Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Berdasarkan: PMK No. 73/PMK.05/2008 ttg Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satker; Perdirjen No. PER-47/PB/2009.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Berdasarkan: PMK No. 73/PMK.05/2008 ttg Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satker; Perdirjen No. PER-47/PB/2009."— Transcript presentasi:

1 Berdasarkan: PMK No. 73/PMK.05/2008 ttg Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satker; Perdirjen No. PER-47/PB/2009 ttg Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satker. 1

2 2 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. PENDAHULUAN POKOK PENGATURAN PEMBUKUAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN VERIFIKASI LPJ BNDAHARA KERUGIAN NEGARA ALUR PELAPORAN ALUR PEMBINAAN AGENDA

3 I PENDAHULUAN A.Dasar Hukum B.Manfaat dan Tujuan C.Perbedaan Konsepsi Lama/Baru D.Ruang Lingkup 3

4 UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 53 (1) menyatakan: Bendahara bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kuasa BUN. PP Nomor 8 Tahun 2006, Pasal 31 menyatakan: Bendahara wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN; Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada BUN atau Kuasa BUN, Menteri/pimpinan lembaga, dan BPK. A. Dasar Hukum 4

5 PMK No.73/MK.05/2008 ttg Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja. 5

6 B. Manfaat dan Tujuan 1. Manfaat bagi Bendahara Pedoman dalam rangka pelaksanaan amanat UU, Pengawasan ketersediaan dana terkait dengan perintah bayar dari KPA, Pengawasan pencapaian target anggaran penerimaan. 2. Manfaat bagi Pimpinan Satker Merupakan managerial report, sebagai sarana untuk: Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari terkait dengan keadaan sisa pagu dana yang sesungguhnya (kuitansi UP dianggap mengurangi pagu dana), Pelengkap SAI, terkait dengan perkiraan Kas di Bendahara. 6

7 3.Manfaat LPJ bagi Kuasa BUN/KPPN –Alat monitoring rekening Satker diwilayah kerja KPPN –Alat monitoring keadaan kas di Bendahara yang sebenarnya, meliputi: a.Saldo UP/TUP; b.Saldo SPM-LS Bendahara; c.Saldo Pajak; d.Saldo penerimaan lainnya; e.Saldo penerimaan pada Bendahara Penerimaan. –Alat penguji/rekonsiliasi atas pembukuan yang dilakukan KPPN dengan Bendahara. –Bahan analisis untuk pelaksanaan pembinaan kepada Bendahara. 7

8 4. Manfaat LPJ bagi Kanwil-DJPBN –Alat monitoring keadaan kas di bendahara dan keadaan rekening Satker diwilayah kerjanya, –Bahan analisis untuk pelaksanaan pembinaan kepada KPPN dan Bendahara, –Sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian dispensasi TUP. 5. Manfaat LPJ bagi Direktorat PKN –Alat monitoring keadaan kas di bendahara dan keadaan rekening Satker diseluruh Indonesia, –Bahan analisis untuk pelaksanaan pembinaan kepada Kanwil dan Bendahara, –Memberikan sumbangan data Neraca dan Laporan Realisasi APBN, khususnya perkiraan Kas di Bendahara. 8

9 6. Tujuan Memenuhi amanat reformasi dibidang Keuangan Negara dengan memberikan pedoman/pengaturan yang komprehensif mengenai penatausahaan kas Bendahara instansi Menggantikan konsepsi lama yang berakar dari produk hukum kolonial dan ketinggalan jaman 9

10 C. Perbedaan Konsepsi Lama/Baru Konsepsi lama (KMK 332/1968) Konsepsi baru (UU 1/2004 PP 8/2006 PMK 73/MK.05/2008) Hubungan Bendahara dengan KPA Pengaruh atasan langsung terhadap Bendahara sangat dominan Bendahara tidak dapat dipengaruhi oleh atasan langsung (KPA). Bendahara dapat menolak perintah bayar yang diajukan oleh KPA (apabila persyaratan tidak terpenuhi) 10

