Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Politik Kesehatan Analisis Kebijakan Kesehatan. Dr. C. Tjahjono Kuntjoro MPH, DrPH Dr. C. Tjahjono Kuntjoro MPH, DrPH No HP: 0811282500 No HP: 0811282500.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Politik Kesehatan Analisis Kebijakan Kesehatan. Dr. C. Tjahjono Kuntjoro MPH, DrPH Dr. C. Tjahjono Kuntjoro MPH, DrPH No HP: 0811282500 No HP: 0811282500."— Transcript presentasi:

1 Politik Kesehatan Analisis Kebijakan Kesehatan

2 Dr. C. Tjahjono Kuntjoro MPH, DrPH Dr. C. Tjahjono Kuntjoro MPH, DrPH No HP: No HP:

3 Siapakah yang anda Advocacy ? Patients/public Providers Government

4 Apa yang mendorong saya mempelajari politik kesehatan ? Personal drive What is the benefit ? Motivation My future job ? Karir saya ?

5 Apa yang dimaksud dengan Politik Kesehatan (health politics) Dan Kebijakan Kesehatan (health policy)

6 Policy, Politics Asal kata : Polis (Greek),yang artinya adalah City atau State Asal kata : Polis (Greek),yang artinya adalah City atau State

7 Politics means“INFLUENCING”Mempengaruhi

8 Politics (Mason, Talbott & Leavitt, 1993) Competing sets of values Competing sets of interests Multiple interest groups Influencing Policy makers Actors Scarcity of Resources Value choices Decision making Policy Politics

9 Political actions Upaya aktif untuk mempengaruhi pilihan (value) dan pengambilan keputusan

10 5 kluster sistem politik dalam suatu negara (Blondel 1990 dalam Walt, 2004) Liberal democratic Liberal democratic Egalitarian – authoritarian, kekuasaan birokrasi untuk menjamin keadilan (equity), contoh: negara komunis Egalitarian – authoritarian, kekuasaan birokrasi untuk menjamin keadilan (equity), contoh: negara komunis Traditional – inegalitarian: tidak ada keadilan (equity), kesejahteraan terkonsentrasi pada sebagian kecil kelompok Traditional – inegalitarian: tidak ada keadilan (equity), kesejahteraan terkonsentrasi pada sebagian kecil kelompok Populist: adanya partai politik yang dominan yang umumnya nasionalis Populist: adanya partai politik yang dominan yang umumnya nasionalis Authoritarian – inegalitarian: militer mengambil alih pemerintahan Authoritarian – inegalitarian: militer mengambil alih pemerintahan Bagaimana dengan Indonesia : Demokrasi Pancasila (?) Bagaimana dengan Indonesia : Demokrasi Pancasila (?)

11 Pengertian kebijakan (policy) (Weissert & Weissert, 1996) Prinsip-prinsip mengatur kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Prinsip-prinsip mengatur kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Rangkaian pilihan kegiatan atau untuk tidak melakukan kegiatan yang disadari dalam mencapai tujuan Rangkaian pilihan kegiatan atau untuk tidak melakukan kegiatan yang disadari dalam mencapai tujuan Arah/tujuan dalam melakukan kegiatan Arah/tujuan dalam melakukan kegiatan Pengambilan keputusan yang bersifat otoritatif Pengambilan keputusan yang bersifat otoritatif Pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam mencapai tujuan pada sektor publik dan swasta Pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam mencapai tujuan pada sektor publik dan swasta Kebijakan yang merupakan pilihan yang dibuat oleh masyarakat, segmen masyarakat atau organisasi dengan mempertimbangkan tujuan dan apa yang diprioritaskan, dan bagawimana sumber daya akan dialokasikan (Mason, Talbott & Leavit, 1993) Kebijakan yang merupakan pilihan yang dibuat oleh masyarakat, segmen masyarakat atau organisasi dengan mempertimbangkan tujuan dan apa yang diprioritaskan, dan bagawimana sumber daya akan dialokasikan (Mason, Talbott & Leavit, 1993)

