Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RAHASIA BANK. PENGERTIAN RAHASIA RAHASIA SESUATU YANG DIPERCAYAKAN SESEORANG UNTUK TIDAK DICERITAKAN KEPADA ORANG YANG TIDAK BERWENANG MENGETAHUINYA RAHASIA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RAHASIA BANK. PENGERTIAN RAHASIA RAHASIA SESUATU YANG DIPERCAYAKAN SESEORANG UNTUK TIDAK DICERITAKAN KEPADA ORANG YANG TIDAK BERWENANG MENGETAHUINYA RAHASIA."— Transcript presentasi:

1 RAHASIA BANK

2 PENGERTIAN RAHASIA RAHASIA SESUATU YANG DIPERCAYAKAN SESEORANG UNTUK TIDAK DICERITAKAN KEPADA ORANG YANG TIDAK BERWENANG MENGETAHUINYA RAHASIA BANK RAHASIA BANK SESUATU YANG DIPERCAYAKAN NASABAH KEPADA BANK AGAR TIDAK DICERITAKAN KEPADA ORANG LAIN YANG TIDAK BERWENANG MENGETAHUI

3 MENGAPA RAHASIA BANK PENTING? RAHASIA BANK ADALAH LANDASAN ETIKA BISNIS ANTARA BANK DENGAN CUSTOMER RAHASIA BANK ADALAH LANDASAN ETIKA BISNIS ANTARA BANK DENGAN CUSTOMER

4 SEJARAH: SEMULA TUMBUH DALAM PRAKTIK BAHWA RAHASIA BANK ADALAH MASALAH NASABAH, BUKAN MASALAH BANK SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI SEMULA TUMBUH DALAM PRAKTIK BAHWA RAHASIA BANK ADALAH MASALAH NASABAH, BUKAN MASALAH BANK SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI PADA NEGARA YANG MENGANUT SISTEM LIBERALISME, PERLINDUNGAN HAK MILIK HARUS DIREALISASI, SEHINGGA DALAM “BANKING ACT” DIATUR PADA NEGARA YANG MENGANUT SISTEM LIBERALISME, PERLINDUNGAN HAK MILIK HARUS DIREALISASI, SEHINGGA DALAM “BANKING ACT” DIATUR

5 lanjutan…….. SEJARAH DI EROPA DIANUT FILOSOFI: KERAHASIAAN BANK ADALAH HAL YANG PRIMA DALAM LANDASAN ETIKA BISNIS ANTARA BANK DENGAN CUSTOMER DI EROPA DIANUT FILOSOFI: KERAHASIAAN BANK ADALAH HAL YANG PRIMA DALAM LANDASAN ETIKA BISNIS ANTARA BANK DENGAN CUSTOMER SWISS: KEWAJIBAN MENJAGA RAHASIA BANK BERDASAR: SWISS: KEWAJIBAN MENJAGA RAHASIA BANK BERDASAR: 1. RIGHT TO PERSONAL PRIVACY: TERDAPAT DALAM UU 2. CONTRACTUAL RELATIONSHIP, ANTARA NASABAH DENGAN BANK SEBAGAI AGEN BANK HARUS MENJAGA RAHASIA BANK SEBAGAI BAGIAN HUBUNGAN KONTRAKTUAL SEBAGAI KONSEKWENSI BERLAKUNYA “PRINCIPLE OF GOOD FAITH INHERENT IN CISTOMARY LAW BANK HARUS MENJAGA RAHASIA BANK SEBAGAI BAGIAN HUBUNGAN KONTRAKTUAL SEBAGAI KONSEKWENSI BERLAKUNYA “PRINCIPLE OF GOOD FAITH INHERENT IN CISTOMARY LAW

6 AUSTRIA: AUSTRIA: DALAM KONTRAK BANK DENGAN NASABAH DIATUR MENGENAI LARANGAN TERHADAP PEJABAT BANK UNTUK MEMBUKA INFORMASI NASABAH KEPADA PIHAK LAIN DALAM KONTRAK BANK DENGAN NASABAH DIATUR MENGENAI LARANGAN TERHADAP PEJABAT BANK UNTUK MEMBUKA INFORMASI NASABAH KEPADA PIHAK LAIN DENGAN BATASAN, TIDAK MELANGGAR UU DLL DENGAN BATASAN, TIDAK MELANGGAR UU DLL INDONESIA: INDONESIA: UU 23 PRP 1960, UU 14 TAHUN 1967, UU 7 TAHUN 1992 DAN UU 10 TAHUN 1998 MENGALAMI PERKEMBANGAN SIGNIFIKAN DALAM CAKUPAN RAHASIA BANK DAN PENEROBOSANNYA UU 23 PRP 1960, UU 14 TAHUN 1967, UU 7 TAHUN 1992 DAN UU 10 TAHUN 1998 MENGALAMI PERKEMBANGAN SIGNIFIKAN DALAM CAKUPAN RAHASIA BANK DAN PENEROBOSANNYA lanjutan…….. SEJARAH

