Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Perspektif Insitutionsl Pengembangan Metropolitan Cirebon B. Kombaitan; Ridwan Sutriadi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Perspektif Insitutionsl Pengembangan Metropolitan Cirebon B. Kombaitan; Ridwan Sutriadi."— Transcript presentasi:

1 Perspektif Insitutionsl Pengembangan Metropolitan Cirebon B. Kombaitan; Ridwan Sutriadi

2 Pengendalian perkembangan penduduk di megapolitan/ metropolitan dan kota besar, menyeimbangkan investasi pembangunan antar tipologi kota. ISU STRATEGIS 2  Konsentrasi penduduk meningkat tinggi di megapolitan dan metropolitan, khususnya Jawa  Menguasai sekitar 34% PDRB Nasional, dan semakin meningkat.  Di luar Jawa, Kota-Kota Sedang berjumlah 56% dari seluruh kota, mendominasi peta perkotaan di Indonesia  Hanya berperan 7% pada PDRB Nasional, dan makin menurun. Kota sedang dan kecil sebagai penyangga urbanisasi dari desa ke kota besar, metropolitan, dan megapolitan. Kota-Kota Sedang Kota-Kota Kecil Kota-Kota Besar Megapolitan Metropolitan Megapolitan Metropolitan Ket. Arah Arus Urbanisasi Saat ini : Penyangga urbanisasi langsung ke kota besar, metropolitan dan megapolitan Arah Arus urbanisasi setelah penguatan kota sedang dan kota kecil sebagai penyangga urbanisasi Sumber: Bappenas, 2014

3 KERANGKA PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL 3 KOTA BERKELANJUTAN TAHUN 2045 KSPPN: KEBIJAKAN NUDP: PROGRAM PILOT PROJECT IKB: INSTRUMEN MONEV Sumber: Bappenas, Green Cities (ADB): Batam, Kendari, Malang, dan Medan 2.Urban Resilience (WB): Padang Panjang, Pare- Pare, Balikpapan, dan Surabaya 3.Urban Nexus (GIZ): Yogyakarta, Surakarta, Tanjung Pinang, dan Pekanbaru 4.PDF (CDIA & WB): Skala Nasional 5.KSPPD (WB): TBD Pelayanan Perkotaan Sosial budaya Ekonomi Lingkungan Kelembagaan dan Pembiayaan Sistem Perkotaan Komponen 1 Bantuan Teknis Pemerintah Daerah Penyusunan Regulasi, Kelembagaan dan Pembiayaan Komponen 2 Komponen 3 Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Komponen 4 Manajemen Program 1. Pilar 1 : Kota yang aman, nyaman dan layak huni 2. Pilar 2 : Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana 3. Pilar 3 : Kota Pintar dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan IT 4. Pilar 4 : Membangun Identitas Perkotaan Indonesia Berbasis Karakter Fisik, Keunggulan Ekonomi dan Budaya Lokal 5. Pilar 5 : Membangun Keterkaitan dan Manfaat Antarkota dan Desa-Kota dalam Sistem Perkotaan Nasional Berbasis Kewilayahan 6.Urban Green Growth (OECD): Surabaya 7. Urban Sustainable (KOICA): Skala Nasional 8.Smart Cities (GIZ): TBD 9.City Local Economic Development: CIDA 10.City Facilitation (CDIA): Semarang, Probolinggo, dan Palu 11.Sister City (CDIA & Kemendagri): Surakarta Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) Kota Berkelanjutan: Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas Ynag Berdaya Saing Tata Kelola Pembangunan Perkotaan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)

4 RANCANGAN KELEMBAGAAN PERKOTAAN DI TINGKAT PUSAT – KAWASAN MEGAPOLITAN/ METROPOLITAN – PROVINSI – KABUPATEN/KOTA Komite Percepatan Pembangunan Perkotaan Nasional (KP3N) Komite Percepatan Pembangunan Perkotaan Provinsi (KP3P) Komite Pembangunan Perkotaan Kota (KP3K) Komite Pembangunan Perkotaan Kabupaten (KP3K) SKPD Pengelola Perkotaan Badan Kerjasama Antar Daerah Badan Otorita Sektor Prioritas (misal: sektor air bersih, transportasi, SDA, Lingkungan hidup) Tanggung jawab Badan Kerjasama Megapolitan/ Metropolitan Konsultasi Tanggung jawab Koordinasi Tanggung jawab Penguatan SKPD Kecamatan Sumber: Bappenas, 2014

5 Sumber: Direktorat Bangkim, DJCK, Kementerian PU, 2014 Tantangan: Apakah Cirebon dapat masuk ke kluster B, atau bahkan kluster A untuk prioritas pengembangan permukiman 5 tahun ke depan?

