Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA (PERMENPANRB NO.13 TAHUN 2013) BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SETJEN-KEMENKES 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA (PERMENPANRB NO.13 TAHUN 2013) BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SETJEN-KEMENKES 2014."— Transcript presentasi:

1 JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA (PERMENPANRB NO.13 TAHUN 2013) BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SETJEN-KEMENKES 2014

2 2 2 1.JUMLAH ANGKATAN KERJA INDONESIA 2.REWARD BAGI PEMBIMBING KESJA 3.PEMBINAAN & JALUR PENGEMBANGAN KARIER PEMBIMBING KESJA 4.ORGANISASI PEMERINTAH (PEMDA/K/L) KE DEPAN RIGHTSIZING

3 TUJUAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESJA 1. Peningkatan Produktivitas Kerja PNS 2. Peningkatan Produktivitas Unit kerja 3. Peningkatan Karier PNS 4. Peningkatan Profesionalisme PNS ( Dapat bekerja mandiri, Mampu memecahkan masalah organisasi, Mampu membuahkan karya sebagai karya individu, Mampu mengembangkan diri dengan kompetensi yang telah dimiliki) 3

4 4 1.Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan paling rendah berijazah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV). 2.Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu penetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan 3.Jenjang jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli : a. Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama (IIIa-IIIb); b. Pembimbing Kesehatan Kerja Muda (IIIc-IIId) c. Pembimbing Kesehatan Kerja Madya (IVa-IVb-IVc) Pembimbing Kesja ditetapkan sebagai Jabatan Fungsional Ahli Yaitu jabatan fungsional dengan kondisi sbb : 4

5 Tugas pokok melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja

6 1. RINCIAN KEGIATAN JF PEMBIMBING KESJA UNSUR, SUB UNSUR, KEGIATAN I. UNSUR : PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah : (1.Doktor; 2.Magister; 3.Sarjana/DIV) B.Diklat Fungsional C.Diklat Prajabatan

7 II. UPAYA KESEHATAN KERJA A. PERSIAPAN 1.Mengumpulkan Data Demografi Kesja; 2.Melakukan pemetaan di wilayah kerja; 3.Mengumpulkan data kegiatan di tempat kerja/penilaian risiko kesehatan kerja; 4.Mengumpulkan data kesehatan kerja; 5.Menyusun perencanaan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja berdasarkan waktu; 6.Menyusun perencanaan program upaya kesehatan kerja di wilayah kerja; 7.Menyusun rencana aksi upaya kesehatan kerja; 8.Melakukan pengembangan kebijakan K3.

8 B. PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN KERJA 1.Mengenalkan potensi bahaya di lingkungan kerja; 2.Melakukan pengamatan lingkungan kerja; 3.Mengenalkan potensi kecelakaan kerja; 4.Melakukan identifikasi potensi kecelakaan kerja; 5.Memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan program kecelakaan kerja; 6.Mencatat hambatan pelaksanaan program kecelakaan kerja; 7.Menyusun saran/rekomendasi kepada pemberi kerja/pengusaha/pengurus untuk melakukan pengendalian kecelakaan kerja; 8.Dst...(59). Pertama 86, Muda 112, Madya 66.

9 C. MONEV UPAYA KESEHATAN KERJA 1.Melakukan monitoring kesehatan kerja; 2.Melakukan evaluasi; 3.Melakukan pencatatan dan pelaporan; 4.Melakukan investigasi di fasilitas kesehatan; 5.Melakukan pembinaan upaya kesehatan kerja;

10 III. PENGEMBANGAN PROFESI 1.Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang upaya kesehatan kerja; 2.Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang upaya kesehatan kerja; 3.Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang upaya kesehatan kerja.

