Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

OLEH : ABSHORIL FITHRY, SH. MH. PENGERTIAN  Korporasi adalah badan hukum atau dalam bahasa belanda disebut dengan rechtpersoon atau dalam bahasa ingris.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "OLEH : ABSHORIL FITHRY, SH. MH. PENGERTIAN  Korporasi adalah badan hukum atau dalam bahasa belanda disebut dengan rechtpersoon atau dalam bahasa ingris."— Transcript presentasi:

1 OLEH : ABSHORIL FITHRY, SH. MH

2 PENGERTIAN  Korporasi adalah badan hukum atau dalam bahasa belanda disebut dengan rechtpersoon atau dalam bahasa ingris dengan istilah legal person atau legal body.  Arti badan hukum atau koorporasi dapat dilihat dari pengertian subjek hukum.  Dalam UU no. 22 tahun 1997 memberikan pengertian korporasi sebagai kumpulan yang terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik yang merupakan badan hukum atau bukan.

3 Menurut Utrech : korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subyek hukum tersendiri suatu personifiaksi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing

4 Yan Pramdya Puspa : korporasi atau badan hukum adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau peseroaan di sini yang dimaksud adalah suatu kumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia (personal) ialah sebagai pengembang (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggunggat atau digugat dimuka pengadilan. Contoh badan hukum ialah P.T (perseroaan terbatas), N.V (Namloze Vennootschap) dan yayasan (Sticthing); bahkan negarapun juga merupakan badan hukum

5 Rudhi Prasetya menyatakan secara umum korporasi mempunyai unsur-unsur antara lain” a) Kumpulan orang dan atau kekayaan; b) Terorganasir; c) Badan hukum; dan d) Non badan hukum.

6 Pembagian badan hukum (Korporasi) 1. Pembagian badan hukum menurut macam2nya, diantranya : a. Badan hukum orisinil, yaitu negara b. Badan hukum yang tidak orisinal, yaitu badan hukum yang berwujud sbg perkumpulan berdasarkan ketentuan pasal 1653 KUHPerdata. Menurut pasal tersebut ada 4 jenis badan hukum, sbb :  Badan hukum yang diadakan oleh (didirikan) kekuasaan umum, seperti propinsi, kotapraja, dll  Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum, misal perseroan, gereja-gereja  Badan hukum yang diperkenan karena diizinkan  Badan hukum yang didirikan karena maksud/ tujuan tertentu

7 2. Pembagian badan hukum menurut jenis2nya, diantaranya adalah : a. Badan Hukum Publik  Badan hukum publk adalah negara  Badan hukum publik meliputi :  badan hukum yang mempunyai teritorial memperhatikan kepentingan daerah/ wilayahnya.  badan hukum publik yang tidak mempunyai teritorial : adl suatu badan yang dibentuk oleh yang berwajib hanya tujuan tertentu saja, misal Bank, Jawatan (IBW) stb 1927 – 419, atau perusahaan umum yang dibentuk berdsrkn PP no. 19/1960

8 b. Badan hukum privat Ada beberapa macam badan hukum privat, al:  Perkumpulan (vereniging) diatur dalam pasal 1653 KUHPerdata, stb dan stb  PT, diatur dalam pasal 36 KUHDagang  Rederij diatur dalam pasal 323 KUHDagang  Kerkgenootschappen diatur dlm stb  Koperasi, diatur dalam UU No. 12/1967 diubah dg UU No. 25/1992  Yayasan yang diatur dengan UU No. 16/2001

9 3. Pembagian badan hukum menurut sifatnya Menurut sifatnya dibagi 2, yakni :  Korporasi (corporatie)  Yayasan Pembagian badan hukum ini sangat pentiing dalam pertanggungjawaban pidana dari badan hukum. pertanggungjawaban korporasi publik berbeda dengan pertanggungjawaban privasi

10 D.KORPORASI SBG SUBJEK HUKUM DLM BERBAGAI LAPANGAN HUKUM  Korporasi sebagai subjek hukum atas dasar alasan : Agar mudah menunjuk siapa penanggung- jawabnya Agar terjamin kontinyuitasnya  Dalam melakukan hubungan tidak harus dg semua orang, cukup dengan pengurus badan tsb.

