Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ISU-ISU HUKUM KETENGAKERJAAN. PENGERTIAN UMUM TENTANG HUKUM PENGERTIAN UMUM dan SEDERHANA TENTANG APA YG DISEBUT SBG HUKUM, adalah suatu kumpulan daripada.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ISU-ISU HUKUM KETENGAKERJAAN. PENGERTIAN UMUM TENTANG HUKUM PENGERTIAN UMUM dan SEDERHANA TENTANG APA YG DISEBUT SBG HUKUM, adalah suatu kumpulan daripada."— Transcript presentasi:

1 ISU-ISU HUKUM KETENGAKERJAAN

2 PENGERTIAN UMUM TENTANG HUKUM PENGERTIAN UMUM dan SEDERHANA TENTANG APA YG DISEBUT SBG HUKUM, adalah suatu kumpulan daripada peraturan dan perundang-undangan tentang sesuatu bidang. PENGERTIAN UMUM dan SEDERHANA TENTANG APA YG DISEBUT SBG HUKUM, adalah suatu kumpulan daripada peraturan dan perundang-undangan tentang sesuatu bidang. ISU-ISU HUKUM KETENAGAKERJAAN MENGANDUNG ARTI ISU-ISU SEKITAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KETENAGA KERJAAN. ISU-ISU HUKUM KETENAGAKERJAAN MENGANDUNG ARTI ISU-ISU SEKITAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KETENAGA KERJAAN. DARI SEKIAN BANYAK ISU HUKUM KETENAGAKERJAAN, DLM KESEMPATAN INI HANYA AKAN DIKEMUKAKAN DUA ISU SAJA yaitu ISU REVISI UU 13/2003 ttg KETENAGAKERJAAN dan ISU UU 39/2004 ttg PENEMPATAN dan PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI. DARI SEKIAN BANYAK ISU HUKUM KETENAGAKERJAAN, DLM KESEMPATAN INI HANYA AKAN DIKEMUKAKAN DUA ISU SAJA yaitu ISU REVISI UU 13/2003 ttg KETENAGAKERJAAN dan ISU UU 39/2004 ttg PENEMPATAN dan PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI.

3 ISU REVISI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN: ISU REVISI UU 13/2003 MENGUNDANG BANYAK PROTES DARI SEJUMLAH BESAR SP/SB DEMO PROTES BERSILIH GANTI SEKALIPUN MENAKER ERMAN SOEPARNO TELAH MENJELASKAN MAKSUD BAIK DARI REVISI TETAPI DAYA TOLAK LEBIH BESAR YG PD AKHIR PRESIDEN RI UTK MEREDAM GEJOLAK GERAKAN BURUH INI MEMUTUSKAN UTK MENGHENTIKAN NIAT MEREVISI UU TSB. ISU REVISI UU 13/2003 MENGUNDANG BANYAK PROTES DARI SEJUMLAH BESAR SP/SB DEMO PROTES BERSILIH GANTI SEKALIPUN MENAKER ERMAN SOEPARNO TELAH MENJELASKAN MAKSUD BAIK DARI REVISI TETAPI DAYA TOLAK LEBIH BESAR YG PD AKHIR PRESIDEN RI UTK MEREDAM GEJOLAK GERAKAN BURUH INI MEMUTUSKAN UTK MENGHENTIKAN NIAT MEREVISI UU TSB. MOHON PERHATIAN PARA MHS, UTK FORUM KAJIAN ILMIAH DLM KELAS INI KITA AKAN TINJAU BIBIT YG MEMICU PROTES SEHINGGA KITA MEMILIKI WAWASAN BERFIKIR DLM MEMPELAJARI PERMASALAHAN PERBURUHAN DI TANAH AIR. MOHON PERHATIAN PARA MHS, UTK FORUM KAJIAN ILMIAH DLM KELAS INI KITA AKAN TINJAU BIBIT YG MEMICU PROTES SEHINGGA KITA MEMILIKI WAWASAN BERFIKIR DLM MEMPELAJARI PERMASALAHAN PERBURUHAN DI TANAH AIR.

4 BEBERAPA MATERI KRUSIAL MATERI TENAGA KERJA ASING KETENTUAN UU 13/2003 TENAGA KERJA ASING DILARANG MENDUDUKI JABATAN YG MENGURUSI PERSONALIA DAN/ATAU JABATAN-JABATAN TERTENTU. PERUBAHANDIHAPUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU TIDAK DPT DIADAKAN UTK PEKERJAAN YG BERSIFAT TETAP. MASA KONTRAK MINIMAL 2 TAHUN. DPT DILAKUKAN UTK SEMUA JENIS PEKERJAAN.MASA KONTRAK BISA MENCAPAI 5 TAHUN SEKALIGUS.

5 BATAS USIA ANAK BEKERJA PENGUSAHA DILARANG MEMPEKERJAKAN ANAK, KECUALI YG BERUMUR ANTARAS 13 SD 15 UTK MELAKUKAN PEKERJAAN RINGAN SEPANJANG TDK MENGGANGGU PERKEM- BANGAN DAN KESEHATAN FISIK, MENTAL DAN SOSIAL DIPERBOLEHKAN MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH USIA 15 TAHUN DAN BERHAK UTK MENANDA TANGANI PERJANJIAN KERJA (DIANGGAP CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM, KHUSUS DLM HUBUNGAN KERJA). BATASAN MAKSIMAL JAM KERJA LEMBUR JAM LEMBUR PER HARI MAKSIMAL 3 JAM DAN 14 JAM PER MINGGU LEMBUR DPT DILAKUKAN MAKSIMAL 14 JAM PER MINGGU (TDK DIBATASI PER HARI)

6 WAKTU KERJA CUTI PANJANG SEKURANG- KURANGNYA 2 BLN DAN DILAKSANAKAN PD THN KE 7 DAN KE 8 MASING2 1 BLN BAGI BURUH YG TELAH BEKERJA SELAMA 6 THN DLM DRAF TDK DIATUR SECARA RINCI KETENTUAN CUTI PANJANG NAMUN DISERAHKAN KE MASING2 PRSH UTK DIATUR TERSENDIRI DLM PERJANJIAN KERJA. UPAH MINIMUM REGIONAL / PROPINSI SETIAP BURUH BERHAK MEMPEROLEH PENGHASILAN YG MEMENUHI PENGHIDUPAN YG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN ISTILAH PENGHIDUPAN YG LAYAK DIGANTI DG “…UPAH MINIMUM SBG JARING PENGAMAN”. UPAH MINIMUM MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN SEKTOR USAHA YG PALING LEMAH. AKIBAT MOGOK KERJA TDK SAH AKIBAT HUKUM DARI MOGOK KERJA TDK SAH AKAN DIATUR DG KEPUTUSAN MENTERI AKIBAT HUKUM DARI MOGOK KERJA TDK SAH ADA 2 ALTERNATIF: 1. PHK TANPA PESANGON, 2. DIKATEGORIKAN MANGKIR DAN YG MENGAKIBATKAN PRSH RUGI, PEKERJA DITUNTUT GANTI RUGI.

