Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia 2-3 Maret 2015.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia 2-3 Maret 2015."— Transcript presentasi:

1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia 2-3 Maret 2015

2  III.Anggaran KLHK APBN-P Anggaran per Program 3.2. Anggaran per Kegiatan 3.3. Transisi Pelaksanaan Anggaran: Penggabungan Entitas Akuntansi

3  Membangun Indonesia dari pinggiran Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun Nawa Cita Prioritas Pembangunan (Sasaran Strategis Nasional) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 1.Peningkatan Produk Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan: a.Pengembangan KPH Produksi dan Produk Kayu b.Pengembangan KPH Lindung dan Hasil Hutan Bukan Kayu 2.Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan serta Pengelolaan DAS : a.Peningkatan Kinerja Tata Kelola Kehutanan b.Peningkatan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati c.Peningkatan Pengelolaan DAS: 3.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian Kehati: a.IKLH meningkat menjadi 66,5-68,6 di tahun 2019; b.Meningkatnya pemanfaatan Iptek dan SDM untuk peningkatan nilai ekonomi keanekaragaman hayati sebesar 100%. 4.Penanganan Perubahan Iklim dan Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan: a.Menurunnya emisi GRK di 5 sektor prioritas (kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, transportasi dan industri dan limbah) sebesar mendekati 26% di tahun 2019; b.Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di 15 daerah rentan yang merupakan daerah percontohan pelaksanaan RAN API. NOPROGRAM 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK 2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian LHK 3. Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan 4. Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 5. Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 6.Program Planologi dan Tata Lingkungan 7. Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 8.8. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 9. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 10. Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 11.Program Pengendalian Perubahan Iklim 12. Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 13.Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13 Program KLHK

4  NOPROGRAMPAGU 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup JUMLAH DIPA KEMENTERIAN LH Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan Program Bina Hutan Produksi dan Usaha Kehutanan Program Bina Hutan Lindung dan Pengelolaan DAS Program Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan JUMLAH DIPA KEMENHUT JUMLAH DIPA KEMENTERIAN LHK III.1 Anggaran KLHK APBN-P 2015 Sumber Anggaran Program KLHK 2015 Surat Menteri Keuangan No: S- 18/MK.2/2015 tanggal 9 Februari 2015 tambahan pagu KLHK sebesar Rp ,- : a.Rupiah Murni (RM) sebesar Rp ,- : -RHL DAS Ciliwung dan DAS Citarum sebesar Rp ,-; -Penanganan daerah tangkapan air (DTA) melalui pembuatan bangunan konservasi tanah dan air sebesar Rp ,-. b.Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp ,- : -Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung sebesar Rp ,-; -Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp ,- + (x Rp 1.000)

5  III.2 Anggaran per Kegiatan PROGRAMKEGIATANANGGARAN Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem a.Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam b.Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru c.Konservasi Spesies dan Genetik d.Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi e.Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial f.Konservasi Sumber Daya Alam Hayati g.Pengelolaan Taman Nasional h.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan a.Pencegahan Pelanggaran Hukum Lingkungan dan Kehutanan b.Fasilitasi dan Dukungan Penegakan Hukum dan Lingkungan Kehutanan c.Penanganan Hukum Administrasi dan Hukum Perdata d.Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan e.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan a.Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi b.Peningkatan Usaha Hutan Produksi c.Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan d.Peningkatan Usaha Jasa lingkungan Hutan Produksi e.Peningkatan Usaha Industri Kehutanan f.Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan g.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

6  PROGRAMKEGIATANANGGARAN Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 a.Pengelolaan B3 b.Pengelolaan Limbah B3 c.Bina Usaha Limbah B3 dan Non B3 d.Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 e.Pengelolaan Sampah f.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengendalian Kerusakan DAS dan Hutan Lindung a.Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air b.Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung c.Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS d.Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan e.Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat f.Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat g.Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan h.Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan Mangrove i.Penyelenggaraan Pengembangan Persuteraan Alam j.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

7  PROGRAMKEGIATANANGGARAN Pengendalian Perubahan Iklim a.Adaptasi Perubahan Iklim b.Mitigasi Perubahan Iklim c.Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi d.Pengembangan Insentif dan Kerjasama Perubahan Iklim e.Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan f.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan a.Penyiapan Areal Perhutanan Sosial b.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial c.Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat d.Penanganan Konflik e.Penanganan Tenurial dan Hutan Adat f.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Planologi dan Tata Lingkungan a.Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan b.Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan c.Penggunaan Kawasan Hutan d.Perencanaan Pengelolaan SDA dan LH serta KPH e.Instrumentasi dan Analisis Lingkungan f.Pemantapan Kawasan Hutan g.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

8  PROGRAMKEGIATANANGGARAN Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan a.Pengendalian Pencemaran Udara b.Pengendalian Pencemaran Air c.Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut d.Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka e.Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut f.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan a.Penelitian Pengelolaan Hutan b.Penelitian Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan c.Penelitian Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan d.Penelitian Sosekjak serta Pengembangan Hasil Penelitian e.Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik Unit Litbang LHK di Daerah (15 Satker) f.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM a.Perencanaan dan Pengembangan SDM b.Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK c.Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan d.Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup e.Peningkatan Penyuluhan f.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

9  PROGRAMKEGIATANANGGARAN Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan a.Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I b.Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II c.Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III d.Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV e.Kegiatan Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN f.Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK a.Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK b.Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK c.Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi d.Penyelenggaraaan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK e.Pembiayaaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan f.Pembinaan dan Koordinasi kerjasama luar negeri g.Pengendalian Ekoregion Jawa; h.Pengendalian Ekoregion Bali-Nusra; i.Pengendalian Ekoregion Kalimantan; j.Pengendalian Ekoregion Sulawesi;

10  PROGRAMKEGIATANANGGARAN Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK k.Pengendalian Ekoregion Maluku; l.Pengendalian Ekoregion Papua m.Pengendalian Ekoregion Sumatera n.Penyelenggaraaan Administrasi Keuangan Kementerian LHK o.Penyelenggaraaan Administrasi dan Penetapan Kepegawaian Kementerian LHK p.Pembinaan Standarisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan q.Pengembangan telaahan kebijakan, perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

11   Konsekuensi penggabungan dua atau lebih kementerian/lembaga adalah penggabungan Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan  Mengacu pada PMK No. 272/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga:  Entitas Akuntansi dan Entitias Pelaporan BA 043 eks Kementerian Lingkungan Hidup harus dibekukan/dilikuidasi  Menjadi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan BA 029 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan III.3 Transisi Pelaksanaan Anggaran: Penggabungan Entitas Akuntansi IV Feb III Mar II MarI Mar IV Mar Proses RKA-KL APBN-P 2015 Penerbitan DIPA APBN-P 2015 (rencana: ) Cut-off/penghentian semua pemanfaatan anggaran pada DIPA BA 043 (ex KLH) Mulai pembekuan/ likuidasi Entitas Akuntansi BA 043 Belum ada kepastian tanggal cut-off dan tanggal mulai pembekuan/likuidasi Entitas Akuntansi BA043  sudah dikirim Surat SesmenLH kepada Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan Persyaratan: sudah harus selesai proses rekonsiliasi dengan KPPN Konsekuensi: tidak ada pencairan anggaran dari DIPA BA 043 pada periode ini Anggaran KLHK APBN-P 2015 sudah bisa dicairkan Hal lain yang juga harus disiapkan: -Inventarisasi BMN BA 043 -Pemindahbukuan BMN/asset BA 043  BA 029

12  Terima Kasih


Download ppt "Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia 2-3 Maret 2015."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google