Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT"— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
RAPAT PERSIAPAN PRA MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 UNTUK PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2016 Oleh : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimadja, DEA Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Bandung, 25 Februari 2015 ISO 9001 : 2008 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

2 1. pendahuluan 1

3 JADWAL DAN PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
TAHUN 2016 Rancangan Awal RKPD P/K/K Rancangan Akhir RKPD P/K/K RKP (PP 20/2004) Rancangan RKPD Perubahan RKPD Perubahan RKA-SKPD RAPBD RKPD P/K/K/Desa PERUBAHAN KUA/PPAS Rancangan RKPD P/K/K PERUBAHAN APBD KUA/PPAS PERUBAHAN Renja SKPD APBD Rancangan Renja SKPD Renja SKPD M-3 M-3 M-4 M-1 M-4 M-4 Des Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Reses DPRD 2 Musrenbang RKPD K/K Reses DPRD 3 Reses DPRD 1 MusrenbangNas u/ RKP Forum SKPD Prov KETERANGAN: Rancangan Interim RKP (PP 40/2006) : Penyusunan Perencanaan Tahunan Daerah Tahun 2016 (Minggu ke-1 Desember s.d Minggu ke-2 Mei 2015) : Penyusunan Perubahan Tahun dan Penyusunan Penganggaran Tahun 2016 (Minggu ke-3 Mei 2015 s.d Akhir Bulan September 2015) : Penyusunan Perencanaan Tahun (Minggu ke-1 Desember 2015 s.d Minggu ke-2 Mei 2016) Peran aktif DPRD Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan Pra Musrenbang Kewilayahan Musrenbang Kecamatan Musrenbang RKPD Prov Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010, Permendagri 59 Tahun 2007, Permendagri 27 Tahun 2014 Musrenbang Desa/kel 2 3

4 PROSES DAN JADWAL MUSRENBANG 2015 UNTUK PERENCANAAN 2016
RANGKAIAN MUSRENBANG PROVINSI 2 – 31 Januari 2015 Januari Februari Maret April Mei 9 -13 Maret 2015 16 – 20 Maret 2015 Maret 2015 15 Mei 2015 MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN FORUM OPD PROVINSI PRA MUSRENBANG KEWILAYAHAN (BKPP) MUSRENBANG PROVINSI PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RKPD 2015 M-2 M-3 M-4 M-2 M-1 M 2-3 M-4 Minggu ke-2-3 April 2015 Minggu ke-4 April 2015 MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG KABUPATEN/ KOTA PRA MUSRENBANG NASIONAL MUSRENBANG NASIONAL 1 – 28 Pebruari 2015 2 – 6 Maret 2015 PASCA MUSRENBANG NASIONAL Minggu ke-1 Mei 2015 INOVASI MUSRENBANG JABAR 3 2 2 RANGKAIAN MUSRENBANG NASIONAL

5 TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK PENYUSUNAN RKPD
PERGUB RKPD PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT Forum SKPD Reses DPRD KUNKER PIMPINAN RANCANGAN AWAL RKPD PRA-MUSRENBANG WKPP I-IV RANCANGAN RKPD MUSRENBANG PROVINSI RANCANGAN AKHIR RKPD 4

