Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pertanggungjawaban Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pertanggungjawaban Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban."— Transcript presentasi:

1 Pertanggungjawaban Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban

2 Bentuk Pertanggungjawaban  Pertanggungjawaban Administratif  Pertanggungjawaban Publik

3 Pertanggungjawaban Administratif  berupa laporan proses pelaksanaan program, laporan hasil kegiatan  Seluruh REALISASI PENGGUNAAN DANA PROGRAM sesuai proposal dan naskah perjanjian, dilampiri salinan/copy SPj berupa bukti tanda terima uang, dan bukti-bukti lainnya yang sah.  Yang dipertanggungjawabkan  Dokumen acuannya adalah RAB yang termuat dalam proposal, contoh RAB BOP Sektap.

4 Setiap transaksi yang dilakukan agar tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan Pertanggungjawaban agar disertai dengan lampiran bukti pendukung SPJ Pertanggungjawaban administrasi keuangan untuk Sektap Gerdu-Taskin Kab/Kota mengacu sebagaimana peraturan yang berlaku Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan olek Sektap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5 Pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh masyarakat /UPK dilengkapi dengan kwitansi asli bermaterai cukup dan dilampiri dengan nota pembelian Penyelenggara rapat/musyawarah pertanggungjawabannya dilengkapi dengan nota pembelian perlengkapan rapat/musyawarah (snack, makan dsb) dan daftar hadir peserta rapat Kwitansi Sektap untuk pencairan dana program dibuat rangkap 4 dengan tandatangan asli dan stempel basah, lembar pertama bermaterai cukup, dikirim ke Propinsi lembar 1 s/d 3, lembar ke-4 untuk Sektap Kabupaten/Kota

6 Kwitansi UPK untuk pencairan dana kegiatan dibuat rangkap 5 dengan tandatangan asli dan stempel basah, lembar pertama bermaterai cukup, untuk Sektap Kab/Kota, lembar 2 s/d 4 untuk dikirim ke Propinsi (sebagai lampiran proposal), lembar kelima untuk UPK NPHD antara Propinsi dan Sektap Kab/Kota dibuat rangkap 4 dengan tandatangan asli dan stempel basah, lembar 1 dibubuhi materai Rp.6000,- pada pihak kesatu (sebagai arsip pihak kedua), lembar ke- 2 dibubuhi materai Rp.6000,- pada pihak kedua (sebagai arsip pihak kesatu). Sedangkan lembar ke 3 s/d 4 sebagai lampiran pencairan dana ke Biro Keuangan Sekda Propinsi Jawa timur

7 NPHD antara Sektap Kab/Kota dengan UPK dibuat rangkap 5 dengan tanda tangan asli dan stempel basah, lembar 1 dibubuhi materai Rp.6000,-, pada pihak kesatu (sebagai arsip pihak kedua), lembar ke-2 dibubuhi materai Rp.6000,- pada pihak kedua (sebagai arsip pihak kesatu). Sedangkan lembar ke 3 s/d 5 dikirimkan ke Propinsi sebagai lampiran Propinsi pencairan dana ke Biro Keuangan Sekda Propinsi Jatim Proposal Sektap dibuat rangkap 4, 1 buah untuk arsip Sektap Kab/Kota, 3 buah untuk Propinsi Proposal UPK dibuat rangkap 5, 1 buah untuk arsip UPK, 1 buah untuk Sektap Kab/Kota dan 3 buah untuk Propinsi

8 Berkas SPJ Sektap dibuat rangkap 2, lembar asli untuk Sektap dan lembar salin untuk Propinsi Berkas SPJ UPK dibuat rangkap 3, lembar asli untuk UPK, lembar salin untuk Sektap Kab/Kota dan Propinsi

9 Alur SPj Administratif

10 MUSDES PERTANGGUNGJAWABAN Merupakan musyawarah yang dilaksanakan setelah mencapai akhir masa program atau telah terealisasi 100%, mana yang tercapai terlebih dahulu. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membahas Laporan UPK dan TimLak dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban

11 Hasil Musdes/Kel PJ Terlaporkannya hasil pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan kepada publik di desa/kelurahan. Adanya penilaian dan masukan perbaikan dari pertangungjawaban kegiatan. Adanya komitmen pelestarian hasil kegiatan. Terisinya Berita Acara Musdes / Muskel Pertanggungjawaban [Form MT-01] Terisinya Rencana Tindak Lanjut Pelestarian [Form MT-03]

12 Yang Perlu Diperhatikan  Item Transaksi sesuai RAB dalam Proposal  Buat Buku Bantu  Tanggal transaksi  Pelaku transaksi (pembayar & penerima)‏  Pengesahan (validasi transaksi)‏  Materialisasi, pengenaan materai pada nominasi transaksi Rp 1 jt keatas  Pada pembelian-pembelian, pada kuitansi/nota yang diperoleh dari pihak ketiga, bubuhkan tulisan “harga sudah termasuk pajak”  Perjalanan Dinas Harus ada surat perintah perjalanan dinas (SPPD)‏  Perjalana Tim maka harus ada SK Tim tersebut

13 PERHATIAN  SPj dijilid cover (bukan snelhetcher)  dikirim rangkap 2 (asli dan copian)  setiap transaksi pembelian harus ada :  kuitansi yg distempel toko/catering/vendor/penjual  NOTA yg distempel toko/catering/vendor/penjual  Disusun sesuai urutan tanggal transaksi/kejadian susunan paling atas, tanggal paling awal (kwitansi dulu kemudian lembar bawahnya nota2)

14 PERHATIAN  Penulisan kuitansi antara huruf dan angka terbilang harus sama  setiap rapat/musdes dilampiri abseen/daftar hadir sesuai jumlah konsumsi yg dibelanjakan..(nasi, snack)  sebelum dikirim ke provinsi diperiksa terlebih dahulu  dilampiri foto kegiatan sesuai usulan dan item yang dibelanjakan.

15 Sekian Merci Beaucoup


Download ppt "Pertanggungjawaban Sebagai bentuk pengendalian Program Beserta Surat PertanggungJawaban."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google