Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SIM KEUANGAN DEPDIKNAS DAN BEBERAPA INFORMASI ANGGARAN 1 Disampaikan Pada : KEGIATAN WORKSHOP SIMKEU DEPDIKNAS UNTUK PETUGAS SAK.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SIM KEUANGAN DEPDIKNAS DAN BEBERAPA INFORMASI ANGGARAN 1 Disampaikan Pada : KEGIATAN WORKSHOP SIMKEU DEPDIKNAS UNTUK PETUGAS SAK."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SIM KEUANGAN DEPDIKNAS DAN BEBERAPA INFORMASI ANGGARAN 1 Disampaikan Pada : KEGIATAN WORKSHOP SIMKEU DEPDIKNAS UNTUK PETUGAS SAK PADA SATKER DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS BIRO KEUANGAN SETJEN DEPDIKNAS 16 S.D. 18 NOVEMBER 2009 FAISAL SYAHRUL, SE BIRO KEUANGAN DEPDIKNAS

2 LATAR BELAKANG U R A I A N TAHUN Jumlah Satker *) Tidak melapor Pagu Anggaran 40,45 T44,47 T46,33 T62,54 T Nilai Aset23,24 T27,60 T35,62 T50,44 T (smtr ) Opini BPK-RI Disclaimer WDP Target WTP 1.DATA DAN INFORMASI MENGENAI DAYA SERAP ANGGARAN, DAN PELAPORAN KEUANGAN TIDAK DAPAT SEGERA DIKETAHUI SECARA CEPAT DAN AKURAT 2.UNIT AKUNTANSI BELUM TERTIB DALAM PENCATATAN DAN MENGIRIMKAN LAPORAN KEUANGAN SECARA BERJENJANG; 3.KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR (PERANGKAT KOMPUTER DAN JARINGAN) BELUM MEMADAI; 4.PERHATIAN DAN KOMITMEN PENANGGUNGJAWAB UNIT AKUNTANSI MASIH RENDAH; 5.PETUGAS SAI PADA SATKER BELUM DIATUR DENGAN JELAS TERMASUK PENGATURAN INSENTIF. 6.ADANYA FASILITAS JARDIKNAS

3 ANGGARAN DEPDIKNAS PER UNIT UTAMA PER JENIS PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN dalam ribuan rupiah

4 PENGELOLAAN ANGGARAN 4 Perencanaan Anggaran (RKA-KL) Penyusunan Anggaran (DIPA); Pelaksanaan Anggaran (Pengajuan SPP & Penerbitan SPM); Penyusunan Laporan Keuangan dengan Sistem Aplikasi SAI.

5 BAGAN AKUN STANDAR (BAS) 5 PERENCANAANPELAKSANAAN PERTANGGUNG JAWABAN & PELAPORAN RKAKL DIPA LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN SPM Sebagai pedoman untuk :

6 1.PENETAPAN PETUGAS SAK DAN SIMAK-BMN (OPERATOR, VERIFIKATOR & VALIDATOR) OLEH SEKRETARIAT JENDERAL ATAS NAMA MENDIKNAS; 2.SETIAP SATKER WAJIB MENYEDIAKAN DANA OPERASIONAL PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MELIPUTI: a.BIAYA PENGADAAN SARANA PENUNJANG ANTARA LAIN KOMPUTER DAN SERVER; b.BIAYA UNTUK OPERASIONAL PENYUSUNAN LK c.HONORARIUM BULANAN UNTUK PETUGAS SAI; 3.TANGGUNGJAWAB INFRASTRUKTUR JARDIKNAS OLEH PUSTEKKOM; 4.TANGGUNGJAWAB PENYEDIAAN SARANA KOMPUTER DAN SERVER OLEH MASING-MASING UNIT AKUNTANSI 5.WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN SECARA BERJENJANG OLEH MASING-MASING UNIT AKUNTANSI; 6.SISTEM PENCATATAN MENGACU PADA POS; 7.SANKSI DIKENAKAN KEPADA : a. PEMIMPIN SATUAN KERJA BERUPA HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI MULAI DARI YANG SIFATNYA RINGAN SAMPAI DENGAN BERAT. b. SATUAN KERJA BERUPA PENUNDAAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN. Gubernur dan/atau Kepala Daerah dapat memberikan SANKSI baik atas dasar inisiatifnya sendiri atau atas dasar instruksi Menteri. 6

7 PENCATATAN & PENANGGUNGJAWAB UNIT AKUNTANSI (PASAL 2) AYAT (2) “SETIAP UNIT AKUNTANSI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENCATATAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN” (AYAT 4) PENANGGUNG JAWAB PENCATATAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DITENTUKAN SECARA BERJENJANG YAITU : a. MENTERI SEBAGAI PENANGGUNG- JAWAB UAPA/B; b.PEMIMPIN UNIT UTAMA SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB UAPPA/B-E1; c.PEMIMPIN SATUAN KERJA DI WILAYAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB UAPPA/B-W; DAN d.PEMIMPIN SATUAN KERJA SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB UAKPA/B.