6 TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK VERIFIKASI USULAN KEGIATAN
RPJMD DAN KEBIJAKAN GUBERNUR UNTUK PEMBANGUNAN TAHUNAN KUA – PPAS 1 Usulan Awal RESES DPRD Semua Usulan Masuk (Lengkap / Tidak Lengkap) AKADEMISI UMUM KOMUNITAS DUNIA USAHA OPD/BIRO KAB/KOTA DESA Telah diverifikasi : Bahan yang diverifikasi berdasar kriteria OPD/Biro (Surat Pengantar Kepala Daerah, Proposal, RAB, Gambar, Sertifikat Tanah) Catatan : Kriteria OPD dibuat berdasarkan : RPJMD, Renstra dan Kebijakan Umum Anggaran Rancangan Awal RKPD dan Forum OPD 2 3 Pra Musrenbang dan Musrenbang Persyaratan Tahap 2 dan Hasil Verifikasi Administrasi Bersama OPD Kabupaten/Kota Seleksi Usulan Persetujuan untuk RKPD sebagai bahan Gubernur Menetapkan APBD Catatan : Seleksi usulan berdasarkan arah kebijakan RKPD 4 Pasca Musrenbang RKPD 5 Verifikasi Lapangan : Kunjungan ke Lokasi / CPCL atas dasar Hasil Tahap 4 dan Bukti - Bukti Pendukung / Dokumen Asli Sebagai dasar penetapan KUA / PPAS 5

7 2. Arah kebijakan pembangunan tahun 2016

8 Tema Pembangunan RKPD Memantapkan Sinergi Pembangunan yang Bermutu dan Akuntabel Bersama Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Mitra Menuju Masyarakat Jawa Barat yang mandiri, Dinamis dan Sejahtera Mengintegrasikan Peran Pemerintahan, Dunia Usaha, Akademisi dan Komunitas dalam Mewujudkan Pembangunan Tematik Sektoral dan Perkuatan Pembangunan Tematik Kewilayahan untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Fokus, Efektif dan Efisien Melalui Sinkronisasi dan Sinergi Berderajat TinggiBerbasis Multi Pihak dan Mitra Strategis Global Untuk Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Lebih Maju dan Sejahtera Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat “Peningkatan Daya Saing Jawa Barat untuk Kemandirian dalam Persaingan Global” 2012 2013 2014 2015 Rancangan Tema : 2016 7

9 SANDINGAN ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 dan 2016
Pertumbuhan penduduk dan persebarannya. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. Pengangguran dan ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis. Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province. Kualitas demokrasi. Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal. Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat. Penanggulangan penduduk miskin. Pasar global danAsean – China Free Trade Area (ACFTA). Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahantidur (HGU). Ketahanan Pangan. Keamanan dan ketertiban daerah Pertumbuhan penduduk dan persebarannya. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja Sinergitas pembangunan desa-kota Peran dan fungsi balai untuk pelayanan sosial Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kualitas, Kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, listrik, dan persampahan) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara) Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province. Kualitas demokrasi. Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana Pemerintahan yang akuntabel dan inovatif Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal. Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat. Penanggulangan penduduk miskin. Pasar global, Asean – China Free Trade Area, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian . Ketahanan Pangan. Keamanan dan ketertiban daerah Pembangunan pusat seni, budaya dan stadion olahraga di Kab/Kota Kualitas kesejahteraan Aparatur berbasis kinerja Kebijakan pasca berlaku Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Penataan Daerah Otonom Baru Harmonisasi produk peraturan perundang-undangan daerah Pengembangan Teknologi Informasi dalam berbagai aspek 27 8

10 KEBIJAKAN PENDANAAN 2016 PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN
Memantapkan Kelembagaan; Intensifikasi dan ekstensifikasi; Koordinasi Pusat-Daerah; Meningkatkan Deviden BUMD; Meningkatkan kepercayaan masyarakat; Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil; Meningkatkan pengelolaan asset daerah. Program dan kegiatan prioritas : RPJMD , RPJMN , MDGs dan Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan Berkelanjutan (Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor and Pro-Enviroment), serta dukungan-dukungan terhadap program strategis nasional; Program implementasi janji Gubernur; 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pada OPD/Biro; Common Goals : Pembangunan Tematik Sektoral dan Pembangunan Tematik Kewilayahan; Fungsi pendidikan 20% dari total belanja; Fungsi kesehatan 10% dari total belanja; Infrastruktur minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan UU No 28/2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Fungsi perekonomian dan infrastruktur penunjang perekonomian 10% dari total belanja; 9. Dukungan PON XIX Tahun 2016 dan Peparnas XV Tahun 2016 10. Bantuan keuangan Kab/Kota, bantuan Desa, Hibah, Bansos dan Subsidi. DAK, DBHCHT, BOS Pusat. PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahunan B Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan modal; Penyediaan dana bergulir; Pembelian Saham; Penyediaan Dana LPDP Jabar; Penyediaan Dana Kolateral. 9