7 PESANGON DLM HAL TERJADI PHK, PENGUSAHA WAJIB MEMBAYAR PESANGON DAN ATAU UANG PENGHARGAAN MASA KERJA DAN UANG PENGGANTIAN HAK YG SEHARUSNYA DITERIMA PEKERJA YG UPAHNA LEBIH BESAR DARI 1 KALI PENGHASILAN TETAP KENA PAJAK (SEKITAR Rp.1,1 juta per bln), TDK BERHAK MENDPT PESANGON. PERUBAHAN BATASAN MASA KERJA SBG DASAR PERHITUNGAN BESARNYA UANG PESANGON PESANGON BAGI BURUH DG MASA KERJA KURANG DARI 1 THN ADALAH 1 BLN UPAH (TDK ADA MINIMAL MASA KERJA). PEKERJA YG BERHAK MENDAPAT PESANGON 1 BLN PENUH MINIMAL HARUS TELAH BEKERJA 3 BLN. SKORSING BAGI KARYAWAN YG MELAKUKAN KESALAHAN BERAT PENGUSAHA DPT MELAKUKAN SKORSING KPD BURUH YG SEDANG DLM PROSES PHK DG TETAP WAJIB MEMBAYAR UPAH BESERTA HAK-HAK LAINNYA YG BIASA DITERIMA BURUH. KARYAWAN YG MELAKUKAN KESALAHAN BERAT, DPT DIBERIKAN SKORSING DAN SELAMA SKORSING TDK DIBERIKAN UPAH.

8 BESARNYA PESANGON KARENA PERUSAHAAN MELAKUKAN EFISIENSI PHK DPT DILAKUKAN KARENA PRSH RUGI TERUS MENERUS SELAMA 2 THN (DIBUKTIKAN DG AUDIT) ATAU KARENA FORCE MAJOR DAN PESANGON DIBERIKAN 2 KALI PMTK. EFISIENSI YG BERAKIBAT PD PENGURANGAN PEGAWAI TDK PERLU ADA LAPORAN AUDIT. PESANGON YG DIBERIKAN 1 KALI PMTK.

9 BILA DPT DISIMPULKAN, BHW MATERI PERUBAHAN / REVISI LBH BANYAK MERUGIKAN BURUH DAN PEMERINTAH MELIHAT PERSOALAN HANYA DARI SISI KEPENTINGAN PENGUSAHA. INDIKASINYA, DIULANG-ULANGNYA ALASAN BHW JIKA UU YG LAMA TDK DIREVISI MAKA INVESTOR TAKUT MENANAMKAN MODAL. SALAH SATU PAKET KEBIJAKAN UU INVESTASI ADALAH MEREVISI UU 13/2003 (RIBKA CIPTANING PROLETARIATI, KETUA KOMISI IX DPR dikutip dari majalah TRUST no.25 thn iv 3-9 April 2006) BILA DPT DISIMPULKAN, BHW MATERI PERUBAHAN / REVISI LBH BANYAK MERUGIKAN BURUH DAN PEMERINTAH MELIHAT PERSOALAN HANYA DARI SISI KEPENTINGAN PENGUSAHA. INDIKASINYA, DIULANG-ULANGNYA ALASAN BHW JIKA UU YG LAMA TDK DIREVISI MAKA INVESTOR TAKUT MENANAMKAN MODAL. SALAH SATU PAKET KEBIJAKAN UU INVESTASI ADALAH MEREVISI UU 13/2003 (RIBKA CIPTANING PROLETARIATI, KETUA KOMISI IX DPR dikutip dari majalah TRUST no.25 thn iv 3-9 April 2006)

10 KOMENTAR MENAKERTRANS ERMAN SOEPARNO: RANCANGAN REVISI ITU DISUSUN TERKAIT UPAYA PEMERINTAH UTK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DG MEMBANGUN IKLIM USAHA YG KONDUSIF. JADI SEMANGAT PERUBAHAN UU ITU ADALAH AGAR PARA PENGANGGUR YG JUMLAHNYA SAAT INI SANGAT BESAR BISA TERTAMPUNG. MASALAH KESEJAHTERAAN, BISA DIBICARAKAN SECARA INTERNAL ANTARA PENGUSAHA DAN SP NYA. RANCANGAN REVISI ITU DISUSUN TERKAIT UPAYA PEMERINTAH UTK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DG MEMBANGUN IKLIM USAHA YG KONDUSIF. JADI SEMANGAT PERUBAHAN UU ITU ADALAH AGAR PARA PENGANGGUR YG JUMLAHNYA SAAT INI SANGAT BESAR BISA TERTAMPUNG. MASALAH KESEJAHTERAAN, BISA DIBICARAKAN SECARA INTERNAL ANTARA PENGUSAHA DAN SP NYA. KOMENTAR ANTON J SUPIT, KETUA ASPRINDO: PENGUSAHA HANYA BERHARAP AGAR DIBUAT ATURAN YG LBH LUWES DAN TDK KAKU. MENUNJUK KPD PENGATURAN MENGENAI PERHITUNGAN PESANGON DG MEMBEDAKAN GAJI YG DITERIMA BURUH. DI VIETNAM, PESANGON DIHITUNG BERDASARKAN 6 KALI GAJI. AGAR DIBICARAKAN ANGKA YG SESUAI DG KONDISI INDONESIA. KOMENTAR ANTON J SUPIT, KETUA ASPRINDO: PENGUSAHA HANYA BERHARAP AGAR DIBUAT ATURAN YG LBH LUWES DAN TDK KAKU. MENUNJUK KPD PENGATURAN MENGENAI PERHITUNGAN PESANGON DG MEMBEDAKAN GAJI YG DITERIMA BURUH. DI VIETNAM, PESANGON DIHITUNG BERDASARKAN 6 KALI GAJI. AGAR DIBICARAKAN ANGKA YG SESUAI DG KONDISI INDONESIA.

