Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Yogyakarta, 27 Agustus 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Yogyakarta, 27 Agustus 2014."— Transcript presentasi:

1 SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Yogyakarta, 27 Agustus 2014

2 Outline : 1.Umum 2.Pokok -Pokok Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA ( PERPRES No 33 tahun 2011 ) 3.Sekilas Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA

3 U m u m

4 Adakah kehidupan dan peradaban tanpa kehadiran AIR ?

5 Dimana Fungsi Air dalam Kehidupan (sebagai kebutuhan pokok yang tidak tergantikan oleh zat lainnya, serta lintas sektor dan lintas wilayah) dan air menjadi prasyarat bagi kelangsungan peradaban suatu bangsa, serta banyaknya permasalahan air yang saat ini terjadi Sehingga perlu ada pemikiran mendalam tentang air karena Berpikir air = berpikir kelangsungan hidup + peradaban bangsa KONDISI SUMBER DAYA AIR SAAT INI PERLU DIWASPADAI

6 REALITA DISTRIBUSI AIR Persediaan "air" di permukaan bumi terdiri dari 97,5% "air laut” dan 2,5 % "air tawar”, sementara hanya 1 % yang tersedia untuk dikonsumsi Dari sejumlah 2,5 % "air tawar” maka 68,7 % tersimpan di gletser di kutub, 30 % merupakan "air tanah”, dan sisanya 1,2 % = 0,8 % "air permukaan (sungai, danau dan rawa)” + 0,2 % atmosfer 0,8 % "air permukaan (sungai, danau dan rawa)” harus dibagi untuk ± 6 milyard penduduk bumi dan makhluk hidup lainnya

7 INFORMASI GLOBAL  Prediksi UNESCO Tahun 2020 dunia akan mengalami "krisis air global".  Indonesia merupakan negara ke 5 dari 9 negara terkaya yang memiliki cadangan"air" di dunia mengalami kelangkaan "air" terutama saat musim kemarau.

8 AMANAT UU NO.7 TAHUN 2004 Pemerintah berwenang dan ber-T.J menetapkan Kebijakan Nasional SDA ( ps 14 huruf a ) Pem Prov berwenang dan ber-T.J menetapkan Kebijakan Pengelolaan SDA Prov berdasarkan Jaknas SDA dg memperhatikan kepentingan prov sekitarnya (ps 15 huruf a ) Pem Kab/Kota berwenang dan ber T.J menetapkan Kebijakan Pengelolaan SDA Kab/Kota berdasarkan Jaknas SDA dan Jak PSDA Prov dg memperhatikan kepentingan Kab/Kota sekitarnya (ps 16 huruf a ) KEBIJAKAN DALAM SISTEM PENGELOLAAN SDA KEBIJAKAN berbasis Wil Administrasi: NASIONAL PROPINSI KABUPATEN/ KOTA POLA RENCANA PROGRAM KEGIATAN Berbasis Wilayah Hidrografis (Wilayah Sungai) Psl 14, 15, 16 huruf a, b, & c. Psl 62 ayat 6

9 Peraturan Perundangan SDA VISI MISI VISI MISI 1.Alih fungsi lahan 2.Kerusakan DAS 3.Sengketa air 4.Pengambilan air tanah berlebihan 5.Penurunan kualitas air 6.Dampak perubahan iklim global 7.Keterbatasan peran masy & dunia usaha 8.Tumpah tindih fungsi lembaga pengelola 9.Keterbatasan data dan informasi 1.Alih fungsi lahan 2.Kerusakan DAS 3.Sengketa air 4.Pengambilan air tanah berlebihan 5.Penurunan kualitas air 6.Dampak perubahan iklim global 7.Keterbatasan peran masy & dunia usaha 8.Tumpah tindih fungsi lembaga pengelola 9.Keterbatasan data dan informasi 1.Negara kepulauan beriklim tropis 2.Distribusi pend. & ekonomi tdk merata 3.Peningk. keb pangan & lahan pertanian 4.Pencapaian target MDG 5.Perkembangan teknologi 6.Desentralisasi & otonomi 7.Koord. & sinkronisasi kebijakan 8.Kerjasama antarnegara 1.Negara kepulauan beriklim tropis 2.Distribusi pend. & ekonomi tdk merata 3.Peningk. keb pangan & lahan pertanian 4.Pencapaian target MDG 5.Perkembangan teknologi 6.Desentralisasi & otonomi 7.Koord. & sinkronisasi kebijakan 8.Kerjasama antarnegara AZAS DAN ARAH PENGELOLAAN SDA STRATEGI PERMASALAHAN TANTANGAN KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN JAKNAS SUMBER DAYA AIR KEBIJAKAN NASIONAL SDA

