Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

GERAKAN STOP MEROKOK MELALUI IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DAN LAYANAN KONSELING BERHENTI MEROKOK Oleh: Kasubdit Pengendalian Penyakit Kronik dan Degeneratif.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "GERAKAN STOP MEROKOK MELALUI IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DAN LAYANAN KONSELING BERHENTI MEROKOK Oleh: Kasubdit Pengendalian Penyakit Kronik dan Degeneratif."— Transcript presentasi:

1 GERAKAN STOP MEROKOK MELALUI IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DAN LAYANAN KONSELING BERHENTI MEROKOK Oleh: Kasubdit Pengendalian Penyakit Kronik dan Degeneratif Pertemuan Percepatan Program Pengendalian PTM Melalui Dukungan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Hotel Harris Bekasi, 22 sd 25 Maret 2015

2 RPJMN PROGRAM PPTM Tahun NO URAIAN IKU TARGET 2014 Baseline Prevalensi tekanan darah tinggi 25,8%25,28%24,77%24,28%23,79%23,38% 2 Mempertahankan prevalensi obesitas 15,4% 3 Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 thn 7,2 %6,9 %6,4%5,9%5,6%5,4%

3 NoIKK Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu 10%20%30%40%50% 2 Persentase desa / kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM 10%20%30 %40%50 % 3 Persentase perempuan usia tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara 10%20%30%40%50% 4 Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), minimal 50% sekolah 10%20%30%40%50% 5 % Kab/kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama 10%20%30%40%50% RENSTRA PROGRAM PPTM Tahun

4 PREVALENSI MEROKOK REMAJA (15-19 TAHUN) Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007*, 2010 Sumber: RISKESDAS PREVALENSI MEROKOK DI INDONESIA

5 PETA JALAN PENGENDALIAN DAMPAK KONSUMSI ROKOK BAGI KESEHATAN (PERMENKES No. 40/2013 ) Dukungan Upaya Berhenti Merokok melalui Upaya terintegrasi dalam pengendalian dampak konsumsi rokok untuk menurunkan faktor risiko PTM Sistem 1. Pengembangan layanan quitline dan Konseling Berhenti Merokok 1. Quitline berfungsi dan berjalan dengan baik 1. Quitline berfungsi dan berjalan dengan baik secara terus menerus 2. Adanya regulasi dan mempersiapkan infrastruktur utk kegiatan layanan berhenti merokok di seluruh fasyankes 50% dari seluruh fasyankes milik pemerintah dan pemerintah daerah memberikan pelayanan berhenti merokok terintegrasi dengan Pengendalian Penyakit % dari seluruh fasyankes milik pemerintah dan pemerintah daerah memberikan pelayanan berhenti merokok terintegrasi dengan Pengendalian Penyakit 3. 5%-10% dari seluruh fasyankes milik pemerintah dan pemerintah daerah memberikan pelayanan berhenti merokok terintegrasi dengan Pengendalian Penyakit Terlaksananya pelayanan berhenti merokok terintegrasi dengan Sistem Primary Health Care

6 Kawasan Tanpa Rokok  169 Kab/Kota di 34 provinsi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Advokasi  Aliansi Bupati dan Walikota PROMOTIF DAN PREVENTIF Pengobatan Layanan Upaya Berhenti Merokok PENANGANAN PENYAKIT UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan PP No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan Tembakau Bagi Kesehatan Permenkes No. 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Permenkes No. 40 tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

7 KEBIJAKAN NASIONAL PENGENDALIAN TEMBAKAU  UU Kesehatan No. 36 tahun 2009  Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/ Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan KTR  Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau  Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau  Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak merokok Bagi Kesehatan ( ) 100% bebas asap rokok: 1. Tdk ditemukan orang merokok di dlm gedung; 2. Tdk ditemukan ruang merokok di dlm gedung; 3. Tdk tercium bau rokok; 4. Tdk ditemukan puntung rokok; 5. Tdk ditemukan penjualan rokok; 6. Tdk ditemukan asbak atau korek api; 7. Tdk ditemukan iklan atau promosi rokok; 8. Ada tanda dilarang merokok;