8 TANGGUNGJAWAB INFRASTRUKTUR DAN KONTEN (Pasal 4) PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PANGKALAN DATA MENJADI TANGGUNGJAWAB PUSTEKKOM. TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KONTEN PANGKALAN DATA SIMKEU DITENTUKAN SEBAGAI BERIKUT: BIRO KEUANGAN DEPARTEMEN UNTUK TINGKAT DEPARTEMEN ATAU UAPA/B UAPPA/B-E1 UNTUK TINGKAT UNIT UTAMA UAPPA/B-W UNTUK TINGKAT WILAYAH SATKER YANG BERSANGKUTAN UNTUK TINGKAT SATKER. AYAT (1) AYAT (2)

9 TANGGUNGJAWAB PENGADAAN INFRASTRUKTUR Pasal 5 DEPARTEMEN, UNIT ESELON I, SATKER YANG DITUNJUK SEBAGAI UAPPA/B-W, DAN SATKER DALAM PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN PENGOPERASIAN PERANGKAT KERAS SIMKEU BERKOORDINASI DENGAN PUSTEKKOM. TANGGUNG JAWAB PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN PENGOPERASIAN PERANGKAT KERAS SIMKEU, TERMASUK SERVER JIKA DIPERLUKAN, DITENTUKAN SEBAGAI BERIKUT: BIRO KEUANGAN DEPARTEMEN UNTUK UAPA/B; UNIT ESELON I UNTUK UAPPA/B-E1; SATKER YANG DITUNJUK SEBAGAI UAPPA/B-W UNTUK UAPPA/B-W; SATKER YANG BERSANGKUTAN UNTUK UAKPA/B AYAT (2) AYAT (1)

10 UAPA UAPPA-ES1 SETIAP JUMAT MINGGU II & IV UAPPA-W SETIAP RABU MINGGU II & IV UAKPA SETIAP SENIN MINGGU II & IV LAP.REAL. ANGGARAN LRA PENDAPATAN LRA BELANJA NERACA CALK UAPB UAPPB-ES1 SETIAP JUMAT MINGGU IV UAPPB-W SETIAP RABU MINGGU IV UAKPB SETIAP SENIN MINGGU IV ADK SAK SIMAKBMN KIRIM Catatan: Apabila hari Senin,Rabu & Jum’at, bertepatan hari libur, laporan dikirimkan pada hari kerja sebelumnya; KIRIM

11 UAKPA/B DEKON/TP UAPPA/B-W DEKON/TP UAPPA/B-E1 UAPA/B WAKTU PENGIRIMAN LAPORAN DANA DEKON & TP (Pasal 12 & 13) ADK/Laporan SETIAP RABU MINGGU IV ADK/Laporan SETIAP JUMAT MINGGU IV GUBERNUR/ PEMDA Apabila hari Rabu & Jum’at, bertepatan hari libur, laporan dikirimkan pada hari kerja sebelumnya;

12 BAB VII SANKSI (Pasal 18 &19) SANKSI DIKENAKAN KEPADA : 1.PEMIMPIN SATUAN KERJA BERUPA HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI MULAI DARI YANG SIFATNYA RINGAN SAMPAI DENGAN BERAT. 2.SATUAN KERJA BERUPA PENUNDAAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN. Gubernur dan/atau Kepala daerah dapat memberikan sanksi, baik atas dasar inisiatifnya sendiri atau atas dasar instruksi menteri. Sanksi

13 SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN KEUANGAN Biro Keuangan Departemen Pendidikan Nasional 2009

14 Tujuan SIM Keuangan Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di lingkungan Depdiknas agar akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan yang mampu menghubungkan kantor satker ke jenjang di atasnya. Mendukung efisiensi, efektifitas dan kelancaran penyusunan laporan keuangan Depdiknas Sarana komunikasi antar satuan kerja di lingkungan Depdiknas; Sebagai upaya Depdiknas mencapai peningkatan opini laporan keuangan.