7 TEORI RAHASIA BANK (Muhammad Djumhana) TEORI RAHASIA BANK BERSIFAT MUTLAK (ABSOLUTELY THEORY) TEORI RAHASIA BANK BERSIFAT MUTLAK (ABSOLUTELY THEORY) BANK BERKEWAJIBAN UNTUK MENYIMPAN RAHASIA NASABAH YANG DIKETAHUI BANK KARENA KEGIATAN USAHANYA DALAM KEADAAN APAPUN, BIASA ATAU DALAM KEADAAN LUAR BIASA. TEORI RAHASIA BANK BERSIFAT NISBI TEORI RAHASIA BANK BERSIFAT NISBI BANK DIPERBOLEHKAN MEMBUKA RAHASIA NASABAHNYA, APABILA UNTUK KEPENTINGAN YANG MENDESAK, MISALNYA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.

8 SEJARAH RAHASIA BANK DI INDONESIA

9 UU NO 11 TAHUN 1953 TENTANG TUGAS POKOK BANK INDONESIA BELUM TERPIKIRKAN BELUM TERPIKIRKAN PASAL 7 DAN 8: TUGAS BANK INDONESIA “ ….. MEMAJUKAN PERKEMBANGAN YANG SEHAT …. DAN PENGAWASAN URUSAN KREDIT” PASAL 7 DAN 8: TUGAS BANK INDONESIA “ ….. MEMAJUKAN PERKEMBANGAN YANG SEHAT …. DAN PENGAWASAN URUSAN KREDIT” MENUNJUKKAN ADANYA OTORITAS BANKING SUPERVISION MENUNJUKKAN ADANYA OTORITAS BANKING SUPERVISION PP 1 TAHUN 1955 TENTANG PENGAWASAN URUSAN KREDIT: PP 1 TAHUN 1955 TENTANG PENGAWASAN URUSAN KREDIT: KETERANGAN TENTANG BADAN KREDIT YANG DIPEROLEH BI TIDAK DIUMUMKAN DAN BERSIFAT RAHASIA KETERANGAN TENTANG BADAN KREDIT YANG DIPEROLEH BI TIDAK DIUMUMKAN DAN BERSIFAT RAHASIA

10 UU 23 PRP TAHUN 1960 TENTANG RAHASIA BANK UU 23 PRP TAHUN 1960 TENTANG RAHASIA BANK ISI: 7 PASAL PASAL 2: BANK TIDAK BOLEH MEMBERIKAN KETERANGAN-KETERANGAN TENTANG KEADAAN KEUANGAN LANGGANANNYA YANG TERCATAT PADANYA DAN HAL-HAL LAIN YANG HARUS DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT KELAZIMAN, KECUALI PERPAJAKAN DAN KEPENTINGAN PERADILAN LANGGANAN BANK ADALAH ORANG-ORANG YANG MEMPERCAYAKAN UANGNYA PADA BANK, MENERIMA CEK, BUNGA DARI BANK DAN LAIN SEBAGAINYA

11 RAHASIA BANK HANYA BERLAKU UNTUK NASABAH DEPOSAN & WALKING CUSTOMERRAHASIA BANK HANYA BERLAKU UNTUK NASABAH DEPOSAN & WALKING CUSTOMER PENEROBOSAN OLEH MENKEU (PAJAK), DAN JA- GUNG DAN KETUA MA (PERADILAN)PENEROBOSAN OLEH MENKEU (PAJAK), DAN JA- GUNG DAN KETUA MA (PERADILAN) DICABUT DENGAN LAHIRNYA UU 14/1967 TENTANG POKOK- POKOK PERBANKANDICABUT DENGAN LAHIRNYA UU 14/1967 TENTANG POKOK- POKOK PERBANKAN

12 UU 14 TAHUN 1967 TENTANG POKOK-POKOK PERBANKAN PASAL 36: BANK TIDAK BOLEH MEMBERIKAN KETERANGAN2 TENTANG KEADAAN KEUANGAN NASABAHNYA YANG TERCATAT PADANYA DAN HAL-HAL LAIN YANG HARUS DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT KELAZIMAN DALAM DUNIA PERBANKAN, KECUALI DALAM HAL-HAL YANG DITENTUKAN DALAM UU INI

