Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal."— Transcript presentasi:

1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identita WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakam

2 FUNGSI NPWP / PPKP  tanda pengenal diri atau identitas WP;  dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan;  ketertiban pembayaran pajak & pengawasan administrasi perpajakan. (juga untuk mendapatkan pelayanan dari Instansi tertentu) SEBAGAI SARANA Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP

3 WAJIB PAJAK Pasal 1 angka 1 UU KUP ORANG PRIBADI PEMUNGUT / PEMOTONG PAJAK TERTENTU BADAN

4 TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN ORANG PRIBADI BADAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK PEMUNGUT/ PEMOTONG DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PENGUSAHA TERTENTU

5 Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengusaha yang melakukan yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Memteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukakan penyerahan BKP dan atau JKP tidak lebih Rp 600 juta

6 TEMPAT PELAPORAN USAHA ORANG PRIBADI B A D A N WP SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN KANTOR PELAYANAN PAJAK TEMPAT TINGGALTEMPAT KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA Pasal 2 ayat (2) UU KUP

7 BUMN dan BUMD di DKI, termasuk anak perusahaan BUMN yang penyertaan modal induknya > 50% PMA TIDAK MASUK BURSA di DKI BUT & ORANG ASING di DKI WP PERSH. MASUK BURSA kecuali: - BUMN/D KPP PND KPP PMA KPP BADORA KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA BUMN/D, PMA TIDAK MASUK BURSA & BADAN (BUT) DAN ORANG ASING di luar DKI BUMN/D, PMA, BADORA, PERUSAHAAN MASUKBURSA (khusus PPh PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN dan PPN/ PPn BM) KPP SETEMPAT KPP TEMPAT CABANG / PERWAKILAN atau KEGIATAN USAHA TEMPAT PENDAFTARAN & PELAPORAN WP / PKP TERTENTU Pasal 2 (3) UU KUP jis. KEP-515/PJ./2000 & KEP-516/PJ./2000 WP BADAN TERTENTU* *) Untuk WP yang baru terdaftar terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan ini ( 1 Januari 2001 ) WPORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU YG MEMPUNYAI BEBERAPA TEMPAT USAHA KPP TEMPAT TINGGAL & KPP TEMPAT KEGIATAN USAHA

8  Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan, atau;  atas kemauan sendiri, WP dapat mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebelum saat usaha mulai dijalankan Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan/ berdiri Paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP WP BADAN / OP Usahawan WP ORANG PRIBADI Non Usahawan JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN PELAPORAN PPKP Pasal 2 ayat (5) UU KUP jo. Kep- 161/PJ./2001 PPKPNPWP

9 Dimanakah mendaftar NPWP/PKP Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) Internet (e-registration)/www.pajak.go.id

10 SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP BAGI WP ORANG PRIBADI DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN WP ORANG PRIBADI USAHAWANNON USAHAWAN MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN DILAMPIRI FOTO KOPI : - KTP/SIM/KK/PASPOR; dan - SURAT IJIN USAHA/ KETERANGAN TEMPAT USAHA. DILAMPIRI FOTO KOPI :KTP/ SIM/ KK/ PASPOR DITAMBAH SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL DARI INSTANSI YANG BERWENANG SEKURANG-KURANGNYA LURAH ATAU KEPALA DESA BAGI ORANG ASING Kep - 516/PJ./2000 UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA UNTUK NPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA

11 WAJIB PAJAK BADAN PEMUNGUT/ PEMOTONG DILAMPIRI FOTO KOPI : - AKTE PENDIRIAN; dan - KTP SALAH SEORANG PENGURUS; dan - SURAT IJIN USAHA/ KETERANGAN TEMPAT USAHA. DILAMPIRI FOTO KOPI : - SURAT PENUNJUKAN SBG. BENDHRW.; dan - TANDA BUKTI DIRI BENDAHARAWAN. SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP WP BADAN & PEMUNGUT/PEMOTONG DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN Kep -161 /PJ./2001 MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA JO DILAMPIRI FOTO KOPI : - PERJANJIAN KERJA SAMASEBAGAI JO - NPWP MASING- MASING ANGGOTA JO

12 APABILA ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI WP/PKP TETAPI TIDAK MENDAFTARKAN DIRI DAN / ATAU TIDAK MELAPORKAN USAHANYA DIRJEN PAJAK MENERBITKAN NPWP DAN ATAU PPKP SECARA JABATAN PENERBITAN NPWP DAN ATAU PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN Pasal 2 ayat (4) UU KUP

13 CONTOH KEPEMILIKAN NPWP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Tn. Hendro Kartiko memiliki usaha pembuatan bola sepak. Ia tinggal di Ngaglik, Sleman. Selain di rumahnya, produksi bola juga dilakukan di Banguntirto, Bantul. Untuk pemasaran ia memiliki outlet di Mall Pondok Cabe Jakarta.. NPWP PUSAT : NPWP BANTUL : NPWP P.CABE :

14 CONTOH KEPEMILIKAN NPWP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Tn. Kurniawan memiliki usaha pembuatan kaos bola sepak. Ia tinggal di Ngaglik, Sleman. Produksi hanya dilakukan di rumahnya. Istrinya, Ny. Eni bekerja sebagai karyawan BCA di Jl. Mangkubumi, Ngayogjokarto… NPWP SUAMI : NPWP ISTRI :

15 CONTOH KEPEMILIKAN NPWP WAJIB PAJAK BADAN PT Matahari Putra Prima, sebuah usaha retail kebutuhan sehari- hari, didirikan dan berkedudukan di Jln. Petai 12, Menteng. Ia memiliki cabang di 100 kota di seluruh Indonesia. Di Yogyakarta, ia memiliki cabang di Jl. Gejayan 100, Sleman, Jl. Wonosari KM 2 Gunungkidul, dan di Jl. Malioboro 10, Yogyakarta. NPWP PUSAT : NPWP SLEMAN : NPWP G.KIDUL : NPWP YOGYA :

16 Pengukuhan PKP Kode seri faktur pajak dan tanggal pengukuhan Kode seri : ABCDE-542XXXXXXX Nomor Urut Faktur Kode KPP

17 WAJIB PAJAK PINDAH ALAMAT Kep- 161 /PJ/2001 Permohonan WP dengan Surat Pernyataan Pindah KPP Lama menerbitkan SURAT PINDAH kepada WP untuk diserahkan ke KPP Baru KPP baru menerbitkan NPWP dan atau NPPKP (menggunakan nomor lama dengan mengganti kode KPP baru) KPP LamaKPP Baru Tindasan Pernyataan Pindah, oleh WP dikirimkan ke KPP Lama

18 Dilakukan dalam hal : Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahanharta dan penghasilan WP badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku WP Orang Pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak Warisan yang belum terbagi (dalam kedudukan sebagai subjek pajak) sudah selesai dibagi WP BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT PENGHAPUSAN NPWP KEP- 161 /PJ./2001 WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap

19 Dilakukan dalam hal : WP Bubar WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP KEP- 516 /PJ./2000 WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap


Download ppt "Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google