11 Konsepsi lama (KMK 332/1968) Konsepsi baru UU 1/2004 PP 8/2006 PMK 73/MK.05/2008 Hubungan Bendahara dengan KPPN Hubungan bendahara dengan KPPN tidak jelas/ tidak diatur UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 53 (1) mengatur: Bendahara bertanggung- jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung-jawabnya kepada KPPN PP 8 Thn 2006 mengatur: Bendahara menyampaikan LPJ kepada KPPN 11

12 Konsepsi lama (KMK 332/1968) Konsepsi baru (UU 1/2004 PP 8/2006 PMK 73/MK.05/2008) Pembukuan Bendahara Hanya mengatur pembuku- an pada BKU (selebihnya dituangkan dalam modul ajaran BPPK) Pengaturan pembukuan sangat kaku (harus tulis tangan dengan tinta warna tertentu) Pengaturan lebih luas, meliputi penatausahaan (pengelolaan uang, pembu- kuan dan pertanggungja- wabannya) Pengaturan pembukuan sangat luwes (dapat dengan tulistangan dan/atau menggunakan komputer) 12

13 D. Ruang Lingkup Pengaturan 1.Seluruh Bendahara Penerimaan satuan kerja Kementerian/Lembaga 2.Seluruh Bendahara Pengeluaran satuan kerja Kementerian/Lembaga 3.Bendahara Pengeluaran pengelola dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan 4.Tidak termasuk Bendahara Pengeluaran penyalur dana dalam rangka APBD 13

14 II POKOK PENGATURAN A.Hubungan Bendahara dengan PA/KPA B.Hubungan Bendahara dgn BUN/Kuasa BUN C.Penatausahaan Kas D.Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) E.Persamaan Konsepsi BPP dengan PUM F.Perbedaan Konsepsi BPP dengan PUM 14

15 A. Hubungan Bendahara dengan PA/KPA 1.Bendahara adalah pejabat fungsional 2.Bendahara diangkat oleh PA/KPA tetapi secara fungsional bertanggungjawab kepada BUN/Kuasa BUN 3.Bendahara wajib menolak perintah bayar dari PA/KPA apabila persyaratan tidak terpenuhi (kelengkapan, perhitungan dan ketersediaan dana) 4.Bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan 15

16 B. Hubungan Bendahara dgn BUN/Kuasa BUN 1.Bendahara secara fungsional bertanggung jawab kepada BUN/Kuasa BUN 2.Bendahara wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya kepada BUN atau Kuasa BUN 3.BUN/Kuasa BUN melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 4.BUN/Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi atas ketidak patuhan penyampaian LPJ Bendahara 16

17 C. Penatausahaan kas 1.Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran tidak boleh saling merangkap kecuali dalam hal tertentu dengan kondisi tertentu dengan ijin BUN/Kuasa BUN 2.Bendahara wajib menatausahakan seluruh transaksi satuan kerja (termasuk SPM-LS), namun bertanggung jawab sebatas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN 3.Bendahara tidak diperkenankan menyimpan uang atas nama pribadi 4.Bendahara dan penyelenggara kegiatan dalam rangka melakukan pembayaran wajib melakukan pemotongan kewajiban (pajak dan bukan pajak) pihak ketiga kepada negara 5.Bendahara melakukan pembayaran atas perintah PA/KPA dhi. PPK 17

18 6.Bendahara wajib menolak perintah bayar dari PPK apabila persyaratan tidak terpenuhi dan bertang- gungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya 7.Penerimaan yang merupakan penerimaan negara harus segera disetor ke Kas Negara dan tidak dapat dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan tersendiri 8.Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, bendahara wajib menyetor seluruh uang negara yang dikuasainya ke Kas Negara 9.Bendahara menyampaikan LPJ kepada KPPN paling lambat 10 hari kerja bulan berikutnya, dengan disertai salinan rekening koran 10.PPK menyampaikan SPP kepada PA/Kuasa PA disertai bukti-bukti pengeluaran 11.KPA melakukan pemeriksaan kas sekurang- kurangnya satu kali dalam satu bulan. 18

