Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kanwil DJBPN Provinsi Kalimantan Tengah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kanwil DJBPN Provinsi Kalimantan Tengah."— Transcript presentasi:

1 Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kanwil DJBPN Provinsi Kalimantan Tengah

2 DASAR HUKUM: 1. UU NO. 17/2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU No. 1 /2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. PP No. 24 /2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 4. PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5.PP No. 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; DASAR HUKUM: 1. UU NO. 17/2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU No. 1 /2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. PP No. 24 /2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 4. PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5.PP No. 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

3 DASAR PEMIKIRAN : 1. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN K/L YANG MEMENUHI UNSUR PENGENDALIAN, PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA. 2. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PERTANGGUNG- JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN MELAKSANAKAN PENGGUNAAN BAS DARI PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN. 3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM BAS

4 BAGAN AKUN STANDAR BAGAN AKUN STANDAR : DAFTAR AKUN BUKU BESAR YANG DITETAPKAN DAN DISUSUN SECARA SISTEMATIS UNTUK MEMUDAHKAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH.

5 TUJUAN BAGAN AKUN STANDAR  MEMASTIKAN RENCANA KEUANGAN (ANGGARAN), REALISASI DAN PELAPORAN KEUANGAN DINYATAKAN DALAM ISTILAH YANG SAMA;  MENINGKATKAN KUALITAS INFORMASI KEUANGAN;  MEMUDAHKAN PENGAWASAN KEUANGAN.

6 KAITAN PENGANGGARAN TERPADU DENGAN BAGAN AKUN STANDAR DIK DIP BELANJA MENGIKAT 51, 52 TERDAPAT a.l : 1. Honor 2. Belanja Inventaris: Belanja untuk Tupoksi PP 21 /2004 : Penyusunan RKA-KL 53 BELANJA TIDAK MENGIKAT TERDAPAT a.l : 1. Belanja Modal Non Fisik Lainnya : 5960 ASET TETAP BARANG HABIS PAKAI NERACA MP PMK 91/2007: B agan Akun Standar - Belanja Pemeliharaan yang Dikapitalisasi - Belanja Modal Swakelola - Honor Tim Pengadaan, dll Belanja Pegawai dan Barang, a.l : Honor: 1.Tetap 2.Tidak Tetap : 2009 (Bel. Barang) DIPA

7 PERENCANAAN : RKA-KL PELAKSANAAN DIPA PERAN BAS DAN SAI DALAM SIKLUS PENGANGGARAN APBN KEUANGAN PERLENGKAPAN SAI RENCANA KEUANGAN BAS

8 PEDOMAN PENGGUNAAN AKUN SESUAI PERDIRJEN NO.33/PB/2008 BELANJA PEGAWAI : 1. Kompensasi baik dlm. Bentuk uang maupun barang yg ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yg dipekerjakan o/ pemerintah yg belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yg berkaitan dengan pembentukan modal; 2. Honorarium tetap hanya dipergunakan untuk pembayaran honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi PNS; 3. Honorarium tidak tetap dipergunakan untuk pembayaran honor bagi pegawai yang menjadi anggota Tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tertentu baik yang sifatnya insidentil, crash program, dengan jangka waktu tertentu atau terus menerus dalam rangka penugasan maupun yang sesuai tupoksinya dan berlaku hanya pada tahun Sifat tim yang dibentuk dapat bersifat teknis dan non teknis. 4. Honorarium tidak tetap mulai tahun 2009 masuk ke dalam belanja barang.

9 BELANJA BARANG : Pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, antara lain untuk keperluan kantor sehari- hari, ATK, pengadaaan/penggantian peralatan kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai minimum kapitalisasi, langganan daya dan jasa dan lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tupoksi K/L.

10 BELANJA BARANG terdiri dari: 1. Belanja Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dalam laporan keuangan dikategorikan ke dalam Belanja barang Operasional dan Belanja Barang Non Operasional; 2. Belanja Pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. 3. Belanja Perjalanan dikeluarkan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

11 1. REHABILITASI : PERBAIKAN ASET TETAP YANG RUSAK SEBAGIAN DENGAN TANPA MENINGKATKAN KUALITAS DAN ATAU KAPASITAS DENGAN MAKSUD DAPAT DIGUNAKAN SESUAI DENGAN KONDISI SEMULA. 2.RENOVASI : PERBAIKAN ASET TETAP YANG RUSAK ATAU MENGGANTI YANG BAIK DENGAN MAKSUD MENINGKATKAN KUALITAS ATAU KAPASITAS. 3. RESTORASI : PERBAIKAN ASET TETAP YANG RUSAK DENGAN TETAP MEMPERTAHANKAN ARSITEKTURNYA  NILAI REKLASIFIKASI : NILAI PEROLEHAN ASET YANG DIREKLASIFIKASI + BIAYA MERUBAH MENAMBAH UMUR, KAPASITAS DAN MANFAAT  NILAI PENGEMBANGAN TANAH : BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK PENGURUGAN DAN PEMATANGAN  NILAI RENOVASI DAN RESTORASI : BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN ATAU KAPASITAS