15 PENGEMBANGAN SIMKEU 1.Pengembangan aplikasi pelaporan SIMKeu Depdiknas berbasis web versi-1 telah selesai pada bulan Maret 2009 dan telah diworkshopkan : a.tanggal 21 April s.d. 29 Mei 2009 kepada seluruh kantor/satker di lingkungan Depdiknas dengan jumlah peserta orang (kerjasama antara Biro Keuangan, Pustekkom dan MCPM-AIBEP; b.Tanggal 13 sd. 15 Agustus 2009 untuk UAPPA-W/E1 c.Tanggal 16 s.d. 18 Novemver 2009 Petugas SAK pada satker di lingkungan Depdiknas; 2.Penyampaian user name dan password kepada petugas SAI yang telah ditetapkan oleh Mendiknas kepada orang petugas SAI. 3.Telah diimplementasikan mulai bulan Juli 2009 sesuai surat edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44942/A.A3/KU/2009 tanggal 19 Juni 2009 Perihal Implementasi SIM Keuangan di Lingkungan Depdiknas; 4.Telah dikembangkan manajemen pelaporan yang diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan; 5.Pengembangan help desk yang terintegrasi dengan Jardiknas yang diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi kantor/satker di lingkungan Depdiknas dengan Biro Keuangan apabila terjadi kendala atau masalah dalam penggunaan SIM Keuangan;

16 PROSES PELAPORAN KEUANGAN BERJENJANG APLIKASI PELAPORAN SIMKEU SATKER DEKON Satker SATJER DEKON Satker SATKER DEKON & TP Satker SATKER DEKON Satker UAPPA/B-W SETJEN MANDIK- DASMEN DIKTI PNFI Biro Keuangan dan Biro Umum Sekretariat Jenderal Depdiknas 402 Satker31 UAPPB-W7 Unit UtamaDepartemen PMPTK

17 MEKANISME TRANSAKSI TERPUSAT

18 PENATAAN LAN SATKER Cara untuk membuat folder "sharing" pada komputer Operator SAK dan SIMAK-BMN: 1.Buka Windows Explorer, klik kanan pada folder yang berisi ADK 2.Pilih "Sharing and Security“ 3.Pilih "Share this folder", beri nama folder "ADKSAK" untuk SAK dan "ADKSIMAK" untuk SIMAK-BMN 4.Tekan tombol "OK" Cara mengakses folder yang di sharing pada komputer Operator SAK dan SIMAK-BMN dari komputer Verifikator SAK dan SIMAK-BMN: 1.Buka Windows Explorer 2.Pada bagian Address ketikkan "\\namapc\ADKSAK" untuk mengakses ADK SAK, dan "\\namapc\ADKSIMAK" untuk mengakses ADK SIMAK-BMN. Ganti “namapc” dengan nama komputer Operator SAK dan SIMAK-BMN 3.Pilih ADK yang dibutuhkan, copy ke harddisk.

19 Penggunaan SIM Keuangan Berkas Kirim (ADK) dibuat dari Aplikasi Depkeu Pengiriman Berkas Kirim (ADK) melalui Aplikasi SIM Keuangan.

20 Penggunaan SIMKeu pada Satker Aplikasi Departemen Keuangan Aplikasi Departemen Keuangan Aplikasi SIM Keuangan Depdiknas Aplikasi SIM Keuangan Depdiknas Satuan Kerja Depdiknas Satuan Kerja Depdiknas UAPPA Wilayah Depdiknas UAPPA Wilayah Depdiknas Input/Perekaman Dokumen Sumber Pengiriman ADK Laporan Keuangan/BMN Penerimaan ADK Laporan Keuangan/BMN melalui SIMKeu 1. Setiap jenjang menyampaikan laporan keuangan dengan cara meng-UNGGAH (upload) data/berkas elektronik atau ADK (Arsip Data Komputer). 2. Jenjang di atasnya meng-UNDUH (download) ADK yang diterima untuk proses selanjutnya. 3. Proses lanjutan tersebut dilakukan pada aplikasi Departemen Keuangan.