11 IV. PENUNJANG TUGAS PEMBIMBING KESEHATAN KERJA 1.Pengajar/pelatih/penyuluh /pembimbing di bidang upaya kesehatan kerja pada unit organisasi pemerintah; 2.Peran serta dalam seminar/ lokakarya/ konferensi /pelatihan di bidang upaya kesehatan kerja; 3.Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja; 4.Keanggotaan dalam organisasi profesi Pembimbing Kesehatan Kerja; 5.Perolehan penghargaan/tanda jasa; 6.Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

12 Pengangkatan dlm JF bagi PNS yang melaksanakan tugas pokok pada saat JF tersebut ditetapkan dgn menetapkan jenjang jabatan sesuai dengan pangkat yang dimiliki Pengangkatan Untuk Mengisi Formasi Melalui CPNS pengangkatan yg dilakukan melalui perpindahan dari JS atau JF atau JF ke JF lain 12 PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESJA 3. Perpindahan diagonal Dari jab S/ jab F Lain 2. Pengangkatan Pertama 1. Inpassing/ Penyesuaian

13 PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT ( MEI 2014-APRIL 2015) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan kerja berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesja, dengan ketentuan sebagai berikut:

14 Berijazah paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) di bidang kesehatan; Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;

15 Mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

16 ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESJA NOGOL RUANG STTB/IJAZAH ATAU YG SETINGKAT ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN KURANG 1 TH 1 TH2 TH3 TH4 TH LEBIH 1III/aSARJANA (S1)D-IV III/bSARJANA (S1)D-IV III/b MAGISTER (S2) III/cSARJANA (S1)D-IV III/cMAGISTER (S2) III/cDOKTOR (S3)

17 ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESJA NOGOL RUANG STTB/IJAZAH ATAU YG SETINGKAT ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN KURANG 1 TH 1 TH2 TH3 TH4 TH LEBIH 4III/dSARJANA (S1)D-IV III/dMAGISTER (S2) III/d DOKTOR (S3) IV/aSARJANA (S1)D-IV IV/aMAGISTER (S2) IV/aDOKTOR (S3)

18 ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESJA NOGOL RUANG STTB/IJAZAH ATAU YG SETINGKAT ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN KURANG 1 TH 1 TH2 TH3 TH4 TH LEBIH 6IV/bSARJANA (S1)D-IV IV/bMAGISTER (S2) IV/bDOKTOR (S3) IV/cSARJANA (S1) S/D DOKTOR (S3) 700

19 Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud, hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/ diinpassing, maka pelaksanaan penyesuaian/ inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan

20 ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JAFUNG PEMBIMBING KESJA DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV NO UNSUR PRESENTASE JENJANG JABATAN/GOL RUANG DAN ANGKA KREDIT PERTAMAMUDAMADYA III/aIII/bIII/cIII/dIV/aIV/bIV/c 1 UTAMA A. Pendidikan Sekolah Diklat B. Upaya Kesehatan Kerja C. Pengembangan Profesi ≥ 80 % UNSUR PENUNJANG Penunjang Tugas Kesehatan Kerja ≤ 20 % JUMLAH100 %

21 ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JAFUNG PEMBIMBING KESJA DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2) NO UNSUR PRESENTASE JENJANG JABATAN/GOL RUANG DAN ANGKA KREDIT PERTAMAMUDAMADYA III/bIII/cIII/dIV/aIV/bIV/c 1 UTAMA A. Pendidikan Sekolah Diklat B. Upaya Kesehatan Kerja C. Pengembangan Profesi ≥ 80 % UNSUR PENUNJANG Penunjang Tugas Kesehatan Kerja ≤ 20 % JUMLAH100 %

22 ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JAFUNG PEMBIMBING KESJA DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3) NO UNSUR PRESENTASE JENJANG JABATAN/GOL RUANG DAN ANGKA KREDIT MUDAMADYA III/cIII/dIV/aIV/bIV/c 1 UTAMA A. Pendidikan Sekolah Diklat B. Upaya Kesehatan Kerja C. Pengembangan Profesi ≥ 80 % UNSUR PENUNJANG Penunjang Tugas Kesehatan Kerja ≤ 20 % JUMLAH100 %