6

7 Simulasi GCI Cirebon Sumber:

8 Simulasi GCI Cirebon Sumber: Perumusan kebijakan di dalam suatu pembangunan merupakan langkah awal untuk pembentukan daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat, pihak yang berkepentingan dan pemerintah. Dalam hal memajukan ekonomi di Indonesia, pemerintah telah menyusun beberapa kebijakan yang mengarahkan dan mendorong berbagai kegiatan ekonomi untuk selalu dilakukan di daerah, kota kecil, tingkat provinsi sampai pada tingkat nasional dan berskala internasional. Terkait dengan daerah Jawa Barat, pemerintah selaku institusi juga harus mampu mendukung dan menjembatani berbagai kegiatan pengembangan ekonomi. Maka dari itu, produk dari institusi, yaitu berupa kebijakan merupakan salah satu pilar yang penting dalam hal pelaksanaan MP3EI. Dalam pilar ini sebagai pilar pertama, dipilih sub-pilar/indikator yang terkait dengan kebijakan, yaitu penentuan Kota/Kabupaten di Jawa Barat yang mempunyai fungsi tertentu. Adapun kebijakan yang diambil sebagai indikator meliputi : Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Strategi Pemantapan Peran Kawasan Perkotaan

9 Simulasi GCI Cirebon Sumber:

10 Simulasi GCI Cirebon Sumber:

11 Simulasi GCI Cirebon Sumber:

12 Simulasi GCI Cirebon Sumber:

13 Simulasi GCI Cirebon Sumber:

14 Tantangan Kelembagaan, mana yang cocok untuk Cirebon? Pihak ketiga guna mengelola jejaring fungsi serta daya saing regional Badan khusus metropolitan dengan urusan spesifik metropolitan Optimalisasi fungsi OPD dan sinergi pada tataran metropolitan dan regional

15 Refleksi Kelembagaan Metropolitan EU Ide tentang ESDP (EU), dan ASDP (USA): common goal dan mengoptimalkan fungsi masing-masing kawasan Contoh common goals untuk konteks EU: Community competition policy Trans European network Structural funds (cerminan dari economic and social cohesions; as measured by traditional macroeconomic indicators). Common agriculture policy Environmental policy

16 Refleksi Kelembagaan Metropolitan EU Contoh bentuk kerjasama untuk konteks EU: Tataran komunitas Taran transnational/nasional Tataran regional/communal level Tataran international

17 Isyu Metropolitan Cirebon Transportasi : Kemacetan, ruas jalan yang sering mengalami kemacetan yaitu jalan pantura yang menghubungkan Metropolitan Cirebon Raya dengan wilayah lain di bagian utara dan barat. Infrastruktur permukiman : jumlah backlog perumahan akan terus bertambah pula. Sementara itu, lahan untuk pengembangan perumahan semakin terbatas. Dengan demikian, perumahan baru harus dikembangkan secara vertikal untuk meminimalisasi penggunaan lahan. Selain itu, dapat dilakukan pula redevelopment pada beberapa kawasan perumahan yang tidak tertata dengan baik, misalnya permukiman kumuh dan padat. Dengan penataan kembali menjadi perumahan vertikal, maka akan tersedia lahan untuk perumahan yang lebih banyak sehingga dapat mengatasi backlog perumahan. Kebutuhan air : perlu adanya penyediaan dan pemeliharaan air bersih yang lebih baik lagi, termasuk pencarian sumber air bersih alternatif lainnya, sehingga segala kebutuhan air, termasuk kebutuhan untuk perumahan dan permukiman dapat terpenuhi dengan baik. Kebutuhan infrastruktur pengelolaan sampah : dibutuhkan pengelolaan sampah yang baik di tingkat lokal maupun regional. Selain itu, diperlukan juga penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih memadai seperti penyediaan gerobak sampah atau bak sampah kecil di tingkat RW, penyediaan gerobak sampah atau bak sampah besar di tingkat kelurahan, dan seterusnya, serta pemanfaatan yang lebih efektif TPS dan TPA yang telah tersedia. Kependudukan/IPM : sebagian besar kabupaten/kota di Metropolitan Cirebon Raya memiliki IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan IPM Jawa Barat, yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan, sementara hanya Kota Cirebon yang memiliki IPM lebih tinggi dari rata-rata IPM Jawa Barat. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena IPM mempengaruhi tingkat daya saing Metropolitan Cirebon Raya baik dalam lingkup Jawa Barat maupun Indonesia dan Internasional


Download ppt "Perspektif Insitutionsl Pengembangan Metropolitan Cirebon B. Kombaitan; Ridwan Sutriadi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google