11 PROYEKSI PENDAPATAN Proyeksi Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah) Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah) Proyeksi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah) Target Pendapatan Optimis 2016 Target Pendapatan 2016 (RPJMD ) Keterangan : pendapatan Tahun 2013 – 2018 (RPJMD ) belum memperhitungkan Dana BOS Pusat Sebesar Rp. 4,1 T Target Pendapatan Asli Daerah Optimis 2016 Target Pendapatan 2016 (RPJMD ) 10

12 PROYEKSI BELANJA 2008 - 2018 11 Keterangan :
Pendanaan dalam Trilyun Rupiah Keterangan : Pendanaan dalam Trilyun Rupiah 11

13 PRIORITAS KEGIATAN TAHUN 2016
Pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2013 – 2018 Pemenuhan Janji Kampanye Gubernur 2013 – 2018 Penuntasan Kegiatan tematik Sektoral (common goals) Penuntasan Kegiatan Tematik Kewilayahan Hasil Reses dan Pokok – Pokok Pikiran DPRD 12

14 Aktivitas RKPDJabar Online 2101 Untuk Penyusunan RKPD Tahun 2016 (Telah sesuai dengan Pergub 82/2014 dan 83/2014) No Aktivitas Batas Waktu Output User 1. Input Usulan Rancangan Awal 10 Februari 2015 Rancangan Awal RKPD 2016 Subag Perencanaan OPD/Biro Provinsi dan Bappeda Kab/Kota 2. Verifikasi Usulan Belanja Tidak Langsung Rancangan Awal 11 –13 Februari 2015 Tim Verifikatur OPD/Biro Provinsi 3. Seleksi Usulan Rancangan Awal 13-15 Februari 2015 Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Bidang Bappeda Provinsi 4. Input Usulan Hasil Musrenbang Kab/Kota 2 – 8 Maret 2015 Rancangan RKPD Tahun 2016 Bappeda Kab/Kota 5. Verifikasi Usulan Belanja Tidak Langsung Maret 2015 Tim Verifikatur OPD/Biro 6. Input Hasil Forum OPD Subag Perencanaan OPD/Biro 7. Seleksi Bahan Pra Musrenbang dan Musrenbang 15 – 21 Maret 2015 8. Penyelarasan Pasca Musrenbang Provinsi 26 – 31 Maret 2015 Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016 Subag Perencanaan dan Tim Verifikatur OPD/Biro 9. Verifikasi dan Seleksi Hasil Musrenbang Provinsi 1 – 30 April 2015 Bidang Bappeda Provinsi 10. Proses Penetapan RKPD Provinsi Jawa Barat 1 – 15 Mei 2015 RKPD Tahun 2016 Tim Penyusun RKPD 13

15 3. Mekanisme pra musrenbang provinsi tahun 2015
14

16 PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP
AGENDA KEGIATAN PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP Sesi Pertama (08.00 – 13.00) WAKTU ACARA PENYAJI 08.00 – 09.00 Pendaftaran 09.00 – 09.15 Sambutan Gubernur Kepala BKPP 09.15 – 10.00 Paparan Rancangan Awal RKPD 2016 Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat 10.00 – 12.00 Paparan Program dan Kegiatan Prioritas Kab/Kota Tahun 2016 Usulan Kegiatan Tematik Sektoral Yang Akan Didanai oleh APBD Provinsi (sesuai Pagu Indikatif) Usulan Kegiatan Tematik Kewilayahan Usulan Kegiatan Yang Akan Didanai oleh APBN Kepala Bappeda Kab/Kota 12.00 – 13.00 ISOMA 15

