MATERI 2 PEMERINTAHAN KOLONIAL BEANDA Di Indonesia

Presentasi berjudul: "MATERI 2 PEMERINTAHAN KOLONIAL BEANDA Di Indonesia"— Transcript presentasi:

1 MATERI 2 PEMERINTAHAN KOLONIAL BEANDA Di Indonesia

2 Topok ini meliputi : 1. Pemerintahan 3 Komisaris Jendral (1816 –1819) 2. Pemerintahan GJ. Van de Capellen ( ). 3. Pemerintahan Du Bus de Gasignies ( ) 4. Periode Tanam Taksan ( ) 5. Periode Politik Pintu terbuka.( )

3 1. Pemerintahan 3 Kom. Jendral (1816 –1819)
3 Komisaris Jendral itu terdiri dari : Mr.C.Th. Elout sebagai ketua G.A.G.P. Baron Van der Capellen A.A. Buyskes. Mereka Memiliki Tugas Sbb: Mengatur tata pemerintahan di Indonesia. Sistem VOC ditolak, lebih meniru ke model Rafles, Kekuasaan tertinggi ada di Komisaris Jendral, pelaksananya dijalankan oleh Gubernur Jendral. Bupati, Patih, Wedana menjadi penghubung dengan rakyat. Mereka digajih tetapi tanah mereka menjadi tanah negara Melarang perbudakan di Indonesia.

4 Memberi edvis kepada pemerintah tentang:
Pajak tanah (land rente, perdesa, besarannya kesepakatan pemerintah dg rakyat, berupa natura atau uang) 1818 mendapat F , 1826 mendapat F Perkebunan paksa di Jawa Barat (perkebunan paksa kopi tetap dijalankan di Jawa Barat dan Banyuwangi, yg tdk memiliki tanah harus membayar pajak rumah/kepala) Pemberian tanah kepada pihak swasta (prinsip liberal dg memberikan kebebasan kpd semua kapal untuk berlayar di east Hindia dan kebebasan menjalankan usaha) Menemukan suatu politik yang menambah pemasukan besar. Pajak inport export antara 6%-12% Penjualan timah di Bangka Penjualan candu Pajak perjudian Tionghoa Pemeliharaan sarang burung.

5 Pemerintahan GJ.van der Capellen (1819-1826)
Pada prinsipnya sangat konservatif terbukti dg dikeluarkannya 3 Undang-undang pada masanya yaitu: Ordonansi 1820, daerah Periyangan tertutup untuk bangsa timur asing, kecuali bangsa eropa yang izin tertulis. Ordonansi 1821, larangan mendirikan gudang atau kerajinan di luar ibukota. Ordinansi 1823, instruksi pembatalan sewa menyewa tanah yang berlaku surut (uang sewa harus dikembalikan) 1820 pemerintah membentuk komisi untuk menyelidiki kondisi rakyat Maluku (pasca pemberontakan Patimura), hasilnya: Kondisi rakyat sangat menyedihkan, monopoli harus dihapus dan swasta asing harus mendapat kebebasan. Ttp Gubenur Jendral mengadakan penyelidikan sendiri 1824, dan ia pada 15 April 1824 memberikan pernyataan di Ambon yang intinya:

6 Politik penebangan dilarang
Kerja paksa dikurangi Harga pembelian pemerintah dinaikkan Setoran paksa baik yang mendapat ganti maupun tidak dihapuskan Tiap-tiap orang bebas menanam dan tidak diadakan pembatasan Hasil-hasil tersebut harus diserahkan kepada pemerintah (moopoli) Kondisi keuangan pemerintah kacau dari laporan komisi 1825 hutangnya F , terpksa pemerintah mengeluarkan uang baru F tanpa jaminan. Mendirikan “ Nederlandse Handels Maatschappy dengan modal F , tetapi pada masanya terus merugi.

7 Pemerintahan Du Bus de Gesignies (1826-1830)
Tugasnya adalah memperbaiki keuangan negara dan memadamkan pemberontakan rakyat Bebarapa jasa nya adalah melalui kebijaksanaan nya sbb: Dilapangan keuangan: Dlm lapangan keuangan mengadakan penghematan sebesar- besarnya (penutupan beberapa kantor, pengurangan pegawai, prioritas dalam membangun.)` Untuk menaikkan pendapatan lapangan perpajakan diperluas dan diperbaiki Didirikan de Javasche Bank.

8 Dalam lapangan perekonomian
Menghapus Ordonansi 1823 Memberi kebebasan dilapangan perdagangan dan pertanian Menolong dan memajukan industri gula dan indigo Untuk memajukan pertanian dan peternakan didirikan pusat-pusat penelitian , pasar tahunan dan pameran. Du Bus juga ditugaskan untuk memberi laporan kepada pemerintah tentang untuk rugi masuknya pengusaha swasta dari segi rakyat dan pemerintah

9 Masa Tanam Paksa ( ) Johannes van den Bosch dilatar belakangi oleh krisis keuangan Negeri Belanda yang luar biasa. Sebabnya apa ? Dalam teori (LN 1834, no. 22) aturannya sbb: Setiap petani wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman yg laku di pasaran dunia seperti, kopi, nila, tebu, tembakau dan teh. Bagi yang tidak memiliki tanah wajib bekerja di pemeritah selama 66 hari. Tanah tersebut dibebaskan dari pajak tanah Hasil tanah diserahkan kpd pemerintah, bila nilai jualnya lebih tingggi dari beban pajak akan dikembalikan Tenaga yg dibutuhkan untuk menanam tdk boleh lebih dari jika tanah tsb ditanami padi Semua kerusakan ditanggung pemerintah, kecuali jika kerusakan itu disebabkan oleh kesalahan petani Petani bekerja dibawah pimpinan bangsanya sendiri, pegawai belanda hanya mengawasi, mengambil hasil, dan pengangkutannya

