Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT RAPAT PERSIAPAN PRA MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 UNTUK PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2016 Oleh : Prof. Dr. Ir. Deny.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT RAPAT PERSIAPAN PRA MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 UNTUK PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2016 Oleh : Prof. Dr. Ir. Deny."— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT RAPAT PERSIAPAN PRA MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 UNTUK PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2016 Oleh : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimadja, DEA Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Bandung, 25 Februari 2015 ISO 9001 : 2008

2 1. pendahuluan 1

3 JADWAL DAN PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2016 Musrenbang Desa/kel Musrenbang Kecamatan Musrenbang RKPD K/K Rancangan RKPD P/K/K MusrenbangN as u/ RKP RKPD P/K/K/Desa RKP (PP 20/2004) RKA-SKPD Rancangan Interim RKP (PP 40/2006) Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010, Permendagri 59 Tahun 2007, Permendagri 27 Tahun 2014 KETERANGAN: Forum SKPD Prov Rancangan Awal RKPD P/K/K Pra Musrenbang Kewilayahan KUA/PPASRAPBDAPBD Reses DPRD 1 : Penyusunan Perencanaan Tahunan Daerah Tahun 2016 (Minggu ke-1 Desember 2014 s.d Minggu ke-2 Mei 2015) : Penyusunan Perubahan Tahun 2015 dan Penyusunan Penganggaran Tahun 2016 (Minggu ke-3 Mei 2015 s.d Akhir Bulan September 2015) : Penyusunan Perencanaan Tahun 2017 (Minggu ke-1 Desember 2015 s.d Minggu ke-2 Mei 2016) Peran aktif DPRD Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan Musrenbang RKPD Prov Renja SKPD PERUBAHAN Renja SKPD Rancangan Renja SKPD Rancangan Akhir RKPD P/K/K Rancangan RKPD Perubahan RKPD Perubahan M-3 PERUBAHAN KUA/PPAS PERUBAHAN APBD Des Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des Reses DPRD 2 Reses DPRD 3 M-4 M-1M-4 2

4 PROSES DAN JADWAL MUSRENBANG 2015 UNTUK PERENCANAAN 2016 JanuariFebruariMaretAprilMei MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG KECAMATAN FORUM OPD PROVINSI MUSRENBANG KABUPATEN/ KOTA MUSRENBANG KABUPATEN/ KOTA PRA MUSRENBANG KEWILAYAHAN (BKPP) PRA MUSRENBANG KEWILAYAHAN (BKPP) MUSRENBANG PROVINSI MUSRENBANG PROVINSI RANGKAIAN MUSRENBANG PROVINSI PRA MUSRENBANG NASIONAL PRA MUSRENBANG NASIONAL MUSRENBANG NASIONAL RANGKAIAN MUSRENBANG NASIONAL PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RKPD 2015 PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RKPD – 31 Januari – 28 Pebruari Maret – 20 Maret Maret Mei – 6 Maret 2015 Minggu ke-2-3 April 2015 PASCA MUSRENBANG NASIONAL PASCA MUSRENBANG NASIONAL Minggu ke-1 Mei 2015 Minggu ke-4 April 2015 INOVASI MUSRENBANG JABAR M-2 M-1 M-3M-4 M 2-3 M-4 M-2

5 PERGUB RKPD RANCANGAN RKPD MUSRENBANG PROVINSI RANCANGAN AKHIR RKPD Forum SKPD Reses DPRD KUNKER PIMPINAN PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT PRA-MUSRENBANG WKPP I-IV TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK PENYUSUNAN RKPD RANCANGAN AWAL RKPD 4