11 PRESS RELEASE APINDO PENYEMPURNAAN UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN DIPERLUKAN UTK MENYELAMATKAN BANGSA DARI KETERPURUKAN UPAYA PENYEMPURNAAN THD UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN MUTLAK DIPERLUKAN SAAT INI UTK MENYELAMATKAN BANGSA DARI KETERPURUKAN. UPAYA INI DILAKUKAN UTK PERBAIKAN IKLIM INVESTASI, MEMPERTAHANKAN DAN MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA BARU SEHINGGA DPT MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA. UPAYA PENYEMPURNAAN THD UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN MUTLAK DIPERLUKAN SAAT INI UTK MENYELAMATKAN BANGSA DARI KETERPURUKAN. UPAYA INI DILAKUKAN UTK PERBAIKAN IKLIM INVESTASI, MEMPERTAHANKAN DAN MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA BARU SEHINGGA DPT MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA. BERDASAR DATA BHW PD THN 2005 TINGGINYA TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, DAN PERBANDINGAN YG TDK SEBANDING ANTARA PENYERAPAN DAN JUMLAH ANGKATAN KERJA SERTA JUMLAH MRK YG BELUM BEKERJA MSH SANGAT BANYAK, UTK MERESPON HAL TSB PEMERINTAH MENGELUARKAN INPRES NO.3 / 2006 ttg “PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI” UTK MENCARI JLN KELUAR ATAS MELAMBATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL. BERDASAR DATA BHW PD THN 2005 TINGGINYA TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, DAN PERBANDINGAN YG TDK SEBANDING ANTARA PENYERAPAN DAN JUMLAH ANGKATAN KERJA SERTA JUMLAH MRK YG BELUM BEKERJA MSH SANGAT BANYAK, UTK MERESPON HAL TSB PEMERINTAH MENGELUARKAN INPRES NO.3 / 2006 ttg “PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI” UTK MENCARI JLN KELUAR ATAS MELAMBATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL.

12 PERSOALAN YG MENGHAMBAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TSB ANTARA LAIN ADALAH: KETIDAK PASTIAN HUKUM, LAMANYA PENGAJUAN PERIJINAN INVESTASI, UU KETENAGAKERJAAN YG DINILAI TDK PRO BISNIS, PERDA BERKAITAN DG OTONOMI DAERAH DLL. PERSOALAN YG MENGHAMBAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TSB ANTARA LAIN ADALAH: KETIDAK PASTIAN HUKUM, LAMANYA PENGAJUAN PERIJINAN INVESTASI, UU KETENAGAKERJAAN YG DINILAI TDK PRO BISNIS, PERDA BERKAITAN DG OTONOMI DAERAH DLL. BIDANG KETENAGAKERJAAN MENJADI SALAH SATU FOKUS PEMERINTAH DLM PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI. BEBERAPA KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DLM PAKET TSB ANTARA LAIN: BIDANG KETENAGAKERJAAN MENJADI SALAH SATU FOKUS PEMERINTAH DLM PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI. BEBERAPA KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DLM PAKET TSB ANTARA LAIN: 1. menciptakan iklim hub industrial yg mendukung perluasan lapangan kerja. 2. penyelesaian berbagai perselisihan hub industrial secara cepat, murah dan berkeadilan. 3. mempercepat proses penerbitan perizinan ketenagakerjaan. 4. penciptaan pasar tenaga kerja fleksibel dan produktif.

13 KEBIJAKAN PENCIPTAAN IKLIM HUB INDUSTRIAL YG MENDUKUNG PERLUASAN LAPANGAN KERJA AKAN DILAKSANAKAN DG 2 PROGRAM KERJA, YAKNI: KEBIJAKAN PENCIPTAAN IKLIM HUB INDUSTRIAL YG MENDUKUNG PERLUASAN LAPANGAN KERJA AKAN DILAKSANAKAN DG 2 PROGRAM KERJA, YAKNI: 1. MENGUBAH UU ttg KETENAGAKERJAAN YG DIHARAPKAN MENGHASILKAN DRAFT PERUBAHAN UU 13/2003 YG SDH DISAMPAIKAN KE DPR PD BLN APRIL 2006, dan 2. MENGUBAH PERATURAN PELAKSANAAN UU 13/2003 YG DIHARAPKAN AKAN ADANYA PERUBAHAN ATAS PP, PERPERS DAN PERMENAKERTRANS PELAKSANA UU 13/2003 YG SEGERA DILAKSANAKAN SETELAH PERUBAHAN ATAS UU 13/2003.

14 SIKAP APINDO THD PENYEMPURNAAN UU 13/2003 ttg KETENAGAKERJAAN BERKAITAN DG RENCANA PENYEMPURNAAN THD UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN, APINDO BERSIKAP SBB: BERKAITAN DG RENCANA PENYEMPURNAAN THD UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN, APINDO BERSIKAP SBB: 1. PENYEMPURNAAN THD UU 13/2003 TTG KETENAGAKERJAAN PERLU UTK DILANJUTKAN. HAL INI SEJALAN DG INSTRUKSI PRESIDEN NO.3 /2006 ttg PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI. APINDO MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH SESUAI DG INSTRUKSI PRESDIDEN NO.3 / 2006 UTK MELAKSANAKAN UPAYA PEMULIHAN EKOONOMI SECARA MENYELURUH DAN KOMPREHENSIF MELALUI PENCIPTAAN LAPANGAN PEKERJAAN BARU SEBANYAK MUNGKIN UTK MENGATASI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN. 2. DLM HAL TERDPT PENDAPAT MENGENAI SUBSTANSI MATERI RENCANA PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN UU 13/2003 HENDAKNYA DISELESAIKAN SECARA KONSTITUSI DAN KELEMBAGAAN YG SAH YAITU MELALUI LKS TRIPARTIT DAN DPR RI TANPA MELAKUKAN AKSI-AKSI DEMONSTRASI YG MENGAKIBATKAN TERHENTINYA OPERASIONAL PERUSAHAAN SERTA MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI SEMUA PIHAK. APINDO PUN TELAH MENYAMPAIKAN USULAN PENYEMPURNAAN UU 13/2003 KPD PEMERINTAH.

15 3. MANAJEMEN PERUSHAAN AGAR MENGAMBIL SIKAP DAN LANGKAH ANTISIPATIF YG TEPAT AGAR KEBERLANGSUNGAN AKTIFITAS PRODUKSI DITINGKAT PERUSAHAAN / PABRIK DI LAPANGAN HARUS TETAP DIPELIHARA. UNTUK ITU HENDAKNYA DIUPAYAKAN “SECARA BIPARTIT DITINGKAT MASING-MASING PERUSAHAAN” AGAR TIDAK TERGANGGU OLEH AKSI-AKSI INDUSTRIAL DALAM BENTUK APAPUN. PRESS RELEASE INI DIKELUARKAN OLEH DEWAN PENGURUS NASIONAL APINDO DI JAKARTA PD TANGGAL 27 MARET 2006 ( tanggal ini dikutip sesuai press release aslinya krn ada kejanggalan. Press release bertanggal 27 Maret 2006 tetapi di dalamnya ada pernyataan bhw draft perubahan UU 13/2003 telah disampaikan pd bulan April 2006).