21 Penggunaan SIMKeu pada Wilayah, Eselon 1 dan Departemen Aplikasi Departemen Keuangan Aplikasi Departemen Keuangan Aplikasi SIM Keuangan Depdiknas Aplikasi SIM Keuangan Depdiknas UAPPA-W Depdiknas UAPPA-W Depdiknas Eselon 1 Depdiknas Eselon 1 Depdiknas Input/kompilasi Dokumen Sumber Pengiriman ADK Laporan Keuangan/BMN Penerimaan ADK Laporan Keuangan/BMN melalui SIMKeu Aplikasi SIMKeu Depdiknas Aplikasi SIMKeu Depdiknas Penerimaan ADK dengan proses Unduh dari SIMKeu

22 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL 1.Dalam rangka internal kontrol, penggunaan aplikasi SIMKeu mengharuskan setiap jenjang unit akuntansi mengusulkan petugas: Operator Verifikator Validator 2.Petugas ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Pendidikan Nasional.

23 Kriteria Petugas SIM Keuangan OPERATOR DAN VERIFIKATOR Pegawai Negeri atau Calon Pegawai Negeri Sipil Mampu mengoperasikan Komputer minimal Microsoft Office (Word dan Excel); Mampu mengoperasikan aplikasi Internet Explorer (IE) dan serta pengetahuan dasar mengenai koneksi internet. Diutamakan bagi pegawai yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SAI atau sejenisnya. Untuk petugas Operator tidak akan dimutasikan ke bagian/unit lain dalam waktu 5 tahun; Operator dan Verifikator yang diusulkan tidak akan pensiun dalam waktu 3 tahun ke depan. VALIDATOR Mampu mengoperasikan aplikasi Internet Explorer (IE) dan serta mempunyai pengetahuan dasar mengenai koneksi internet. Pejabat yang menangani SAK dan SIMAK BMN pada Satker. Memahami peraturan di bidang keuangan yang relevan

24 TUGAS & TANGGUNGJAWAB PETUGAS SIM KEUANGAN OPERATOR 1.Input/kompilasi dokumen sumber pada Aplikasi DEPKEU 2.Membuat File Kirim 3.Mencetak dokumen & register; 4.Melakukan Back Up data elektronik; 5.Melakukan perawatan sarana (komputer PC, Printer dan Jejaring) Mengunggah pada SIMKEU 4. Mengunduh ADK satker di bawahnya pada SIMKEU Mengirim ADK pada SIMKEU VERIFIKATOR 1. Memeriksa dokumen sumber /data transaksi sebelum dan setelah direkam ke dalam sistem aplikasi; 2. Melakukan verifikasi data yang akan dikirim ke jenjang di atasnya VALIDATOR 1. Menjalankan fungsi monitoring, evaluasi verifikasi dan validasi untuk menjaga kemutakhiran dan akuntabilitas data dan informasi SIMKeu 2. Melakukan pengecekan terhadap data yang akan dikirim ke jenjang di atasnya 3.

25 PRASYARAT IMPLEMENTASI SIMKEU (1/3) 1.Perangkat Keras Perangkat komputer yang dilengkapi: memory CPU minimal 512 MB, processor minimal setara Intel Pentium II, free space harddisk minimal 4 GB, sistem operasi Windows 98 atau terbaru resolusi monitor 800x600 piksel perangkat komunikasi jaringan baik yang menggunakan kabel ataupun nirkabel

26 2.Perangkat Lunak a.Aplikasi Departemen Keuangan Untuk SAK: SAKPA, SAPPA-W, SAPPA-E1, SAPA Untuk SIMAK-BMN: SAKPB, SAPPB-W, SAPPB-E1, SAPB b.Internet Browser: Internet Explorer Mozilla Firefox Netscape Navigator Opera Google Chrome PRASYARAT IMPLEMENTASI SIMKEU (2/3)

27 3.Jaringan Koneksi internet atau Jardiknas, yang dikelola oleh Pustekkom Depdiknas, pada masing-masing satuan kerja. Perangkat switch, dan/atau Access Point untuk mendistribusikan koneksi internet atau Jardiknas ke Bagian Keuangan Satuan Kerja. PRASYARAT IMPLEMENTASI SIMKEU (3/3)

28 Hak Akses Petugas SIM Keuangan (1/3) Tujuan: 1.Keamanan dan kerahasiaan terhadap data-data keuangan 2.Perwujudan sistem pengendalian internal 3.Pelaporan Keuangan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

29 Hak Akses Petugas SIM Keuangan (2/3) Ketentuan: 1. Operator, Verifikator dan Validator diberikan hak akses yang berbeda sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya 2. Untuk membedakan hak akses atau kewenangan masing-masing petugas, setiap Petugas SIMKeu diberikan Identitas/Username dan Kata Sandi/Password. 3. Identitas/Username dan Kata Sandi/Password bersifat pribadi dan divalidasi oleh Biro Keuangan Depdiknas setelah dikeluarkannya SK Mendiknas tentang Penetapan Petugas SIMKeu.