6 KUA – PPAS Persyaratan Tahap 2 dan Hasil Verifikasi Administrasi Bersama OPD Kabupaten/Kota TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK VERIFIKASI USULAN KEGIATAN RESES DPRD Semua Usulan Masuk (Lengkap / Tidak Lengkap) AKADEMISI UMUM KOMUNITAS DUNIA USAHA OPD/BIRO KAB/KOTA DESA Telah diverifikasi : Bahan yang diverifikasi berdasar kriteria OPD/Biro (Surat Pengantar Kepala Daerah, Proposal, RAB, Gambar, Sertifikat Tanah) Catatan : Kriteria OPD dibuat berdasarkan : RPJMD, Renstra dan Kebijakan Umum Anggaran Seleksi Usulan Persetujuan untuk RKPD sebagai bahan Gubernur Menetapkan APBD Catatan : Seleksi usulan berdasarkan arah kebijakan RKPD Verifikasi Lapangan : Kunjungan ke Lokasi / CPCL atas dasar Hasil Tahap 4 dan Bukti - Bukti Pendukung / Dokumen Asli Sebagai dasar penetapan KUA / PPAS RKPD Rancangan Awal RKPD dan Forum OPD Pra Musrenbang dan Musrenbang Pasca Musrenbang RPJMD DAN KEBIJAKAN GUBERNUR UNTUK PEMBANGUNAN TAHUNAN Usulan Awal 5

7 2. Arah kebijakan pembangunan tahun

8 Tema Pembangunan RKPD Memantapkan Sinergi Pembangunan yang Bermutu dan Akuntabel Bersama Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Mitra Menuju Masyarakat Jawa Barat yang mandiri, Dinamis dan Sejahtera Mengintegrasikan Peran Pemerintahan, Dunia Usaha, Akademisi dan Komunitas dalam Mewujudkan Pembangunan Tematik Sektoral dan Perkuatan Pembangunan Tematik Kewilayahan untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Fokus, Efektif dan Efisien Melalui Sinkronisasi dan Sinergi Berderajat TinggiBerbasis Multi Pihak dan Mitra Strategis Global Untuk Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Lebih Maju dan Sejahtera Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat “Peningkatan Daya Saing Jawa Barat untuk Kemandirian dalam Persaingan Global” Rancangan Tema : 7

9 SANDINGAN ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 dan )Pertumbuhan penduduk dan persebarannya. 2)Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. 3)Pengangguran dan ketenagakerjaan. 4)Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. 5)Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis. 6)Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province. 7)Kualitas demokrasi. 8)Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana 9)Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. 10)Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal. 11)Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat. 12)Penanggulangan penduduk miskin. 13)Pasar global danAsean – China Free Trade Area (ACFTA). 14)Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 15)Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahantidur (HGU). 16)Ketahanan Pangan. 17)Keamanan dan ketertiban daerah 1.Pertumbuhan penduduk dan persebarannya. 2.Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. 3.Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja 4.Sinergitas pembangunan desa-kota 5.Peran dan fungsi balai untuk pelayanan sosial 6.Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. 7.Kualitas, Kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, listrik, dan persampahan) 8.Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara) 9.Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province. 10.Kualitas demokrasi. 11.Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana 12.Pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 13.Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal. 14.Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat. 15.Penanggulangan penduduk miskin. 16.Pasar global, Asean – China Free Trade Area, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 17.Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 18.Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. 19.Ketahanan Pangan. 20.Keamanan dan ketertiban daerah 21.Pembangunan pusat seni, budaya dan stadion olahraga di Kab/Kota 22.Kualitas kesejahteraan Aparatur berbasis kinerja 23.Kebijakan pasca berlaku Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 24.Penataan Daerah Otonom Baru 25.Harmonisasi produk peraturan perundang-undangan daerah 26.Pengembangan Teknologi Informasi dalam berbagai aspek

10 1.Memantapkan Kelembagaan; 2.Intensifikasi dan ekstensifikasi; 3.Koordinasi Pusat-Daerah; 4.Meningkatkan Deviden BUMD; 5.Meningkatkan kepercayaan masyarakat; 6.Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil; 7.Meningkatkan pengelolaan asset daerah. 1.Program dan kegiatan prioritas : RPJMD , RPJMN , MDGs dan Inpres No. 3/2010 tentang Program Pembangunan Berkelanjutan (Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor and Pro-Enviroment), serta dukungan-dukungan terhadap program strategis nasional; 2.Program implementasi janji Gubernur; 3.26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan pada OPD/Biro; 4.Common Goals : Pembangunan Tematik Sektoral dan Pembangunan Tematik Kewilayahan; 5.Fungsi pendidikan 20% dari total belanja; 6.Fungsi kesehatan 10% dari total belanja; 7.Infrastruktur minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan UU No 28/2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 8. Fungsi perekonomian dan infrastruktur penunjang perekonomian 10% dari total belanja; 9. Dukungan PON XIX Tahun 2016 dan Peparnas XV Tahun Bantuan keuangan Kab/Kota, bantuan Desa, Hibah, Bansos dan Subsidi. 11.DAK, DBHCHT, BOS Pusat. A.Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahunan B. Pengeluaran Pembiayaan 1.Penyertaan modal; 2.Penyediaan dana bergulir; 3.Pembelian Saham; 4.Penyediaan Dana LPDP Jabar; 5.Penyediaan Dana Kolateral. 9