11 Jadi korporasi sbg subjek dalam berbagai lapangan hukum karena meliputi banyak hal, diantaranya adalah :  Dalam kaitannya dengan hukum administrasi negara, yaitu berkaitan dengan perizinan  Hukum pajak = badan hukum merupakan wajib pajak  Hukum agraria = dalam kaitannya dengan hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan.  Hukum lingkungan = organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan thd badan hukum demi pelestarian lingk. Hdp.

12 E.KORPORASI SBG SUBJEK TINDAK PIDANA Terjadi pro kontra dalam penentuan korporasi sbg subjek hukum  Alasan yang tidk setuju a) Kesengajaan & kesalahan dlm kejahatan hanya terdpt pd persona alamiah b) Bhw yg merupkn tigkh laku materiil yang merupakan syarat dipidana hanya dpt dilaksanakan oleh persona alamiah c) Bhw pidana perampasan kebebasan orang, tdk dpt dikenakan pada korporasi d) Tuntutan dan pemidanaan pada korporasi mgkin menimpa pada org yang tidak bersalah

13  Sedngkn alasan yang setuju adalah : a) Pemidanaan pengurus saja tidak cukup utk mengadakan represi thd delik-delik yg dilakukan oleh suatu korporasi b) Dlm kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yg penting c) Hukum pidana harus mempunyai fungsi untuk melindungi dalam masyarakat d) Pemidanaan korporasi merupkan salah upaya utk menghindarkan tindakan pemidanaan thd pegawai korporasi itu sendiri.

14 Korporasi/badan hukum sebagai subjek hukum berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 1 Maret 1969, nomor 136/Kr/1966 dalam perkara PT. Kosmo dan PT. Sinar Sahara, yang menyatakan, “suatu badan hukum tak dapat disita.” sedangkan yang dpt disita adalah benda atau barang, sedangkan PT. Kosmo dan PT. Sinar Sahara bukan barang atan benda melainkan badan hukum atau subjek hukum

15 Dlm perkembangan hukum pidana indonesia, ada 3 sistem pertanggungjawaban korporasi sbg subjek tindak pidana, yaitu : a) Pengurus korporasi sbg pembuat, maka pengurus yg bertanggng jwb b) Korporasi sbg pembuat, maka pengrus yg bertanggung jawab c) Korporasi sbg pembuat dan yg bertanggung jawab

16 a)Pengurus korporasi sbg pembuat, maka pengurus yg bertanggng jwb Tindak pidana hanya dilakukan oleh manusia adalah pasal 51 W.v.S Belanda atau pasal 59 KUHP, yang berbunyi, : “dalam hal2 dimana karena pelanggaran ditentukan pidana thd pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

17 b)Korporasi sbg pembuat, maka pengrus yg bertanggung jawab Sist. Pertanggungjawaban korporasi ditandai dengan pengakuan yg timbul dalam perumusan UU, bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tanggng jwb itu menjadi beban dari pengurus badan hukum tsb. Tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sesungguhnya.

18 c)Korporasi sbg pembuat dan yg bertanggung jawab Sist. Pertanggungjawaban ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi. Hal ini sbg alasan pembenar bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggung jawab adl sbb: 1) Krn dlm berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungn yg diperoleh korporasi atau kerugian yg diderita masy. Dpt sedemikian besar sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurusnya saja. 2) Dg hnya memidana pengurusnya saja, tidak atau belum ada jaminan bhw korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi

19 Peraturan perUUan yang menempatkan korporasi sbg subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggung jawabkn secara pidana adalah : a. Psl 15 UU No. 7 Drt. Tahun 1955 ttg pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi b. Psl 39 UU no. 3/1989 ttg telekomunikasi c. Pasal 24 UU no. 2/1992 ttg Usaha perasuransian d. Pasal 108 UU No. 10/1995 ttg kepabeanan e. Pasal 61 UU no. 11/1995 ttg cukai f. Psl 46 UU No. 23/1997 ttg pengelolaan lingkungan g. Pasal 20 UU no 31/1999 ttg PTPK yg telah diubah dengan UU no 20/2001