17 PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP
AGENDA KEGIATAN PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP Sesi Kedua (13.00 – 18.00) WAKTU ACARA PENYAJI Desk : Desk/Verifikasi Usulan Prioritas Kegiatan Kabupaten/Kota Setiap Bidang Para Kabid Bappeda Provinsi dan OPD Provinsi 13.00 – 14.00 Kabupaten/Kota 1 Kepala Bappeda dan Para Kabid Bappeda 14.00 – 15.00 Kabupaten/Kota 2 Kepala Bappeda dan Para Kabid Bappeda 15.00 – 16.00 Kabupaten/Kota 3 16.00 – 17.00 Kabupaten/Kota 4 17.00 – 18.00 Kabupaten/Kota 5 KETERANGAN : BAHAN DESK VERIFIKASI : - Surat Pengantar Materi Paparan Usulan Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota; - Isian Formulir Smart Planning Setiap Kegiatan Yang Diusulkan - Usulan Kegiatan Tematik Sektoral dari Kabupaten/Kota; - Usulan Kegiatan Tematik Kewilayahan dari Kabupaten/Kota; OUTPUT/KELUARAN HASIL VERIFIKASI : - Kesepakatan Urutan Prioritas Kegiatan Tematik Sektoral Kabupaten/Kota dan - Kesepakatan Urutan Prioritas Kegiatan Tematik Kewilayahan Kabupaten/Kota; yang diusulkan untuk didanai dari APBD Provinsi dan/atau Yang diusulkan Ke APBN 16

18 AGENDA SIDANG KELOMPOK PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP
Menyusun urutan prioritas kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota dalam rangka pendukungan terhadap kegiatan tematik kewilayahan dan tematik sektoral untuk didanai oleh Provinsi; Menyusun urutan prioritas kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota Tahun dalam rangka pendukungan prioritas nasional yang akan disampaikan pada Musrenbang Nasional Tahun 2015; Menyepakati Kategori Usulan kegiatan Kabupaten/Kota (Bantuan Keuangan) Tahun 2016 Melakukan verifikasi urutan prioritas Kegiatan Kabupaten/Kota berdasarkan pada kriteria usulan kegiatan prioritas dan kelengkapan usulan kegiatan oleh Bappeda dengan didampingi oleh OPD Provinsi. 17

19 SIDANG KELOMPOK PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP
PEMBAGIAN PERAN SIDANG KELOMPOK PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP Tugas Bappeda Kabupaten/Kota Menyusun urutan prioritas kegiatan yang diusulkan per bidang Menyusun urutan prioritas kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota dalam rangka pendukungan prioritas nasional yang akan disampaikan pada Musrenbang Nasional per bidang; Melakukan Desk/verifikasi terhadap urutan prioritas Kegiatan Kabupaten/Kota. Tugas OPD Provinsi Melakukan Desk/verifikasi terhadap urutan prioritas Kegiatan Kabupaten/Kota Tahun 2016; Melakukan verifikasi substansi terhadap usulan kegiatan Kabupaten/Kota Tahun berdasarkan Rencangan Rencana Kerja (Renja) OPD/Biro Tahun 2016 Tugas Mitra Pemegang Sektor Bappeda Provinsi Melakukan Desk/verifikasi terhadap urutan prioritas Kegiatan Kabupaten/Kota Tahun 2016; Melakukan Seleksi terhadap usulan kegiatan Kabupaten/Kota Tahun 2015 yang telah di verifikasi oleh OPD/Biro Provinsi 18