10 K ebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air K ebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air ( PERPRES No 33 Tahun 2011 )

11 POKOK-POKOK JAKNAS PSDA 1. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan PSDA 2. Pengembangan Iptek & budaya terkait air 3. Peningkatan pembiayaan pengelolaan SDA 4. Peningkatan pengawasan & penegakan hukum 5. Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air 6. Peningkatan upaya pengawetan air 7. Peningkatan upy pengelolaan kualitas air dan pengend pencem. air 8. Peningkatan upaya penatagunaan SDA 9. Peningkatan upaya penyediaan air 10. Peningkatan upaya efisiensi penggunaan SDA 11. Peningkatan upaya pengembangan SDA 12. Pengendalian pengusahaan SDA 13. Peningkatan upaya pencegahan 14. Peningk upaya penanggulangan 15. Peningk upaya pemulihan 16. Peningk peran masy dan dunia usaha dalam perencanaan 17. Peningk peran masy dan dunia usaha dalam pelaksanaan 18. Peningkatan peran masy. Dan dunia usaha dalam pengawasan 19. Peningkatan Kelembagaan dan SDM Pengelola SISDA 20. Pengembangan Jejaring SISDA 21. Pengembangan Teknologi Informasi

12 BEBERAPA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM JAKNAS PSDA YANG PERLU DITINDAK LANJUTI 1.Penyelesaian Pola PSDA pada WS yang menjadi Tanggung Jawab Menteri PU (paling lambat 2015) 2.Membentuk dan mengefektifkan TKPSDA pada WS Stranas dan WS Lintas Prov (paling lambat akhir 2011) 3.Memberikan dukungan sumber daya untuk memperkuat peran TKPSDA yang sudah terbentuk 4.Meningkatkan hasil penerimaan dari BJP SDA secara bertahap untuk membiayai PSDA (paling lambat 2 th) 5.Mewujudkan sistem pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan Pengelolaan SDA (paling lambat 2 th) 6.Mempercepat pembentukan PPNS dalam penegakan hukum bidang SDA pd setiap WS (paling lambat 2 th) KEBIJAKAN UMUM

13 KEBIJAKAN KONSERVASI 7.Meningkatkan pembangunan tampungan air: waduk, embung, sumur resapan (untuk ketahanan air dan target MDG) 8.Meningkatkan perlindungan dan pelestarian seluruh sumber air (untuk ketahanan air dan target MDG) 8.Menetapkan & menata ulang daerah sempadan SDA & mengatur penggunaannya (paling lambat 5 th) 9.Melaksanakan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha 10.Menetapkan beban maks limbah yg boleh dibuang ke sungai (paling lambat 2 th) 11.Mengkaji daya tampung dan daya dukung perairan waduk dan danau untuk bahan pertimbangan dalam pengendalian budidaya perikanan karamba atau jaring apung (paling lambat 2014) BEBERAPA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM JAKNAS PSDA YANG PERLU DITINDAK LANJUTI ( ) YANG PERLU DITINDAK LANJUTI ( ……. Lanjutan )

