Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Politik Dan Strategi Nasional TOPIK KULIAH PPKN KE-13b.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Politik Dan Strategi Nasional TOPIK KULIAH PPKN KE-13b."— Transcript presentasi:

1 Politik Dan Strategi Nasional TOPIK KULIAH PPKN KE-13b

2 PENGERTIAN (1) Politik (politics) - kepentingan umum suatu bangsa, yang merupakan suatu rangkaian azas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Policy (kebijaksanaan) - penggunaan pertimbangan- pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, tujuan yang dikehendaki. Pengambil kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin dalam usaha memilih cara-cara untuk mencapai tujuanantara politic dan policy terdapat hubungan yang erat dan timbal balik. strategi adalah cara untuk mencapai suatu tujuan termasuk politik.

3 PENGERTIAN (2) Politik (politics) - kepentingan umum suatu bangsa, yang merupakan suatu rangkaian azas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Policy (kebijaksanaan) - penggunaan pertimbangan- pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, tujuan yang dikehendaki. Pengambil kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin dalam usaha memilih cara-cara untuk mencapai tujuanantara politic dan policy terdapat hubungan yang erat dan timbal balik. strategi adalah cara untuk mencapai suatu tujuan termasuk politik.

4 DASAR PEMIKIRAN POLSTRANAS Poltranas yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD Jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada disebut sebagai suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), & kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur politik dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

5 STRATIFIKASI POLSTRANAS (1) Stratifikasi Polstranas : stratifikasi kebijakan nasional dalam NKRI, meliputi : Tingkat Penentu Kebijakan Pusat, Tingkat Kebijakan Umum, Tingkat Penentu Kebijakan Khusus, dan Tingkat Penentu Kebijakan Teknis. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak meliputi kebijakan tertinggi yang lingkupnya nasional mencakup penentuan Undang-undang Dasar, dan yang berkaitan dengan masalah makro politik bangsa dan negara. Penentu kebijakan puncak adalah kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum yang dikeluarkan berupa Dekrit, Peraturan atau piagam Kepala Negara. Tingkat Penentu Kebijakan Umum merupakan tingkat kebijakan dibawah Tingkat Kebijakan Puncak yang lingkupnya juga nasional dan ditekankan pada masalah makro strategis guna mencapai situasi dan kondisi tertentu yang diharapkan. Bentuk hukum yang dihasilkan adalah UU, PP, Keputusan atau Instruksi Presiden, dalam keadaan tertentu dapat dikeluarkan Maklumat Presiden.

6 STRATIFIKASI POLSTRANAS (2) Tingkat penentuan kebijakan khusus merupakan kebijakan umum yang merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama pemerintahan. * Wewenang kebijakan khusus terletak pada menteri berdasarkan dan sesuai dengan kebijakan pada tingkat di atasnya. * Bentuk hukum yang dikeluarkan berupa Peraturan Menteri, Kepmen, Instruksi Menteri, Surat Edaran Menteri. Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis ditekankan pada suatu sektor bidang utama dalam bentuk prosedur dan teknik implementasi rencana, program dan kegiatan. * Wewenang pengeluaran kebijakan teknis terletak pada pimpinan eselon pertama Departemen Pemerintahan dan Pimpinan Lembaga-lembaga Non-Departemen. * Hasil penentuan kebijakan berupa Peraturan, Keputusan, Instruksi Pimpinan Lembaga Non-Departemen atau Direktur Jenderal.

7 SI JU A OM RA D A EG POL ALIRAN KETIDAKSEIMBANGAN KEKUATAN GLOBAL POLITIK GLOBAL KEDUSTAAN KELICIKAN TERORRISME MARAKNYA TRANS NATIONAL CRIMES PELEMAHAN PEMUNDURAN NEGARA BERKEMBANG INSTABILITY UNCERTAINTY PEMISKINAN KESENJANGAN PENURUNAN KAPASITAS DAN POSISI TAWAR N PERTENTANGAN DAN KONFLIK INTERNAL IN M MENGUATNYA

