Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KLASIFIKASI LAHAN HUTAN DAN ZONASI UNIT MANAJEMEN HUTAN Disusun oleh : Tim Pengajar Manajemen Hutan 2011.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KLASIFIKASI LAHAN HUTAN DAN ZONASI UNIT MANAJEMEN HUTAN Disusun oleh : Tim Pengajar Manajemen Hutan 2011."— Transcript presentasi:

1

2 KLASIFIKASI LAHAN HUTAN DAN ZONASI UNIT MANAJEMEN HUTAN Disusun oleh : Tim Pengajar Manajemen Hutan 2011

3 KLASIFIKASI LAHAN HUTAN (Forest Land Classification)  Lahan/kawasan hutan dapat diklasifikasikan berdasarkan homogenitas (1) karakteristik biofisik, dan/atau (2) ekonomi, dan (3) sosial-budaya.  Karakteristik biofisik yang lazim digunakan : vegetasi, tanah, habitat, bentuk lahan/fisiografi lahan, potensi produksi.  Karakteristik ekonomi : kepentingan pembangunan, pertumbuhan ekonomi  Karakteristik sosial-budaya : intensitas interaksi (positif, negatif) lahan dengan masyarakat, tingkat kerawanan, dll.  Pilihan variabel karakteristik klasifikasi lahan tergantung kepada konsepsi tentang tujuan pengelolaannya.  Klasifikasi lahan menghasilkan unit-unit pengelolaan hutan (management unit) yang masing-masing relatif homogen kondisinya.

4 Sasaran Obyek klasifikasi lahan  Klasifikasi lahan untuk perencanaan regional (wilayah) : nasional, provinsi, kabupaten/kota  Klasifikasi lahan untuk perencanaan mikro Unit Managemen : kesatuan pengelolaan hutan (KPH)

5 KLASIFIKASI LAHAN SKALA MAKRO/REGIONAL

6 Tujuan klasifikasi lahan hutan skala makro  Pengklasifikasian lahan berdasarkan homogenitas karakteristik biofisik, ekonomi, dan sosial budaya dimaksudkan agar :  memberikan gambaran tentang nilai potensi sumberdaya lahannya,  mempermudah/ menyederhanakan perumusan preskripsi (resep) tindakan pengelolaannya,  menjadi kerangka kerja untuk penjadwalan dan evaluasi kegiatan pengelolaan.  Melakukan tinjauan zonasi berdasarkan perspektif ekoregional : DAS, lanskap, ekosistem.

7 Hirarkhi kriteria KRITERIA PRIMER Kawasan dengan fungsi pokok perlindungan biofisik KRITERIA SEKUNDER Kawasan dengan fungsi pokok perlindungan sosbud KRITERIA TERSIER Kawasan dengan fungsi pokok pengembangan budidaya kehutanan KRITERIA KWARTER Kawasan dengan fungsi pokok pengembangan budidaya non kehutanan FUNGSI POKOK HUTAN KONSERVASI (HK) HUTAN LINDUNG (HL) HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) HUTAN PRODUKSI (HP) HUTAN PRODUKSI KONVERSI (HPK) AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) Budidaya tambang

8 Kriteria Biofisik (B) dan Sosekbud (S) KRITERIA FUNGSI POKOK PERLINDUNGAN KAWASAN PENYANGGA BAGI JASA LINGKUNGAN YANG PENTING (HCVF-3) B1 KRITERIA FUNGSI POKOK PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (SPECIES, LANSKAP, DAN EKOSISTEM) (HCVF – 1, 2, 3) B2 KRITERIA FUNGSI POKOK PERLINDUNGAN SOSIAL BUDAYA (HCVF – 5, 6) KRITERIA FUNGSI POKOK PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DAN DAERAH S1 S2 KRITERIA BIOFISIK POTENSI PENGEMBANGAN EKONOMI SUMBERDAYA ALAM B3 KRITERIA BIOFISIK KESESUAIAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI SUMBERDAYA ALAM B4

9 6 Atribut HCVF  HCVF 1 : kawasan hutan yang mempunyai konsentrasi nilai-nilai keanekaragaman hayati yang penting secara global, regional dan lokal (misalnya spesies endemi, spesies hampir punah, tempat menyelamatkan diri (refugia)).  HCVF 2 : kawasan hutan yang mempunyai tingkat lanskap yang luas yang penting secara global, regional dan lokal, yang berada di dalam atau mempunyai unit pengelolaan, dimana sebagian besar populasi species, atau seluruh species yang secara alami ada di kawasan tersebut berada dalam pola-pola distribusi dan kelimpahan alami.  HCVF 3 : kawasan hutan yang berada di dalam atau mempunyai ekosistem yang langka, terancam atau hampir punah.