14 KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN 11.Menetapkan zona pemanfaatan sumber air untuk dijadikan acuan bagi penyusunan/perubahan RTRW, dan rencana pengelolaan SDA pada WS (paling lambat 5 thn) 12.Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pokok air sehari-hari serta kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang ada sebagai prioritas utama 13.Menetapkan standar layanan minimal kebutuhan pokok air sehari-hari (paling lambat 1 th) 14.Mengembangkan sistem penyediaan air baku untuk kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri (RKI) dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan. BEBERAPA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM JAKNAS PSDA YANG PERLU DITINDAK LANJUTI ( ) YANG PERLU DITINDAK LANJUTI ( ……. Lanjutan )

15 KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAYA RUSAK 15.Memetakan dan menetapkan kaw. rawan bencana yang terkait air sebagai acuan dlm penyusunan RTRW dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap WS 16.Meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan kekeringan. 17.Memprakarsai pembentukan pola Kerja Sama yg efektif antara kawasan hilir dan hulu dlm pengendalian daya rusak air (peluang bagi pegemb ekonomi kreatif ) 18.Meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana yang terkait air 19.Menetapkan dan mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sabagai prasarana pengendali banjir 20.Menyediakan prasarana pengendali banjir untuk melindungi prasarana umum, kawasan permukiman dan kawasan produktif BEBERAPA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM JAKNAS PSDA YANG PERLU DITINDAK LANJUTI ( ) YANG PERLU DITINDAK LANJUTI ( ……. Lanjutan )

16 KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAYA RUSAK 21.Menetapkan mekanisme penanggulangan kerusakan/bencana akibat daya rusak air (paling lambat 1 th) 22.Melaksanakan sosialisasi mekanisme penanggulangan kerusakan/bencana akibat daya rusak air 23.Mengembangkan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada setiap kaw. rawan bencana terkait air. 24.Memprioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan prasarana SDA. 25.Mengembangkan peran serta masy dan dunia usaha dalam kegiatan terkoordinasi untuk pemulihan akibat bencana terkait air. 26.Memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air BEBERAPA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM JAKNAS PSDA YANG PERLU DITINDAK LANJUTI ( ) YANG PERLU DITINDAK LANJUTI ( ……. Lanjutan )

17 KEBIJAKAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT & DUNIA USAHA 29.Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air di tingkat wilayah sungai 30.Meningkatkan motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam konservasi SDA dan pengendalian daya rusak air. 31.Membuka kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk memberi masukan dalam pelaksanaan dan berperan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air 32.Menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan SDA BEBERAPA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM JAKNAS PSDA YANG PERLU DITINDAK LANJUTI ( ) YANG PERLU DITINDAK LANJUTI ( ……. Lanjutan )

18 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JARINGAN SISDA 32.Menata ulang pengaturan dan pembagian tugas instansi dan lembaga pengelola SISDA khususnya SIH3. 33.Meningkatkan ketersediaan dana untuk pengembangan SISDA. 34.Membentuk dan mengembangkan instansi pengelola data dan informasi SDA di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan WS 35.Meningkatkan kemampuan SDM dalam lembaga pengelola SISDA. 36.Membangun jejaring SISDA antara instansi/lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah. 37.Meningkatkan ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dalam SISDA, serta memfasilitasi pengoperasiannya. BEBERAPA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM JAKNAS PSDA YANG PERLU DITINDAK LANJUTI ( ) YANG PERLU DITINDAK LANJUTI ( ……. Lanjutan )

19 S ekilas Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PERPRES No 33 Tahun 2011 Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air 19

20 PEMBENTUKAN DEWAN SDA PROVINSI 1. Kaltara 2. Sulbar 3. Maluku utara 4. Papua 5. Papua Barat 29 Provinsi JAKNAS PSDA: Membentuk Dewan SDA Provinsi selambat lambatnya pada akhir th 2011, serta memfasilitasi agar dapat berfungsi optimal JAKNAS PSDA: Membentuk Dewan SDA Provinsi selambat lambatnya pada akhir th 2011, serta memfasilitasi agar dapat berfungsi optimal