20 Kriteria Usulan Kegiatan 2016
Kegiatan Yang Mengacu Tema Pembangunan Tahun 2016 yang terdapat didalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Kewenangan Provinsi atau Kewenangan Pusat : Kegiatan yang memiliki dampak regional dan nasional; Kegiatan Yang Merupakan Tindaklanjut Tematik Kewilayahan dan Tematik Sektoral; Kegiatan di Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota; Komitmen antara pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota : Merupakan kegiatan lanjutan (Sudah ada komitmen/MoU); Tindak lanjut/Amanat Peraturan Pemerintah Memerlukan komitmen baru Merupakan kegiatan unggulan atau terobosan Kabupaten/Kota : Menjawab isu strategis Provinsi Keterkaitan dengan 10 (sepuluh) Common Goals 19

21 Kriteria Hibah dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat mulai APBD Murni Tahun 2015
Judul, nama dan jenis bantuan yang diminta harus jelas peruntukkannya dan kegiatannya Hibah, yang dibolehkan : Hibah untuk Pekerjaan Fisik Hibah Non Fisik Program OPD/Biro Provinsi Hibah Program Kepentingan Regional/Nasional Hibah yang diberikan kepada organisasi/lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundangan dan yang ditentukan lain oleh peraturan perundangan. Hibah yang diberikan kepada instansi vertikal. Hibah untuk pendukungan pelaksanaan Program dan Kegiatan Spesifik/Unggulan. Bantuan Keuangan (Kab, Kota, Desa), yang dibolehkan : Bankeu untuk pekerjaan fisik, diutamakan pekerjaan fisik yang bersifat saling melengkapi, fungsional, dan bersifat monumental untuk tujuan pembangunan yang sama. Bankeu untuk pekerjaan non fisik dari program OPD/Biro Provinsi Bankeu tidak untuk pekerjaan rehab gedung, tidak untuk pemeliharaan sarana prasarana peralatan Bankeu Program Kepentingan Regional/Nasional. Bankeu untuk pendukungan pelaksanaan Program dan Kegiatan Spesifik/Unggulan. 20

22 BKPP Wilayah Purwakarta
JADWAL PELAKSANAAN NO. B K P P PELAKSANAAN PRA MUSRENBANG TEMPAT PELAKSANAAN 1. Badan Koordinasi Pemerintahahan dan Pembangunan Wilayah I (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Kota Bogor, Depok, Sukabumi) 16 Maret 2015 BKPP Wilayah Bogor 2. Badan Koordinasi Pemerintahahan dan Pembangunan Wilayah II (Kab. Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Kota Bekasi) 17 Maret 2015 BKPP Wilayah Purwakarta 3. Badan Koordinasi Pemerintahahan dan Pembangunan Wilayah III (Kab. Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Kota Cirebon) 18 Maret 2015 BKPP Wilayah Cirebon 4. Badan Koordinasi Pemerintahahan dan Pembangunan Wilayah IV Lingkup : (Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran ) 19 Maret 2015 BKPP Wilayah Priangan Badan Koordinasi Pemerintahahan dan Pembangunan Wilayah IV Lingkup : (Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi) 20 Maret 2015 21

23 PRA MUSRENBANG PROVINSI
LAY OUT SIDANG PLENO PRA MUSRENBANG PROVINSI ASROT BAPPEDA KAB/KOTA; OPD KAB/KOTA; UNSUR SWASTA; UNSUR MASYARAKAT P O D I U M OPD PROVINSI DAN BAPPEDA PROVINSI KA BAPPEDA PROVINSI; KA BPKPP; UNSUR DPRD PROVINSI NOTULEN 22

24 LAY OUT SIDANG KELOMPOK PRA MUSRENBANG PROVINSI
ASROT KA BAPPEDA KAB/KOTA; OPD KAB/KOTA UNSUR SWASTA; UNSUR PERGURUAN TINGI; UNSUR MASYARAKAT; UNSUR KOMUNITAS KA BKPP DAN BAPPEDA PROVINSI KA BKPP; BAPPEDA PROVINSI NOTULEN 23