11 Proyeksi Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah) Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah) Proyeksi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2018 (Trilyun Rupiah) Target Pendapatan Optimis 2016 Target Pendapatan 2016 (RPJMD ) Target Pendapatan Asli Daerah Optimis 2016 Target Pendapatan 2016 (RPJMD ) Keterangan : pendapatan Tahun 2013 – 2018 (RPJMD ) belum memperhitungkan Dana BOS Pusat Sebesar Rp. 4,1 T 10

12 Keterangan : Pendanaan dalam Trilyun Rupiah 11 Keterangan : Pendanaan dalam Trilyun Rupiah

13 PRIORITAS KEGIATAN TAHUN 2016 P ENCAPAIAN V ISI DAN M ISI RPJMD 2013 – 2018 P EMENUHAN J ANJI K AMPANYE G UBERNUR 2013 – 2018 P ENUNTASAN K EGIATAN TEMATIK S EKTORAL ( COMMON GOALS ) P ENUNTASAN K EGIATAN T EMATIK K EWILAYAHAN H ASIL R ESES DAN P OKOK – P OKOK P IKIRAN DPRD 12

14 Aktivitas RKPDJabar Online 2101 Untuk Penyusunan RKPD Tahun 2016 (Telah sesuai dengan Pergub 82/2014 dan 83/2014) NoAktivitasBatas WaktuOutputUser 1.Input Usulan Rancangan Awal10 Februari 2015 Rancangan Awal RKPD 2016 Subag Perencanaan OPD/Biro Provinsi dan Bappeda Kab/Kota 2. Verifikasi Usulan Belanja Tidak Langsung Rancangan Awal 11 –13 Februari 2015 Rancangan Awal RKPD 2016 Tim Verifikatur OPD/Biro Provinsi 3.Seleksi Usulan Rancangan Awal13-15 Februari 2015 Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Bidang Bappeda Provinsi 4. Input Usulan Hasil Musrenbang Kab/Kota 2 – 8 Maret 2015 Rancangan RKPD Tahun 2016 Bappeda Kab/Kota 5. Verifikasi Usulan Belanja Tidak Langsung Maret 2015 Rancangan RKPD Tahun 2016 Tim Verifikatur OPD/Biro 6.Input Hasil Forum OPD Maret 2015 Rancangan RKPD Tahun 2016 Subag Perencanaan OPD/Biro 7. Seleksi Bahan Pra Musrenbang dan Musrenbang 15 – 21 Maret 2015 Rancangan RKPD Tahun 2016 Bidang Bappeda Provinsi 8. Penyelarasan Pasca Musrenbang Provinsi 26 – 31 Maret 2015 Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016 Subag Perencanaan dan Tim Verifikatur OPD/Biro 9. Verifikasi dan Seleksi Hasil Musrenbang Provinsi 1 – 30 April 2015 Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016 Bidang Bappeda Provinsi 10.Proses Penetapan RKPD Provinsi Jawa Barat 1 – 15 Mei 2015RKPD Tahun 2016Tim Penyusun RKPD 13

15 3. Mekanisme pra musrenbang provinsi tahun

16 WAKTUACARAPENYAJI – 09.00Pendaftaran – 09.15Sambutan GubernurKepala BKPP – 10.00Paparan Rancangan Awal RKPD 2016Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat – 12.00Paparan Program dan Kegiatan Prioritas Kab/Kota Tahun Usulan Kegiatan Tematik Sektoral Yang Akan Didanai oleh APBD Provinsi (sesuai Pagu Indikatif) -Usulan Kegiatan Tematik Kewilayahan -Usulan Kegiatan Yang Akan Didanai oleh APBN Kepala Bappeda Kab/Kota – 13.00ISOMA AGENDA KEGIATAN PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP AGENDA KEGIATAN PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP 15 Sesi Pertama (08.00 – 13.00)