21 PEMBENTUKAN TIM KOORD PENGELOLAAN SDA (TKPSDA) WILAYAH SUNGAI JAKNAS PSDA: Membentuk dan mengefektifkan fungsi TKPSDA di WS, paling lambat 1 th setelah Keppres ttg Penetapan WS ditetapkan JAKNAS PSDA: Membentuk dan mengefektifkan fungsi TKPSDA di WS, paling lambat 1 th setelah Keppres ttg Penetapan WS ditetapkan Jumlah WS WS yg sedang/sudah memiliki TKPSDA

22 PROGRES PENYUSUNAN POLA PENGELOLAAN SDA – DI WS Jumlah WS WS yg sedang/sudah disusun Pola PSDA Jaknas PSDA: Menyelesaikan penyusunan Pola Pengelolaan SDA selambat-lambatnya pada tahun 2015 Jaknas PSDA: Menyelesaikan penyusunan Pola Pengelolaan SDA selambat-lambatnya pada tahun 2015

23 PENETAPAN KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR & KEKERINGAN PADA WS LINTAS PROVINSI, LINTAS NEGARA & WS STRATEGIS NASIONAL JAKNAS PSDA: Memetakan dan menetapkan kawasan rawan bencana yang terkait air sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai (WS) JAKNAS PSDA: Memetakan dan menetapkan kawasan rawan bencana yang terkait air sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai (WS) 34 WS

24 PERAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN NOMOR PER-07/M.EKON/05/2012 TANGGAL 2012 TENTANG MATRIKS TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

25 PERAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN NoKebijakan dan Strategi Target Waktu Uraian Kegiatan dalam Implementasi Jaknas SDA OutputOutcome AKEBIJAKAN UMUM : 1.Peningkatan Koordinasi dan Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) aMenata ulang TUPOKSI lembaga terkait dengan Pengelolaan SDA untuk meningkatkan efektifitas koordinasi dan keterpaduan program lintas sector 1 thn stlh Jaknas SDA di tetapkan N I H I L bMenyelesaikan penyusunan Pola Pengelolaan SDA selambatnya tahun 2015 di semua wilayah sungai (WS) sesuai dengan kewenangannya 2015Menyelesaikan Rancangan Pola PSDA dengan melibatkan stakeholder terkait di WS yang bersangkutan Dokumen Pola Pengelolaan SDA pada WS kewenangan Pemerintah Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan program dalam pengelolaan SDA lintas sektor cMeningkatkan efektivitas fungsi dan peran koordinasi Dewan SDA Nasional dalam rangka mengoptimalkan sinergi dan keselarasan program antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan menerusMemfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional melalui sekretariat Dewan SDA Nasional Terfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA Nasional melalui sekretariat Dewan SDA Nasional Meningkatnya efektivitas fungsi dan peran koordinasi Dewan SDA Nasional dMembentuk Dewan SDA Provinsi oleh pemerintah provinsi selambatnya pada akhir tahun 2011 serta memfasilitasi agar dapat berfungsi secara optimal 2011Melakukan pendampingan dalam pembentukan Dewan SDA Provinsi Terlaksananya proses pembentukan Dewan SDA Provinsi Terbentuk & terfasilitasinya Dewan SDA Provinsi agar dpt berfungsi secara optimal eMembentuk dan mengefektifkan fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA) di WS strategis nasional 1 thn stlh Kepres WS di tetapkan Membentuk dan memfasilitasi TKPSDA di WS strategis nasional Diterbitkannya SK Pembentukan TKPSDA pd WS strategis nasional dan terfasilitasinya keg.TKPSDA Terbentuk dan meningkatnya fungsi TKPSDA pada WS strategis nasional fMembentuk dan mengefektifkan fungsi TKPSDA di WS lintas kab/kota dengan intensitas permasalahan tinggi oleh pemprov 1 thn stlh Kepres WS di tetapkan N I H I L

26 Terima kasih


Download ppt "SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Yogyakarta, 27 Agustus 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google