8 KEPENTINGAN NEGARA NEGARA MAJU TERHADAP INDONESIA Tidak menghendaki kehancuran Indonesia sebagai kekuatan yg dapat menopang politik dan ekonomi negara maju Tetapi negara maju juga khawatir Indonesia menjadi terlalu kuat sehingga sulit dikendalikan dan berpotensi merugikan kepentingannya Berusaha memasuki kawasan politik dan ekonomi Indonesia agar dapat ikut posisikan Indonesia pada kapasitas yg wajar untuk tetap mendukung politik&ekonomi, keamanannya Sedarnawati Yasni

9 Kepentingan Negara Negara Regional Terhadap I N D O N E S I A Tidak menghendaki kehancuran Indonesia karena [exodus] bisa menimbulkan kerepotan dan instabilitas regional Tetapi mereka juga kawatir Indonesia menjadi terlalu kuat sehingga mengancam eksistensi politik dan ekonominya Berusaha memasuki kawasan politik dan ikut serta dalam kegiatan ekonomi dgn penguasa- an saham dan kegiatan perdagangan

10 Trans National EKSTERNAL PROBLEMS INTERNAL PROBLEMS Crimes and TERRORISM T OO BIG VARIETIES &TOO BIG and Transition to Democracy Inadequate Politics and Management of Indonesia 1 5 Perkembangan lingkungan nasional: Constrains and Disadvantage

11 Trans-national Crimes and TERRORISME Transition Process to DEMOCRACY Too Big Area And Too Big Varieties Corruption, Collusion and Nepotism 3T-1C Constrains Indonesia Trans-national Crimes and TERRORISME Transition Process to DEMOCRACY Corruption, Collusion and Nepotism Too Big Area And Too Big Varieties Negative Respon to Global Politics Inconsistence,Weak Law Enforcement Too Long Process of Transition&Crisis Incompatible Structure & Process Unbalance Power & Forces Inadequate Democracy Medium Inadequate Democracy Infrastructure No Constructive Incentive System Inconsistence,Weak LawEnforcement Inadequate Democracy Medium Inadequate Democracy Infrastructure InadequateCapacity toNationalMgmt Incredible NationalGoverment Ill Preparation to Decentralization

12 REGIONAL Environment Bargaining Power in Regional GLOBAL Environment Bargaining Power in Global POLITICAL ACTION TO ENCOURAGE NATIONAL LEVERAGE INTERNAL PROBLEM National Disturbance Rivalry Among Existing State Threat to National Sovereignty & Interest EXTERNAL PROBLEM NATIONAL ADVANTAGE

13 Politik Luar Negeri dan netralisir ancaman Inovasi-inovasi baru untuk tingkatkan posisi tawar bagi kemenangan diplomasi Gunakan advantage untuk rengkuh peluang Tidak bertentangan secara frontal dengan negara negara besar Teruskan Kerjasama cerdas dan proaktif baik Bilateral maupun multilateral

14 Politik Dalam Negeri Tanggulangi Ancaman Global Trans National Crime, Terrorism Radicalism, Separatism Perkuat Sistem Demokrasi Balance of Power, Transparansi Perkuat yang lemah, kontrol yang kuat Otonomi Daerah Secara Konsisten Langkah Sistematik& Berlanjut Perkuat hubungan2 antar Daerah

15 STRATEGI NASIONAL

16 KEIMIGRASIAN ASING KEPOLISIAN ASING INTELIJEN ASING INTELIJEN NASIONAL PENANGANAN ASPEK POLITIK PENANGANAN REPRESIF PENANGANAN KEIMIGRASIAN PENANGANAN ASPEK BIDANG PENANGANAN POLISIONIL PENANGANAN ASPEK HUKUM Strategi Penanganan Ancaman Global

17 Penguatan Lembaga Negara dan Rekrutmen Politik Penyeimbangan Powership antar Lembaga Negara Penguatan Demokrasi dengan Penyeimbangan Daya Dalam Sistem Usaha PENGEMBANGAN SISTEM NEGARA DEMOKRATIS

18 LEMBAGA LEGISLATIF EKSEKUTUF LEMBAGA KEPRESIDENAN REKRUTMEN KEPEMIMPINAN NASIONAL HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA LEMBAGA YUDIKATIF KOMUNIKASI POLITIK PENGUATAN STRUKTUR POLITIK DAN SISTEM PEMERINTAHAN INFRASTRUKTUR POLITIK KOMUNIKASI POLITIK MASYARAKAT/ RAKYAT