17 Sesi Kedua (13.00 – 18.00) WAKTUACARAPENYAJI Desk : Desk/Verifikasi Usulan Prioritas Kegiatan Kabupaten/Kota Setiap Bidang Para Kabid Bappeda Provinsi dan OPD Provinsi – 14.00Kabupaten/Kota 1Kepala Bappeda dan Para Kabid Bappeda – 15.00Kabupaten/Kota 2Kepala Bappeda dan Para Kabid Bappeda – 16.00Kabupaten/Kota 3Kepala Bappeda dan Para Kabid Bappeda – 17.00Kabupaten/Kota 4Kepala Bappeda dan Para Kabid Bappeda – 18.00Kabupaten/Kota 5Kepala Bappeda dan Para Kabid Bappeda KETERANGAN :  BAHAN DESK VERIFIKASI : - Surat Pengantar Materi Paparan Usulan Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota; - Isian Formulir Smart Planning Setiap Kegiatan Yang Diusulkan - Usulan Kegiatan Tematik Sektoral dari Kabupaten/Kota; - Usulan Kegiatan Tematik Kewilayahan dari Kabupaten/Kota;  OUTPUT/KELUARAN HASIL VERIFIKASI : - Kesepakatan Urutan Prioritas Kegiatan Tematik Sektoral Kabupaten/Kota dan - Kesepakatan Urutan Prioritas Kegiatan Tematik Kewilayahan Kabupaten/Kota; yang diusulkan untuk didanai dari APBD Provinsi dan/atau Yang diusulkan Ke APBN AGENDA KEGIATAN PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP AGENDA KEGIATAN PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP 16

18 AGENDA SIDANG KELOMPOK PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP AGENDA SIDANG KELOMPOK PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP 1.Menyusun urutan prioritas kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota dalam rangka pendukungan terhadap kegiatan tematik kewilayahan dan tematik sektoral untuk didanai oleh Provinsi; 2.Menyusun urutan prioritas kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota Tahun 2016 dalam rangka pendukungan prioritas nasional yang akan disampaikan pada Musrenbang Nasional Tahun 2015; 3.Menyepakati Kategori Usulan kegiatan Kabupaten/Kota (Bantuan Keuangan) Tahun Melakukan verifikasi urutan prioritas Kegiatan Kabupaten/Kota berdasarkan pada kriteria usulan kegiatan prioritas dan kelengkapan usulan kegiatan oleh Bappeda dengan didampingi oleh OPD Provinsi. 17

19 PEMBAGIAN PERAN SIDANG KELOMPOK PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP PEMBAGIAN PERAN SIDANG KELOMPOK PRA MUSRENBANG PROVINSI DI BKPP 1.Menyusun urutan prioritas kegiatan yang diusulkan per bidang 2.Menyusun urutan prioritas kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota dalam rangka pendukungan prioritas nasional yang akan disampaikan pada Musrenbang Nasional per bidang; 3.Melakukan Desk/verifikasi terhadap urutan prioritas Kegiatan Kabupaten/Kota. Tugas Bappeda Kabupaten/Kota Tugas OPD Provinsi 1.Melakukan Desk/verifikasi terhadap urutan prioritas Kegiatan Kabupaten/Kota Tahun 2016; 2.Melakukan verifikasi substansi terhadap usulan kegiatan Kabupaten/Kota Tahun 2016 berdasarkan Rencangan Rencana Kerja (Renja) OPD/Biro Tahun 2016 Tugas Mitra Pemegang Sektor Bappeda Provinsi 1.Melakukan Desk/verifikasi terhadap urutan prioritas Kegiatan Kabupaten/Kota Tahun 2016; 2.Melakukan Seleksi terhadap usulan kegiatan Kabupaten/Kota Tahun 2015 yang telah di verifikasi oleh OPD/Biro Provinsi 18