20 Perumusan yang berbeda terdapat dalam beberapa UU dibawah ini : a. UU No. 5/1997 ttg psikotropika dan UU no. 22/1997 ttg narkkotika mengatur pertanggungjawaban korporasi langsung dirumuskan dlm ketentuan2 pidananya, misl pasal 78 ayat 4 UU No. 22/1997 ttg narkotika Berbunyi: “ apabila tindak pidana sbgmn dlm ayat 1 dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp ”

21 b. Psl 61 UU No. 8/1998 ttg perlindungan konsumen Mengatakan : “penuntutan pidana dapat dilakukan thd pelaku usaha/ atau pengurusnya.” Sdgkn pengertian pelaku usaha menurut pasal 1 butir 3 UU tsb adalah tiap orang secara perseorangan atan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berbadan hukum maupun bukan bdan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum republik Indonesia, baik sendiri2 maupun bersama-sama, melalui perjanjian menylengggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

22 KEJAHATAN KORPORASI A. Istilah2 dalam Kejahatan Korporasi Istilah2 Kejahatan korporasi diantaranya adalah : Occupational crime= kejahatan jabatan Profesional crime= kejahatan profesi Organized crime= kejahatan terorganisasi Crime against corporation= kejahatan thd korporasi Criminal corporation = korporasi sbg sarana utk melakukan kejahatan

23  Kejahatan korporasi itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi-organisasi yang dapat dijatuhi sanksi (hukuman) oleh Negara berdasarkan hukum administrasi Negara, hukum perdata dan hukum pidana. Hal ini merupakan pengertian normative.  Sedangkan secara sosiologis, kriminologis dan viktimologis, kejahatan korporasi dapat diartikan sebagai praktek-praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan dengan skala korban yang cukup luas, yang kadang-kadang belum terjangkau oleh hukum B.Pengertian Kejahatan Korporasi

24  Criminal corporation merupakan korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Peranan korporasi yang sangat besar dan adanya keinginan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, berpotensi menimbulkan bahaya bagi masyarakat, baik berupa perusakan kondisi alamiah maupun perusakan kondisi sosial

25  Crimes for corporation inilah yang merupakan kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi itu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi-organisasi yang dapat dijatuhi sanksi (hukuman) oleh Negara berdasarkan hukum administrasi Negara, hukum perdata dan hukum pidana  Crimes against corporation itu merupakan kejahatan terhadap korporasi (korporasi sebagai korban kejahatan).

26  Batas-batas kejahatan korporasi dapat dijelaskan melalui perbedaan antara white collar crime (kejahatan krah putih), occupational crime (kejahatan jabatan) dan organized crime (kejahatan yang terorganisir).  White collar crime : kejahatan yg dilakukan oleh org2 yg memiliki kedudukan sosial yg tinggi & terhormat dlm pekerjaannya.  White collar crime ini dapat berbentuk kejahatan korporasi dan kejahatan okupasi (kejahatan jabatan).  Kejahatan okupasi dilakukan sebagian besar oleh individu sehubungan dengan jabatan mereka.  Kejahatan yang terorganisir (organized crime) tidak selalu berhubungan dengan orang yang mempunyai jabatan dalam suatu birokrasi atau korporasi

27 Ada tiga model pengambilan keputusan korporasi yang melanggar hukum (melakukan kejahatan), yaitu : 1. Rational actor model, dimana korporasi dilihat sebagai unit tunggal yang secara rasional bermaksud melanggar hukum apabila hal tersebut merupakan kepentingan korporasi. 2. Organization process model, korporasi dilihat sebagai suatu sistem unit-unit yang terorganisir secara longgar, di mana macam-macam unit korporasi mungkin tidakmematuhi hukum karena mengahadapi kesulitan untuk dapat memenuhi produk yang ditargetkan, sehingga untuk dapat memenuhinya mereka cenderung melakukannya dengan melanggar hukum, misalnya dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk menjaga keselmatan kerja, iklan yang menyesatkan, dan sebagainya 3. Kejahatan korporasi merupakan produk dari keputusan yang dibuat secara individu untuk kepentingan pribadi