16 POKOK-POKOK MATERI USULAN PENYEMPURNAAN UU NO. 13 TAHUN 2003 SILAHKAN LIHAT LEMBAR TRANSPARANS

17 ISU PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI (UU NO. 39 / 2004) PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI DI SATU PIHAK SANGAT MENGUNTUNGKAN KRN MENDATANGKAN DEVISA BAGI NEGARA YG TIDAK KECIL TETAPI DI LAIN PIHAK SERING BANYAK MENIMBULKAN PERMASALAHAN YG MERUGIKAN TKI BAIK TKI LEGAL MAUPUN TKI ILEGAL. PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI DI SATU PIHAK SANGAT MENGUNTUNGKAN KRN MENDATANGKAN DEVISA BAGI NEGARA YG TIDAK KECIL TETAPI DI LAIN PIHAK SERING BANYAK MENIMBULKAN PERMASALAHAN YG MERUGIKAN TKI BAIK TKI LEGAL MAUPUN TKI ILEGAL. PERMASALAHAN MERUGIKAN TKI LEGAL BANYAK TERJADI DI BIDANG PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL (PEMBANTU RUMAH TANGGA, PELAYAN TOKO/RESTORAN, PENGASUH ANAK), TETAPI TERJADI PULA KASUS PD SEKTOR FORMAL (BURUH PABRIK, BURUH BANGUNAN ATAU BURUH PERKEBUNAN). PERMASALAHAN MERUGIKAN TKI LEGAL BANYAK TERJADI DI BIDANG PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL (PEMBANTU RUMAH TANGGA, PELAYAN TOKO/RESTORAN, PENGASUH ANAK), TETAPI TERJADI PULA KASUS PD SEKTOR FORMAL (BURUH PABRIK, BURUH BANGUNAN ATAU BURUH PERKEBUNAN). DLM MATA KULIAH INI APABILA BANYAK CONTOH YG DITAMPILKAN ADALAH KASUS-KASUS YG TERJADI DI MALAYSIA KRN DISAMPING BERTAHUN-TAHUN BERADA DI MALAYSIA, DATA PUN SAYA PEROLEH DARI KBRI DI KUALA LUMPUR. DLM MATA KULIAH INI APABILA BANYAK CONTOH YG DITAMPILKAN ADALAH KASUS-KASUS YG TERJADI DI MALAYSIA KRN DISAMPING BERTAHUN-TAHUN BERADA DI MALAYSIA, DATA PUN SAYA PEROLEH DARI KBRI DI KUALA LUMPUR.

18 DATA REMITANSI TKI LUAR NEGERI (US$) DARI BULAN JANUARI S.D. JUNI 2006 KAWASAN ASIA PASIFIC FORMAL183,268,960INFORMAL373,972,127TOTAL557,241,087 TIMTENG & AFRIKA123,032,343495,811,156618,843,499 AMERIKA785,0685,089790, EROPA--- JUMLAH TOTAL 307,086,371869,788,3721,176,874,743

19 PERMASALAHAN DAN JENIS KASUS TKI DI MALAYSIA SUMBER PERMASALAHAN: PERMASALAHAN TKI YG LEGAL TETAP ADA, BAIK TKI SEKTOR FORMAL MAUPUN DI SEKTOR INFORMAL. PERMASALAHAN TSB TIMBUL DISEBABKAN BEBERAPA FAKTOR SBB: 1. Bersumber dari majikan a.l. pelanggaran perjanjian kerja, perlakuan majikan kpd TKI yg tdk memuaskan. 2. Bersumber dari TKI sendiri disebabkan sikap mental dan etos kerja serta tingkat disiplin dan keterampilan yg tdk memadai.

20 JENIS KASUS TKI SEKTOR FORMAL: MESKIPUN PROSES PENEMPATAN TKI SEKTOR FORMAL INI TELAH DIATUR SECARA BAIK BERDASARKAN MOU KEDUA NGR INDONESIA – MALAYSIA DAN PROSES REKRUTNYA TELAH DILENGKAPI DG DOKUMEN PERJANJIAN DAN SEBAGAINYA, KASUS TKI FORMAL INI TETAP ADA DAN BILA DIBANDINGKAN DG JUMLAH TKI YG BEKERJA, KASUSNYA RELATIF KECIL. PD UMUMNYA PENYEBAB KASUS TKI FORMAL ADALAH: a. Perjanjian kerja tdk dilaksanakan secara benar oleh majikan. b. Kedua belah pihak salah menafsirkan perjanjian kerja. c. TKI ditempatkan tdk sesuai dg bakat dan keterampilannya. d. Pemberian informasi yg tdk tuntas oleh PJTKI pd waktu rekrut TKI di Tanah Air. e. Harapan yg terlalu berlebihan dari TKI yg menganggap bekerja di Malaysia akan mendapat upah yg besar.

21 f. Rekrut TKI oleh sponsor yg tdk memahami kondisi dan syarat- syarat kerja di Malaysia. g. dan sebab-sebab lainnya. JENIS KASUS TKI SEKTOR INFORMAL (pembantu rumah tangga): Rata-rata 20 – 30 orang per bulan TKI prt datang ke KBRI Kuala Lumpur melaporkan masalah yg dihadapinya. Kasus yg dialami: a. Upah tdk dibayar sama sekali oleh majikan. b. Upah dibayar secara tdk teratur. c. Bekerja tanpa istirahat yg selayaknya. d. Mengerjakan pekerjaan rangkap, sbg prt dan pelayan toko. e. Perlakuan kasar majikan dan keluarganya.

22 f. Memotong dan memasak makanan yg tdk sesuai dg norma agama yg dianut TKI. g. Tdk adanya keleluasan utk melakukan ibadah. h. Pelecehan seksual, dan sebagainya. Catatan: Data dan informasi diperoleh dari Laporan Tahunan (Tahun 2000) KBRI di Kuala Lumpur. Jenis kasus TKI ilegal, baru diketahui setelah terjadi penangkapan karena kasus kejahatan (pencurian, pelacuran sekalipun karena penipuan atau perdagangan wanita, dan perkelahian antar suku Aceh dg Lombok atau Madura) atau tertangkap karena razia yustisi. Slides berikut ini merupakan gambaran TKI di Malaysia, data dan info diperoleh dari sumber Jabatan Imigresen Kerajaan Malaysia tahun 2005.