20 Kriteria Usulan Kegiatan 2016 A.Kegiatan Yang Mengacu Tema Pembangunan Tahun 2016 yang terdapat didalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 B.Kewenangan Provinsi atau Kewenangan Pusat : Kegiatan yang memiliki dampak regional dan nasional; Kegiatan Yang Merupakan Tindaklanjut Tematik Kewilayahan dan Tematik Sektoral; Kegiatan di Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota; C. Komitmen antara pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota : Merupakan kegiatan lanjutan (Sudah ada komitmen/MoU); Tindak lanjut/Amanat Peraturan Pemerintah Memerlukan komitmen baru D.Merupakan kegiatan unggulan atau terobosan Kabupaten/Kota : Menjawab isu strategis Provinsi Keterkaitan dengan 10 (sepuluh) Common Goals 19

21 1.Judul, nama dan jenis bantuan yang diminta harus jelas peruntukkannya dan kegiatannya 2.Hibah, yang dibolehkan : a.Hibah untuk Pekerjaan Fisik b.Hibah Non Fisik Program OPD/Biro Provinsi c.Hibah Program Kepentingan Regional/Nasional d.Hibah yang diberikan kepada organisasi/lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundangan dan yang ditentukan lain oleh peraturan perundangan. e.Hibah yang diberikan kepada instansi vertikal. f.Hibah untuk pendukungan pelaksanaan Program dan Kegiatan Spesifik/Unggulan. 3.Bantuan Keuangan (Kab, Kota, Desa), yang dibolehkan : a.Bankeu untuk pekerjaan fisik, diutamakan pekerjaan fisik yang bersifat saling melengkapi, fungsional, dan bersifat monumental untuk tujuan pembangunan yang sama. b.Bankeu untuk pekerjaan non fisik dari program OPD/Biro Provinsi c.Bankeu tidak untuk pekerjaan rehab gedung, tidak untuk pemeliharaan sarana prasarana peralatan d.Bankeu Program Kepentingan Regional/Nasional. e.Bankeu untuk pendukungan pelaksanaan Program dan Kegiatan Spesifik/Unggulan. 1.Judul, nama dan jenis bantuan yang diminta harus jelas peruntukkannya dan kegiatannya 2.Hibah, yang dibolehkan : a.Hibah untuk Pekerjaan Fisik b.Hibah Non Fisik Program OPD/Biro Provinsi c.Hibah Program Kepentingan Regional/Nasional d.Hibah yang diberikan kepada organisasi/lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundangan dan yang ditentukan lain oleh peraturan perundangan. e.Hibah yang diberikan kepada instansi vertikal. f.Hibah untuk pendukungan pelaksanaan Program dan Kegiatan Spesifik/Unggulan. 3.Bantuan Keuangan (Kab, Kota, Desa), yang dibolehkan : a.Bankeu untuk pekerjaan fisik, diutamakan pekerjaan fisik yang bersifat saling melengkapi, fungsional, dan bersifat monumental untuk tujuan pembangunan yang sama. b.Bankeu untuk pekerjaan non fisik dari program OPD/Biro Provinsi c.Bankeu tidak untuk pekerjaan rehab gedung, tidak untuk pemeliharaan sarana prasarana peralatan d.Bankeu Program Kepentingan Regional/Nasional. e.Bankeu untuk pendukungan pelaksanaan Program dan Kegiatan Spesifik/Unggulan. Kriteria Hibah dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat mulai APBD Murni Tahun

22 JADWAL PELAKSANAAN NO.B K P P PELAKSANAAN PRA MUSRENBANG TEMPAT PELAKSANAAN 1.Badan Koordinasi Pemerintahahan dan Pembangunan Wilayah I (Kab. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Kota Bogor, Depok, Sukabumi) 16 Maret 2015BKPP Wilayah Bogor 2.Badan Koordinasi Pemerintahahan dan Pembangunan Wilayah II (Kab. Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Kota Bekasi) 17 Maret 2015BKPP Wilayah Purwakarta 3.Badan Koordinasi Pemerintahahan dan Pembangunan Wilayah III (Kab. Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Kota Cirebon) 18 Maret 2015BKPP Wilayah Cirebon 4.a.Badan Koordinasi Pemerintahahan dan Pembangunan Wilayah IV Lingkup : (Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran ) 19 Maret 2015BKPP Wilayah Priangan b.Badan Koordinasi Pemerintahahan dan Pembangunan Wilayah IV Lingkup : (Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi) 20 Maret 2015BKPP Wilayah Priangan 21

