Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK JAWA TENGAH 2010-2035 GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK JAWA TENGAH 2010-2035 BADAN KEPENDUDUKAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK JAWA TENGAH 2010-2035 GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK JAWA TENGAH 2010-2035 BADAN KEPENDUDUKAN."— Transcript presentasi:

1 GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK JAWA TENGAH GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK JAWA TENGAH BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

2 BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB III. POKOK-POKOK PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK BAB III. POKOK-POKOK PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK BAB IV. ROAD MAP BAB I. PENDAHULUAN 2 BAB V. PENUTUP

3  Tantangan Kependudukan - Kuantitas - Kualitas  masih relatif rendah ; - Persebaran dan Mobilitas  timpang;  Apa yang di design? - Fertilitas, Mortalitas, dan Mobilitas  Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)  Penduduk Tanpa Pertumbuhan (PTP);  UU No. 52 Tahun 2009 sebagai acuan utama dan sebagai dasar penyusunan Grand Design;  Grand Design PKP  rekayasa jumlah, struktur, dan LPP melalui pengendalian kelahiran, penurunan kematian dan pengarahan mobilitas penduduk LATAR BELAKANG PENDAHULUAN

4  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945  UU No. 25 Tahun 2004 ttg Perencanaan Pembangunan Nasional  UU No. 17 Tahun 2007 ttg RPJPN  UU No 52 Tahun 2009 ttg Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga  Inpres No. 1 Tahun 2010 ttg Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembanguan Nasional  Inpres No. 3 Tahun 2010 tt Pembangunan yang Berkeadilan  Perpres No. 5 Tahun 2010 tt Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945  UU No. 25 Tahun 2004 ttg Perencanaan Pembangunan Nasional  UU No. 17 Tahun 2007 ttg RPJPN  UU No 52 Tahun 2009 ttg Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga  Inpres No. 1 Tahun 2010 ttg Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembanguan Nasional  Inpres No. 3 Tahun 2010 tt Pembangunan yang Berkeadilan  Perpres No. 5 Tahun 2010 tt Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) DASAR HUKUM

5 PENDAHULUAN  Kuantitas Penduduk: besar dengan LPP Tinggi;  Struktur Penduduk  kurang menguntungkan: - Jumlah Balita & Anak masih sangat besar - Jumlah penduduk remaja dan usia reproduksi besar  momentum pertumbuhan - Jumlah lansia semakin meningkat  Persebaran Penduduk timpang;  Kualitas Penduduk masih rendah  kematian, pendidikan, kemiskinan  HDI;  Pencapaian tidak merata antar wilayah kabupaten/kota.  Kuantitas Penduduk: besar dengan LPP Tinggi;  Struktur Penduduk  kurang menguntungkan: - Jumlah Balita & Anak masih sangat besar - Jumlah penduduk remaja dan usia reproduksi besar  momentum pertumbuhan - Jumlah lansia semakin meningkat  Persebaran Penduduk timpang;  Kualitas Penduduk masih rendah  kematian, pendidikan, kemiskinan  HDI;  Pencapaian tidak merata antar wilayah kabupaten/kota KONDISI SAAT INI

6 KONDISI SAAT INI JUMLAH PENDUDUK JAWA TENGAH TAHUN 2004 : TAHUN 2008 : TAHUN 2010 : TFR ,1 TFR ,3 TAHUN 2004 USIA 0-14 : TAHUN 2008 USIA 0-14 : SEX RATIO 2004 : 99,82 SEX RATIO 2008 : 98,53

7 KONDISI SAAT INI Jumlah WUS : (SP2010) (Pendataan Kel 2011) Jumlah PUS : < 20 th : th : > 30 th : Total : Peserta KB : (Pemerintah) (swasta) unmet need 12,6 %

8 Angkatan Kerja Jateng Angkatan Kerja 2011 : 16,92 juta Bekerja: 15,92 juta Penganggur Terbuka: 5,93 % Semua sektor naik jumlah pekerja, kecuali pertanian turun (-240 ribu) Buruh/karyawan : 4,49 juta (28 %) Berusaha dibantu buruh tidak tetap : 3,37 juta (24%) Pekerja Keluarga : 2,85 juta (17,90%)

9 Angkatan Kerja Jateng PMA 30 % dan PMDN 9 % Penduduk Miskin : 5,72 juta (15 %)

10 Tingkat Pendidikan 2010 Belum/tdk pernah sekolah: 8,13 % Tidak ada ijazah SD: 18,91 % SD/MI: 34,55 % SMP: 18,11 % SMA: 10,48 % Dipl/PT: 4,93 % Buta Huruf: 8,98 %