19 D. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) 1.BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan 2.BPP diangkat oleh Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa, atas dasar pertimbangan lokasi dan kompleksitas kegiatan 3.Ketentuan mengenai penatausahaan kas untuk Bendahara Pengeluaran berlaku juga bagi BPP 4.Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, BPP wajib menyetorkan seluruh uang negara yang dikuasainya ke kas negara, khusus sisa UP dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran 19

20 5.BPP menyampaikan LPJ kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya, dengan disertai salinan rekening koran 6.Bendahara Pengeluaran dapat membukukan transaksi atas dasar nilai/jumlah yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban BPP. 20

21 E. Persamaan Konsepsi BPP dgn PUM Menerima uang dari bendahara Ditunjuk untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Melakukan pembayaran Diangkat oleh PA/Kuasa PA 21

22 F. Perbedaan Konsepsi BPP dgn PUM P U M B P P Tidak bertanggungjawab atas uang yang dikelolanya, tanggung jawab tetap berada pada Bendahara Pengeluaran Tidak bertanggungjawab atas uang yang dikelolanya, tanggung jawab tetap berada pada Bendahara Pengeluaran Bertanggungjawab atas uang yang dikelolanya Bertanggungjawab atas uang yang dikelolanya Tidak melakukan pembukuan dan tidak menyusun LPJ/ hanya melakukan pencatatanTidak melakukan pembukuan dan tidak menyusun LPJ/ hanya melakukan pencatatan Melakukan pembukuan dan menyusun LPJ sebagaimana bendaharaMelakukan pembukuan dan menyusun LPJ sebagaimana bendahara Apabila terjadi kerugian negara yang dikenakan tuntutan perbendaharaanApabila terjadi kerugian negara yang dikenakan tuntutan perbendaharaan adalah Bendahara Pengeluaran Apabila terjadi kerugian negara dapat dikenakan tuntutan perbendaharaanApabila terjadi kerugian negara dapat dikenakan tuntutan perbendaharaan 22 Bukan pejabat fungsionalBukan pejabat fungsional Pejabat fungsionalPejabat fungsional

23 III PEMBUKUAN BENDAHARA A.Prinsip Pembukuan B.Dokumen Sumber Pembukuan C.Pembukuan Dengan Komputer D.Diagram Pembukuan Bdh Penerimaan E.Diagram Pembukuan Bdh Pengeluaran F.Diagram Pembukuan BPP 23

24 A. Prinsip Pembukuan 1.Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan 2.Setiap transaksi harus segera dicatat dalam Buku Kas Umum sebelum pembukuan dalam buku-buku pembantu dan pengawasan anggaran 3.PA/KPA dapat menentukan buku-buku bantu/register selain Buku Kas Umum 4.Pembukuan dilaksanakan berdasarkan asas bruto 5.Pembukuan dapat dilakukan dengan tulis tangan dan/atau komputer 6.KPA melaksanakan pemeriksaan kas sekurang- kurangnya satu kali dalam satu bulan 24

25 B. Dokumen Sumber Pembukuan 1.DIPA yang telah mendapat pengesahan 2.SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS yang telah diterbitkan SP2D 3.SSP/SSBP/SSPB yang telah mendapat NTPN dan NTB/NTP/NPP 4.Kwitansi/dokumen pembayaran atas uang yang bersumber dari UP atau LS-Bendahara 5.Faktur pajak atas potongan uang yang bersumber dari UP atau LS-Bendahara 6.SBS/bukti penerimaan Bendahara Penerimaan Adalah seluruh dokumen terkait dengan uang yang dikelola Bendahara serta transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja, antara lain: 25

26 C. Pembukuan dengan Komputer 1.Bendahara wajib mencetak BKU dan buku- buku Pembantu, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan 2.Bendahara wajib menatausahakan hasil cetakan yang ditandatangani Bendhara dan KPA 3.Bendahara wajib memelihara database pembukuan 26