23 Migrasi pekerja Indonesia ke Malaysia: Menurut Dorall (1988), Azizah Kasim (1986/87/88/90), Illai (1992) dan Nasution (1998), ramainya orang Indonesia yang bekerja di Malaysia dibanding dengan negara-negara lain yang berada di persekitarannya, adalah kerana banyak peluang pekerjaan, terutama sejak dilaksanakannya Dasar Ekonomi Baru yang dipandang cukup berjaya mengangkat Malaysia sebagai salah satu Negara Industri Baru di wilayah Asia Tenggara. Demikian juga faktor kesamaan budaya, dan jarak yang relatif dekat menyebabkan Malaysia lebih menarik bagi orang Indonesia untuk mencari rizki (Nasution 2001:8-12). Bahkan, dalam sepuluh tahun terakhir ramai di antara mereka masuk ke Malaysia sebagai pendatang haram (Azman & Vatikiotis 1990 dalam Nasution 2001:12). Menurut Dorall (1988), Azizah Kasim (1986/87/88/90), Illai (1992) dan Nasution (1998), ramainya orang Indonesia yang bekerja di Malaysia dibanding dengan negara-negara lain yang berada di persekitarannya, adalah kerana banyak peluang pekerjaan, terutama sejak dilaksanakannya Dasar Ekonomi Baru yang dipandang cukup berjaya mengangkat Malaysia sebagai salah satu Negara Industri Baru di wilayah Asia Tenggara. Demikian juga faktor kesamaan budaya, dan jarak yang relatif dekat menyebabkan Malaysia lebih menarik bagi orang Indonesia untuk mencari rizki (Nasution 2001:8-12). Bahkan, dalam sepuluh tahun terakhir ramai di antara mereka masuk ke Malaysia sebagai pendatang haram (Azman & Vatikiotis 1990 dalam Nasution 2001:12).

24 Ilham bin Muhammad Yasir (2005) melihat migrasi pekerja Indonesia ke Malaysia dari faktor penolak-penarik, iaitu: Faktor penolak: Faktor penolak: 1. Ekonomi negara yang meruncing. 2. Desakan ekonomi keluarga. Faktor penarik: Faktor penarik: 1. Keperluan yang ramai terhadap pembantu rumah di Malaysia. 2. Gaji yang besar. Tentang jumlah pekerja Indonesia yang pasti sukar diperoleh, tetapi penulis cenderung menggunakan data dari Jabatan Imigresen Malaysia, iaitu:

25 STATISTIK PEKERJA ASING DI MALAYSIA MENGIKUT NEGARA SUMBER TAHUN 2005 (Data dari 01/05/2004 hingga 30/04/2005) Negara Sumber Bilangan% Bangladesh53,751 3,4 % Kamboja3,514 0,2 % Cina688 0,0 % India93,339 5,9 % Indonesia1,105,083 69,9 % Myanmar66,119 4,2 % Nepal159,531 10,1 % Pakistan1,171 0,1 % Filipina18,936 1,2 % Sri Lanka 979 0,1 % Thailand5,573 0,4 % Vietnam72,902 4,6 % Lain – lain 169 0,0 % Jumlah Total 1,581,755100%

26 STATISTIK PEKERJA ASING DI MALAYSIA MENGIKUT SEKTOR PEKERJAAN TAHUN 2005 (Data dari 01/05/2004 hingga 30/04/2005) SektorBilangan% Pembantu Rumah 298,493 18,9 % Pembinaan239,087 15,1 % Perkhidmatan115,753 7,3 % Perladangan345,774 21,9 % Jumlah1,581,755100%

27 Sehingga 2004, Malaysia sebagai negara paling ramai menerima pekerja wanita pembantu rumah (PRW) 1. Malaysia : 250,000 orang 2. Hong Kong : 217,000 orang 3. Taiwan : 125,000 orang 4. Singapura : 150,000 orang Sumber: Malaysia Today, 15/11/2004 dalam Ilham bin Muhammad Yasir, (2005).

28 MIGRASI PEMBANTU RUMAH WARGA ASING Negara Pembantu Rumah 1. Indonesia233,285 orang 2. Filipina6,416 orang 3. Kamboja1,900 orang 4. Srilanka598 orang 5. Thailand453 orang 6. India23 orang Sumber : Rohani A. Rahim, 2004 dalam Ilham bin Muhammad Yasir, (2005).

29 Permasalahan pekerja Indonesia di Malaysia: Beberapa kes berikut ini merupakan permasalahan pembantu rumah wanita Indonesia di Malaysia yang ditampung oleh pejabat KBRI Kuala Lumpur sejak bulan Januari hingga September 2005: Lari dari rumah majikan399 orang. Lari dari rumah majikan399 orang. Korban pelacuran 47 orang. Korban pelacuran 47 orang. Terlantar 13 orang. Terlantar 13 orang. Korban penipuan 18 orang. Korban penipuan 18 orang. Diusir dari rumah majikan 17 orang. Diusir dari rumah majikan 17 orang. Penderaan oleh majikan 23 orang. Penderaan oleh majikan 23 orang. Stress atau sakit 14 orang. Stress atau sakit 14 orang.

30 Perkosaan oleh majikan10 orang. Perkosaan oleh majikan10 orang. Perkosaan oleh agensi & masyarakat 6 orang. Perkosaan oleh agensi & masyarakat 6 orang. Diusir atau lari dari majikan 12 orang. Diusir atau lari dari majikan 12 orang. Lain-lain 45 orang. Lain-lain 45 orang.

31 UNDANG-UNDANG NO.39 / 2004 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN-PERMASALAHAN TKI DI LUAR NEGERI, PEMERINTAH MENERBITKAN UU 39/2004. UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN-PERMASALAHAN TKI DI LUAR NEGERI, PEMERINTAH MENERBITKAN UU 39/2004. TUJUAN / ALASAN DIBENTUKNYA UU INI ADALAH: TUJUAN / ALASAN DIBENTUKNYA UU INI ADALAH: 1. Untuk menjamin dan melindungi hak asasi warga negara Indonesia yg bekerja di luar negeri. 2. Karena peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yg ada belum mengatur secara memadai, tegas, dan terperinci mengenai penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. 3. Penempatan TKI di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah dan peran serta masyarakat dlm suatu sistem hukum guna melindungi TKI yg ditempatkan di luar negeri.