13 RAHASIA BANK MASUK DALAM UU PERBANKAN, TIDAK TERPISAH DALAM UU TERSENDIRIRAHASIA BANK MASUK DALAM UU PERBANKAN, TIDAK TERPISAH DALAM UU TERSENDIRI TIDAK TERDAPAT RUMUSAN YANG JELAS TENTANG RAHASIA BANKTIDAK TERDAPAT RUMUSAN YANG JELAS TENTANG RAHASIA BANK DIBUTUHKAN SUATU PENAFSIRAN RESMI BANK INDONESIA RAHASIA BANK MASUK DALAM UU PERBANKAN, TIDAK TERPISAH DALAM UU TERSENDIRIRAHASIA BANK MASUK DALAM UU PERBANKAN, TIDAK TERPISAH DALAM UU TERSENDIRI TIDAK TERDAPAT RUMUSAN YANG JELAS TENTANG RAHASIA BANKTIDAK TERDAPAT RUMUSAN YANG JELAS TENTANG RAHASIA BANK DIBUTUHKAN SUATU PENAFSIRAN RESMI BANK INDONESIA

14 SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 2/377/UPPB/PbB PERIHAL PENAFSIRAN TENTANG PENGERTIAN RAHASIA BANK TANGGAL 11 SEPTEMBER 1969  KEADAAN KEUANGAN YANG TERCATAT PADANYA ADALAH KEADAAN MENGENAI KEUANGAN YANG TERDAPAT PADA BANK YANG MELIPUTI SEGALA SIMPANANNYA YANG TERCANTUM DALAM SEMUA POS PASIVA, DAN SEGALA POS AKTIVA YANG MERUPAKAN PEMBERIAN KREDIT DALAM BERBAGAI MACAM BENTUK KEPADA YANG BERSANGKUTAN

15 SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 2/377/UPPB/PbB PERIHAL PENAFSIRAN TENTANG PENGERTIAN RAHASIA BANK TANGGAL 11 SEPTEMBER 1969  HAL-HAL LAIN YANG HARUS DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT KELAZIMAN DALAM DUNIA PERBANKAN, IALAH SEGALA KETERANGAN ORANG ATAU BADAN YANG DIKETAHUI OLEH BANK KARENA KEGIATAN DAN USAHANYA, YAITU: PEMBERIAN PELAYANAN, DAN JASA DALAM LALU LINTAS UANG, BAIK DALAM MAUPUN LUAR NEGERI PENDISKONTOAN. DAN JUAL-BELI SURAT BERHARGA

16 RAHASIA BANK MENCAKUP NASABAH: DEPOSAN, DEPOSAN, DEBITUR, DAN DEBITUR, DAN KEGIATAN KEGIATAN DALAM SISTEM DALAM SISTEM PEMBAYARAN PEMBAYARAN RAHASIA BANK MENCAKUP NASABAH: D DEPOSAN, EBITUR, DAN K KEGIATAN DALAM SISTEM PEMBAYARAN

17 RAHASIA BANK DALAM UU 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN PENGERTIAN: PASAL 1 ANGKA 16 “RAHASIA BANK ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEUANGAN DAN HAL-HAL LAIN DARI NASABAH BANK YANG MENURUT KELAZIMAN DUNIA PERBANKAN WAJIB DIRAHASIAKAN”

18 RAHASIA BANK DALAM UU 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN PASAL 40 AYAT 1: BANK DILARANG MEMBERIKAN KETERANGAN YANG DICATAT PADA BANK TENTANG KEADAAN KEUANGAN DAN HAL-HAL LAIN DARI NASABAHNYA, YANG WAJIB DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT KELAZIMAN DALAM DUNIA PERBANKAN

19 NASABAH MENCAKUP NASABAH AKTIVA DAN PASIVA KELAZIMAN: MIS. CARA SIMPAN DAN TARIK DANA, BESAR DEPOSITO, JUMLAH KREDIT, BESAR BUNGA DLL DIATURNYA TENTANG PIHAK TERAFILIASI (DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, PEJABAT, KARYAWAN DLL)

20 PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 7 TAHUN PASAL 41: KEPENTINGAN PERPAJAKAN 2. PASAL 42: KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PIDANA 3. PASAL 43: DALAM PERKARA PERDATA ANTARA BANK DENGAN NASABAH 4. PASAL 44: TUKAR-MENUKAR INFORMASI ANTAR BANK