27 D DIAGRAM PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN 27

28 Dokumen Sumber/ Transaksi B K UBP Kas BP XXBP XXX BP XXXX Was MAP Pe’ sah an DKDKDKDKDK Tar get Re al DIPA/Target SBS SSBP (strn Bdh) SSBP (strn WB) 28 BENDAHARA PENERIMAAN

29 E DIAGRAM PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN 29 1.Transaksi Non Kas 2.Transaksi atas UP 3.Transaksi atas SPM-LS-Bdh 4.Transaksi atas LPJ-BPP 5.Transaksi atas UM Perjadin 6.Transaksi Lain-lain

30 1. TRANSAKSI NON KAS Dokumen Sumber/ Transaksi B K UBP Kas BP UPBP-Ls Bdh BP Pajak Was MAK Pe’ sah an DKDKDKDKDKDK DIPA SPM-LS Phk3 30 BENDAHARA PENGELUARAN 90 15

31 2. TRANSAKSI atas UP Dokumen Sumber/ Transaksi B K UBP Kas BP UPBP-Ls Bdh BP Pajak Was MAK Pe’ sah an DKDKDKDKDKDK SPM-UP/TUP Potongan Kwitansi (bruto) Faktur Pjk SPM-GUP Potongan SSP SSBP (setoran sisa UP) 31 BENDAHARA PENGELUARAN

32 3. TRANSAKSI atas SPM-LS-BDH Dokumen Sumber/ Transaksi B K UBP Kas BP UPBP-Ls Bdh BP Pajak Was MAK Pe’ sah an DKDKDKDKDKDK SPM-Ls-Bdh Potongan Kwt/ td terima SSPB 32 BENDAHARA PENGELUARAN

33 4. TRANSAKSI atas LPJ-BPP Dokumen Sumber/ LPJ- BPP B K UBP Kas BP BPP BP UPBP-Ls Bdh BP Pajak Was MAK Pe’ sah an DKDKDKDKDKDKDK Bukti Penyaluran dana Kpd BPP Belanja atas UP Pengmb sisa UP Pemb. Ls-Bdh Setoran sisa Ls- Bdh Pungutan Pajak Setoran Pajak 33 BENDAHARA PENGELUARAN

34 5. TRANSAKSI atas UM Perjadin Dokumen Sumber/ Transaksi B K UBP Kas BP UMBP UPBP-Ls Bdh Was MAK Pe’ sah an DKDKDKDKDKDK Bayar UM Perjadin Bukti/Kwts Perjadin Kekurangan bayar Kelebihan bayar UM 34 BENDAHARA PENGELUARAN XXXX

35 6. TRANSAKSI atas Penerimaan LAIN-LAIN Dokumen Sumber/ Transaksi B K UBP Kas BP UPBP-Ls Bdh BP Lain2 Was MAK Pe’ sah an DKDKDKDKDKDK Penerimaan Lain-Lain Pengeluaran SSBP 35 BENDAHARA PENGELUARAN

36 F DIAGRAM PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 36 1.Penerimaan Dana dari Bdh Pengeluaran 2.Belanja atas Dana UP 3.Pembayaran atas Dana SPM-LS-Bdh

37 Dokumen Sumber/ Transaksi B K UBP Kas BP UPBP-Ls Bdh BP Pajak Was MAK Pe’ sah an DKDKDKDKDKDK Td terima: Dana UP Dana Ls-Bdh 37 BPP 1.Penerimaan Dana dari Bendahara Pengeluaran 20 10

38 2. Belanja atas Dana UP Dokumen Sumber/ Transaksi B K UBP Kas BP UPBP-Ls Bdh BP Pajak Was MAK Pe’ sah an DKDKDKDKDKDK Kwitansi (bruto) Faktur Pjk SSP Str ke Bdh SPP-GUP 38 BPP

39 3. Pembayaran atas Dana LS-Bdh Dokumen Sumber/ Transaksi B K UBP Kas BP UPBP-Ls Bdh BP Pajak Was MAK Pe’ sah an DKDKDKDKDKDK Kwt/ td terima SSBP 39 BPP

40 IV Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) A.Pengertian LPJ B.Bentuk LPJ C.Alur Pembayaran pada Satker D.Alur Penyusunan LPJ E.Sanksi F.Perbedaan LPJ deng LK 40

