Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1434H / 2013M Disampaikan oleh : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1434H / 2013M Disampaikan oleh : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur."— Transcript presentasi:

1 1 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1434H / 2013M Disampaikan oleh : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

2 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TERDIRI DARI : Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pengelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2012 Pasal 3)

3 3 INSTANSI TERKAIT DALAM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MELIPUTI : 1. Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Luar Negeri Kementerian Luar Negeri 3. Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM 4. Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan 5. Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan 6. Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan 7. Kementerian Agama Kementerian Agama 8. Kementerian Pertahanan (TNI dan POLRI) Kementerian Pertahanan (TNI dan POLRI)

4 DASAR HUKUM 1.Undang – Undang Nomor : 13 Tahun Peraturan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H / 2013 M 3.Peraturan Presiden RI Nomor : 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 4.Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler 5.Peraturan Menteri Agama RI nomor 15 tahun 2012 Tantang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

5 UU No. 13 tahun 2008 menyebutkan bahwa : 1. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan 2. Pemerintah berkewajiban pelayanan 3. Pemerintah berkewajiban melakukan perlindungan kepada jamaah haji Pasal 7, menyebutkan bahwa : Hak Jamaah adalah memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang meliputi : 1. Manasik Haji 2. Akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan 3. Perlindungan sebagai warga negara 4. Penggunaan paspor haji 5. Kenyamanan transport dan pemondokan

6 Pasal 8 ayat 2 mengamanatkan bahwa : “Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah” Pasal 10 disebutkan bahwa : Pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji punya kewajiban : Megelola dan melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi : 1. Penetapan BPIH 2. Pembinaan Ibadah Haji 3. Penyediaan Akomodasi yang layak 4. Penyediaan Transportasi 5. Penyediaan Konsumsi 6. Pelayanan Kesehatan 7. Pelayanan Administrasi dan dokumen

7 KUOTA HAJI  Penetapan Kuota Haji didasarkan pada Kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang mengacu pada KTT OKI Tahun 1987 yaitu 1/1000 dari jumlah penduduk muslim suatu negara  Menteri menetapkan kuota haji nasional, kuota haji provinsi dan kuota haji khusus dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proposionalitas  Penetapan Kuota Haji didasarkan pada Kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang mengacu pada KTT OKI Tahun 1987 yaitu 1/1000 dari jumlah penduduk muslim suatu negara  Menteri menetapkan kuota haji nasional, kuota haji provinsi dan kuota haji khusus dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proposionalitas  Kuota haji Indonesia untuk tahun 1434H/2013M sebanyak orang, untuk jamaah haji biasa dan untuk jamaah haji khusus (KMA No. 58/2013 tentang Penetapan Kuota Haji 1434 H/2013M tanggal 5 April 2013)  Kuota untuk Provinsi Jawa Timur sebanyak :  Alokasi porsi untuk propinsi dibagi secara proporsional dengan rumus 1 permil dari penduduk muslim masing-masing propinsi  Gubernur dapat menetapkan kuota propinsi ke dalam kuota Kab/Kota  Kuota haji Indonesia untuk tahun 1434H/2013M sebanyak orang, untuk jamaah haji biasa dan untuk jamaah haji khusus (KMA No. 58/2013 tentang Penetapan Kuota Haji 1434 H/2013M tanggal 5 April 2013)  Kuota untuk Provinsi Jawa Timur sebanyak :  Alokasi porsi untuk propinsi dibagi secara proporsional dengan rumus 1 permil dari penduduk muslim masing-masing propinsi  Gubernur dapat menetapkan kuota propinsi ke dalam kuota Kab/Kota

8 A KAN T ETAPI Pada hari Kamis 6 Juni 2013 diterima surat dari Menteri Haji Kerajaan Arab Saudi tertanggal 22 Rajab 1434 H yang isinya :  Ada Keterlambatan penyelesaian rehabilitasi Masjidil Haram,  Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengurangi kuota haji tahun 2013 di seluruh dunia sebesar 20%. Daya tampung Masjidil Haram semula jamaah menjadi jamaah dalam satu jam.

9 Untuk menjamin keselamatan, kenyamanan dan keamanan, Pemerintah Arab Saudi mengurangi jumlah kuota sebesar 20% bagi seluruh dunia tanpa kecuali. Pengurangan kuota ini hanya berlaku sementara sampai selesainya proyek perluasan tempat tawaf yang diperkirakan sesudah musim haji tahun Pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota Indonesia sebanyak 20% ( orang). Dengan demikian kuota Jamaah Haji Indonesia pada tahun 2013 akan menjadi jamaah dari semula jamaah.