23 1. Direktur Jenderal yang membidangi kesehatan kerja Kemenkes Jenjang Madya (IV/b,IV/c) di lingkungan Kemkes dan instansi lainnya 2. Pejabat eselon II yang membidangi kesja Kemenkes  Jenjang Pertama-Madya (III/a-IV/a) di lingkungan Kemenkes 3. Pejabat eselon II yang membidangi kesja instansi Pusat selain Kemenkes  Jenjang Pertama-Madya (III/a-IV/a) di instansi Pusat selain Kemenkes 4. Pejabat eselon II yang membidangi kesja Provinsi  Jenjang Pertama-Madya (III/a-IV/a) di Pemda Provinsi 5. Pejabat eselon II yang membidangi kesja Kab/Kota  Jenjang Pertama-Madya (III/a-IV/a) di Pemda Kab/Kota 23

24 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan fungsional Pembimbing Kesja dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Pembimbing Kesja yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara

25 Formasi jabatan fungsional Pembimbing Kesja Kemenkes: P aling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang; Kementerian selain Kemenkes: Paling sedikit 4 (empat) orang dan paling banyak 8 (delapan) orang;

26 Pemda Provinsi : P aling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang; Pemda Kab/Kota: Paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang; Rumah Sakit Kelas A: Paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang;

27 Rumah Sakit Kelas B: Paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang; Rumah Sakit Kelas C: Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang; Rumah Sakit Kelas D: Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;

28 Balai: Paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang; Loka: Paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang; KKP: Paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang;

29 Puskesmas: Paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang; Politeknik: Paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;

30 Formasi jabatan fungsional Pembimbing Kesja didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja di bidang pelayanan kesehatan kerja

31 Persyaratan: ada Formasi Jabatan berijazah paling rendah (sesuai persyaratan JFnya) pangkat paling rendah (sesuai persyaratan JFnya) DP3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir Angka kredit dari unsur pendidikan ditetapkan sama dgn jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk pengang- katan pertama kali dalam jabatan fungsional. Dengan demikian pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional dapat dilakukan dengan menggunakan angka kredit hanya dari unsur pendidikan Kebijakan: PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL 31

32 32 PNS memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional-nya usia paling tinggi (sesuai aturan/persyaratan JF-nya= rata-rata usia 5 th sebelum BUP) 32

33 33 dikecualikan dari ujian dinas pangkat boleh lebih tinggi dari Pimpinan PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan dan syarat lain yang ditentukan

34 34 1. Jabatan sama dengan Pangkat 2. Jabatan dibawah Pangkat 3. Jabatan diatas Pangkat Kenaikan Pangkat jab Fung dalam jenjang jabatan yang Lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan Jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yg berwenang

35 35 Jabatan fungsional dapat dinaikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan : a.Sekurang-kurang nya 2 tahun dlm pangkat b.Telah mencapai angka kredit kumulatif yg ditentukan (PAK) c.DP-3 bernilai baik d.Usul dari Pimpinan unit kerja Pejabat fungsional dapat dinaikan jabatan setingkat lebih tinggi apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan : a.Sekurang-kurang nya 1 tahun dlm jabatan b.Telah mencapai angka kredit kumulatif yg ditentukan (PAK) c.DP-3 bernilai baik d.Tersedianya formasi e.Usia f.Usul dari Pimpinan unit kerja

36 36

37 37 1. Tidak Dapat Mengumpulkan Angka Kredit 2. Dijatuhi hukuman Disiplin. 3. Diberhentikan sementara sebagai PNS 4. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan 5. Cuti diluar tanggungan negara 6. Tugas belajar lebih dari enam bulan

38 38 1.Telah selesai menjalani hukuman disiplin. 2.Setelah yg bersangkutan dinyatakan selesai melaksanakan tugasnya. 3.Dinyatakan aktif bekerja kembali setelah cuti diluar tanggungan negara. 4.Dinyatakan aktif kembali setelah menyelesaikan tugas belajarnya 5.Telah mengumpulkan Angka Kredit a. Jenjang Jabatan yang terakhir. b. jumlah AK yang terakhir