25 Tim Pelaksana Pra Musrenbang 2015
KELOMPOK I : WILAYAH BOGOR Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Penanggung Jawab Sidang Kelompok : Kepala Bidang Pemerintahan Kepala Bidang Ekonomi Kepala Bidang Fisik Kepala Bidang Sosial Budaya Anggota : Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kasubid Kependudukan dan Kesehatan Kasubid Kerjasama Pembangunan Kasubid Dunia Usaha, Industri, perdagangan dan Pariwisata Elis Sondayani, SP Deny Hermawan, ST., MT Drs. Hendi Mulyana Delsi Taurustiati, SKM., M.Soc KELOMPOK II : WILAYAH PURWAKARTA Koordinator : Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Penanggung Jawab Sidang Kelompok : Kepala Bidang Pemerintahan Kepala Bidang Ekonomi Kepala Bidang Fisik Kepala Bidang Sosial Budaya Anggota : Kasubid Infrastruktur Wilayah Kasubid Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kasubid Aparatur, Politik dan Hukum Tanti Harlianti, SP Mujiono, S.Ap Secilia Fammy Rukhamah, S.Sos., MM Endang Damayanti, ST., MT 24

26 Tim Pelaksana Pra Musrenbang 2015
KELOMPOK III : WILAYAH CIREBON Koordinator : Kepala Pusdalisbang Penanggung Jawab Sidang Kelompok : Kepala Bidang Pemerintahan Kepala Bidang Ekonomi Kepala Bidang Fisik Kepala Bidang Sosial Budaya Anggota : Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kasubid Kependudukan dan Kesehatan Kasubid Kerjasama Pembangunan Kasubid Dunia Usaha, Industri, perdagangan dan Pariwisata Drs. Achmad Pranusetya, MT Asep sahriman, SP Indra Permana, ST., MT Yosep Mochamad Zuanda, S.STP, M.Si KELOMPOK IV : WILAYAH PRIANGAN Koordinator : Sekretaris Bappeda Penanggung Jawab Sidang Kelompok : Kepala Bidang Pemerintahan Kepala Bidang Ekonomi Kepala Bidang Fisik Kepala Bidang Sosial Budaya Anggota Wilayah Priangan Barat: Kasubid Infrastruktur Wilayah Kasubid Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kasubid Aparatur, Politik dan Hukum Ir. Denny Trikomandani, ME Drs. Bunbun Wahyu Korneli, MAP Supradi, SKM Tunggul Hary Murtie, ST Anggota Wilayah Priangan Timur Gilang Bayu Erlangga, SE Lia Muliawaty, SAB., MM R. Ayu Dian Vita Damayanti, S.IP Widianto Nugroho Adi, ST., MT 25

27 4. Simulasi bantuan keuangan tahun 2016
14

28 Uraian Kabupaten/Kota
SIMULASI BANTUAN KEUANG PADA DOKUMEN RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 RANCANGAN AWAL Simulasi Pembobotan dalam Penentuan Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Tahun 2016 No Uraian Kabupaten/Kota Pembobotan (1, 2,….,4,5) Persentase 1 ∆ IPM (Realisasi IPM 2013 terhadap Realisasi IPM 2012) Semakin besar ∆ nya nilainya semakin tinggi bobotnya 15% 2 ∆ Capaian Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2013 Semakin tinggi ∆ semakin besar bobotnya 10% 3 ∆ AKB Semakin rendah ∆ nya semakin tinggi bobotnya 4 Jumlah Penduduk Tahun 2013 Semakin besar semakin besar bobotnya 5 Luas Wilayah Semakin luas wilayahnya semakin tinggi bobotnya 6 Panjang Jalan Kabupaten/Kota Semakin panjang jalan semakin tinggi bobotnya 7 Kawasan Lindung / Luas Wilayah berbanding Proporsi target Kawasan Lindung 2018 Semakin tinggi perbandingannya semakin tinggi bobotnya 20% 8 PAD Sendiri Tahun 2012 dibagi Jumlah Penduduk Tahun 2012 Semakin tinggi semakin besar bobotnya 90