11 Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) Jateng 2011 : 11 per 1000 kelahiran Angka Kematian Ibu (AKI) 116 per kelahiran AKB Nasional 25 (Jepang 2, Singapura 2, Malaysia 6, Thailand 11, Vietnam 17) AKI Nasional 220 (Jepang 5, Singapura 3, Malaysia 29, Thailand 48, Vietnam 59)

12

13 PENDAHULUAN PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG (PTS) sebagai prasyarat tercapainya Penduduk Tanpa pertumbuhan (PTP): – Fertilitas  replacement Level; – Mortalitas  semakin menurun; – Persebaran/mobilitas  lebih merata; PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG (PTS) sebagai prasyarat tercapainya Penduduk Tanpa pertumbuhan (PTP): – Fertilitas  replacement Level; – Mortalitas  semakin menurun; – Persebaran/mobilitas  lebih merata; 1.4. KONDISI YANG DIINGINKAN

14 KONDISI YANG DIINGINKAN Penduduk di Provinsi Jawa Tengah tumbuh seimbang dengan Total Fertility Rate (TFR) 2,1 dan Net Reproduction Rate (NRR) 1 dan secara berkelanjutan diharapkan TFR menjadi 2,002 dan NRR menjadi 0,938 pada tahun 2035

15 PENDAHULUAN 15  Penduduk BESAR dengan kualitas relatif rendah  LPP memang rendah tapi TFR masih TINGGI  Persebaran TIMPANG  Fertilitas relatif masih TINGGI dengan Pencapaian TIDAK MERATA  Mortalitas Angka Kematian anak masih TINGGI Angka Kematian Ibu masih TINGGI Angka Harapan Hidup relatif RENDAH  Mobilitas Persebaran TIMPANG Urbanisasi Transmigrasi TKI/TKW, dll  Penduduk BESAR dengan kualitas relatif rendah  LPP memang rendah tapi TFR masih TINGGI  Persebaran TIMPANG  Fertilitas relatif masih TINGGI dengan Pencapaian TIDAK MERATA  Mortalitas Angka Kematian anak masih TINGGI Angka Kematian Ibu masih TINGGI Angka Harapan Hidup relatif RENDAH  Mobilitas Persebaran TIMPANG Urbanisasi Transmigrasi TKI/TKW, dll 1.5. PERMASALAHAN

16 Tantangan – Menciptakan strategi yang tepat dalam mencapai penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan TFR = 2,1 dan NRR = 1 – Merancang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam menurunkan tingkat kelahiran dan membentuk keluarga kecil berkualitas. – Melaksanakan arah pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana serta promosi dan penggerakan masyarakat.

17 Tantangan – Menserasikan kebijakan pembangunan dengan pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan dengan strategi adalah pengembangan dan sosialisasi kebijakan pembangunan kependudukan. – Lemahnya kompetensi sumber daya manusia di SKPD KB Provinsi Jawa Tengah dalam bidang kependudukan. – Mengoptimalkan sarana dan prasarana operasional pendukung, media dan metode untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kependudukan. Menata metode fasilitasi dan mekanisme pembinaan kepada Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program Kependudukan dan KB.

18 Tantangan Mengatasi ancaman menurunnya anggaran program Kependudukan dan KB yang berasal dari APBN pada tingkat lini lapangan dan terbatasnya kemampuan dukungan anggaran melalui APBD Provinsi, serta dukungan anggaran tersebut belum menyentuh seluruh kegiatan program Kependudukan dan KB yang semestinya menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten/Kota sebagai daerah otonomi. Kondisi ini salah satu penyebab terjadinya penurunan performance dari program Kependudukan dan KB di tingkat lapangan.

19 Tantangan Beralihnya Petugas Lapangan Keluarga Berencana menjadi sektoral sesuai dengan bentuk lembaga yang ada di daerah serta banyaknya mutasi baik bersifat promosi maupun pemindahan tugas. Penurunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berasal dari BKKBN ini menurunkan kinerja lembaga pengelola program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

20 Tantangan Kelembagaan Keluarga Berencana Daerah Implementasi PP 38 Tahun 2007 dan PP 41 tahun Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta PP nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (ODP), jelas dikatakan bahwa Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) merupakan salah satu urusan wajib diantara 28 urusan wajib (Pasal 7). Hal ini berarti bahwa KB dan KS merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat sehingga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan KB dan KS.