23 LAY OUT SIDANG PLENO PRA MUSRENBANG PROVINSI LAY OUT SIDANG PLENO PRA MUSRENBANG PROVINSI PODIUMPODIUM PODIUMPODIUM ASROT NOTULEN BAPPEDA KAB/KOTA; OPD KAB/KOTA; UNSUR SWASTA; UNSUR MASYARAKAT OPD PROVINSI DAN BAPPEDA PROVINSI KA BAPPEDA PROVINSI; KA BPKPP; UNSUR DPRD PROVINSI 22

24 LAY OUT SIDANG KELOMPOK PRA MUSRENBANG PROVINSI LAY OUT SIDANG KELOMPOK PRA MUSRENBANG PROVINSI ASROT NOTULEN KA BAPPEDA KAB/KOTA; OPD KAB/KOTA UNSUR SWASTA; UNSUR PERGURUAN TINGI; UNSUR MASYARAKAT; UNSUR KOMUNITAS KA BKPP; BAPPEDA PROVINSI KA BKPP DAN BAPPEDA PROVINSI 23

25 Tim Pelaksana Pra Musrenbang KELOMPOK I : WILAYAH BOGOR Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Penanggung Jawab Sidang Kelompok : 1.Kepala Bidang Pemerintahan 2.Kepala Bidang Ekonomi 3.Kepala Bidang Fisik 4.Kepala Bidang Sosial Budaya Anggota : 1.Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 2.Kasubid Kependudukan dan Kesehatan 3.Kasubid Kerjasama Pembangunan 4.Kasubid Dunia Usaha, Industri, perdagangan dan Pariwisata 5.Elis Sondayani, SP 6.Deny Hermawan, ST., MT 7.Drs. Hendi Mulyana 8.Delsi Taurustiati, SKM., M.Soc KELOMPOK I : WILAYAH BOGOR Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Penanggung Jawab Sidang Kelompok : 1.Kepala Bidang Pemerintahan 2.Kepala Bidang Ekonomi 3.Kepala Bidang Fisik 4.Kepala Bidang Sosial Budaya Anggota : 1.Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 2.Kasubid Kependudukan dan Kesehatan 3.Kasubid Kerjasama Pembangunan 4.Kasubid Dunia Usaha, Industri, perdagangan dan Pariwisata 5.Elis Sondayani, SP 6.Deny Hermawan, ST., MT 7.Drs. Hendi Mulyana 8.Delsi Taurustiati, SKM., M.Soc KELOMPOK II : WILAYAH PURWAKARTA Koordinator : Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Penanggung Jawab Sidang Kelompok : 1.Kepala Bidang Pemerintahan 2.Kepala Bidang Ekonomi 3.Kepala Bidang Fisik 4.Kepala Bidang Sosial Budaya Anggota : 1.Kasubid Infrastruktur Wilayah 2.Kasubid Agama, Pendidikan dan Kebudayaan 3.Kasubid Aparatur, Politik dan Hukum 4.Tanti Harlianti, SP 5.Mujiono, S.Ap 6.Secilia Fammy Rukhamah, S.Sos., MM 7.Endang Damayanti, ST., MT KELOMPOK II : WILAYAH PURWAKARTA Koordinator : Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Penanggung Jawab Sidang Kelompok : 1.Kepala Bidang Pemerintahan 2.Kepala Bidang Ekonomi 3.Kepala Bidang Fisik 4.Kepala Bidang Sosial Budaya Anggota : 1.Kasubid Infrastruktur Wilayah 2.Kasubid Agama, Pendidikan dan Kebudayaan 3.Kasubid Aparatur, Politik dan Hukum 4.Tanti Harlianti, SP 5.Mujiono, S.Ap 6.Secilia Fammy Rukhamah, S.Sos., MM 7.Endang Damayanti, ST., MT

