Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERATURAN PERUNDANGAN & KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERATURAN PERUNDANGAN & KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR."— Transcript presentasi:

1 PERATURAN PERUNDANGAN & KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR

2  Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Saat ini (UU No. 10 Tahun 2004 Psl. 7) : 1. Undang-undang Dasar Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden 5. Peraturan Daerah, yang meliputi:  Peraturan Daerah Provinsi  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  Peraturan Desa

3  Peraturan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatas nya  Peraturan yang di bawah : 1. Boleh lebih ketat 2. Tidak boleh lebih longgar  bertentangan

4  UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :   Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum ;   Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

5  PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air :   Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjadi agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya   Pasal 8 (1) klasifikasi air ; 4 kelas

6 1. Kelas 1, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama ; 2. Kelas 2, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama ; 3. Kelas 3, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk imengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama; 4. Kelas 4, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi,pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama.

7  Kepmen LH No. 51/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri  Kepmen LH No. 52/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel  Kepmen LH No. 58/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit  Kepmen LH No. 112/2001 tentang Baku Mutu Limbah Domestik  Kepmen LH No. 113/2003 tentang Baku Mutu Limbah Batubara  Kepmen LH No. 2/2006 tentang Baku Mutu Limbah RPH  Permen LH No.3 tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Kawasan Industri

8  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kuali­tas Air;  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/XI/2011 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

9  Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Peruntukkan dan Baku Mutu Air Sungai di Provinsi Kalimantan Selatan;   Kalsel badan air semua gol A  Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) Bagi Kegiatan Industri, Hotel Restoran, Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan;


Download ppt "PERATURAN PERUNDANGAN & KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google