29 SIMULASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 (Tematik Sektoral)
No. Kabupaten/Kota Pagu Indikatif (Rp.) Rancangan Awal RKPD 2016 I. BKPP Wilayah I Bogor 282,499,895,636.3 1. Kabupaten Bogor 65,157,418,923.1 2. Kabupaten Cianjur 58,578,392,035.5 3. Kabupaten Sukabumi 58,187,312,526.8 4. Kota Bogor 33,147,080,338.5 5. Kota Depok 35,551,342,742.8 6. Kota Sukabumi 31,878,349,069.8 II. BKPP Wilayah II Purwakarta 245,196,489,463.6 Kabupaten Bekasi 51,899,388,782.2 Kabupaten Karawang 59,687,042,305.2 Kabupaten Purwakarta 42,194,699,386.1 Kabupaten Subang 47,056,353,322.0 Kota Bekasi 44,359,005,668.1

30 SIMULASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 (Tematik Sektoral)
No. Kabupaten/Kota Pagu Indikatif (Rp.) Rancangan Awal RKPD 2016 III. BKPP Wilayah III Cirebon 228,889,053,729.9 1. Kabupaten Cirebon 52,571,657,689.8 2. Kabupaten Indramayu 56,479,430,245.1 3. Kabupaten Kuningan 42,741,047,123.9 4. Kabupaten Majalengka 39,664,124,047.0 5. Kota Cirebon 37,432,794,624.2 IV. BKPP Wilayah IV Priangan (Barat) 219,454,080,956.0 Kabupaten Bandung 55,669,197,405.0 Kabupaten Bandung Barat 35,222,732,105.6 Kabupaten Sumedang 40,607,347,490.2 Kota Bandung 54,771,093,580.2 Kota Cimahi 33,183,710,375.1

31 SIMULASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 (Tematik Sektoral)
No. Kabupaten/Kota Pagu Indikatif (Rp.) Rancangan Awal RKPD 2016 V. BKPP Wilayah IV Priangan (Timur) 273,960,480,214.1 1. Kabupaten Ciamis 42,303,606,069.3 2. Kabupaten Garut 55,522,477,361.9 3. Kabupaten Tasikmalaya 53,759,650,025.3 4. Kabupaten Pangandaran ,0 5. Kota Banjar 34,062,831,254.2 6. Kota Tasikmalaya 38,311,915,503.3 Keterangan : Pagu Indikatif Tematik Kewilayahan sebesar Rp. 250 Milyar,- , terdiri dari BTL Rp. 150 Milyar dan BL Rp. 100 Milyar; Usulan Kegiatan Tematik Kewilayahan berdasarkan pengajuan proposal dari Kab/Kota; Perbaikan Proposal Kegiatan Tematik Sektoral dan Tematik Kewilayahan paling lambat dua hari setelah pelaksanaan Pra Musrenbang.

32 Rincian Persyaratan Pengusulan Kegiatan (Pergub No
Rincian Persyaratan Pengusulan Kegiatan (Pergub No. 52 Tahun 2014 Pasal 16) Pemerintah Kabupaten/Kota Surat Pengantar dari Bupati/Walikota, dengan nomor Surat Bappeda; Proposal yang dilengkapi dengan RAB, CPCL,gambar dan sertifikat apabila untuk pengadaan tanah/lahan serta DED untuk kegiatan pembangunan fisik; Proposal yang dilengkapi dengan RAB dan CPCL untuk kegiatan non fisik; dan Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 11

33 KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#
MARI KITA WUJUDKAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT TERIMA KASIH SMS JABAR MEMBANGUN RKPDJabar-ONLINE Informasi lebih lanjut : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) , Fax, (022) Website : http//www.jabarprov.go.id, KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE SMS SATU DATA JABAR Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#


Download ppt "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google