12 NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP DEFINISI : PENGELUARAN PENGADAAN BARU DAN PENAMBAHAN NILAI ASET TETAP DARI HASIL PENGEMBANGAN, REKLASIFIKASI, RENOVASI DAN RESTORASI RUANG LINGKUP : 1.PERALATAN DAN MESIN DAN ALAT OLAH RAGA, > Rp ,- 2.GEDUNG DAN BANGUNAN, > Rp ,- PENGECUALIAN PENGELUARAN UNTUK TANAH, JALAN, IRIGASI, JARINGAN DAN ASET TETAP LAINNYA (KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN BARANG BERCORAK KESENIAN)

13 1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya atau yang menambah umur, manfaat ekonomi, dan kapasitas. 2. Belanja Pengadaan Aset Tetap yang Nilai per satuannya di atas Nilai Minimum Kapitalisasi. 3. Belanja untuk pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya yang memenuhi kriteria 1 dan 2 dimasukkan sebagai Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi dan dikategorikan sebagai Belanja Modal.

14 BELANJA PEMELIHARAAN ? BELANJA MODALBELANJA BARANG TERPENUHINYA KRITERIA KAPITALISASI 1.BERTAMBAHNYA MASA MANFAAT/UMUR; 2.BERTAMBAHNYA KAPASITAS, KUALITAS, PENINGKATAN STANDAR KINERJA ATAU VOLUME ASET TIDAK NILAI MINIMUM KAPITALISASI: ≥ untuk Peralatan & Mesin ≥ untuk Gedung & Bangunan YA RKA-KL dan TIDAK

15 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Pendapatan - PajakXXXX - PNBPXXXX Belanja - Belanja BarangXXXX - Belanja Modal XXXX NERACA Aset LancarKewajibanXXX - PersediaanXXX Aset Tetap - Tanah, Gedung,XXX Peralatan dll. EkuitasXXX Aset LainnyaXXX Total AsetXXXTotal KewajibanXXX + Ekuitas Belanja Barang Belanja Modal

16

17 Pengeluaran Kas Negara yang terjadi karena adanya pengembalian terhadap pendapatan, yang perlakuannya mengurangi pendapatan yang sudah diterima.

18 4111Pendapatan Pajak penghasilan 4112Pendapatan Pajak pertambahan nilai 4113Pendapatan Pajak bumi dan bangunan 4114Pendapatan BPHTB 4115Pendapatan Cukai 4116Pendapatan Pajak Lainnya 4111Pengembalian Pendapatan Pajak penghasilan 4112Pengembalian Pendapatan Pajak pertambahan nilai

19 Seluruh belanja yang dikembalikan ke Kas Negara dimana perlakuannya mengurangi pengeluaran belanja yang sudah dilakukan (untuk tahun berjalan). Untuk pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu diakui sebagai pendapatan lain-lain.

20 5111Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 5112Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri 5113Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara 5114Belanja Pegawai Perjan 5111Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 5112Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri 5113Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara 5114Pengembalian Belanja Pegawai Perjan

21 PMK NO. 13/PMK.06/2005 PMK NO. 91/PMK.05/2007 MAKURAIANMAURAIAN 53 BELANJA MODAL BELANJA MODAL TANAH BELANJA MODAL PEMBEBASAN TANAH BELANJA MODAL PEMBAYARAN HONOR TIM TANAH BELANJA MODAL PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH BELANJA MODAL PENGURUGAN DAN PEMATANGAN TANAH BELANJA MODAL BIAYA PENGUKURAN TANAH BELANJA MODAL PERJALANAN PENGADAAN TANAH MAPPING AKUN PENDAPATAN DAN BELANJA

22 532 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL BAHAN BAKU PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL UPAH TENAGA KERJA DAN HONOR PENGELOLA TEKNIS PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL SEWA PERALATAN, PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL PERIZINAN PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL PEMASANGAN PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL PERJALANAN PERALATAN DAN MESIN PMK NO. 13/PMK.06/2005 PMK NO. 91/PMK.05/2007 MAKURAIANMAURAIAN MAPPING AKUN PENDAPATAN DAN BELANJA