10 6 Atribut HCVF  HCVF 4 : kawasan hutan yang berfungsi sebagai pengatur alam dalam situasi yang kritis (e.g. perlindungan daerah aliran sungai, pengendalian erosi).  HCVF 5 : Kawasan hutan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (mis, pemenuhan kebutuhan pokok, kesehatan)  HCVF 6 : kawasan hutan yang sangat penting untuk identitas budaya tradisional masyarakat lokal (kawasan-kawasan budaya, ekologi, ekonomi, agama yang penting yang diidentifikasi bersama dengan masyarakat lokal yang bersangkutan).

11 Kriteria dan Indikator B1 (HCVF 4) : Fungsi pokok perlindungan kawasan penyangga bagi jasa lingkungan yang penting KRITERIAINDIKATORVERIFIER B1.1Skor kawasan ≥ 175Peta skor kawasan B1.2Lereng > 40 %Peta kelas lereng B1.3Ketinggian > 2000 m dplPeta topografi B1.4Kelas tanah sangat peka thd erosi dan lereng > 15 % Peta jenis tanah dan peta kelas lereng B1.5Kawasan resapan airPeta DAS, bentang alam, landsystem, topografi B1.6Kawasan penting untuk perlindungan di bawahnya Peta DAS, bentang alam, landsystem, topografi B1.7Kawasan gambut >3 mPeta lahan basah (wet land) B1.8Kawasan hutan kerangas (heat forest) Peta tipe hutan, jenis tanah, land system, penutupan hutan B1.9Kawasan perlindungan pantaiPeta Rupa Bumi Indonesia, penutupan hutan B1.10Kawasan rawan bencanaPeta analysis bahaya dan resiko lingkungan

12 Kriteria dan Indikator B2 : fungsi pokok perlindungan keanekaragaman hayati (spesies, lanskap, ekosistem) KRITERIAINDIKATORVERIFIER B2.1 (HCVF 1) Perwakilan kawasan dimana terdapat konsentrasi nilai-nilai keanekaragaman hayati yang penting secara global, regional dan lokal, misalnya spesies endemi, spesies hampir punah, tempat menyelamatkan diri (refugia).  Peta kawasan CA/SM  Peta Conservation International “Key Biodiversity Area” (KBA)  Peta Perwakilan Regional Ekosistem Papua dalam Hutan konservasi dan Lindung  Peta zonasi B2.2 (HCVF 2) Merupakan kawasan hutan yang mempunyai tingkat lanskap yang luas yang penting secara global, regional dan lokal, yang berada di dalam atau mempunyai unit pengelolaan, dimana sebagian besar populasi species, atau seluruh species yang secara alami ada di kawasan tersebut berada dalam pola-pola distribusi dan kelimpahan alami.  Peta tipologi lanskap alami yang penting berdasarkan analisis modeling perubahaan penutupan lahan pada masa depan  Hasil analisis peran dan interaksi antar komponen dalam lanskap  Peta zonasi B2.3 (HCVF 3) Perwakilan kawasan hutan yang berada di dalam atau mempunyai ekosistem yang langka, terancam atau hampir punah.  Peta kawasan HK/TN  Peta Regional Ekosistem Papua dan analisis luasnya (<1% dianggap langka) dan lebih dari 75% didalam HPK dan APL dianggap terancam  Peta zonasi

13 Kriteria dan Indikator B3 : Biofisik potensi pengembangan ekonomi sumberdaya alam KRITERIAINDIKATORVERIFIER B3.1Penutupan lahan hutan primerPeta penafsiran citra satelit B3.2Penutupan lahan hutan sekunderPeta penafsiran citra satelit B3.3Penutupan lahan non hutanPeta penafsiran citra satelit