8 MAPPING KABUPATEN / KOTA YANG TELAH MEMILIKI PERATURAN TERKAIT KTR

9 Proporsi Kab/Kota yang mempunyai Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) per Provinsi Tahun 2014

10 Provinsi dengan Perda Prov /PerGub KTR Sumut Aceh Sumsel Lampung DKI Jakarta

11 Kab/Kota dengan Perda KTR Sumut: Kab. Mandailing Natal Kota Binjai Kota Medan Kota Gunung Sitoli Sumbar Kota Bukittinggi Kota Padang Kota Padang Panjang Sumsel: Kota Palembang Lampung: Kab. Lampung Barat Kota Metro Jawa Barat: Kota Bandung Kota Bogor

12 Kab/Kota dengan Perbub/Perwal KTR Aceh : Kab Aceh Tengah Kota Banda Aceh Sumut: Kab. Serdang Bedagai Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Sumbar Kab. 50 Kota Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Kep. Mentawai Kab. Pasaman Kab. Pasaman Barat Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Kab. Tanah Datar Kota Pariaman Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Riau: Kab. Kep. Meranti Kepri: Kota Batam Kab. Karimun Jambi: Kab. Bungo Kab. Muaro Jambi Sumsel: Kab. Musi Banyuasin Bengkulu: Kab. Kepahyang Kab. Mukomuko Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Lampung: Kab Lampung Timur Kab Tulang Bawang Barat Kab Pesisir Barat Kab Lampung Selatan Kab Way Kanan Kab Tanggamus Babel: Kab. Bangka Barat Kab Belitung Timur Jawa Barat: Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Bandung Kab. Cianjur Kab. Indramayu Kab. Purwakarta Kota Bekasi Kota Cirebon Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya Banten: Kab. Tangerang

13 Kab/Kota dengan SK dan SE Bupati/Walikota ttg KTR Jawa Barat Kota Cimahi Sumsel: Kab. Ogan Ilir Kota Prabumulih Jambi: Kab. Tanjung Jabung Timur Kota Jambi Kab. Batang Hari Banten: Kab. Lebak

14 Upaya Berhenti Merokok/UBM (di Pelayanan Kesehatan Primer) Fokus pada pelayanan: Konseling  membangun motivasi berhenti merokok, menciptakan lingkungan sosial yang mendukung  termasuk KTR Target 2019, 50% fasyankes primer menyediakan UBM

15

16 PROVINSI YANG TELAH DILATIH UBM Sulawesi Tengah 2.Bali 3.Kalimantan Selatan 4.Sulawesi Selatan 5.Gorontalo 6.Sulawesi Utara 7.DKI Jakarta 8.Sumatera Selatan 9.Sumatera Utara 10.Riau 11.Jambi 12. Sumatera Barat 13.Lampung 14.Banten 15.Jawa Tengah 16.DIY 17.Jawa Barat 18.Jawa Timur