23 533 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BELANJA MODAL BAHAN BAKU GEDUNG DAN BANGUNAN BELANJA MODAL UPAH TENAGA KERJA DAN HONOR PENGELOLA TEKNIS GEDUNG DAN BANGUNAN BELANJA MODAL SEWA PERALATAN GEDUNG DAN BANGUNAN BELANJA MODAL PERENCANAAN DAN PENGAWASAN GEDUNG DAN BANGUNAN BELANJA MODAL PERIZINAN GEDUNG DAN BANGUNAN BELANJA MODAL PENGOSONGAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN LAMA GEDUNG DAN BANGUNAN BELANJA MODAL HONOR PERJALANAN GEDUNG DAN BANGUNAN PMK NO. 13/PMK.06/2005 PMK NO. 91/PMK.05/2007 MAKURAIANMAURAIAN MAPPING AKUN PENDAPATAN DAN BELANJA

24 534 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN BELANJA MODAL JALAN DAN JEMBATAN BELANJA MODAL BAHAN BAKU JALAN DAN JEMBATAN BELANJA MODAL UPAH TENAGA KERJA DAN HONOR PENGELOLA TEKHNIS JALAN DAN JEMBATAN BELANJA MODAL SEWA PERALATAN JALAN DAN JEMBATAN BELANJA MODAL PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN BELANJA MODAL PERIZINAN JALAN DAN JEMBATAN BELANJA MODAL PENGOSONGAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN LAMA JALAN DAN JEMBATAN BELANJA MODAL PERJALANAN JALAN DAN JEMBATAN BELANJA MODAL IRIGASI BELANJA MODAL BAHAN BAKU IRIGASI BELANJA MODAL UPAH TENAGA KERJA DAN HONOR PENGELOLA TEKNIS IRIGASI BELANJA MODAL SEWA PERALATAN IRIGASI BELANJA MODAL PERENCANAAN DAN PENGAWASAN IRIGASI BELANJA MODAL PERIZINAN IRIGASI BELANJA MODAL PENGOSONGAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN LAMA IRIGASI BELANJA MODAL PERJALANAN IRIGASI

25 Pasal 4 ayat (1) PMK 91/PMK.05/2007 : Bagan Akun Standar selanjutnya dikelola/dikurangi/ ditambah oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dalam Bentuk : Penambahan Akun Akun tidak dipakai lagi Perubahan Penjelasan

26 PERUBAHAN BAS DALAM TAHUN 2009 Honorarium tidak tetap masuk ke dlm belanja barang : (Surat Dirjen.Pbn No. S-1903/PB/2009 tgl 7 April 2009) 1. Akun digunakan utk menampung honor yg terkait dgn operasional satuan kerja, yaitu : honor pejabat KPA, PPK, Pejabat penguji tagihan dan penandatangan SPM, bendahara pengeluaran/PUM, staf pengelola keuangan, pejabat pengadaan brng dan jasa dan panitia pengadaan brng dan jasa. 2. Akun digunakan untuk menampung honor yg terkait dgn output kegiatan yg dibuat dgn surat keputusan pembentukan tim yg ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Ketua Lembaga, eselon I dan KPA atau pejabat berwenang lain yg ditunjuk. 3. Akun digunakan untuk pembayaran jasa atau keahlian yg dimiliki dan diberikan kepada PNS atau Non PNS sebagai nara sumber, pembicara, praktisi, pakar dlm kegiatan diluar direktorat atau eselon I pegawai ybs utk kepentingan dinas.

27 PERUBAHAN BAS DALAM TAHUN 2009 Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen : (Surat Dirjen.Pbn No. S-1550/PB/2009 tgl 24 Maret 2009) 1. Pembayaran tunjangan profesi guru PNS dibebankan pada akun (belanja tunjangan profesi guru). 2. Pembayaran tunjangan profesi dosen PNS dibebankan pada akun (belanja tunjangan profesi dosen). 3. Pembayaran tunjangan profesi guru/dosen Non PNS dibebankan pada akun (Belanja bantuan langsung sekolah/lembaga/madrasah). 4. Anggaran tunjangan profesi guru/dosen PNS Departemen Agama pd DIPA tahun 2009 telah dialokasikan pada akun (belanja tunj. Guru/dosen/PNS yg dipekerjakan pada sekolah/PT swasta/Badan/Komisi), untuk itu perlu dilakukan revisi terlebih DIPA terlebihn dahulu oleh Satker Departemen Agama dan disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

28


Download ppt "Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kanwil DJBPN Provinsi Kalimantan Tengah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google