14 Kriteria dan Indikator B4 : Biofisik kesesuaian lahan untuk pengembangan ekonomi sumberdaya alam KRITERIAINDIKATORVERIFIER B4.1Lahan sesuai untuk budidaya kehutananPeta kesesuaian lahan, peta sistem lahan B4.2Lahan sesuai untuk budidaya non kehutanan Peta kesesuaian lahan, peta sistem lahan B4.3Lahan tidak sesuai untuk budidayaPeta kesesuaian lahan, peta sistem lahan B4.4Skor kawasan Peta skor kawasan B4.5Skor kawasan < 125Peta skor kawasan

15 Kriteria dan Indikator S1 : Fungsi pokok perlindungan sosial budaya KRITERIAINDIKATORVERIFIER S1.1Kawasan hutan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (mis, pemenuhan kebutuhan pokok, kesehatan)  Hasil kajian identifikasi jenis kebutuhan dasar masyarakat lokal  Peta sebaran sagu atau sumber kebutuhan dasar masyarakat lokal lainnya S1.2Kawasan hutan yang sangat penting untuk identitas budaya tradisional masyarakat lokal (kawasan- kawasan budaya, ekologi, ekonomi, agama yang penting yang diidentifikasi bersama dengan masyarakat lokal yang bersangkutan).  Peta bahasa  Peta kepemimpinan adat  Peta penguasaan lahan adat (akses dan asset) S1.3Kawasan pemukiman atau lahan garapan permanen yang dikuasai > 20 tahun  Peta identifikasi pemukiman atau lahan garapan permanen

16 Kriteria dan Indikator S2 : Fungsi pokok pengembangan ekonomi masyarakat dan daerah KRITERIAINDIKATORVERIFIER S2.1Ijin atau Hak Pihak Ketiga  Peta IUPHH-HA  Peta IUPHH-HT  Peta Ijin Penggunaan Kawasan Hutan  Peta lahan hak S2.2Proyek/Investasi Pemerintah Peta lokasi proyek-proyek pemerintah (gerhan, HTR, HKM, dll.) S2.3Kawasan pengembangan infrastruktur pedesaan dan lahan garapan.  Rencana Daerah  Proyeksi dengan asumsi tertentu S2.4Kawasan pengembangan infrastruktur wilayah perkotaan.  Rencana Daerah  Proyeksi dgn asumsi tertentu S2.5Kawasan khusus untuk prioritas pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/ kota.  Rencana Pemerintah, Pemprov, Pemkab/kota

17 Flow chart Penerapan Kriteria & Indikator (Tahap-1 : Biofisik) KAWASAN B2 B1 HK B4.4 HL B4.5 HK HPT B2 HK B3.1-3 HP HPK B3.1-2 B3.2-3 YES NO B4.1 B4.2 B4.3 B2 YES NO

18 Flowchart Penerapan Kriteria & Indikator (Tahap-2 : Sosekbud) KRITERIA TAHAP1KRITERIA TAHAP1 HK HL HPT HP HPK S1.1-3 S2.1-2 S1.1-3 S2.3-5 S2.1-2 HK dlm CGR BIOSFIR HL dlm CGR BIOSFIR HPT dlm CGR BIOSFIR S1.1-3, S2.3-5 HP dlm CGR BIOSFIR APL YES NO YES NO YES S1.3 YES

19 Klasifikasi lahan Papua berdasarkan kondisi fisiografi

20 Klasifikasi lahan Papua berdasarkan sebaran ekosistem langka

21 Klasifikasi lahan Papua berdasarkan kesesuaian lahan untuk oil palm

22

23

24 Output klasifikasi lahan skala makro  Informasi tentang karakteristik dan potensi sumberdaya kawasan.  Terbangunnya zonasi kawasan berdasarkan kriteria ekoregional biofisik, ekonomi, dan sosial budaya.  Bahan untuk membangun pola ruang yang mendukung visi dan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).  Bahan untuk merumuskan penyelenggaraan kelola ruang : perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang  Bahan untuk pembentukan unit manajemen.

