Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Politik Dan Strategi Nasional

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Politik Dan Strategi Nasional"— Transcript presentasi:

1 Politik Dan Strategi Nasional
TOPIK KULIAH PPKN KE-13b

2 Politik (politics) - kepentingan umum suatu bangsa, yang
PENGERTIAN (1) Politik (politics) - kepentingan umum suatu bangsa, yang merupakan suatu rangkaian azas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Policy (kebijaksanaan) - penggunaan pertimbangan- pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, tujuan yang dikehendaki. Pengambil kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin dalam usaha memilih cara-cara untuk mencapai tujuan antara politic dan policy terdapat hubungan yang erat dan timbal balik. strategi adalah cara untuk mencapai suatu tujuan termasuk politik.

3 Politik (politics) - kepentingan umum suatu bangsa, yang
PENGERTIAN (2) Politik (politics) - kepentingan umum suatu bangsa, yang merupakan suatu rangkaian azas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Policy (kebijaksanaan) - penggunaan pertimbangan- pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, tujuan yang dikehendaki. Pengambil kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin dalam usaha memilih cara-cara untuk mencapai tujuan antara politic dan policy terdapat hubungan yang erat dan timbal balik. strategi adalah cara untuk mencapai suatu tujuan termasuk politik.

4 Poltranas yang telah berlangsung selama ini disusun
DASAR PEMIKIRAN POLSTRANAS Poltranas yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada disebut sebagai suprastruktur politik , yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik , mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), & kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur politik dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

5 STRATIFIKASI POLSTRANAS (1)
Stratifikasi Polstranas : stratifikasi kebijakan nasional dalam NKRI, meliputi : Tingkat Penentu Kebijakan Pusat, Tingkat Kebijakan Umum, Tingkat Penentu Kebijakan Khusus, dan Tingkat Penentu Kebijakan Teknis. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak meliputi kebijakan tertinggi yang lingkupnya nasional mencakup penentuan Undang-undang Dasar, dan yang berkaitan dengan masalah makro politik bangsa dan negara. Penentu kebijakan puncak adalah kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum yang dikeluarkan berupa Dekrit, Peraturan atau piagam Kepala Negara. Tingkat Penentu Kebijakan Umum merupakan tingkat kebijakan dibawah Tingkat Kebijakan Puncak yang lingkupnya juga nasional dan ditekankan pada masalah makro strategis guna mencapai situasi dan kondisi tertentu yang diharapkan. Bentuk hukum yang dihasilkan adalah UU, PP, Keputusan atau Instruksi Presiden, dalam keadaan tertentu dapat dikeluarkan Maklumat Presiden.

6 STRATIFIKASI POLSTRANAS (2)
Tingkat penentuan kebijakan khusus merupakan kebijakan umum yang merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama pemerintahan. * Wewenang kebijakan khusus terletak pada menteri berdasarkan dan sesuai dengan kebijakan pada tingkat di atasnya. * Bentuk hukum yang dikeluarkan berupa Peraturan Menteri, Kepmen, Instruksi Menteri, Surat Edaran Menteri. Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis ditekankan pada suatu sektor bidang utama dalam bentuk prosedur dan teknik implementasi rencana, program dan kegiatan. * Wewenang pengeluaran kebijakan teknis terletak pada pimpinan eselon pertama Departemen Pemerintahan dan Pimpinan Lembaga-lembaga Non-Departemen. * Hasil penentuan kebijakan berupa Peraturan, Keputusan, Instruksi Pimpinan Lembaga Non-Departemen atau Direktur Jenderal.

7 KETIDAKSEIMBANGAN KEKUATAN GLOBAL POLITIK GLOBAL TERORRISME POL ALIRAN
SI JU PERTENTANGAN DAN KONFLIK INTERNAL IN M MENGUATNYA A A OM RA D A EG N POL ALIRAN NEGARA BERKEMBANG POLITIK KEDUSTAAN TERORRISME PELEMAHAN MARAKNYA TRANS NATIONAL CRIMES GLOBAL PEMUNDURAN KELICIKAN INSTABILITY UNCERTAINTY PEMISKINAN KESENJANGAN PENURUNAN KAPASITAS DAN POSISI TAWAR