21 PENDAHULUAN 1.6. TUJUAN GRAND DESIGN Memberikan arah kebijakan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk Jateng ; Menjadi pedoman penyusunan ROAD MAP pengendalian kuantitas penduduk , , , , dan ; Menjadi pedoman bagi lembaga serta pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

22 BAB II: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

23 23 Condusive Regulatory Good Press Relations 2.1. VISI GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial dan budaya VISI

24 24 Condusive Regulatory Good Press Relations 2.2. MISI GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK Membangun komitmen stakeholder utama (prime stakeholders) tentang penting dan strategisnya upaya pengendalian kuantitas penduduk bagi pembangunan berkelanjutan Membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan (regulasi) yang mendukung upaya pengendalian kuantitas penduduk MISI

25 25 Condusive Regulatory Good Press Relations 2.3. ARAH KEBIJAKAN GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK 2.3. ARAH KEBIJAKAN GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui penetapan perkiraan angka fertilitas, mortalitas, dan persebaran; Pengendalian kuantitas penduduk dimaksudkan agar sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan pada tingkat nasional dan daerah secara berkelanjutan. ARAH KEBIJAKAN

26 2.4. TUJUAN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK 2.4. TUJUAN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK 1.Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui rekayasa kondisi penduduk optimal yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan serta persebaran penduduk. 2.Mengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya dukung lingkungan secara nasional melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk.

27 2.5. SASARAN UMUM FERTILITAS : Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang pada tahun 2015 dan terus berlanjut s/d tahun 2035 (sbg prasyarat tercapainya penduduk tanpa pertumbuhan); MORTALITAS : Menurunnya angka kematian bayi dan meningkatnya angka harapan hidup ; MOBILITAS : Tersebarnya penduduk secara lebih proporsional.

28 UKURAN KEBERHASILAN Sejauh mana sasaran-sasaran berikut dapat tercapai: 1.Penduduk  jumlah dan pertumbuhan 2.Fertilitas  TFR, NRR, CBR, CPR 3.Mortalitas  CDR, IMR, MMR, Life Expectancy 4.Mobilitas  Migrasi masuk, Migrasi keluar, Transmigrasi (?)

29 STRATEGI PELAKSANAAN Secara nasional: (1)Menyangkut penyempurnaan regulasi nasional terkait upaya pengendalian kuantitas penduduk; (2)Melalui penyelesaian Peraturan Pemerintah dan regulasi lainnya sebagai penjabaran UU no. 52 tahun Di tingkat kementerian, lembaga atau pemerintah daerah : (1)Implementasi kebijakan atau program yang berkaitan dengan komponen-komponen pengendalian kuantitas penduduk; (2)Pelaksanaan upaya pengendalian fertilitas, penurunan mortalias dan pengarahan mobilitas penduduk.

30 2.7. ALUR PIKIR PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK 2.7. ALUR PIKIR PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK KONDISI SAAT INI FERTILITAS MORTALITAS MOBILITAS INTERVENSI KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM KONDISI YANG DIINGINKAN FERTILITAS MORTALITAS MOBILITAS VISI & MISI PKP * *) PKP: Pengendalian kuantitas penduduk.

31 BAB III: POKOK-POKOK PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

32 KELUARGA BERENCANA Usia ideal perkawinan Usia ideal melahirkan Jarak ideal melahirkan Jumlah ideal anak yang dilahirkan PENGATURAN FERTILITAS 3.1.PENGATURAN FERTILITAS

33 Kebijakan KB dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak-hak reproduksi Mengatur kehamilan yang diinginkan Menurunkan AKB dan AKI Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Meningkatkan kesertaan pria Promosi ASI PENGATURAN FERTILITAS MELALUI KELUARGA BERENCANA

34 Meningkatkan akses dan kualitas KIE dan pelayanan KB di daerah; Larangan pemaksaan pelayanan KB kepada siapapun karena bertentangan dengan HAM; Pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai norma agama, budaya, etika dan kesehatan; Penyediaan kontrasepsi bagi penduduk miskin di daerah. PENGATURAN FERTILITAS MELALUI KELUARGA BERENCANA

35 PENURUNAN ANGKA KEMATIAN Bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensi Penurunan angka kematian ibu hamil; Penurunan angka kematian ibu melahirkan; Penurunan angka kematian pasca kelahiran; Penurunan angka kematian bayi dan anak. Prioritas 3.2.PENURUNAN MORTALITAS

36 PENURUNAN ANGKA KEMATIAN Diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat melalui upaya proaktif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai peraturan perundang- undangan dan norma agama (UU 52/09 pasal 30:3) Kesamaan hak reproduksi pasutri; Keseimbangan akses dan kualitas KIE dan pelayanan; Pencegahan dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian; Partisipasi aktif keluarga dan masyarakat. Fokus

37 MOBILITAS PENDUDUK Bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal, didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan (UU 52/09 pasal 33:1) Mobilitas Internal Mobilitas Internasional Meliputi 3.3.PENGARAHAN MOBILITAS

38 MOBILITAS PENDUDUK Mobilitas permanen & non permanen; Mobilitas ke daerah penyangga & ke pusat pertumbuhan ekonomi baru; Penataan persebaran penduduk melalui kerjasama antar daerah; Urbanisasi; Penyebaran penduduk ke daerah perbatasan antar negara & daerah tertinggal serta pulau-pulau kecil terluar (UU 52/09 pasal 33:3). Mobilitas Internal