32 INTI DARI UU 39/2004: INTI DARI UU 39/2004: > Setiap calon TKI yg akan bekerja di luar negeri, harus memenuhi syarat dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yg bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. > Pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri Pemerintah, dan instansi Swasta yg berbadan hukum (PJTKI=Perusahaan Jasa TKI) dan telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah utk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri (SIPPTKI). > PJTKI swasta harus memiliki Mitra Usaha berbadan hukum di negara tujuan penempatan yg bertanggung jawab menempatkan TKI pd Pengguna. > PJTKI swasta utk mewakili kepentingannya, wajib mempunyai perwakilan (berbadan hukum sesuai ketentuan setempat) di negara TKI di tempatkan.

33 > Mitra Usaha dan Pengguna harus mendapatkan persetujuan dari Perwakilan RI atas dokumen yg dipersyaratkan dlm penempatan TKI di luar negeri. > PJTKI swasta menyelenggarakan diklat bagi calon TKI dan diuji kompetensinya utk memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja atau melalui lembaga diklat yg telah memenuhi persyaratan utk itu. > PJTKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yg tidak lulus Ujian Kompetensi Kerja. > Perjanjian Penempatan Kerja wajib dilakukan antara Calon TKI dg PJTKI swasta. > PJTKI swasta mempersiapkan Perjanjian Kerja antara TKI dg Pengguna. UU 39/2004 mengatur secara luas dan dilengkapi dg peraturan / petunjuk pelaksanaan perekrutan, seleksi dan penempatan sampai kpd kepulangannya kembali ke Tanah Air.Juga mengatur penempatan perseorangan / pegawai instansi di luar negeri.

34 PERSYARATAN BAGI CALON TKI BEKERJA DI L.N. HARUS MEMILIKI DOKUMEN: 1. KTP, Ijazah Pendidikan Terakhir (minimal lulus SMP), akte kelahiran / surat kenal lahir. 2. Surat status perkawinan (bagi yg menikah melampirkan surat nikah). 3. Surat keterangan izin suami / istri / orangtua atau wali. 4. Sertifikat Kompetensi Kerja. 5. Surat keterangan kesehatan dan psikologi. 6. Paspor. 7. Visa Kerja. 8. Perjanjian Penempatan TKI. 9. Perjanjian Kerja. 10. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). 11. Usia minimal 18 tahun, 21 tahun utk bekerja pd perseorangan.

35 REFORMASI SISTEM PENYALURAN & PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI PAKET KEBIJAKAN PEMERINTAH BID EKONOMI UTK MENGGERAKKAN PERCEPATAN RODA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA BELUM MEMBUAHKAN HASIL. DI BID KETENAGAKERJAAN PEM MENGELUARKAN KEBIJAKAN PENGATURAN PERBAIKAN SISTEM PENYALURAN DAN PENEMPATAN TKI KE LN, DEMIKIAN DIKATAKAN OLEH MENKO PEREKONOMIAN (Warta Ketenagakerjaan no.7/Juli 2006). PAKET KEBIJAKAN PEMERINTAH BID EKONOMI UTK MENGGERAKKAN PERCEPATAN RODA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA BELUM MEMBUAHKAN HASIL. DI BID KETENAGAKERJAAN PEM MENGELUARKAN KEBIJAKAN PENGATURAN PERBAIKAN SISTEM PENYALURAN DAN PENEMPATAN TKI KE LN, DEMIKIAN DIKATAKAN OLEH MENKO PEREKONOMIAN (Warta Ketenagakerjaan no.7/Juli 2006). KEBIJAKAN SISTEM PENYALURAN & PENEMPATAN TKI KE LN INI BERTUJUAN UTK MENYEDERHANAKAN PERATURAN2 DLM PENYALURAN & PENEMPATAN TKI KE LN. MATA RANTAI PROSES PERIJINAN YG TDK PERLU AKAN DIPOTONG UTK MENGURANGI BIAYA, DAN PROSEDUR YG DPT MENIMBULKAN PERCALOAN ATAU RUANG PERCALOAN AKAN DIPANGKAS. KEBIJAKAN SISTEM PENYALURAN & PENEMPATAN TKI KE LN INI BERTUJUAN UTK MENYEDERHANAKAN PERATURAN2 DLM PENYALURAN & PENEMPATAN TKI KE LN. MATA RANTAI PROSES PERIJINAN YG TDK PERLU AKAN DIPOTONG UTK MENGURANGI BIAYA, DAN PROSEDUR YG DPT MENIMBULKAN PERCALOAN ATAU RUANG PERCALOAN AKAN DIPANGKAS.

36 DI SAMPING ITU, TKI JUGA DIBERIKAN KEMUDAHAN DLM BERINTERAKSI ATAU BERKOMUNIKASI DG KBRI DI NGR PENEMPATAN. HAL INI MRP LANGKAH2 DEREGULASI / REFORMASI PERIJINAN TKI KE LN. DI SAMPING ITU, TKI JUGA DIBERIKAN KEMUDAHAN DLM BERINTERAKSI ATAU BERKOMUNIKASI DG KBRI DI NGR PENEMPATAN. HAL INI MRP LANGKAH2 DEREGULASI / REFORMASI PERIJINAN TKI KE LN. MENURUT MENAKERTRANS, PEM AKAN MEMANGKAS 29 TITIK / MEJA PERIJINAN TKI YAKNI DARI 40 MEJA MENJADI 11 MEJA. PEMANGKASAN INI BERTUJUAN AGAR PROSES PERIJINAN MENJADI MUDAH, MURAH, CEPAT, DAN AMAN. PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN PENYALURAN & PENEMPATAN TERMASUK DLM PEMBENAHAN PJTKI YAITU PERIJINAN PJTKI AKAN DI DESENTRALISASIKAN KE DAERAH2 TERMASUK MASALAH PENGURUSAN DOKUMEN YG DIPERLUKAN TKI SERTA PENGURUSAN CALON TKI SEJAK PRA PENEMPATAN, PROSES PENAMPUNGAN, TRAINING, UJI KESEHATAN SD PENEMPATAN DI LN. MENURUT MENAKERTRANS, PEM AKAN MEMANGKAS 29 TITIK / MEJA PERIJINAN TKI YAKNI DARI 40 MEJA MENJADI 11 MEJA. PEMANGKASAN INI BERTUJUAN AGAR PROSES PERIJINAN MENJADI MUDAH, MURAH, CEPAT, DAN AMAN. PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN PENYALURAN & PENEMPATAN TERMASUK DLM PEMBENAHAN PJTKI YAITU PERIJINAN PJTKI AKAN DI DESENTRALISASIKAN KE DAERAH2 TERMASUK MASALAH PENGURUSAN DOKUMEN YG DIPERLUKAN TKI SERTA PENGURUSAN CALON TKI SEJAK PRA PENEMPATAN, PROSES PENAMPUNGAN, TRAINING, UJI KESEHATAN SD PENEMPATAN DI LN.