8 KEPENTINGAN NEGARA NEGARA MAJU TERHADAP INDONESIA
Tidak menghendaki kehancuran Indonesia sebagai kekuatan yg dapat menopang politik dan ekonomi negara maju Tetapi negara maju juga khawatir Indonesia menjadi terlalu kuat sehingga sulit dikendalikan dan berpotensi merugikan kepentingannya Berusaha memasuki kawasan politik dan ekonomi Indonesia agar dapat ikut posisikan Indonesia pada kapasitas yg wajar untuk tetap mendukung politik&ekonomi, keamanannya Sedarnawati Yasni

9 Kepentingan Negara Negara Regional Terhadap I N D O N E S I A
Tidak menghendaki kehancuran Indonesia karena [exodus] bisa menimbulkan kerepotan dan instabilitas regional Tetapi mereka juga kawatir Indonesia menjadi terlalu kuat sehingga mengancam eksistensi politik dan ekonominya Berusaha memasuki kawasan politik dan ikut serta dalam kegiatan ekonomi dgn penguasa- an saham dan kegiatan perdagangan

10 Constrains and Disadvantage
Perkembangan lingkungan nasional: Constrains and Disadvantage EKSTERNAL PROBLEMS INTERNAL PROBLEMS Trans National Crimes and TERRORISM TOO BIG VARIETIES &TOO BIG and Transition to Democracy Inadequate Politics and Management of Indonesia 1 5

11 3T-1C Constrains Indonesia
Trans-national Crimes and TERRORISME Negative Respon to Global Politics Inconsistence,Weak Law Enforcement Too Long Process of Transition&Crisis Trans-national Crimes and TERRORISME Incompatible Structure & Process Unbalance Power & Forces Inadequate Democracy Medium Inadequate Democracy Infrastructure Transition Process to DEMOCRACY Transition Process to DEMOCRACY Too Big Area And Too Big Varieties Too Big Area InadequateCapacity toNationalMgmt Incredible NationalGoverment Ill Preparation to Decentralization And Too Big Varieties Corruption, Collusion and Nepotism No Constructive Incentive System Inconsistence,Weak LawEnforcement Inadequate Democracy Medium Inadequate Democracy Infrastructure Corruption, Collusion and Nepotism

12 POLITICAL ACTION TO ENCOURAGE NATIONAL LEVERAGE INTERNAL
PROBLEM National Disturbance NATIONAL ADVANTAGE Bargaining Power in Regional Bargaining Power REGIONAL in Global GLOBAL Environment Environment Rivalry Among Existing State Threat to National Sovereignty & Interest EXTERNAL PROBLEM

13 Politik Luar Negeri Tidak bertentangan secara frontal dengan
negara negara besar Inovasi-inovasi baru untuk tingkatkan posisi tawar bagi kemenangan diplomasi Gunakan advantage untuk rengkuh peluang dan netralisir ancaman Teruskan Kerjasama cerdas dan proaktif baik Bilateral maupun multilateral

14 Politik Dalam Negeri Tanggulangi Ancaman Global
Trans National Crime, Terrorism Radicalism, Separatism Perkuat Sistem Demokrasi Balance of Power, Transparansi Perkuat yang lemah, kontrol yang kuat Otonomi Daerah Secara Konsisten Langkah Sistematik& Berlanjut Perkuat hubungan2 antar Daerah

15 STRATEGI NASIONAL

16 Strategi Penanganan Ancaman Global
INTELIJEN ASING NASIONAL KEIMIGRASIAN ASING KEPOLISIAN ASING PENANGANAN POLISIONIL ASPEK HUKUM PENANGANAN KEIMIGRASIAN ASPEK BIDANG PENANGANAN ASPEK POLITIK REPRESIF

17 PENGEMBANGAN SISTEM NEGARA DEMOKRATIS
Penguatan Lembaga Negara dan Rekrutmen Politik Penyeimbangan Powership antar Lembaga Negara Penguatan Demokrasi dengan Penyeimbangan Daya Dalam Sistem Usaha

18 PENGUATAN STRUKTUR POLITIK DAN SISTEM PEMERINTAHAN INFRASTRUKTUR
LEMBAGA LEGISLATIF EKSEKUTUF LEMBAGA KEPRESIDENAN REKRUTMEN KEPEMIMPINAN NASIONAL HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PENGUATAN STRUKTUR POLITIK DAN SISTEM PEMERINTAHAN INFRASTRUKTUR POLITIK KOMUNIKASI MASYARAKAT/ RAKYAT LEMBAGA YUDIKATIF KOMUNIKASI POLITIK