39 MOBILITAS PENDUDUK Dilakukan dengan menggunakan data dan informasi serta persebaran penduduk dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (pasal 36:1); Pengembangan sistem informasi kesempatan kerja yang memungkinkan untuk melakukan mobilitas ke daerah tujuan sesuai kemampuan yang dimilikinya (UU 52/09 pasal 36:2). Mobilitas Internal

40 MOBIILITAS PENDUDUK Dilakukan melalui kerjasama internasional dengan negara pengirim dan penerima migran internasional ke dan dari Indonesia sesuai dengan perjanjian internasional yang telah diterima dan disepakati oleh pemerintah (UU 52/09 pasal 33:4). Mobilitas Internasional

41 3.4. TARGET PENCAPAIAN (1) Penduduk2010 * 2035 * Jumlah LPP0,370,32 * Catatan: a.Jumlah penduduk dan LPP tahun 2010 berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (LPP rata-rata dalam periode tahun ). b.Jumlah penduduk dan LPP tahun 2035 diolah berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, Bappenas.

42 3.4. TARGET PENCAPAIAN (2) Fertilitas TFR2,0932,002 NRR0,9720,938 CBR16,116,113,3 CPR Catatan: a.TFR tahun 2010,berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk b.TFR, NRR, CBR tahun 2035 diolah berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, Bappenas. c.NRR dan CBR tahun 2010 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Bappenas dkk tahun d. CPR tahun 2010 berdasarkan data SDKI tahun 2007.

43 3.4. TARGET PENCAPAIAN (3) Mortalitas CDR6,37,6 IMR10,626,32 MMR228? Life Expectancy73,7175,36 Catatan: a.CDR dan life expectancy tahun 2010 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Bappenas dkk tahun b.CDR, IMR dan life expectancy tahun 2010 berdasarkan hasil pengolahan proyeksi penduduk Bappenas. c.IMR tahun 2010 berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk tahun d.MMR tahun 2010 berdasarkan data SDKI tahun 2007.

44 BAB IV. ROAD MAP PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

45 4.1. TUJUAN ROAD MAP Secara sistematis dan terencana diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan.

46 GRAND DESIGN PENGENDALIAN PENDUDUK ROAD MAP ROAD MAP KETERKAITAN GRAND DESIGN DENGAN ROAD MAP ROAD MAP ROAD MAP ROAD MAP

47 4.4. SASARAN (ROAD MAP) (1) Penduduk Jumlah LPP 0, * Catatan: a.Jumlah penduduk dan LPP tahun 2010 berdasarkan Sensus Penduduk b.Jumlah penduduk dan LPP tahun 2015 sd 2025 berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun oleh Bappenas dkk. c.Jumlah penduduk dan LPP tahun 2030 sd 2035 berdasarkan hasil pengolahan proyeksi penduduk Indonesia.

48 4.3. SASARAN (ROAD MAP) (2) Fertilitas TFR2,0932,0422,0192,0092,0042,002 NRR0,9720,9540,9450,9410,9390,938 CBR16,115,314,814,814,313,913,913,3 CPR Catatan: a.TFR dan NRR tahun 2010 berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk b.TFR; NRR tahun 2015 sd 2025 dan CBR tahun 2010 sd 2025 berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun oleh Bappenas dkk. c.TFR; NRR dan CBR tahun 2030 sd 2035 berdasarkan hasil pengolahan proyeksi penduduk Indonesia. d.CPR tahun 2010 berdasarkan data SDKI tahun e.CPR tahun , berdasarkan Adioetomo SM, Perkembangan Fertilitas dan Mortalitas Serta Implikasi bagi Perencanaan Pembangunan, disajikan di Bappenas 27 Oktober 2011

49 4.3. SASARAN (ROAD MAP) (3) Mortalitas CDR6,36,26,57,17,37,6 IMR10,629,568,607,807,026,32 MMR228102n-a Life Expectancy 73,7174,4274,8575,1175,2775,36 * Catatan: a.CDR dan life expectancy tahun 2010 sd 2025; IMR tahun 2015 sd 2025 berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun oleh Bappenas dkk. b.CDR dan IMR tahun 2025 sd 2035 berdasarkan hasil pengolahan proyeksi penduduk Indonesia. c.IMR tahun 2010 berdasarkan hasil penghitungan sementara Sensus Penduduk d.MMR tahun 2010berdasarkan SDKI e.MMR tahun 2015 berdasarkan target MDGs.

50 BAB V. PENUTUP

51


Download ppt "GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK JAWA TENGAH 2010-2035 GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK JAWA TENGAH 2010-2035 BADAN KEPENDUDUKAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google