B. Dana Keistimewaan DIY 523,88 C. Dana Penyesuaian ,65 1Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1.853,60 2Tunjangan Profesi Guru PNSD ,70 3Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ,70 4Dana Insentif Daerah (DID) 1.387,80 5Dana P2D2 91,85 Total Dana Penyesuaian ,30 …lanjutan Postur Transfer ke Daerah dalam APBN

10 Deskripsi APBD

11 TREN PENDAPATAN DAERAH TA Pendapatan daerah setiap tahunnya semakin meningkat; Pendapatan terbesar berasal dari dana transfer; PAD merupakan komponen terkecil dari pendapatan. 11

12 PROPORSI PENDAPATAN PROVINSI DAN KAB./KOTA TA Rasio pendapatan terbesar untuk kab./kota bersumber dari dana transfer; Komposisi PAD untuk kab./kota meningkat setiap tahunnya, berkisar 6-10%; Rasio pendapatan provinsi dari dana tranfer secara umum semakin menurun, dan cukup berimbang dibandingkan dengan PAD; 12

13 13 PROPORSI PAD PROVINSI DAN KAB./KOTA TA Jenis Pajak Provinsi: PKB, penyumbang terbesar; BBN-KB; PBB-KB; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok. Jenis Pajak Kab./Kota: Hotel; Restoran; Hiburan; Reklame; Penerangan Jalan; Mineral Bukan Logam dan Batuan; Parkir; Air Tanah; Sarang Burung Walet; PBB-P2; dan BPHTB.

14 TREN BELANJA DAERAH TA Belanja daerah setiap tahunnya semakin meningkat; Belanja terbesar disediakan untuk pegawai; Tren belanja modal masih belum mencapai 30%. 14

15 PROPORSI BELANJA PROVINSI DAN KAB./KOTA TA Rasio belanja kab./kota terbesar adalah belanja pegawai yang berkisar 44-51%; Rasio belanja modal kab./kota maupun provinsi masih belum mencapai 30%; Rasio belanja barang dan jasa kab./kota berkisar 17-19%, sedangkan provinsi 22-27%. Rasio belanja lainnya untuk provinsi semakin meningkat setiap tahunnya. 15

16 SUMMARY Penerimaan APBN terbesar berasal dari penerimaan perpajakan; Sebesar 31,7% belanja APBN merupakan transfer ke daerah; Tingkat ketergantungan APBD terhadap APBN tinggi diatas 50%; Belanja APBD untuk Provinsi tertinggi adalah Belanja Lainnya (Hibah, Bansos, dll); Belanja APBD untuk Kab./Kota tertinggi terletak pada Belanja Pegawai. 16

17 Dengan fungsi pajak yang menjadi penopang utama APBN dan APBD, khusus untuk mengamankan penerimaan pajak pusat, telah ditetapkan PMK Nomor 64/PMK. 05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah PMK 64/PMK.05/

18 Penggunaan IKD dalam Mendukung Tugas DJP DJPK DJP PMK 64/PMK. 05/2013 Pasal 13 Ayat 2 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak atas Belanja Daerah PMK 16/PMK.03/2013 Data APBD 18

19 Sebagai dasar/bahan analisis pengambilan kebijakan Transparansi publik Sebagai dasar/bahan analisis pengambilan kebijakan Transparansi publik Mengapa Informasi perlu? 19

20 IKD disampaikan kepada: Peranan Data : a.Sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional; b.Sebagai bahan penyajian IKD secara nasional; c.Sebagai bahan perumusan kebijakan keuangan daerah: dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pengendalian defisit anggaran, penghitungan kapasitas fiskal daerah; d.Sebagai bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi: dana desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah, dan defisit anggaran daerah. 20

21 “Mengingat bahwa Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam Penerimaan Dalam Negeri, dan sebagian besar atas penerimaan tersebut merupakan Belanja Transfer ke daerah (DAU, DAK, dll), maka diharapkan peran pemerintah daerah untuk mendukung / men-support data yang diperlukan Pemerintah Pusat”. 21

22 TERIMA KASIH 22 DIREKTORAT EPIKD GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 8 JALAN DR. WAHIDIN NO. 1 JAKARTA PUSAT TELEPON: , FAKSIMILI:


Download ppt "FUNGSI PAJAK DALAM MENOPANG APBN DAN APBD KEMENTERIAN KEUANGAN RI disampaikan dalam: Sosialisasi PMK 64/PMK.05/2013 dan PMK 132/PMK.03/2013 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google