12 Pengertian kebijakan (Palmer & Short, 2003) Suatu pernyataan yang sangat umum tentang apa yang diingini dan tujuan Suatu pernyataan yang sangat umum tentang apa yang diingini dan tujuan Rangkaian kegiatan yang dilakukan di masa lalu oleh pemerintah pada area tertentu Rangkaian kegiatan yang dilakukan di masa lalu oleh pemerintah pada area tertentu Pernyataan spesifik tentang keinginan masa depan Pernyataan spesifik tentang keinginan masa depan Rangkaian aturan yang berlaku yang bertujuan sebagai pedoman dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan Rangkaian aturan yang berlaku yang bertujuan sebagai pedoman dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan

13 Simple term of policy A set of actions and decisions Statements of intention

14 Public policy (kebijakan publik) Apa yang dilakukan oleh pemerintah Apa yang dilakukan oleh pemerintah Apa yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan Apa yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan Dibuat oleh lembaga pemerintah Dibuat oleh lembaga pemerintah Rangkaian kegiatan pemerintah yang sengaja dibuat untuk menjawab isu-isu yang merupakan kepedulian publik Rangkaian kegiatan pemerintah yang sengaja dibuat untuk menjawab isu-isu yang merupakan kepedulian publik Legislasi, regulasi, aturan hukum (baik lokal, provinsi, atau nasional) yang berpengaruh pada perilaku individu dan lembaga dalam jurisdiksi tertentu Legislasi, regulasi, aturan hukum (baik lokal, provinsi, atau nasional) yang berpengaruh pada perilaku individu dan lembaga dalam jurisdiksi tertentu Merupakan kebijakan yang merupakan tanggung jawab primer dari pemerintah (Palmer & Short, 2003) Merupakan kebijakan yang merupakan tanggung jawab primer dari pemerintah (Palmer & Short, 2003)

15 Types of public policies Distributive policies: Menyediakan layanan atau manfaat untuk segmen populasi tertentu: Penempatan dokter dan bidan PTT Distributive policies: Menyediakan layanan atau manfaat untuk segmen populasi tertentu: Penempatan dokter dan bidan PTT Regulatory policies: Pembatasan terhadap perilaku individu atau kelompok: licensing (perijinan) Regulatory policies: Pembatasan terhadap perilaku individu atau kelompok: licensing (perijinan) Self-regulatory policies: kebijakan untuk mengatur diri sendiri Self-regulatory policies: kebijakan untuk mengatur diri sendiri Redistributive policies: Upaya pemerintah untuk mengubah distribusi pendapatan, kesejahteraan, kepemilikan atau hak hukum antar kelompok dalam masyarakat Redistributive policies: Upaya pemerintah untuk mengubah distribusi pendapatan, kesejahteraan, kepemilikan atau hak hukum antar kelompok dalam masyarakat

16 Tipe kebijakan berdasar tingkat kebijakan (Walt, 2004) High politics Low politics Policy type Macro policy Systemic policy Micro policy Sectoral policy Policy level National government State government Regional authority Ministry of health Local health authority Institution (clinics, hospitals) Policy example Regulation of private sector Reform of civil service salaries and conditions Introduction of breast screening Change in vacine policy

17 Tipe kebijakan berdasar tingkat kebijakan (Walt, 2004) Politik tinggi Politik rendah Tipe kebijakan Kebijakan makro Kebijakan sistemik Kebijakan mikro\ Kebijakan sektoral Tingkat kebijakan Pemeritah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota Departemen Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sarana Kesehatan (klinik, rumahsakit, poltek, dsb) Contoh kebijakan Perijinan terhadap rumahsakit swasta Kebijakan jamkesmas Kebijakan pengadaan alat di rumahsakit Kebijakan pelayanan imunisasi di rumahsakit

18 Health policy Kebijakan yang berpengaruh terhadap sistem pelayanan kesehatan termasuk lembaga, organisasi, layanan, dan pengaturan biaya