17 CONTOH IMPLEMENTASI – KOTA BOGOR

18 PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL CUKAI DAN PAJAK ROKOK BAGI PROVINSI DAN KABUPTEN/KOTA

19 Pemberantasan barang kena culai ilegal: pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran. Pembinaan Lingkungan Sosial: Kemampuan & ketrampilan kerja masyarakat Manajemen limbah industri HT  AMDAL Kawasan tanpa asap rokok & tempat khusus merokok Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dng penyediaan fasilitas perawatan kesehatan akibat dampak rokok penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau Penguatan ekonomi masy di lingkungan industri HT dlm rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan a.l. mll bantuan permodalan dan sarana produksi. Sosialisasi Ketentuan: Menyampaikan ketentuan bidang cukai kpd masyarakat baik secara insidentil maupun periode waktu tertentu. Pembinaan industri : Pendataan mesin peralatan industri (impor mesin oleh PR) Penerapan HAKI Pembentukan kawasan industri HT Pemetaan industri HT (jalinan informasi & dsr hit. Pembagian Alokasi) Kemitraan UKM & UB dlm pengadaan bahan baku Penguatan Kelembagaan asosiasi IHT Penerapan Good Manufacturing Practicses (GMP) Peningkatan kualitas bahan baku: Standarisasi kualitas bahan baku Bahan baku dengan kadar nikotin rendah Sarana laboratorium uji dan metode pengujian Penanganan panen dan pasca panen bahan baku Kelembagaan kelompok tani bahan baku industri HT Penggunaan DBH CHT PMK No. 84/PMK.07/2008 ttg Penggunaan Dana DBH CHT dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBH CHT yang telah direvisi dengan PMK No. 20/PMK.07/2009. Penggunaan DBH CHT PMK No. 84/PMK.07/2008 ttg Penggunaan Dana DBH CHT dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBH CHT yang telah direvisi dengan PMK No. 20/PMK.07/

20 Pajak Rokok adalah pungutan pajak atas rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Dasar HukumUU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Subjek PajakKonsumen rokok. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran  Dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut pajak bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.  Penerimaan Pajak Rokok dibagi ke Pemerintah Provinsi berdasarkan proporsi jumlah penduduk. Wajib PajakPengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Besaran 10% dari cukai rokok. Bagi Hasil  Hasil penerimaan Pajak Rokok 30% untuk provinsi dan70% diserahkan kepada kab/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.  Bagian kab/kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kab/kota.  Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak Rokok ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Pemanfaatan  Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kab/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. KEBIJAKAN PEMANFAATAN PAJAK ROKOK DI DAERAH

21 Pasal 31 UU No. 28 Tahun 2009: “Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang”. PENGGUNAAN PAJAK ROKOK  Pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: a.pembagunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, b.penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), c.kegiatan memasyarakatkan bahaya merokok, dan d.iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.  Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan Pemda yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain: a.pemberantasan peredaran rokok ilegal, dan b.penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

22 1.Sinkronisasi program/kegiatan di daerah yang akan didanai dari dana Pajak Rokok dengan yang didanai dg sumber dana lainnya. 2.Pedoman penggunaan dana Pajak Rokok utk pelayanan kesehatan masyarakat guna penganggaran APBD. 3.Monitoring dan evaluasi terhadap pembagian dan penyetoran dari provinsi ke kab./kota dan penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN TERKAIT PENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK 22

23 Perkiraan Penerimaan Pajak Rokok Per Provinsi Tahun 2014 (dalam jutaan rupiah)

24 Estimasi Penerimaan Pajak Rokok 2014 NO.PROVINSI JUMLAH PENDUDUK % JUMLAH PENDUDUK PROV TERHADAP INA ESTIMASI PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK (MILYAR0 DANA PAJAK ROKOK DI PROVINSI DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (4 = 3/F6)(5 = 4*F5)(6 = 30%*5)(7 = 50%*6)(8 = 50%*7)(9 = 70%*5) 1 Nanggroe Aceh Darussalam , Sumatera Utara , Sumatera Barat , Riau , Jambi , Sumatera Selatan , Bengkulu , Lampung , Kepulauan Bangka Belitung , Kepulauan Riau , DKI Jakarta , Jawa Barat ,

25 KESIMPULAN Implementasi KTR perlu peran dan partisipasi aktif lintas sektor terkait spt Pendidikan, Agama, Perhubungan dll. Meningkatnya prevalensi perokok di usia muda, pemerintah pusat telah menargetkan penurunan prevalensi perokok remaja dalam RPJMN  dukungan dan peran serta aktif semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah juga masyarakat Layanan UBM harus dikembangkan sebagai sarana untuk membantu perokok berhenti merokok. Diharapkan seluruh Kab/Kota memiliki layanan ini di FKTP.

26


Download ppt "GERAKAN STOP MEROKOK MELALUI IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK DAN LAYANAN KONSELING BERHENTI MEROKOK Oleh: Kasubdit Pengendalian Penyakit Kronik dan Degeneratif."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google