21 RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN UU 7 TAHUN 1992 TENTANGPERBANKAN PENGERTIAN: PASAL 1 ANGKA 28 “RAHASIA BANK ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETERANGAN MENGENAI NASABAH PENYIMPAN DAN SIMPANANNYA”

22 RAHASIA BANK HANYA TERBATAS KEPADA NASABAH PENYIMPAN (DEPOSAN) DAN SIMPANANNYA SAJA

23 PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 PASAL 41 (1): “UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN PIMPINAN BANK INDONESIA ATAS PERMINTAAN MENTRI KEUANGAN BERWENANG MENGELUARKAN PERINTAH TERTULIS KEPADA BANK AGAR MEMBERIKAN KETERANGAN DAN MEMPERLIHATKAN BUKTI- BUKTI TERTULIS SERTA SURAT-SURAT MENGENAI KEADAAN KEUANGAN NASABAH PENYIMPAN TERTENTU KEPADA PEJABAT PAJAK”

24 PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 PASAL 42 (1): “UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PIDANA, PIMPINAN BANK INDONESIA DAPAT MEMBERIKAN IZIN KEPADA POLISI, JAKSA ATAU HAKIM UNTUK MEMPEROLEH KETERANGAN DARI BANK MENGENAI SIMPANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA PADA BANK”

25 PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 PASAL 41 A (1): “UNTUK PENYELESAIAN PIUTANG BANK YANG TELAH DISERAHKAN KEPADA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA/PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA, PIMPINAN BANK INDONESIA MEMBERIKAN IZIN KEPADA PEJABAT BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA/PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA UNTUK MEMPEROLEH KETERANGAN DARI BANK MENGENAI SIMPANAN NASABAH DEBITUR”

26 PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 PASAL 43: “DALAM PERKARA PERDATA ANTARA BANK DENGAN NASABAHNYA, DIREKSI BANK YANG BERSANGKUTAN DAPAT MENGINFORMASIKAN KEPADA PENGADILAN TENTANG KEADAAN KEUANGAN NASABAH YANG BERSANGKUTAN DAN MEMBERIKAN KETERANGAN LAIN YANG RELEVAN DENGAN PERKARA TERSEBUT”

27 PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 PASAL 44 (1): “DALAM RANGKA TUKAR MENUKAR INFORMASI ANTAR BANK, DIREKSI BANK DAPAT MEMBERITAHUKAN KEADAAN KEUANGAN NASABAHNYA KEPADA BANK LAIN”

28 PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 PASAL 44 A (1): “ATAS PERMINTAAN, PERSETUJUAN ATAU KUASA DARI NASABAH PENYIMPAN YANG DIBUAT SECARA TERTULIS, BANK WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN MENGENAI SIMPANAN NASABAH PENYIMPAN PADA BANK YBS KEPADA PIHAK YANG DITUNJUK OLEH NASABAH PENYIMPAN TERSEBUT”

29 PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 PASAL 44 A (2): “DALAM HAL NASABAH PENYIMPAN TELAH MENINGGAL DUNIA, AHLI WARIS YANG SAH DARI PENYIMPAN YANG BERSANGKUTAN BERHAK MEMPEROLEH KETERANGAN MENGENAI SIMPANAN NASABAH PENYIMPAN TERSEBUT”

30 PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10/1998: 1.IJIN DARI PEMERINTAH/BI (PAJAK, PIUTANG BANK YANG DISERAHKAN BUPLN/PUPN, PERADILAM DALAM PERKARA PIDANA) 2. TANPA IJIN (PERKARA PERDATA, TUKAR INFORMASI ANTAR BANK, KUASA NASABAH, AHLI WARIS)

