Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh: Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M.Pharm, MM Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh: Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M.Pharm, MM Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan."— Transcript presentasi:

1 Oleh: Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M.Pharm, MM Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

2 ARAH KEBIJAKAN Mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektifitas, keterjangkauan obat, vaksin dan alkes OBAT AKSESIBILITAS KETERJANGKAUAN PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL JAMINAN KEAMANAN, MUTU & MANFAAT

3 -SATKER PUSAT -SATKER DAERAH -SATKER PUSAT -SATKER DAERAH SATKER PUSAT & SATKER DAERAH SATKER PUSAT & SATKER DAERAH E - PURCHASING E - CATALOG TRANSPARAN AKUNTABEL EFEKTIF EFISIEN TRANSPARAN AKUNTABEL EFEKTIF EFISIEN PEMANFAATAN E–CATALOG OBAT LELANG SATUAN HARGA OBAT (LKPP-KEMENKES) LELANG SATUAN HARGA OBAT (LKPP-KEMENKES) NAMA OBAT KEMASAN PENYEDIA HARGA NAMA OBAT KEMASAN PENYEDIA HARGA

4 TELAH DIUMUMKAN 409 item obat yang dilelangkan 287 item obat

5 E-CATALOG Obat GenerikObat Nama Dagang 1. Obat Nama Generik (INN) 2. Kemasan 3. Harga 4. Penyedia dan Distributor

6

7 SATKER DAERAH & PUSAT Satker menyusun kebutuhan jenis dan jumlah obat Disarankan Satker menyusun kebutuhan obat 1 tahun agar proses pengadaan obat dengan masing – masing PBF dapat dilaksanakan dalam 1x kontrak Satker menyusun kebutuhan jenis dan jumlah obat berdasarkan pabrikan sesuai daftar yang ada e-catalog Satker mengundang PBF dari pabrikan masing- masing untuk melakukan proses pengadaan melalui system pengadaan langsung dan membahas jumlah dan jenis obat yang akan diadakan, ketentuan kedaluwarsa, waktu pengiriman.

8 Satker menyusun dokumen pengadaan (kontrak) dengan masing - masing PBF sesuai dengan kebutuhan obat dan nilainya sbb : (sesuai perpres 70) Untuk transaksi sd 50 juta  menggunakan kuitansi Untuk transaksi 50 sd 200 juta  menggunakan SPK Untuk transaksi lebih dari 200 juta  menggunakan dokumen kontrak Proses pengiriman barang dilakukan sesuai dokumen kontrak demikian juga proses pencairan uang sesuai dengan dokumen kontrak.

9 PABRIKAN Pabrikan menunjuk PBF yang akan menangani pemesanan obat di masing-masing propinsi. PBF yang ditunjuk oleh pabrikan tercantum dalam E- catalogue. PBF di masing – masing propinsi melakukan proses pengadaan obat dengan sistem pengadaan langsung dengan satker. PBF membahas pembuatan dokumen kontrak dengan masing masing satker. PBF melakukan pengiriman barang dan pencairan uang sesuai dokumen kontrak.

10


Download ppt "Oleh: Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M.Pharm, MM Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google