19 Pres/Wapres MPR DPR PRESIDEN MAHKAMAH KONSTITUSI MA Dukungan 3/4 dari 2/3 anggota MPR dalam Rapat Paripurna Pengangkatan atau Pemberhentian Pres/Wapres Sampaikan penjelasan/ pertanggung jawaban Tdk dapat bekukan / bubarkan DPR Kepala Negara Kepala Pemerintahan Pengawasan Legislasi Budget Pengawasan Dihentikan jabatannya Putusan pemberhentian dengan UU Pilih 3 anggota MK permintaan Pemberhentian Pres Usul pemberhentian Pres/Wapres Dukungan 2/3 dari 2/3 anggota DPR dalam Sidang Paripurna Ajukan Pilih 3 angg. MK Pilih 3 anggota MK PENYEIMBANGAN POWERSHIP ANTAR LEMBAGA

20 Kelompok Usaha Kuat Pengembangan Industri Strategis Perdagangan Internasional Win-win partnership dg usaha menengah-kecil Kelompok Usaha Kecil-Menengah Perdagangan dalam negeri Pengembangan Industri kecil & komponen Pasok kebutuhan industri dan perdagangan besar Penguatan Powership antar Sistem Usaha

21 D Otonomi Daerah Per eko uga uan s sen T tras ban Otoritas egisla Ideo,Pol,Ek,Agam Kum,Sosbud, Kam Negara Kesatuan Demo, Geo, SDA SukuAgamaAdat Keanekaragaman Bentuk & Kondisi Geografis Control & Feedback BudayaBahasa Berbentuk Republik Eksekusi L si Yudikas i nini Desentralisasi t Tg Jwb Substansi & Teknikal Tg Jwb Politik Ideo,Pol,Ek,Agam Kum,Sosbud,Kam Representasi dan Akomodasikan

22 Strategi Bidang Pembangunan

23 Politik Penyempurnaan Struktur Politik Penataan Peran Negara dan Masyarakat Pengembangan budaya politik Peningkatan kapasitas & kinerja Polugri, Peningakatan kerma internas Komitmen perdamaian bdsk hukum, tolah unilateralisme dan agresi Peningkatan upaya komunikasi dan pembangunan & pendayagunaan informasi

24 Ekonomi Ciptakan kelembagaan & sistem usaha condisif- kompetitif Memacu kebangkitan sektor riil sebagai prime mover perekonomian nasional Tingkatkan kinerja sektor keuangan dlm salurkan dana & jaga kesehatan bank Tingkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

25 Sosial Budaya Pengembangan Nilai Sosbud Revitalisasi & reaktualisasi nilai tradisi Transformasi budaya utk pengkayaan Mainstreaming perikehidupan berwawasan nilai budaya Kedepankan modal sosial sebagai sumberdaya pembangunan Pengelolaan keragaman budaya Pengembangan seni & budaya Iptek Pengelolaan aset budaya

26 Pertahanan dan Keamanan Pengembangan kekuatan & profesionalisme aparat kepolisian & TNI Pencegahan & penanggulangan kejahatan trans-nasional Penegakan hukum dan keamanan di laut secara profesional dan proporsional Penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara efektif

27 Sumberdaya Manusia Kesehatan (sehat lingkungan, sumber daya kesehatan, obat-makanan-bahan berbahaya....) Pendidikan (wajib belajar 9 tahun, tenaga kependudukan, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, …) Kesejahteraan sosial ( rehabilitasi, perlindungan, ….) Pemberdayaan perempuan Dan sebagainya

28 Energi Listrik Sumda AIR Transportasi Telematika Modem Infra Struktur

29 PemberantasanTingkatkan Rekrutmen dan seleksi kepemimpinan Tingkatkan kualitas keberdayaan masyarakat KKN & salah gunakan kewenangan Sadar hukum, gakkum, yankum, kualitas penyelenggara negara Kajian hukum, sar-prasar hukum APARATUR NEGARA DAN HUKUM

30 Lingkungan Hidup Tata kelola SDA dan LH Perlindungan dan rehabilitasi SDA Pengendalian pencemaran lingkungan Kualitas & akses SDA & LH Pendayagunaan SDA secara berkelanjutan

31


Download ppt "Politik Dan Strategi Nasional TOPIK KULIAH PPKN KE-13b."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google