31 SANKSI ATAS KETENTUAN RAHASIA BANK DALAM UU PERBANKAN

32 BENTUK SANKSI: PIDANA DAN DENDA SECARA AKUMULATIF PASAL 47 (1): TANPA MEMBAWA PERINTAH TERTULIS ATAU TANPA IJIN MEMAKSA BANK ATAU PIHAK TERAFILIASI UNTUK MEMBERI KETERANGAN DIANCAM PIDANA PENJARA TAHUN, DAN DENDA M PASAL 47 (1): TANPA MEMBAWA PERINTAH TERTULIS ATAU TANPA IJIN MEMAKSA BANK ATAU PIHAK TERAFILIASI UNTUK MEMBERI KETERANGAN DIANCAM PIDANA PENJARA TAHUN, DAN DENDA M PASAL 47 (2): ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS ATAU PIHAK TERAFILIASI YANG SENGAJA MEMBERI KETERANGAN DIANCAM PIDANA PENJARA 2 – 4 TAHUN DAN DENDA 4 – 800 M PASAL 47 (2): ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS ATAU PIHAK TERAFILIASI YANG SENGAJA MEMBERI KETERANGAN DIANCAM PIDANA PENJARA 2 – 4 TAHUN DAN DENDA 4 – 800 M PASAL 47 A: ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS ATAU PIHAK TERAFILIASI YANG SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN, DIANCAM PIDANA PENJARA 2 – 7 TAHUN DAN DENDA 4 – 15 M PASAL 47 A: ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS ATAU PIHAK TERAFILIASI YANG SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN, DIANCAM PIDANA PENJARA 2 – 7 TAHUN DAN DENDA 4 – 15 M

33 KESIMPULANUU CAKUPAN RAHASIA BANK PENEROBOSAN RAHASIA BANK UU 23 PRP TAHUN 1960 NASABAH DEPOSAN & WALKING CUSTOMER PERPAJAKANPERADILAN UU 14 TAHUN 1967 KEUANGAN NASABAH PADA POS AKTIVA DAN PASIVA, SERTA KEGIATAN DALAM SISTEM PEMBAYARAN SDA UU 7 TAHUN 1992 KEUANGAN DAN HAL-HAL LAIN DARI NASABAH 41-44: PERPAJAKAN, PERADILAN PERKARA PIDANA, PERKARA PERDATA ANTARA BANK DENGAN NASABAH,TUKAR- MENUKAR INFORMASI ANTAR BANK UU 10 TAHUN 1998 NASABAH PENYIMPAN (DEPOSAN) DAN SIMPANANNYA 1. IJIN DARI PEMERINTAH/BI (PAJAK, PIUTANG BANK YANG DISERAHKAN BUPLN/PUPN, PERADILAM DALAM PERKARA PIDANA) 2. TANPA IJIN (PERKARA PERDATA, TUKAR INFORMASI ANTAR BANK, KUASA NASABAH, AHLI WARIS)

34 PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH ATAU IZIN TERTULIS MEMBUKA RAHASIA BANK

35 PBI NO. 2/19/PBI/2000 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2000 PASAL 1: PENGERTIAN BANK, SIMPANAN, NASABAH, NASABAH DEBITOR, DAN RAHASIA BANK PASAL 1: PENGERTIAN BANK, SIMPANAN, NASABAH, NASABAH DEBITOR, DAN RAHASIA BANK PASAL 2 AYAT 4: KEWAJIBAN MERAHASIAKAN SEGALA SESUATU SEHUBUNGAN DENGAN NASABAH PENYIMPAN TIDAK BERLAKU UNTUK: PASAL 2 AYAT 4: KEWAJIBAN MERAHASIAKAN SEGALA SESUATU SEHUBUNGAN DENGAN NASABAH PENYIMPAN TIDAK BERLAKU UNTUK: a. KEPENTINGAN PERPAJAKAN b. PENYELESAIAN PIUTANG BANK YANG SUDAH DISELESAIKAN KEPADA BUPLN/PUPN c. KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PIDANA d. KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PERDATA ANTARA BANK DENGAN NASABAHNYA e. TUKAR MENUKAR INFORMASI ANTAR BANK f. PERMINTAAAN, PERSETUJUAN ATAU KUASA DARI NASABAH PENYIMPAN YANG DIBUAT SECARA TERTULIS g. PERMINTAAN AHLI WARIS YANG SAH DARI NASABAH PENYIMPAN YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