10 1. Biaya langsung (direct cost) berasal dari jemaah, meliputi: a. Biaya penerbangan haji Indonesia ke Arab Saudi p.p b. Sewa pemondokan di Makkah dan Madinah c. Living cost (langsung diberikan pada jemaah) 2. Indirect cost yang berasal dari hasil optimalisasi setoran awal: a. Biaya pelayanan jemaah haji: Pelayanan Arab Saudi  Subsidi untuk harga sewa rumah Makkah dan Madinah  General Service fee untuk Kerajaan Saudi Arabia  Sewa hotel transito jeddah  Biaya selisih distribusi pemondokan di Makkah  Sewa rumah cadangan di Makkah  Konsumsi masa kedatangan dan kepulangan di Bandara  Konsumsi selama di Arafah dan Mina  Konsumsi selama di Madinah  Konsumsi jamaah tersesat dan sakit  Transportasi dari pemondokan ke bandara  Transportasi dari pemondokan ke Masjidil Haram  Pelayanan bongkar muat barang 96,00%

11 Pelayanan di dalam negeri  Biaya penerbitan paspor jemaah haji  Penyelesaian paspor dan pemvisaan  Penyelenggaraan bimbingan manasik haji  Pasanger service charge  Asuransi jiwa dan kecelakaan jemaah haji  Pencetakan buku paket manasik haji dan blanko-blanko  Penyediaan gelang identitas  Akomodasi dan konsumsi di asrama haji embarkasi b. Biaya operasional di Arab Saudi dan dalam negeri  Maslahah Ammah / General Service Petugas  Akomodasi dan konsumsi Petugas  Angkutan Darat (Naqobah) Petugas  Insentif Tenaga Musiman  ATK dan Perlengkapan Operasional Haji  Sewa Kantor, Wisma & Pemeliharaan  Biaya Penunjang Operasional Perkantoran  Image Building, Pengembangan Siskohat, Konsultan manajemen  Peningkatan Fasilitas Asrama Haji c. Safeguarding 3,7% 0.3%

12 RINCIAN PENGGUNAAN DANA BPIH 1434 DIRECT COST BPIH Tahun 1434H / 2013M sebesar = USD DIGUNAKAN UNTUK : 1.Biaya Penerbangan sebesar : USD, dengan rincian  Tiket Indonesia – Arab Saudi PP:$  Biaya Surcharge Landing Madinah:$ 50  Biaya Airport Tax di Arab Saudi:$ Akomodasi Arab Saudi sebesar 959,4 USD, digunakan untuk :  Di Makkah :$ 804,8  Di Madinah:$ 154,6 3. Living cost sebesar : 405 USD = SR1500 (langsung diberikan ke CJH sebelum berangkat ke Bandara Embarkasi, untuk uang saku atau biaya hidup selama di Arab Saudi)  Jumlah total sebesar = USD Rata-rata 1 USD = Rp ( 3619 USD x Rp = Rp )

13 Bagi Calon Jamaah Haji TUNDA LUNAS Tahun : H/2012M akan menerima pengembalian sebesar USD H/2011M harus membayar kekurangan sebesar USD H/2010M harus membayar kekurangan sebesar USD H/2009M harus membayar kekurangan sebesar USD 106,6 dan menerima pengembalian Rp , H/2008M harus membayar kekurangan sebesar USD 189 dan menerima pengembalian Rp , H/2007M harus membayar kekurangan sebesar USD 693,1 dan menerima pengembalian Rp , H/2006M harus membayar kekurangan sebesar USD 767 dan menerima pengembalian Rp ,-

14  Pelunasan BPIH Reguler Mulai tanggal 22 Mei s/d 12 Juni 2013 Pukul : s/d WIB Di Bank Penerima Setoran (BPS) tempat awal mendaftar  Pelunasan BPIH Khusus Tahap I : tanggal 22 April s/d 3 Mei 2013 Pukul : s/d WIB BPIH Khusus sebesar USD

15 EMBARKASI dan DEBARKASI Berdasarkan KMA Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1434 H / 2013 M, ada 12 Embarkasi dan Debarkasi yaitu : 1.Embarkasi Aceh (BTJ) 2.Embarkasi Medan (MES) 3.Embarkasi Batam (BTH) 4.Embarkasi Padang (PDG) 5.Embarkasi Palembang ( 6.Embarkasi Jakarta (GA & SV) 7.Embarkasi Solo (SOC) 8.Embarkasi Surabaya (SUB) 9.Embarkasi Banjarmasin 10.Embarksi Balikpapan 11.Embarkasi Makasar 12.Embarkasi Lombok (LOP)