26 Tim Pelaksana Pra Musrenbang 2015 KELOMPOK III : WILAYAH CIREBON Koordinator : Kepala Pusdalisbang Penanggung Jawab Sidang Kelompok : 1.Kepala Bidang Pemerintahan 2.Kepala Bidang Ekonomi 3.Kepala Bidang Fisik 4.Kepala Bidang Sosial Budaya Anggota : 1.Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 2.Kasubid Kependudukan dan Kesehatan 3.Kasubid Kerjasama Pembangunan 4.Kasubid Dunia Usaha, Industri, perdagangan dan Pariwisata 5.Drs. Achmad Pranusetya, MT 6.Asep sahriman, SP 7.Indra Permana, ST., MT 8.Yosep Mochamad Zuanda, S.STP, M.Si KELOMPOK III : WILAYAH CIREBON Koordinator : Kepala Pusdalisbang Penanggung Jawab Sidang Kelompok : 1.Kepala Bidang Pemerintahan 2.Kepala Bidang Ekonomi 3.Kepala Bidang Fisik 4.Kepala Bidang Sosial Budaya Anggota : 1.Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 2.Kasubid Kependudukan dan Kesehatan 3.Kasubid Kerjasama Pembangunan 4.Kasubid Dunia Usaha, Industri, perdagangan dan Pariwisata 5.Drs. Achmad Pranusetya, MT 6.Asep sahriman, SP 7.Indra Permana, ST., MT 8.Yosep Mochamad Zuanda, S.STP, M.Si KELOMPOK IV : WILAYAH PRIANGAN Koordinator : Sekretaris Bappeda Penanggung Jawab Sidang Kelompok : 1.Kepala Bidang Pemerintahan 2.Kepala Bidang Ekonomi 3.Kepala Bidang Fisik 4.Kepala Bidang Sosial Budaya Anggota Wilayah Priangan Barat: 1.Kasubid Infrastruktur Wilayah 2.Kasubid Agama, Pendidikan dan Kebudayaan 3.Kasubid Aparatur, Politik dan Hukum 4.Ir. Denny Trikomandani, ME 5.Drs. Bunbun Wahyu Korneli, MAP 6.Supradi, SKM 7.Tunggul Hary Murtie, ST Anggota Wilayah Priangan Timur 1.Kasubid Infrastruktur Wilayah 2.Kasubid Agama, Pendidikan dan Kebudayaan 3.Kasubid Aparatur, Politik dan Hukum 4.Gilang Bayu Erlangga, SE 5.Lia Muliawaty, SAB., MM 6.R. Ayu Dian Vita Damayanti, S.IP 7.Widianto Nugroho Adi, ST., MT KELOMPOK IV : WILAYAH PRIANGAN Koordinator : Sekretaris Bappeda Penanggung Jawab Sidang Kelompok : 1.Kepala Bidang Pemerintahan 2.Kepala Bidang Ekonomi 3.Kepala Bidang Fisik 4.Kepala Bidang Sosial Budaya Anggota Wilayah Priangan Barat: 1.Kasubid Infrastruktur Wilayah 2.Kasubid Agama, Pendidikan dan Kebudayaan 3.Kasubid Aparatur, Politik dan Hukum 4.Ir. Denny Trikomandani, ME 5.Drs. Bunbun Wahyu Korneli, MAP 6.Supradi, SKM 7.Tunggul Hary Murtie, ST Anggota Wilayah Priangan Timur 1.Kasubid Infrastruktur Wilayah 2.Kasubid Agama, Pendidikan dan Kebudayaan 3.Kasubid Aparatur, Politik dan Hukum 4.Gilang Bayu Erlangga, SE 5.Lia Muliawaty, SAB., MM 6.R. Ayu Dian Vita Damayanti, S.IP 7.Widianto Nugroho Adi, ST., MT 25

27 4. Simulasi bantuan keuangan tahun

28 NoUraian Kabupaten/KotaPembobotan (1, 2,….,4,5)Persentase 1∆ IPM (Realisasi IPM 2013 terhadap Realisasi IPM 2012) Semakin besar ∆ nya nilainya semakin tinggi bobotnya 15% 2∆ Capaian Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2013 Semakin tinggi ∆ semakin besar bobotnya10% 3∆ AKB Semakin rendah ∆ nya semakin tinggi bobotnya 10% 4Jumlah Penduduk Tahun 2013Semakin besar semakin besar bobotnya10% 5Luas WilayahSemakin luas wilayahnya semakin tinggi bobotnya 10% 6Panjang Jalan Kabupaten/KotaSemakin panjang jalan semakin tinggi bobotnya 15% 7Kawasan Lindung / Luas Wilayah berbanding Proporsi target Kawasan Lindung 2018 Semakin tinggi perbandingannya semakin tinggi bobotnya 20% 8PAD Sendiri Tahun 2012 dibagi Jumlah Penduduk Tahun 2012 Semakin tinggi semakin besar bobotnya10% 90 SIMULASI BANTUAN KEUANG PADA DOKUMEN RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016