41 A. Pengertian LPJ 1.LPJ adalah bentuk pertanggungjawaban Bendahara yang menyajikan informasi tentang: a.Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir dari buku- buku pembantu b.Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan meliputi uang tunai di brankas dan saldo rekening bank c.Hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan unit akuntansi) d.Penjelasan atas selisih (jika ada) antara saldo pembukuan dan saldo kas 2.LPJ disusun berdasarkan BKU, buku-buku pembantu dan buku pengawasan anggaran yang telah diperiksa dan direkonsiliasi oleh KPA/PPK 3.LPJ Bendahara diketahui oleh KPA dan disampaikan secara bulanan dengan disertai salinan rekening koran kepada BUN/Kuasa BUN, Menteri/Pimpinan Lembaga, dan BPK. 41

42 B BENTUK LPJ 42 1.Bentuk LPJ Bendahara Penerimaan 2.Bentuk LPJ BPP 3.Bentuk LPJ Bendahara Pengeluaran

43 I. Keadaan Pembukuan Jenis BukuSaldo AwalPenambahanPenguranganSaldo Akhir A. BP Kas …………. 1. BP Kas (tunai/bank)………………………..…………….…………. B. BP selain Kas…………. 1. BP …. 2. BP ….. 3. BP …… 4. BP Lain-lain ………….. …………. ………….. …………. ………….. …………. ………….. …………. ………….. II. Keadaan kas Uang tunai + di Rek. Bank III.Hasil rekonsiliasi internal 1. Penerimaan yang telah disetor ke Kas Negara = ……. 2. Pembukuan menurut UAKPA = ……. 3.Selisih pembukuan Bendahara dengan UAKPA (1-2) = …….. IV. Penjelasan Selisih Kas dan Selisih Pembukukan 1. Jelaskan selisih kas (I.A – II) ……….. 2. Jelaskan selisih pembukuan (III.3) …….. 1. Bentuk LPJ Bendahara Penerimaan

44 I. Keadaan Pembukuan Jenis BukuSaldo AwalPenambahanPenguranganSaldo Akhir A. BP Kas/UM…………. 1. BP Kas (tunai/bank) 2. BP UM Perjadin …………… ………….. ……………. …………. B. BP selain Kas/UM…………. 1. BP UP - Belanja MA ….. - Pengembalian UP 2. BP LS-Bdh - Pembayaran - Setoran atas LS-Bdh 3. BP Pajak 4. BP Lain-lain ………….. …………. ………….. …………. ………….. ………… …………. ………….. …………. ………….. …………. ………….. II. Keadaan kas Uang tunai + di Rek. Bank III. Selisih Kas ( I.A.1 – II) V. Penjelasan Selisih Kas jelaskan selisih kas ……….. 2. Bentuk LPJ BPP

45 I. Keadaan Pembukuan Jenis BukuSaldo AwalPenambahanPenguranganSaldo Akhir A. BP Kas/UM/BPP …………. 1. BP Kas (tunai/bank) 2. BP UM Perjadin 3. BP BPP (kas di BPP) …………… …………… ………….. …………… ……………. …………. ………….. B. BP selain Kas/UM/BPP…………. 1. BP. UP 2. BP LS-Bdh 3. BP Pajak 4. BP Lain-lain ………….. …………. ………….. …………. ………….. …………. ………….. …………. ………….. II. Keadaan kas Uang tunai + di Rek. Bank III. Selisih Kas ( I.A.1 – II) IV.Selisih UP (hasil rekonsiliasi internal) 1. Saldo BP UP + Kuitansi UP yg belum disahkan = ……. 2. Saldo UP menurut UAKPA (SAI) = ……. 3.Selisih pembukuan UP (1-2) V. Penjelasan Selisih Kas dan Selisih Pembukukan UP 1. Jelaskan selisih kas ……….. 2. Jelaskan selisih pembukuan UP …….. 3. Bentuk LPJ Bendahara Pengeluaran