19 Yang membedakan kebijakan kesehatan dengan yang lain Tidak ada profesi lain yang ekuivalen dengan profesi dokter Tidak ada profesi lain yang ekuivalen dengan profesi dokter Kompleksitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan ketidak mampuan dari pelanggan untuk membedakan layanan yang bermutu dengan yang tidak bermutu Kompleksitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan ketidak mampuan dari pelanggan untuk membedakan layanan yang bermutu dengan yang tidak bermutu Isu antara hidup dan mati ada dalam pengambilan keputusan kesehatan Isu antara hidup dan mati ada dalam pengambilan keputusan kesehatan Konsekuensinya adalah perlu adanya alat-alat atau metoda tertentu dalam analisis, interpertasi, dan evaluai kebijakan kesehatan Konsekuensinya adalah perlu adanya alat-alat atau metoda tertentu dalam analisis, interpertasi, dan evaluai kebijakan kesehatan

20 Policy analysis (Mason, Talbott & Leavitt, 1993) Kajian sistematik terhadap isi dan akibat yang nyata atau diantisipasi terhadap kebijakan yang sedang berjalan atau yang direncanakan

21 Main Questions of policy analysis Pertanyaan utama dalam analisis kebijakan Apa kebijakan yang ada sekarang Apa kebijakan yang ada sekarang Bagaimana, kapan dan mengapa kebijakan itu ada ? Apa yang mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mengadop suatu kebijakan tertentu ? Apa tujuan dari kebijakan tersebut ? Bagaimana, kapan dan mengapa kebijakan itu ada ? Apa yang mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mengadop suatu kebijakan tertentu ? Apa tujuan dari kebijakan tersebut ? Siapa pembuat kebijakan ? Siapa pihak-pihak yang berkepentingan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan bagaimana mereka melakukannya ? Siapa pembuat kebijakan ? Siapa pihak-pihak yang berkepentingan yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan bagaimana mereka melakukannya ? Bagaimana proses perumusan kebijakan, pada level yang mana dan bagaiman metoda perumusannya Bagaimana proses perumusan kebijakan, pada level yang mana dan bagaiman metoda perumusannya Apakah proses perumusan kebijakan yang dipilih merupakan yang terbaik yang kita harapkan ? Bagaimana bisa lebih ditingkatkan ? Apakah proses perumusan kebijakan yang dipilih merupakan yang terbaik yang kita harapkan ? Bagaimana bisa lebih ditingkatkan ? Apakah kebijakan tersebut adalah kebijakan yang baik ? Apa yang telah dicapai ? Adakah kebijakan lain yang sebenarnya akan menghasilkan hasil yang lebih baik ? Apakah kebijakan tersebut adalah kebijakan yang baik ? Apa yang telah dicapai ? Adakah kebijakan lain yang sebenarnya akan menghasilkan hasil yang lebih baik ? Apakah kebijakan yang ada sekaran perlu diubah ? Jika perlu, apakah mungkin untuk mengubah kebijakan tersebut, dan bagaimana caranya ? Apakah kebijakan yang ada sekaran perlu diubah ? Jika perlu, apakah mungkin untuk mengubah kebijakan tersebut, dan bagaimana caranya ?

22 Policy making Agenda setting Policy Formulation Policy Adoption Policy Implementation Policy Assessment

23 Policy making process (Anderson) Problem identification and agenda setting Policy formation Adoption Implementation Evaluation

24 Policy analysis Problem structuring Problem structuring Forecasting Forecasting Recommendation Recommendation Monitoring Monitoring Evaluation Evaluation

25 Problem Structuring Forecasting Recommendation Monitoring Evaluation Agenda setting Policy formulation Policy Adoption Policy Implementation Policy Assessment Prosedur analisis kebijakan pada tiap tahapan pembuatan kebijakan

26 Patient experience: patient safety Patient care micro system Organizational Context Environmental context Corections Corrective Actions Preventive Actions Corrective actions Preventive Actions Support Risk management Supports Policy Public awareness & involvement

27 Konteks kebijakan kesehatan Health Policy Sistem hukum Media massa Sektor kesehatan Struktur pembiayaan/ asuransi Pihak-pihak Yang berkepentingan Harapan dan keinginan masyarakat Struktur sosial Sistem politik Faktor demografi Faktor budaya Faktor biotech Nilai-nilai sosial


Download ppt "Politik Kesehatan Analisis Kebijakan Kesehatan. Dr. C. Tjahjono Kuntjoro MPH, DrPH Dr. C. Tjahjono Kuntjoro MPH, DrPH No HP: 0811282500 No HP: 0811282500."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google