16 16  Berdasarkan KMA Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penetapan Pelaksana Transportasi Udara Jemaah Haji Tahun 1434 H / 2013 M adalah : - Menetapkan PT Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines sebagai Pelaksana Angkutan Udara Jemaah Haji. - Dan Untuk Embarkasi Surabaya ditetapkan semua Jamaah Haji dilayani oleh Saudi Arabian Airlines, dengan Jenis Pesawat Boeing berkapasitas 450 seat ANGKUTAN HAJI

17 KETENTUAN BARANG BAWAAN DI PENERBANGAN Koper besar berat maksimum 32 Kg Uang dan barang berharga tidak boleh didalam koper besar Rokok maksimum 200 batang Tidak boleh membawa barang yang mudah terbakar Misal :Korek api, kompor, tabung gas Tidak boleh membawa cairan yg bresifat korosif dan beracun Misal : Accu, air raksa dan cuka Tidak boleh membawa benda cair Misal : minyak goreng, kecap, madu, sambal cair dan air Tidak boleh membawa bahan peledak Misal : bom, senjata api & amunisinya, kembang api, mercon Tidak boleh membawa benda tajam misal : pisau, golok, clurit, parang, cutter, palu, paku, dls Tidak boleh membawa benda pengumpul air misal : ember, teko, jerigen, dll

18 PELAKSANAAN MANASIK Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor Dt.VII.I/1/Hj.01/1472/2013 tanggal 20 Mei 2013 Prihal Bimbingan Manasik Haji Tahun 1434H/2013M, menetapkan : 1.Kegiatan bimbingan manasik pada tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan sedangkan pada tingkat KUA Kecamatan dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan 2.Alokasi waktu bimbingan manasik haji untuk 1 (satu) kali pertemuan adalah 4 jam pelajaran (4x60 menit) per hari

19 PEMBUATAN PASPOR HAJI 1.Mekanisme penerbitan paspor bagi jemaah haji mengacu kepada Peraturan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nomor: D/05/2011 tentang Pedoman Pengurusan Dokumen Perjalanan Ibadah Haji dan Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor : IMI-l081.IZ tahun 2011 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Jemaah Haji 2.Penerbitan paspor jemaah haji dimulai pada tanggal 6 Mei 2013; 3.Biaya pembuatan paspor sebesar Rp bagi jemaah haji reguler dibebankan dari dana optimalisasi setoran awal BPIH. 4.Bagi jemaah haji reguler yang sudah memiliki paspor dengan biaya pribadi tidak diberikan penggantian/pengembalian biaya paspor ; 5.Pembayaran biaya penerbitan paspor dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ke Kantor Imigrasi setempat sesuai dengan jumlah riil jemaah yang diterbitkan paspornya.

20 1.Jemaah haji tetap menggunakan pakaian seragam batik haji, khusus jamaah haji wanita menggunakan seragam kerudung dan bagi jamaah haji Pria menggunakan peci bermotif seragam batik 2.Pakaian seragam dan kelengkapannya WAJIB DIPAKAI saat keberangkatan dan kepulangan jemaah haji baik di Embarkasi dan selama berada di Arab Saudi kecuali saat melaksanakan umroh dan wukuf

21 Ta`limatul Hajj ini terdiri diri beberapa Bab dan dimasing-masing Bab memuat Undang –Undang dan penjelasan serta pasal –pasal, misalnya : Pada Bab I : UU RI tentang Penyelenggaraan, Ibadah Haji dan Imigrasi, Pada Bab II : KMA RI tentang Penyelenggaraan, Ibadah Haji dan Umroh, Bab III : Keputusan Ditjen Haji dan Umroh

22 BAB IV 1.Petunjuk pelaksanaan dan Struktur Organisasi Haji 2.Waktu kedatangan dan kepulangan jamaah haji dari luar Arab Saudi 3.Biaya pelayanan dan angkutan 4.Misi – misi Haji 5.Kewajiban – kewajiban Muassasah untuk jamaah haji 6.Kewajiban – kewajiban Naqobah 7.Prasyarat Kedatangan Jamaah Haji 8.Peraturan – Peraturan umum 9.Peraturan pemondokan jamaah haji dan petunjuk pelaksanaannya 10.Penjelasan Kementerian dalam Negeri Arab Saudi 11.Alamat dan nomor telphon penting Muasasah. Peraturan Pemerintah Arab Saudi tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Lanjutan

23 Muassasah – Muassasash pelayanan haji terdiri dari : Muassasah Thawwafah Muassasah Adilla Maktab Wukala Maktab Zamazimah

24 Muassasah Thawwafah di Mekkah adalah Sebuah Badan yang khusus melayani jamaah haji yang datang dari luar kerajaan Arab Saudi dengan tugas pokok menyediakan pelayanan akomodasi yang layak selama jamaah haji berada di Mekkah dan Masya`ir