46 C ALUR PEMBAYARAN PADA SATKER 46 1.Alur Pembayaran dengan UP 2.Alur Pembayaran Langsung 3.Alur Pembayaran Langsung melalui Bendahara

47 PPK Pihak ke 3 PPSPM KPPN BENDAHARA UAKPA belanja 1 5 SPP-GUP SPM-GUP 6 Uji & periksa SP2D GUP 7a 7b Uji & periksa SP2D GUP 8 9 Bukukan 1. Alur Pembayaran dengan UP Posting BO I SP2D GUP Perintah Uji & periksa Bukukan C Konsep SPM SP2D GUP

48 PPK Pihak ke 3 PPSPM KPPN BENDAHARA UAKPA Kontrak 1 2 SPP-LSSPM-LS 3 Uji & periksa SP2D LS 4a 4b Uji & periksa SP2D LS 5 6 Bukukan 2. Alur Pembayaran Langsung Posting BO I SP2D LS 4C Konsep SPM SP2D LS

49 PPK Pihak ke 3 PPSPM KPPN BENDAHARA UAKPA Kontrak 6 1 SPP-LS SPM-LS 2 Uji & periksa SP2D LS 3a 3b Uji & Periksa SP2D LS Alur Pembayaran Langsung melalui Bendahara BO I SP2D LS 8 Konsep SPM Perintah 3c 7 Uji & periksa Bukukan Posting SP2D LS

50 D ALUR PENYUSUNAN LPJ 50 1.Alur Pembayaran dan Penyusunan LPJ-BPP 2.Alur Penyusunan LPJ Bendahara

51 KPPN PPSPM PPK BENDAHARA BPP Uji & periksa Bukukan 4 LPJ-BPP 6b 6a SPP Bukukan Uji & periksa Pihak ke 3 1. Alur Pembayaran dan Penyusunan LPJ- BPP Perintah Belanja 5

52 PPK Pihak ke 3 PPSPM KPPN BENDAHARA UAKPA Kontrak SPP SPM 2. Alur Penyusunan LPJ Bendahara BO I SP2D PembukuanPosting Konsep LPJ Konsep LK LPJ Rekon

53 E. Sanksi Keterlambatan Penyampaian LPJ 1.Atas keterlambatan penyampaian LPJ, dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM-GUP/SPM-TUP 2.Sanksi tidak membebaskan Bendahara dari kewajiban menyampaikan LPJ 53

54 F. Perbedaan LPJ dengan LK 1.LK adalah pertanggungjawaban PA/KPA yang menjadi lingkup Sistem Akuntansi Instansi (accountability report). Dalam LK, kas di bendahara adalah saldo UP/TUP yang belum di SPM-GU kan dan belum disetorkan ke rekening kas negara 2.LPJ adalah pertanggungjawaban bendahara selaku pejabat fungsional (managerial report). Dalam LPJ, kas dibendahara mencakup seluruh uang dalam pengelolaan bendahara 3.Informasi/data LPJ dapat digunakan dalam penyusunan LK, terkait dengan akun Kas di Bendhara. 54

55 B A B V VERIFIKASI LPJ BENDAHARA A.PELAKSANAAN VERIFIKASI OLEH KPPN B.PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI 55

56 A.PELAKSANAAN VERIFIKASI OLEH KPPN Untuk LPJ Bendahara Penerimaan: Menguji kebenaran saldo awal Menguji kebenaran saldo uang di rekening bank dengan salinan rekening koran Bendahara Pengeluaran Menguji kebenaran perhitungan Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran penerimaan negara Untuk LPJ Bendahara Pengeluaran: Menguji kebenaran saldo awal Menguji kebenaran saldo uang di rekening bank dengan salinan rekening koran Bendahara Pengeluaran Menguji saldo UP dengan cara membandingkan dengan Kartu Pengawasan Kredit Angaran yang ada pada KPPN Menguji kebenaran perhitungan Meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak 56