37 BEBERAPA KOMENTAR: RIBKA TJIPTANING, KETUA KOMISI IX DPR RI: KEBIJAKAN MENKO PEREKONOMIAN DIHARAPKAN TDK HANYA TERBATAS PD KOMITMEN SAJA, TETAPI HRS JELAS IMPLEMENTASINYA DAN DPT MENGURANGI / MENANGGULANGI PERMASALAHAN YG DIHADAPI TKI DILN. RIBKA TJIPTANING, KETUA KOMISI IX DPR RI: KEBIJAKAN MENKO PEREKONOMIAN DIHARAPKAN TDK HANYA TERBATAS PD KOMITMEN SAJA, TETAPI HRS JELAS IMPLEMENTASINYA DAN DPT MENGURANGI / MENANGGULANGI PERMASALAHAN YG DIHADAPI TKI DILN. WAHYU SUSILO, ANALIS KEBIJAKAN DARI MIGRANT CARE, MENYATAKAN SAAT INI TKI LEBIH MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN DARI ANCAMAN DEPORTASI (TKI ILEGAL DI MALAYSIA) DAN PERANG DI KAWASAN TIMUR TENGAH. WAHYU SUSILO, ANALIS KEBIJAKAN DARI MIGRANT CARE, MENYATAKAN SAAT INI TKI LEBIH MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN DARI ANCAMAN DEPORTASI (TKI ILEGAL DI MALAYSIA) DAN PERANG DI KAWASAN TIMUR TENGAH.

38 ORGANISASI & TATA KERJA BADAN NASIONAL PENEMPATAN & PERLINDUNGAN TKI (BNP2TKI) KEDUDUKAN: BNP2TKI ADALAH LEMBAGA PEM NON DEP BERADA LANGSUNG DI BAWAH & BERTANGGUNG JAWAB KPD PRESIDEN (DIPIMPIN OLEH SEORANG KETUA). KEDUDUKAN: BNP2TKI ADALAH LEMBAGA PEM NON DEP BERADA LANGSUNG DI BAWAH & BERTANGGUNG JAWAB KPD PRESIDEN (DIPIMPIN OLEH SEORANG KETUA). FUNGSI: BNP2TKI BERANGGOTAKAN WAKIL2 INSTANSI PEM TERKAIT, BERFUNGSI MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PENEMPATAN & PERLINDUNGAN TKI DI LN SECARA TERKOORDINASI & TERINTEGRASI. FUNGSI: BNP2TKI BERANGGOTAKAN WAKIL2 INSTANSI PEM TERKAIT, BERFUNGSI MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PENEMPATAN & PERLINDUNGAN TKI DI LN SECARA TERKOORDINASI & TERINTEGRASI.

39 TUGAS : a. MELAKUKAN PENEMPATAN ATAS DASAR PERJANJIAN SECARA TERTULIS ANTARA PEM DG PEM NGR PENGGUNA TKI / PENGGUNA BERBADAN HUKUM DI NGR TUJUAN PENEMPATAN. b. MEMBERIKAN PELAYANAN, MENGKOORDINASIKAN, DAN MELAKUKAN PENGAWASAN MENGENAI: 1. DOKUMEN, 2. PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN, 3. PENYELESAIAN MASALAH, 4. SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN, 5. PEMBERANGKATAN SAMPAI PEMULANGAN, 6. PEN INGKATAN KUALITAS CALON TKI, 7. INFORMASI, 8. KUALITAS PELAKSANA PENEMPATAN TKI, 9. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TKI & KLG.

40 UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BNP2TKI BHW DLM RANGKA MENUNJANG EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BNP2TKI, DIPANDANG PERLU MERUMUSKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT BNP2TKI. BHW DLM RANGKA MENUNJANG EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BNP2TKI, DIPANDANG PERLU MERUMUSKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT BNP2TKI. UPT ADALAH SATUAN ORG YG BERSIFAT MANDIRI YG MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS OPERASIONAL DAN ATAU TUGAS TEKNIS PENUNJANG DI LINGKUNGAN BNP2TKI. UPT ADALAH SATUAN ORG YG BERSIFAT MANDIRI YG MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS OPERASIONAL DAN ATAU TUGAS TEKNIS PENUNJANG DI LINGKUNGAN BNP2TKI. TUGAS TEKNIS OPERASIONAL ADALAH TUGAS UTK MELAKSANAKAN KEGIATAN TEKNIS YG SECARA LANGSUNG BERHUB DG PELAYANAN MASYARAKAT. TUGAS TEKNIS OPERASIONAL ADALAH TUGAS UTK MELAKSANAKAN KEGIATAN TEKNIS YG SECARA LANGSUNG BERHUB DG PELAYANAN MASYARAKAT.

41 TUGAS TEKNIS PENUNJANG ADALAH TUGAS UTK MELAKSANAKAN KEGIATAN TEKNIS YG PD PRINSIPNYA DLM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS BNP2TKI. TUGAS TEKNIS PENUNJANG ADALAH TUGAS UTK MELAKSANAKAN KEGIATAN TEKNIS YG PD PRINSIPNYA DLM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS BNP2TKI. UPT DI LINGKUNGAN BNP2TKI ADALAH BALAI PELAYANAN PENEMPATAN & PERLINDUNGAN TKI YG SELANJUTNYA DISEBUT BP3TKI DI BIDANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI. UPT DI LINGKUNGAN BNP2TKI ADALAH BALAI PELAYANAN PENEMPATAN & PERLINDUNGAN TKI YG SELANJUTNYA DISEBUT BP3TKI DI BIDANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI. KEDUDUKAN BP3TKI DI BAWQAH & BERTANGGUNG JAWAB KPD KEPALA BNP2TKI, DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA. KEDUDUKAN BP3TKI DI BAWQAH & BERTANGGUNG JAWAB KPD KEPALA BNP2TKI, DIPIMPIN OLEH SEORANG KEPALA.

