Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

 Badan hukum  Visi/Misi PT  Wewenang pengelolaan  Anggaran  Belanja  Pendapatan  Bagan Akun Standar (BAS)  Laporan keuangan  Aset  Pengadaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: " Badan hukum  Visi/Misi PT  Wewenang pengelolaan  Anggaran  Belanja  Pendapatan  Bagan Akun Standar (BAS)  Laporan keuangan  Aset  Pengadaan."— Transcript presentasi:

1

2  Badan hukum  Visi/Misi PT  Wewenang pengelolaan  Anggaran  Belanja  Pendapatan  Bagan Akun Standar (BAS)  Laporan keuangan  Aset  Pengadaan Barang dan Jasa  Pemeriksaan dan Pengawasan

3  BLU ≠ BHMN –  BLU = PTN ++

4 BHMN  PT sebagai badan hukum. PT BLU  Satuan Kerja Kementrian Teknis PTN  Unit Kerja dibawah kementrian

5 BHMN, BLU, PTN Memberikan batasan pada visi pendidikan tinggi yang nir-laba (not for profit). BHMN  Visi misi merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder (MWA) BLU  Untuk tetap mengacu pada visi dan misi kementrian. PTN  Sesuai dengan visi dan misi kementrian

6 BHMN  Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan MWA dan SK Rektor tentang SOTK.  Memberikan otonomi secara lebih luas baik akademik dan non akademik. BLU  Statuta yang ditetapkan oleh kementrian.  Adanya otonomi dalam pengelolaan keuangan khususnya dana dari masyarakat (PNBP). PTN  Tidak ada otonomi dalam keuangan

7 BHMN Anggaran direncanakan dan disusun berdasarkan renstra, selanjutnya ditetapkan oleh MWA. Dokumen anggaran yang disetujui oleh MWA menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. BLU dan PTN  Anggaran direncanakan dan disusun berdasarkan renstra dan diusulkan dan ditetapkan oleh kementrian.  Dokumen anggaran menggunakan mekanisme DIPA.  Jika terjadi perubahan rencana pendapatan atau belanja, dilakukan melalui mekanisme revisi DIPA.  DIPA terdiri dari dua sumber anggaran yaitu APBN (Rupiah Murni) yang melalui mekanisme KPPN, dan dari PNBP.  Pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran menyesuaikan prosedur di kementrian keuangan

8 BHMN  Belanja berdasarkan aktivitas sesuai dengan RKAT yang disusun BLU  Belanja harus sesuai dengan DIPA/RKAKL.  Belanja yang berasal dari dana masyarakat (PNBP) dapat digunakan terlebih dahulu tanpa melalui mekanisme di KPPN  Setiap bulan/triwulan dana PNBP yang telah digunakan tersebut cukup disahkan melalui mekanisme pengesahan di KPPN. PTN  Belanja harus sesuai dengan DIPA/RKAKL  Setiap belanja baik yang bersumber dari dana masyarakat maupun APBN harus melalui mekanisme di KPPN.

9 BHMN  Pengelolaan pendapatan dapat diatur oleh PT BHMN dengan prosedur yang ditetapkan oleh Rektor. BLU  Semua pendapatan PNBP harus disetor ke kas Bendahara Penerimaan Satker BLU.  Setiap bulan/triwulan dilakukan pengesahan realisasi pendapatan melalui mekanisme pengesahan di KPPN. PTN  Semua pendapatan yang bersumber dari PNBP harus disetor ke kas negara, tidak boleh digunakan terlebih dahulu.

10 BHMN  Tarif dari sumber Dana Masyarakat ditetapkan oleh Rektor walaupun saat ini masih ada beberapa unit kerja yang menyusun dan menetapkan tarif sendiri. BLU  Tarif PNBP diusulkan satker dan ditetapkan oleh Kemenkeu (sedang diusulkan perubahannya). PTN Tarif mengunakan SBU Kementerian Keuangan.

11 BHMN  Cukup membuat 1 jenis laporan keuangan sesuai dengan SAK sedangkan pelaporan yang bersumber dari DIPA dilaporkan kepada kementrian.  Pada saat melaporkan ke kemenkeu (LKPP) laporan keuangan UGM dijadikan sebagai lampiran.  Mempunyai kewenangan membuat kode akun tersendiri sesuai dengan SAK.  Kode disusun sesuai dengan aktivitas/kegiatan yang ada. BLU  Harus membuat 2 versi Lap Keuangan yaitu SAK dan SAP:  Berdasar SAP sebagai entitas akuntansi yang nantinya akan dikonsolidasikan ke tingkat kementerian.  Bagan akun standar dapat disusun sendiri sesuai dengan SAK (standar akuntansi keuangan yang disusun oleh IAI)  BAS harus membedakan antara pendapatan/belanja layanan dengan belanja/pendapatan administrasi umum. PTN  Hanya menyusun laporan keuangan berdasar SAP.  Bagan akunstandar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh menkeu

12 BHMN  Pencatatan dan pengelolaan aset menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh Rektor (?) BLU  Pencatatan, pengelolaan, pengalihan dan penghapusan aset melalui persetujuan Menkeu. PTN  Sama dengan BLU

13 BHMN  Belum diatur secara jelas (sejauh ini mengikuti PP 54). BLU  Pengadaan boleh dilakukan sebagian atau seluruhnya tidak mengikuti Perpres 54 tahun 2010 PTN  Menggunakan Perpres 54 tahun 2010 secara keseluruhan.

14 BHMN  Dilakukan oleh Satuan Audit Internal/SPI  Audit eksternal oleh BPK atau KAP sebagai atas nama BPK  Terdapat lembaga Audit pada tingkat MWA BLU  Dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern BLU  Pemeriksaan esktern BLU sesuai peraturan perundangan yaitu BPK atau KAP yang telah memperoleh sertifikat dari BPK. PTN  Pemeriksaan ekstern dilakukan oleh BPK  Pemeriksaan intern dilakukan oleh SPI dan Irjen.

15


Download ppt " Badan hukum  Visi/Misi PT  Wewenang pengelolaan  Anggaran  Belanja  Pendapatan  Bagan Akun Standar (BAS)  Laporan keuangan  Aset  Pengadaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google