57 B.PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI Atas dasar LPJ yang diverifikasi dan ditemukan kesalahan, maka LPJ tersebut dikembalikan ke bendahara yang bersangkutan; Atas dasar LPJ yang diverifikasi dan dinyatakan benar, KPPN menyusun daftar LPJ bendahara; Daftar LPJ Bendahara disampaikan kepada Kanwil DJPBN setempat. 57

58 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Atas dasar Daftar LPJ Bendahara yang diterima dari KPPN di wilayah kerjanya, Kanwil DJPBN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara; Rekapitulasi LPJ Bendahara disampaikan kepada Kantor Pusat DJPBN u.p Direktur PKN. 58

59 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Atas dasar Daftar LPJ Bendahara yang diterima dari Kanwil DJPBN, Kantor Pusat DJPBN menyusun Rekapitulasi LPJ Bendahara secara nasional. Hasil ini digunakan sebagai sumbangan data dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah tingkat pusat, serta sebagai bahan dalam menentukan kebijakan terkait dengan kas di bendahara. 59

60 Daftar LPJ Bendahara Penerimaan Produk KPPN 60

61 Daftar LPJ Bendahara Pengeluaran Produk KPPN 61

62 REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN PRODUK KANWIL DJPBN 62

63 REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENGELUARAN PRODUK KANWIL DJPBN 63

64 REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENERIMAAN PRODUK KANTOR PUSAT DJPBN 64

65 REKAPITULASI LPJ BENDAHARA PENGELUARAN PRODUK KANTOR PUSAT DJPBN 65

66 VI KERUGIAN NEGARA (KN) A.Proses Penyelesaian KN B.Hasil Proses Penyelesaian KN C.Persetujuan Penghapusan Kas dan Pembukuan Bendahara 66

67 1.KPA wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada menteri/pimpinan lembaga dan memberitahukan kepada BPK selambat–lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kerugian negara diketahui. 2. Menteri/ pimpinan lembaga menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti kasus kerugian negara selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan. (sesuai peraturan BPK No.3 Tahun 2007) A. Proses Penyelesaian KN 67

68 1. Penghapusan kerugian negara 2. Pembebasan penggantian kerugian negara 3. Penggantian kerugian negara dengan cara penyetoran ke kas negara (sesuai Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007) B. Hasil Proses Penyelesaian KN 68

69 Dalam hal kerugian negara diselesaikan dengan cara penghapusan kerugian negara dan pembebasan penggantian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga wajib mengajukan persetujuan penghapusan uang dari perhitungan bendahara kepada Menteri Keuangan ub. Dirjen Perbendaharaan. Surat persetujuan penghapusan uang dari perhitungan bendahara yang diterbitkan oleh direktur jenderal perbendaharaan ditetapkan sebagai dokumen sumber pembukuan bendahara dan dibukukan sebagai pengeluaran. C. Persetujuan Penghapusan Kas dan Pembukuan Bendahara 69

70 Apabila kerugian negara diselesaikan melalui penggantian kerugian negara, bukti setor penggantian kerugian negara yang dinyatakan sah ditetapkan sebagai dokumen sumber pembukuan bendahara dan dibukukan sebagai pengeluaran. 70

71 VII ALUR PELAPORAN Alur Pelaporan 71

72 Alur Pelaporan SATUAN KERJADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN UAKPABENDAHARAKPPNKANWIL DJPBKP DJPB TRANSAKSI KEUANGAN LAPORAN BULANAN REKAP PER BENDAHARA PROSES KOMPUTERISASI VERIFIKASI PROSES KOMPUTERISASI PROSES KOMPUTERISASI PROSES PEMBUKUAN BENDAHARA PROSES S A I REKON LPJ LAPORAN BULANAN LAPORAN BULANAN INTERNET 72

73 VIII ALUR PEMBINAAN Alur Pelaksanaan Pembinaan 73

74 Alur Pelaksanaan Pembinaan Dit PKNKanwil DJPBKPPNBendahara 74 TOT Pembinaan

75 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat Telp (ext.5422) Fax

76 76


Download ppt "Berdasarkan: PMK No. 73/PMK.05/2008 ttg Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satker; Perdirjen No. PER-47/PB/2009."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google