Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Bagian dari Manajemen Keuangan Daerah Siti Khairani.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Bagian dari Manajemen Keuangan Daerah Siti Khairani."— Transcript presentasi:

1 Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Bagian dari Manajemen Keuangan Daerah Siti Khairani

2 APBN Ruang Lingkup Keuangan Negara APBDRuang Lingkup Keauangan Daerah Siti Khairani Definisi Keuangan Negara ( Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2003) “ Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak negara adalah segala hak atau usaha yang dilakukan pemerintah dlm rangka mengisi kas negara. Kewajiban Negara adalah kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan tugas negara.

3 Unsur – Unsur Pokok Keuangan Negara Siti Khairani Hak-Hak Negara APBN Brg Inventaris Kekayaan Neg Ruang Lingkup Mencetak Uang Menarik Pajak/Retribusi Mengadakan Pinjaman Melakukan Pinjaman Paksa Menyelenggarakan tugas negara spt trdpt dlm UUD 45, GBHN dan UU APBN. Dikelola Langsung Dipisahkan Kewajiban Negara BUMN Tujuan Aspek Sosial Aspek Ekonomis Keuangan Negara

4 APBN Siti Khairani Anggaran dalam arti luas meliputi suatu daur anggaran Anggaran dalam arti sempit yaitu rencana pengeluaran dan penerimaan dalam satu tahun. Fungsi Anggaran  Sebagai Pedoman Pemerintah  Sebagai Alat Pengawasan

5 Daur Anggaran terdiri dari lima tahap: Siti Khairani 1.Penyusunan & Pengajuan Rancangan Anggaran (RUU – APBN) oleh pemerintah kepada DPR. 2.Pembahasan & Persetujuan DPR atas RUU – APBN & Penetapan UU APBN. 3.Pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan oleh pemerintah. 4.Pemeriksaan pelaksanaan anggaran dan akuntansi oleh aparat pengawas fungsional. 5.Pembahasan & persetujuan DPR atas Perhitungan Anggaran Negara (PAN) dan penetapan UU PAN.

6 Hubungan Anggaran & Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Siti Khairani Penyusunan Anggaran & Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Penetapan Sasaran Fiskal Alokasi Anggaran PemutahiranData Ekonomi & Fiskal Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Nota Keu Pokok-pokok Kebijakan Anggaran Riview Surat Edaran Anggaran Penyusunan Anggaran Departemen Pembahasan Anggaran Penyusunan RAPBN Menteri Keu PRESIDENMenteri Teknis

7 APBD Siti Khairani APBD Memiliki Unsur-unsur sbb: 1.Rencana kegiatan suatu daerah. 2.Adanya sumber penerimaan dan adanya pengeluaran 3.Jenis kegiatan & proyek yg dituangkan dalam btk angka 4.Periode anggaran, biasanya satu tahun. Karakteristik APBD pada era prareformasi: 1.Disusun oleh DPRD bersama-sama dg kepala daerah 2.Pendekatan yg dipakai adlh pendekatan line item (disusun berdsrkan jns pnriman & pngelurn). 3.Siklus APBD tdri atas perencnan, pelaksn, pengwasn & pemriksn, serta penysnan & penetapan APBD. 4.Audit APBD bersifat keuangan. 5.Pengawsn thd pengelurn dilakukan berdsrkan ketaatan thd 3 unsr : ketaatan pd peraturan,unsur kehematan & efisiensi, & hsl program. 6.Sistm akt keu daerah menggunakan stelsel kameral (tata buku anggaran)

8 Pendapatan, dibagi menjadi tiga kategori: - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Perimbangan - Pendapatan lain-lain yang sah Siti Khairani Bentuk APBD sekarang didasari pd Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keu Daerah. Dimana bentuknya terdiri atas tiga bagian: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Belanja, dibagi menjadi empat kategori: - Belanja Aparatur Daerah, terdiri dari: (belj adm umum, blj operasi & pemeliharaan, blj modal/pembgunan. - Belanja Pelayanan Publik - Belanja bagi hasil dan bantuan Keu -- Belanja tidak terduga

9 Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Bagian dari Manajemen Keuangan Daerah Siti Khairani


Download ppt "Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Bagian dari Manajemen Keuangan Daerah Siti Khairani."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google