25 KLASIFIKASI LAHAN HUTAN SKALA MIKRO UNIT MANAGEMENT

26 Tujuan klasifikasi lahan hutan skala mikro  Pengklasifikasian lahan berdasarkan homogenitas karakteristik biofisik atau ekonomi – sosial budaya dimaksudkan agar :  memberikan gambaran tentang nilai potensi sumberdaya lahannya,  mempermudah/ menyederhanakan perumusan preskripsi (resep) tindakan pengelolaannya,  menjadi kerangka kerja untuk penjadwalan dan evaluasi kegiatan pengelolaan.  Kegiatan pengelolaan hutan direncanakan dalam ruang/alamat dan waktu/jadwal tertentu. Alamat dan waktu kegiatan ditempatkan pada unit-unit pengelolaan yang didefinisikan dalam klasifikasi lahan

27 Contoh Klasifikasi Lahan (Bettinger et al, 2009) KLASIFIKASI LAHANSUB KLASLUAS (HA) Pinus Alami Dataran tinggi, tidak dijarangi Dataran tinggi, dijarangi Riparian Pinus Tanaman Dataran tinggi, tidak dijarangi Dataran tinggi, dijarangi Riparian Pinus Campuran/Hardwood Dataran tinggi Riparian Hardwood Dataran tinggi Riparian

28

29 Output klasifikasi lahan  Kelas-kelas hutan yang homogen (contoh : kelas-kelas hutan di Perhutani)  Bahan untuk delineasi mikro zonasi kawasan dalam unit manajemen pengelolaan hutan (Forest Management Unit – FMU) :  Zona kawasan produksi  Zona kawasan lindung : KPS  Zona penggunaan lain : infrastruktur jalan, base camp, kantor, persemaian, dll.  Bahan untuk menyusun rumusan perlakuan/tindakan pengelolaan : preskripsi (resep) silvikultur yang diperlukan.

30 PEMBAGIAN KAWASAN DAN ZONASI UNIT MANAJEMEN HUTAN

31 Pengorganisasian kawasan  Wilayah Pengelolaan Hutan :  Tingkat Provinsi  Tingkat Kabupaten/Kota  Tingkat Unit Pengelolaan (KPH)  Batas wilayah KPH tidak selalu berimpit dengan batas administratif pemerintahan.  KPH dapat terdiri dari lebih dari satu unit-unit pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, HKm, HTR, Hutan Desa, KP, dll.)

32 Pembagian hutan pada Unit Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable Forest Management Unit)  Unit pengelolaan hutan (FMU) dikelola untuk memproduksi hasil hutan secara berkelanjutan/ lestari.  FMU untuk produksi kayu sekurangnya terdiri dari satu unit kelestarian (Bagian Hutan), yang meliputi kumpulan dari blok- blok kerja tahunan yang lengkap untuk satu daur/siklus tebang, agar menjamin produksi tahunan yang kontinyu pada tingkat tertentu.  Petak merupakan unit pengelolaan terkecil yang bersifat permanen (dibangun berdasarkan homogenitas kondisi fisik lapangan).  Anak petak merupakan stratifikasi tegakan dalam petak yang bersifat tidak permanen.

33 Pembagian hutan pada Unit Pengelolaan Hutan Lestari (Sustainable Forest Management Unit) Sustainable FMU BAGIAN HUTAN (Unit Kelestarian) Blok Kerja Tahunan KAWASAN LINDUNG KAWASAN PENGGUNAAN LAIN KAWASAN PRODUKSI Petak/Anak Petak

34 PERAN GIS DALAM KLASIFIKASI LAHAN DAN PERENCANAAN HUTAN  GIS mempermudah/membantu analisis data yang bersifat spasial dengan berbagai macam tema.  Bisa membantu menyelesaikan beberapa proses yang menuntut kemampuan analisis spasial secara cepat dan akurat.  GIS mampu memproduksi peta secara singkat, ter- otomatisasi, berulang & cepat.  GIS melakukan analisis secara efisien,  harga hardware dan software semakin terjangkau.

35  GIS mempermudah pemetaan dan pemodelan thd bentang alam/SDA / mempermudah u/ mengevaluasi kebijakan2 pengelolaan.  GIS mempermudah eksplorasi secara efisien terhadap informasi yang terkait dengan SDA.  GIS menyediakan operasi-operasi dasar yang diperlukan dalam pengelolaan hutan/SDA: penampilan data, penghitungan pengukuran2 dan pembuatan peta dari obyek2 yang diinginkan.


Download ppt "KLASIFIKASI LAHAN HUTAN DAN ZONASI UNIT MANAJEMEN HUTAN Disusun oleh : Tim Pengajar Manajemen Hutan 2011."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google