30 Akses SIM Keuangan (1) Aplikasi SIM Keuangan dapat digunakan dengan: 1. Memastikan komputer telah terkoneksi dengan jaringan internet atau Jardiknas 2. Membuka website SIMKeu pada alamat:

31 Akses SIM Keuangan (2) Akses Aplikasi Pelaporan SAK dan SIMAK-BMN SIM Keuangan hanya dapat dilakukan apabila Petugas  Telah ditetapkan dalam SK Mendiknas  Telah menerima Identitas dan Kata Sandi

32 SIM Keuangan Halaman Muka Alamat situs SIM Keuangan

33 Masuk ke Dalam Aplikasi SIM Keuangan Masukan identitas dan kata sandi ke dalam kolom yang telah tersedia Pilih tahun yang sesuai Klik tombol MASUK >>

34 KEBIJAKAN IMPLEMENTASI (1/4) Implementasi SIM Keuangan Depdiknas = Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44942/A.A3/KU/2009 tanggal 19 Juni 2009 Perihal Implementasi SIM Keuangan di Lingkungan Depdiknas yang antara lain menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.Setiap pemimpin kantor/satuan kerja termasuk dinas pendidikan provinsi/kab./kota yang mengelola dana Dekon/TP memastikan : a.Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu operator, verifikator dan validator telah ditetapkan oleh Mendiknas; b.Perangkat komputer yang khusus untuk penyusunan Laporan Keuangan (SAK dan SIMAK-BMN) telah tersedia; c.Komputer telah terkoneksi dengan Jardiknas; d.Petugas SAI (verifikator dan validator) telah menerima user name dan password dari Biro Keuangan Depdiknas yang telah disampaikan ke masing-masing petugas melalui SMS atau ;

35 KEBIJAKAN IMPLEMENTASI (2/4) 2.Setelah petugas SAI (verifikator dan Validator) menerima user name dan password agar segera menggunakan aplikasi Pelaporan SIM Keuangan Berbasis Web; 3.Penggunaan SIM Keuangan, dilakukan dengan mengirimkan ADK laporan keuangan mulai JANUARI 2009 melalui Aplikasi Pelaporan SIM Keuangan Depdiknas berbasis Web dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan pengiriman Backup data ADK dari satker dapat dilakukan ke unit eselon 1 yang berada di atasnya sebagai alat bantu dalam melakukan kontrol dan verifikasi.

36 KEBIJAKAN IMPLEMENTASI (3/4) 4.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Depdiknas, mengamanatkan: a.Kepala kantor/satker termasuk dinas pendidikan provinsi/kab./kota yang mengelola dana dekon/TP, menyediakan dana operasional penyusunan Laporan Keuangan setiap tahun dalam DIPA; b.Dana operasional = antara lain untuk honorarium petugas SAI (operator, verifikator, dan validator), serta penyediaan komputer dan jaringan internal satker untuk koneksi ke Jardiknas;

37 KEBIJAKAN IMPLEMENTASI (4/4) c.Bagi kantor/satuan kerja yang belum mengajukan petugas SAI agar segera menyampaikan usulan kepada Sekretaris Jenderal Depdiknas up. Kepala Biro Keuangan Depdiknas untuk ditetapkan oleh Mendiknas, sesuai surat Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor: 51006/A.A3/KU/2008 tanggal 29 Agustus 2008 Perihal Petugas SAI pada satker di lingkungan Depdiknas (dapat diakses melalui website SIMKeu Depdiknas pada alamat: d.Agar pelaksanaan implementasi SIM Keuangan di lingkungan Depdiknas berjalan dengan baik dan lancar, setiap pimpinan satuan kerja diharapkan melakukan pembinaan dan memberikan perhatian pada satuan kerja masing-masing.

38 KONDISI PENYELESAIAN KEPMENDIKNAS TENTANG PETUGAS SAI

39 39 Sekian


Download ppt "KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SIM KEUANGAN DEPDIKNAS DAN BEBERAPA INFORMASI ANGGARAN 1 Disampaikan Pada : KEGIATAN WORKSHOP SIMKEU DEPDIKNAS UNTUK PETUGAS SAK."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google