10 Penyimpangan tanam paksa.
Pengambilan tanah tanpa kesepakatan dan lebih dari 1/5 Tanah yang paling subur yg diminta, yg tidak subur untuk petani Tanah yang diserahkan tetap dikenai pajak Kelebihan hasil tidak dikembalikan Waktu yang dubutuhkan melebihi yg dibutuhkan menanm padi Yang tdk bertanah bekerja 3-6 bulan bahkan lebih Kerusakan tanam ditanggung petani Untuk meningkatkan pendapatan pemerintah memberi premi pada pegawainya (cultuur procenten).

11 Akibat pelaksanaan Tanam Paksa
Bagi Asing : Kesulitan keuangan dapat diatasi bahkan kas negara terisi ( pemerintah mendapat keuntunganF ), a/th F Nederlandse Handle Maatschappy mendapat keuntungan yg besar sebagai pengangkut dan pelelang. De Javasche Bank , berhentinya sirkulasi uang/logam mulia. Pihak Swasta asing tidak memiliki kesempatan berusaha.

12 Bagi Bangsa Indonesia Para petani dapat mengenal jenis tanaman baru dan sistem budidayanya Banyak tanah yg terbengkelai karena para petani tidak memiliki waktu dan tenaga untuk mengerjakannya Timbulnya kemiskinan,kesengsaraan, kelaparan,wabah penyakit dan kematian yg terjadi di Demak, Cirebon, Grobogan, Purwodadi, dan periyangan. Reaksi Tanam Paksa. Yg ditentang adalah sistem monopoli dan penederita an rakyat indonesia, penentangnya al: Baron van Hoevell, Douwes Dekker. Penghapusan Tanam Paksa 1863 cengkeh dan pala dihapus,1865 nila,the,kayu manis, 1866 tembakau, 1884 tebu, yang terakhir adalah kopi 1916.

13 Politik Pintu terbuka (open door Polecy) 1870-1942
Landasan : UU. Pemerintahan di Hindia (De Wet op de Indische Staatsinrichting) 1840 UU. Penghapusan perbudakan 1860. UU.perbendaharaan Hindia-Belanda (Indische Comptabiliteits Wet) 1867. UU Agraria (Agrarische Wet), staatsblad 1870, No.55 UU Gula (Suiker Wet) 1870. Poenale Sanctie1872, tetapi undang undang ini dicabut 1879.

14 Pelaksanaan Swastanisasi Perkebunan perkebunan tebu (di Jatim dan Jateng), Kina (jabar), teh (Jabar, Sumut), Kelapa sawit (sumut), perkebunan tembakau di Deli, dan perkebunan Karet (sumtim). Di bidang petambangan dan Industri, Batu bara di Ombilin (sumbar), timah (bangka, singkep, dan belitung), minyak di Plaju dan Sungai Gerong (sumsel), Pabrik gula, cokelat, dan teh di berbagai tempat di jawa. Dibidang transportasi yang disediakan pemerintah. Kereta api 1867 (25 Km), 1879 (372 Km), 1888 (1286 Km), 1899 (3008 Km), 1913 (4540 Km), 1920 (5016). Pelabuhan: 1877 dibangun pelabuhan modern Batavia, 1886 pelabuhan Cilacap, Padang, pelabuhan Sabang, 1913 Makasar, Suranaya dan Deli (belawan).

15 Hubungan antar pulau diselenggarakan oleh maskapai pelayaran belanda KPM, Roterdam Lloyd, Matschappy Nederland, di Udara Maatschappy penerbangan Belanda seperti KLM dan KNILM. Di Indonesia benar-benar terjadi kesibukan yang luar biasa tetapi bukan semata-mata karena open door polecy, tetapai juga kerna faktor lain misalnya: Dibukanya terusan Suez 1869 Revolusi lalulintas laut (tenaga mesin uanp) Kemajuan industri eropa barat dan amerika utara akibat revolusi industri Maka barang dan biaya transportasi menjadi sangat murah. Akibat Politik Pintu terbua : Rakyat pedesaan mulai mengenal sistem uang Kerajinan rakyat terdesak oleh barang-barang impor

16 Terjadinya perubahan kepemilikan tanah
Rakyat pedesaan diperas oleh pengusaha swasta. Tegasnya rakyat masih tetap miskin, sebabnya : Padatnya penduduk tidak seimbang dengan tersedianya alat prosuksi Merajalelanya stelsel uang muka Biaya perang Aceh ( ) sepertiganya dibebankan kepada penduduk Jawa Keuntungan para pengusaha mengalir ke Belanda Sebagian besar pengusaha bebas pajak karena di pungut di negeri Belanda Masih berlakunya politik batigslot (bertentangan dg UU Kontabiliteit 1864) Krisis gula 1884 dan 1894 berpengaruh terhadap upah buruh Kesalahan pemerintah membiayai pembangunan Sarpras (sec.tunai).

17