19 PENYEIMBANGAN POWERSHIP ANTAR LEMBAGA
Dukungan 3/4 dari 2/3 anggota MPR dalam Rapat Paripurna Pengangkatan atau Pemberhentian Pres/Wapres MPR Sampaikan penjelasan/ pertanggung jawaban Tdk dapat bekukan / bubarkan DPR Usul pemberhentian Pres/Wapres Dukungan 2/3 dari 2/3 anggota DPR dalam Sidang Paripurna Ajukan permintaan Pemberhentian Pres PRESIDEN Pengawasan DPR MAHKAMAH KONSTITUSI Pilih 3 angg. MA MK Legislasi Budget Pengawasan Pilih 3 anggota MK Kepala Negara Kepala Pemerintahan Dihentikan jabatannya Putusan pemberhentian dengan UU Pres/Wapres Pilih 3 anggota MK

20 Penguatan Powership antar Sistem Usaha
Kelompok Usaha Kuat Pengembangan Industri Strategis Perdagangan Internasional Win-win partnership dg usaha menengah-kecil Kelompok Usaha Kecil-Menengah Perdagangan dalam negeri Pengembangan Industri kecil & komponen Pasok kebutuhan industri dan perdagangan besar

21 Representasi dan Akomodasikan
D Otonomi DaerahPer eko uga uan s n i sen T Ideo,Pol,Ek,Agam Kum,Sosbud,Kam tras Desentralisasi t ban Otoritas Tg Jwb Substansi & Teknikal Control & Feedback Negara Kesatuan Berbentuk Republik Eksekusi L Yudikas i egisla si Ideo,Pol,Ek,Agam Kum,Sosbud, Kam Tg Jwb Politik Representasi dan Akomodasikan Suku Budaya Agama Bahasa Adat Demo, Geo, SDA Keanekaragaman Bentuk & Kondisi Geografis

22 Strategi Bidang Pembangunan

23 Politik Penyempurnaan Struktur Politik Penataan Peran Negara dan
Masyarakat Pengembangan budaya politik Peningkatan kapasitas & kinerja Polugri, Peningakatan kerma internas Komitmen perdamaian bdsk hukum, tolah unilateralisme dan agresi Peningkatan upaya komunikasi dan pembangunan & pendayagunaan informasi

24 Ekonomi Ciptakan kelembagaan & sistem usaha condisif- kompetitif
Memacu kebangkitan sektor riil sebagai prime mover perekonomian nasional Tingkatkan kinerja sektor keuangan dlm salurkan dana & jaga kesehatan bank Tingkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

25 Sosial Budaya Pengembangan Nilai Pengelolaan Sosbud keragaman budaya
Revitalisasi & reaktualisasi nilai tradisi Transformasi budaya utk pengkayaan Mainstreaming perikehidupan berwawasan nilai budaya Kedepankan modal sosial sebagai sumberdaya pembangunan Pengelolaan keragaman budaya Pengembangan seni & budaya Iptek Pengelolaan aset budaya

26 Pertahanan dan Keamanan
Pengembangan kekuatan & profesionalisme aparat kepolisian & TNI Pencegahan & penanggulangan kejahatan trans-nasional Penegakan hukum dan keamanan di laut secara profesional dan proporsional Penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara efektif

27 Sumberdaya Manusia Kesehatan (sehat lingkungan, sumber daya
kesehatan, obat-makanan-bahan berbahaya....) Pendidikan (wajib belajar 9 tahun, tenaga kependudukan, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, …) Kesejahteraan sosial ( rehabilitasi, perlindungan, ….) Pemberdayaan perempuan Dan sebagainya

28 Sumda AIR Transportasi Energi Listrik Telematika Modem Infra Struktur

29 APARATUR NEGARA DAN HUKUM
Pemberantasan Tingkatkan KKN & salah gunakan kewenangan Sadar hukum, kualitas penyelenggara negara Kajian hukum, gakkum, yankum, sar-prasar hukum Rekrutmen dan seleksi kepemimpinan Tingkatkan kualitas keberdayaan masyarakat

30 Lingkungan Hidup Kualitas & akses SDA & LH Pendayagunaan SDA
secara berkelanjutan Tata kelola SDA dan LH Perlindungan dan rehabilitasi SDA Pengendalian pencemaran lingkungan

31


Download ppt "Politik Dan Strategi Nasional"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google