29 SIMULASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 (Tematik Sektoral) No.Kabupaten/KotaPagu Indikatif (Rp.) Rancangan Awal RKPD 2016 I. BKPP Wilayah I Bogor 282,499,895, Kabupaten Bogor 65,157,418, Kabupaten Cianjur 58,578,392, Kabupaten Sukabumi 58,187,312, Kota Bogor 33,147,080, Kota Depok 35,551,342, Kota Sukabumi 31,878,349,069.8 II. BKPP Wilayah II Purwakarta 245,196,489, Kabupaten Bekasi 51,899,388, Kabupaten Karawang 59,687,042, Kabupaten Purwakarta 42,194,699, Kabupaten Subang 47,056,353, Kota Bekasi 44,359,005,668.1

30 SIMULASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 (Tematik Sektoral) No.Kabupaten/KotaPagu Indikatif (Rp.) Rancangan Awal RKPD 2016 III. BKPP Wilayah III Cirebon 228,889,053, Kabupaten Cirebon 52,571,657, Kabupaten Indramayu 56,479,430, Kabupaten Kuningan 42,741,047, Kabupaten Majalengka 39,664,124, Kota Cirebon 37,432,794,624.2 IV. BKPP Wilayah IV Priangan (Barat) 219,454,080, Kabupaten Bandung 55,669,197, Kabupaten Bandung Barat 35,222,732, Kabupaten Sumedang 40,607,347, Kota Bandung 54,771,093, Kota Cimahi 33,183,710,375.1

31 SIMULASI BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016 (Tematik Sektoral) No.Kabupaten/KotaPagu Indikatif (Rp.) Rancangan Awal RKPD 2016 V. BKPP Wilayah IV Priangan (Timur) 273,960,480, Kabupaten Ciamis 42,303,606, Kabupaten Garut 55,522,477, Kabupaten Tasikmalaya 53,759,650, Kabupaten Pangandaran ,0 5. Kota Banjar 34,062,831, Kota Tasikmalaya 38,311,915,503.3 Keterangan : 1.Pagu Indikatif Tematik Kewilayahan sebesar Rp. 250 Milyar,-, terdiri dari BTL Rp. 150 Milyar dan BL Rp. 100 Milyar; 2.Usulan Kegiatan Tematik Kewilayahan berdasarkan pengajuan proposal dari Kab/Kota; 3.Perbaikan Proposal Kegiatan Tematik Sektoral dan Tematik Kewilayahan paling lambat dua hari setelah pelaksanaan Pra Musrenbang.

32 Rincian Persyaratan Pengusulan Kegiatan (Pergub No. 52 Tahun 2014 Pasal 16) Surat Pengantar dari Bupati/Walikota, dengan nomor Surat Bappeda; Proposal yang dilengkapi dengan RAB, CPCL,gambar dan sertifikat apabila untuk pengadaan tanah/lahan serta DED untuk kegiatan pembangunan fisik; Proposal yang dilengkapi dengan RAB dan CPCL untuk kegiatan non fisik; dan Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Pemerintah Kabupaten/Kota 11

33 TERIMA KASIH MARI KITA WUJUDKAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT Informasi lebih lanjut :  Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022)  Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) , Fax, (022) Website : http//www.jabarprov.go.id, SMS JABAR MEMBANGUN SMS JABAR MEMBANGUN SMS SATU DATA JABAR Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011# SMS SATU DATA JABAR Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011# KM-0 Pro Poor JABAR -ONLINE RKPD Jabar -ONLINE


Download ppt "PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT RAPAT PERSIAPAN PRA MUSRENBANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 UNTUK PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2016 Oleh : Prof. Dr. Ir. Deny."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google