42 TUGAS BP3TKI, MEMBERIKAN KEMUDAHAN PELAYANAN PEMPROSESAN SELURUH DOKUMEN PENEMPATAN, PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN MASALAH TKI SECARA TERKOORDINASI & TERINTEGRASI DI WILAYAH KERJA MASING2 UPT PENEMPATAN & PERLINDUNGAN TKI. TUGAS BP3TKI, MEMBERIKAN KEMUDAHAN PELAYANAN PEMPROSESAN SELURUH DOKUMEN PENEMPATAN, PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN MASALAH TKI SECARA TERKOORDINASI & TERINTEGRASI DI WILAYAH KERJA MASING2 UPT PENEMPATAN & PERLINDUNGAN TKI. BP3TKI DLM MELAKSANAKAN TUGAS PEMBERIAN KKEMUDAHAN PELAYANAN PEMPROSESAN DOKUMEN DILAKUKAN BERSAMA2 DG INSTANSI PEM TERKAIT BAIK PEM PUSAT MAUPUN PEM DA SESUAI DG BIDANG TUGAS MASING2. BP3TKI DLM MELAKSANAKAN TUGAS PEMBERIAN KKEMUDAHAN PELAYANAN PEMPROSESAN DOKUMEN DILAKUKAN BERSAMA2 DG INSTANSI PEM TERKAIT BAIK PEM PUSAT MAUPUN PEM DA SESUAI DG BIDANG TUGAS MASING2. BIDANG TUGASMASING2 INSTANSI PEM MELIPUTI KETENAGAKERJAAN, KEIMIGRASIAN, VERIFIKASI DOKUMEN KEPENDUDUKKAN, KESEHATAN, KEPOLISIAN, DAN BIDANG LAIN YG DIANGGAP PERLU. BIDANG TUGASMASING2 INSTANSI PEM MELIPUTI KETENAGAKERJAAN, KEIMIGRASIAN, VERIFIKASI DOKUMEN KEPENDUDUKKAN, KESEHATAN, KEPOLISIAN, DAN BIDANG LAIN YG DIANGGAP PERLU. PELAKSANAAN BID TUGAS MASING2 INSTANSI MELALUI SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. PELAKSANAAN BID TUGAS MASING2 INSTANSI MELALUI SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

43 BEBERAPA FUNGSI BP3TKI: BEBERAPA FUNGSI BP3TKI: 1. MONITORING PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI CALON TKI. 2. PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN SELEKSI CALON TKI PENEMPATAN OLEH PEMERINTAH. 3. PELAYANAN PENERBITAN KARTU TK LN (KTKLN), DLL.

44 ISU-ISU KETENAGAKERJAAN PEMBAHASAN TDK TERBATAS KPD ISU-ISU UU KETENAGAKERJAAN, TETAPI LEBIH LUAS LAGI, YAITU TTG KETENAGAKERJAAN PD UMUMNYA. PERMASALAHAN TKI DI LN SEBENARNYA ADALAH PERMASALAHAN LABOR MIGRANT ATAU MIGRASI TK. PERMASALAHAN BESAR TK LAINNYA ADALAH MASALAH PENGANGGURAN DAN CHILD & FEMALE TRAFFICKING. PEMBAHASAN TDK TERBATAS KPD ISU-ISU UU KETENAGAKERJAAN, TETAPI LEBIH LUAS LAGI, YAITU TTG KETENAGAKERJAAN PD UMUMNYA. PERMASALAHAN TKI DI LN SEBENARNYA ADALAH PERMASALAHAN LABOR MIGRANT ATAU MIGRASI TK. PERMASALAHAN BESAR TK LAINNYA ADALAH MASALAH PENGANGGURAN DAN CHILD & FEMALE TRAFFICKING. PD KESEMPATAN INI AKAN DIUTARAKAN SINGKAT PENANGGULANGAN PENGANGGURAN, TENTANG PERDAGANGAN ANAK DAN WANITA DPT DILIHAT DARI BUKU HASIL LOMBA PENGHARGAAN JURNALISTIK UNTUK LIPUTAN ISU PERBURUHAN. PD KESEMPATAN INI AKAN DIUTARAKAN SINGKAT PENANGGULANGAN PENGANGGURAN, TENTANG PERDAGANGAN ANAK DAN WANITA DPT DILIHAT DARI BUKU HASIL LOMBA PENGHARGAAN JURNALISTIK UNTUK LIPUTAN ISU PERBURUHAN.

45 POKOK PIKIRAN PENANGGULANGGAN PENGANGGURAN 1. PENDAYAGUNAAN TK MELALUI PENINGKATAN INFORMASI TK, BURSA KERJA, ANALIS JABATAN, PENYULUHAN & BIMBINGAN JABATAN, ANTAR KERJA LOKAL, AKAD, TRANSMIGRASI. 2. PERLUASAN KESEMPATAN KERJA (FORMAL, INFORMAL). 3. PERLUASAN PASAR KERJA LN (PROGRAM PPTKLN). 4. PENINGKATAN KUALITAS TK (PELATIHAN, SERTIFIKASI, KOMPETENSI PRODUKTIVITAS.

46 INDONESIA DISINYALIR SBG SUMBER PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN, BAIK UTK KEPERLUAN DOMESTIK MAUPUN INTERNASIONAL SBGMANA DISEBUTKAN DLM LAPORAN US DEPARTEMENT OF STATE, TRAFFICKING IN PERSON REPORT SELAIN ITU INDONESIA DI INDIKASIKAN JUGA SBG NGR TRANSIT DAN TUJUAN TRAFFICKING PERSONS. BAHKAN DIPERKIRAKAN 20% DARI 5 JUTA PEKERJA MIGRAN INDONESIA ADALAH HASIL TRAFFICKING, DAN SEKITAR 2% MENGALAMI KASUS KEKERASAN. INDONESIA DISINYALIR SBG SUMBER PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN, BAIK UTK KEPERLUAN DOMESTIK MAUPUN INTERNASIONAL SBGMANA DISEBUTKAN DLM LAPORAN US DEPARTEMENT OF STATE, TRAFFICKING IN PERSON REPORT SELAIN ITU INDONESIA DI INDIKASIKAN JUGA SBG NGR TRANSIT DAN TUJUAN TRAFFICKING PERSONS. BAHKAN DIPERKIRAKAN 20% DARI 5 JUTA PEKERJA MIGRAN INDONESIA ADALAH HASIL TRAFFICKING, DAN SEKITAR 2% MENGALAMI KASUS KEKERASAN.


Download ppt "ISU-ISU HUKUM KETENGAKERJAAN. PENGERTIAN UMUM TENTANG HUKUM PENGERTIAN UMUM dan SEDERHANA TENTANG APA YG DISEBUT SBG HUKUM, adalah suatu kumpulan daripada."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google