25 Muassasah Adilla di Madinah dengan tugas pokok menyambut para peziarah masjid Rasululloh SAW Maktab Wukala (Kantor Perwakilan) tugasnya menyambut kedatangan jamaah haji dipintu–pintu gerbang yang telah ditetapkan dan menerima paspor-paspor mereka Maktab Zamazimah adalah instansi yang punya tugas menyediakan air zam – zam kepada para jamaah haji

26 Kewajiban – kewajiban Muassasah Thawwafah dan Adilla antara lain : 1.Menyiapkan Mursyid pada setiap bus 2.Menyambut kedatangan jamaah haji dan diantar sampai kepemondokan 3.Menyambut dan menjamu jamaah haji 4.membantu jamaah yang belum dapat pemondokan berikut barang – barang bawaan 5.Mengangkut jamaah dengan sarana angkutan berikut barang-barangnya 6.Mengawasi kenyamanan jamaah 7.Menganjurkan tentang kebersihan dan memelihara lingkungan

27 Kewajiban – Kewajiban Muassasah Thawwafah di Masya`ir 1.Seluruh Muassasah Thawwafah bertangung jawab mendirikan dan mempersiapkan kemah-kemah yang layak sesuai dengan jumlah jamaah haji 2.Bertugas berada pada pos-pos pelayanan dan pos – pos jamaah sesat dengan pengawasan Kementerian Haji 3.Saat jamaah bertolak dari Mekkah menuju Arafah dan Mina, pelayanan Haji (maktab-Maktab) harus meyertakan seorang wakilnya di tiap-tiap bus yang mengangkut jamaah 4.Setiap Muassasah harus memasang papan nama di setiap maktab di Mekkah, Madinah, Masya`ir dan pada pintu-pintu masuk perkemahan di Arafah dan Mina dengan warna khusus 5.Ada petugas khusus untuk memantau kondisi jamaah haji rawat inap di RS 6.Jamaah haji yang wafat dapat diproses pemakamannya berdasarkan surat Pernyataan yang dibuat oleh Muassasah atau maktab

28 Kewajiban-kewajiban Maktab Wukala 1.Menyambut dan menerima kedatangan jamaah haji dipintu-pintu gerbang kedatangan 2.Menyerahkan paspor-paspor jamaah haji sebelum jamaah haji naik kedalam bus untuk diberangkatkan ke Makkah atau Madinah 3.Mempersiapkan tenaga – tenaga angkut yang memadai di pintu gerbang kedatangan udara, laut maupun darat 4.memfasilitasi transportasi jamaah haji dengan naqobah dalam pengadaan bus-bus ke Makkah atau madinah 5.Jika ada jamaah yan sakit segera melaporkan ke klinik terdekat

29 Kewajiban – kewajiban Maktab Zamazimah 1.Memberikan air zam-zam kepada jamaah haji dipusat – pusat pengawasan pemberangkatan jamaah haji 2.Mengemas air zam-zam dengan tabung khusus untuk didinginkan dan dibawa ke Masya`ir (pada hari arafah dan hari-hari tasyrik di Mina) 3.Para petugas hendaknya dikontrol tentang pendistribusian air zam-zam baik di pos-pos pelayanan dan pemondokan agar tercipta pelayanan yang optimal

30 Kewajiban-kewajiban Nakabah 1.Menjamin transportasi jamaah haji sebagai imbalan dari biaya yang telah mereka bayar 2.Menyediakan kendaraan yang sesuai dengan ketentuan yang ada 3.Menyediakan pengemudi yang memadai dan terlatih, terutama mengenai jalan dan jurusan 4.Menyediakan sarana dan prasarana untuk jamaah haji agar nyaman dalam perjalanan (tas untuk paspor jamaah, sabuk pengaman) 5.Disiapkan peta bagi pengemudi 6.Dilarang menugaskan para pengemudi yang suka ugal-ugalan demi keselamatan para jamaah 7.Setiap bus disediakan kotak P3K 8.Dilarang mengangkut barang-barang diatas bus yang melebihi kapasitas 9.Harus membayar ganti rugi bila ada barang atau tas yang jatuh dan hilang dengan ketentuan denda minimal SR 200 maksimal SR 1500.

31 RENCANA JADWAL PERJALANAN HAJI (BERDASARKAN KALENDER UMMUL QURO` ARAB SAUDI TAHUN1434 H / 2013 M

32 Peta lokasi Pembangunan Masjidil Haram, yang berdampak pada pengurangan kuota

33

34

35 SEKIAN & TERIMA KASIH SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH HAJI SEMOGA MABRUR. AMIN


Download ppt "1 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1434H / 2013M Disampaikan oleh : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google