39 39 Tim penilai angka kredit dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan fungsional

40 40  Pejabat fungsional yang senior  Dapat aktif melaksanakan tugas apabila jumlah tidak terpenuhi dari jabatan yang sama dapat diangkat dari pejabat lain yang kompeten Pembentukan Tim Penilai jabatan fungsional satu Tim Penilai untuk satu jabatan fungsional Pembentukan Tim Penilai jabatan fungsional satu Tim Penilai untuk satu jabatan fungsional SURAT MENPAN NO. B/81/M.PAN/1/2007

41 41 TIM PENILAI TINGKAT PUSAT TIM PENILAI TINGKAT UNIT KERJA Tim Penilai Teknis Tim Penilai Pengganti TIM PENILAI TINGKAT INSTANSI TIM PENILAI TINGKAT DAERAH PROP/ KAB/KOTA

42 42

43 43 1.menyusun formasi jabatan fungsional 2.melaksanakan pengangkatan, Pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian dari dan dalam jab. fung untuk jenjang Pertama s/d Madya, IV/c ke bawah 3.mengusulkan pengangkatan, Pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian dari dan dalam jab. Fung untuk jenjang Jenjang Utama (IV/d dan IV/e) kepada Presiden. 4.penyelenggaraan pembinaan karier pejabat fungsional 5.memfasilitasi pelaksanaan tugas Jab. fung berkoordinasi dengan instansi pembina

44 44 NONAMA JAFUNGPERMENPANSKB (JUKLAK) PERMENKE S (JUKNIS) SYARAT PENDIDIKAN 1ADMINKES42/ /200119/2002S1 KES 2APOTEKER07/ / /2009APOTEKER 3ASST.APOTEKER08/ / /2009D-III FARMASI 4BIDAN01/ / /2009D-I/D-III/S1 BD 5DPKTER139/ /2003-DOKTER 6DOKTER GIGI141/ /2003-DRG 7DOKDIKNIS17/ /2009-DR.SPES 8ENTOMOLOG KS18/ / /2004D-I/D-III/S1 EN 9EPIDEMIOLOG K17/ / /2004D-I/-/D-IV/S1

45 45 NONAMA JAFUNGPERMENPANSKB (JUKLAK) PERMENKE S (JUKNIS) SYARAT PENDIDIKAN 10FISIKAWAN MED12/ / /2009S1 FISMED 11FISIOTERAPIS04/ / /2005D-III FIS 12NUTRISIONIS23/ / /2001D-III/S1 GIZI 13OKUPASI TERAPI123/ / /2006D-III OKUP 14ORTOTIS PROS122/ // /2006D-III 15PKM58/ /200066/2001D-III/S-1 16PEREKAM MEDIS135/ / /2003D-III 17PERAWAT94/ /200212/2002D-I/D-III/S1 PR 18PERAWAT GIGI22/ / /2001D-1/D-III

46 46 NONAMA JAFUNGPERMENPANSKB (JUKLAK) PERMENKE S (JUKNIS) SYARAT PENDIDIKAN 19PRANATA LABKS08/ / /2007SLA-S1 20PSIKOLOG KLINS11/ / /2010S1 21RADIOGRAFER133/ / /2003D-III RD 22REFRAKSIONIS47/ / /2006D-III REFRAK 23SANITARIAN19/ / /2004D1-S1 24TEKNISI ELEKT41/ / /2003D-III TE 25TEKNISI GIGI06/ / /2008D-III TG 26TEKNISI TRANFSI05/ / /2008D-1 TD 27TERAPIS WICAR48/ / /2006D-III TW

47 47


Download ppt "JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA (PERMENPANRB NO.13 TAHUN 2013) BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SETJEN-KEMENKES 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google