36 KEWAJIBAN RAHASIA BANK BERLAKU UNTUK PIHAK TERAFILIASI KEWAJIBAN RAHASIA BANK BERLAKU UNTUK PIHAK TERAFILIASI BUTIR A, B DAN C WAJIB MEMPEROLEH PERINTAH ATAU IZIN TERTULIS UNTUK MEMBUKA RAHASIA BANK DARI PIMPINAN BI: BUTIR A, B DAN C WAJIB MEMPEROLEH PERINTAH ATAU IZIN TERTULIS UNTUK MEMBUKA RAHASIA BANK DARI PIMPINAN BI: KEPENTINGAN PAJAK DIDASARKAN PERMINTAAN TERTULIS MENTERI KEUANGAN KEPENTINGAN PAJAK DIDASARKAN PERMINTAAN TERTULIS MENTERI KEUANGAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA ATAS PERMINTAAN TERTULIS KEPALA BUPLN/PUPN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA ATAS PERMINTAAN TERTULIS KEPALA BUPLN/PUPN PEADILAN PERKARA PIDANA ATAS PERMINTAAN TERTULIS DARI KAPOLRI, JAKSA AGUNG DAN KETUA MAHKAMAH AGUNG PEADILAN PERKARA PIDANA ATAS PERMINTAAN TERTULIS DARI KAPOLRI, JAKSA AGUNG DAN KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN BUTIR D,E, F DAN G TIDAK DIPERLUKAN PERINTAH DAN BUTIR D,E, F DAN G TIDAK DIPERLUKAN PERINTAH Lanjutan…

37 DALAM KAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DILAKSANAKAN OLEH GBI DALAM WAKTU SELAMBAT-LAMBATNYA 3 HARI KERJA TERHITUNG SEJAK SURAT PERMINTAAN DITERIMA SECARA LENGKAP OLEH DIREKTUR HUKUM BI DALAM KAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DILAKSANAKAN OLEH GBI DALAM WAKTU SELAMBAT-LAMBATNYA 3 HARI KERJA TERHITUNG SEJAK SURAT PERMINTAAN DITERIMA SECARA LENGKAP OLEH DIREKTUR HUKUM BI GBI DAPAT MENOLAK UNTUK MEMBERIKAN PERINTAH SECARA TERTULIS APABILA SURAT PERMINTAAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN, YANG HARUS DIBERITAHUKAN SECARA TERTULIS SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH SURAT PERMINTAAN DITERIMA GBI DAPAT MENOLAK UNTUK MEMBERIKAN PERINTAH SECARA TERTULIS APABILA SURAT PERMINTAAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN, YANG HARUS DIBERITAHUKAN SECARA TERTULIS SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH SURAT PERMINTAAN DITERIMA Lanjutan…

38 Lanjutan…….. PEMBLOKIRAN DAN ATAU PENYITAAN SIMPANAN ATAS NAMA SEORANG NASABAH YANG TELAH DINYATAKAN SEBAGAI TERSANGKA ATAU TERDAKWA OLEH POLISI, JAKSA, ATAU HAKIM DAPAT DILAKUKAN TANPA MEMERLUKAN IZIN PIMPINAN BI. DALAM HAL POLISI, JAKSA ATAU HAKIM BERMAKSUD MEMPEROLEH KETERANGAN MENGENAI NASABAH PENYIMPANAN DAN SIMPANANNYA YANG DIBLOKIR DAN ATAU DISITA, MAKA BERLAKU KETENTUAN MENGENAI CARA-CARA MEMBUKA RAHASIA BANK PEMBLOKIRAN DAN ATAU PENYITAAN SIMPANAN ATAS NAMA SEORANG NASABAH YANG TELAH DINYATAKAN SEBAGAI TERSANGKA ATAU TERDAKWA OLEH POLISI, JAKSA, ATAU HAKIM DAPAT DILAKUKAN TANPA MEMERLUKAN IZIN PIMPINAN BI. DALAM HAL POLISI, JAKSA ATAU HAKIM BERMAKSUD MEMPEROLEH KETERANGAN MENGENAI NASABAH PENYIMPANAN DAN SIMPANANNYA YANG DIBLOKIR DAN ATAU DISITA, MAKA BERLAKU KETENTUAN MENGENAI CARA-CARA MEMBUKA RAHASIA BANK

39 PENGECUALIAN RAHASIA BANK DI LUAR UU PERBANKAN SURAT MAHKAMAH AGUNG NO. KMA/694/R.45/XII/2004 PERIHAL PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) BERISI PENEGASAN BAHWA KETENTUAN PASAL 12 UU 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK MERUPAKAN KETENTUAN KHUSUS (LEX SPECIALIS) YANG MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA KPK DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN”

40 PENGECUALIAN RAHASIA BANK DI LUAR UU PERBANKAN PROSEDUR IJIN MEMBUKA RAHASIA BANK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 42 UU PERBANKAN TIDAK BERLAKU BAGI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.


Download ppt "RAHASIA BANK. PENGERTIAN RAHASIA RAHASIA SESUATU YANG DIPERCAYAKAN SESEORANG UNTUK TIDAK DICERITAKAN KEPADA ORANG YANG TIDAK BERWENANG MENGETAHUINYA RAHASIA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google