28 C.Relevansi studi kejahatan korporasi Eksistensi organisasi perusahaan dan badan2 hukum (korporasi) besar yang menggunakan metode produksi massa untuk beroperasi merupakan kenyataan yang tak dapat dihindarkan. Dg meningkatnya kekuatan produksi scr besar2n dr suatu perusahaan, dan adanya keinginan korporasi untk memperoleh keuntungan yg sebesar-besarnya, maka secara potensial timbul bahaya bagi masyarakat. Bahaya tsb bisa membentuk perusakan kondisi alamiah (geografi & kenyataan alam) dan perusakan kondisi sosial (ediologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya) yg disebabkan gangguan alam dan manusia.

29 Pasca abad ke -20 adalah membaurnya dunia kriminal dengan dunia sipil. Kejahatan dengan penyamaran terhadap kelompok sipil. Bdan usaha yg secara sah dan baik dpt dijadikan topeng yang menyembunyikan wajah kejahatan Kelompok kejahatan bisa masuk menyerbu kedalam organisasi sipil, yaitu ke dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik dr masyarakt disuatu negara (Satjipto Raharjo, dlm Dirdjosisworo, 1991 :8)

30 Motif-motif kejahatan korporasi pada dasarnya dapat dibagi dua, yaitu : a. Tujuan korporasi (organizational goal), yaitu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya yang tercermin dari ciri-ciri individual. b. Terjadinya kontradiksi antara tujuan-tujuan korporasi dengan kebutuhan-kebutuhan para pesaing, negara, pekerja, konsumen dan masyarakat. Kontradiksi antara tujuan korporasi dg kepentingan korporasi lainnya Kontradiksi antara tujuan korporasi dg kepentingan staff/pekerja Kontradiksi antara tujuan korporasi dg kepentingan konsumen Kontradiksi antara tujuan korporasi dg kepentingan negara Kontradiksi antara tujuan korporasi dg kepentingan masyarakat.

31 Karakteristik kejahatan korporasi dpt diidentifikasi sbb :  Unaware victim, yaitu korban yg tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban  Abstract victim, ialah korban yang sifatnya abstrak dan sulit untuk menentukan secara khusus  The diffusion of victimization, ialah penyebaran korban yang sangat luas shgga scara individual kerugiannya sangat sedikit

32 lanjutan Korban kejahatan korporasi dapat dikaji dari pihak- pihak yang mempunyai tujuan atau kepentingan yang berlawanan dengan tujuan atau kepentingan korporasi yg bersifat menyimpang, Pihak2 itulah yang akhirnya menjadi korban kejahatan korporasi, al ; pesaing, konsumen, pekerja atan buruh, masyarakat dan negara

33 Bentuk2 kejahatan korporasi Bentuk2 kejahatan korporasi AL;  Kejahatan korporasi di bidang ekonomi  Kejahatan korporasi di bidang sosial budaya  Kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas.

34 A. Kejahatan korporasi di bidang ekonomi  Secara yuridis normatif, kejahatan ekonomi adalah kejahatan di bidang perekonomian yg merupakan tindak pidana khusus & bertujuan mengungkapkan karakteristik, perbuatan materiil dan ancaman pidananya.  Kejahatan dibidang hukum ekonomi, yaitu kejahatan terhadap norma-norma yg dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dr masyarakat yg mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan (rochmat soemitro)

35 Menurut Joseph F. Sheley (1987:108), Beberapa kejahatan korporasi yg berhubungan dengan bidang ekonomi adalah sbb: 1. Defrauding stockholder, misal tdk melaporkan sebenarnya keuntungan perusahaan 2. Defrauding the publik, persekongkolan dalam penentuna harga (fixing price), pengiklankan produk dengan cara menyesatkan (misrepresentation product) 3. Endngering the publik welfare, seperti kegiatan produk menimbulkan polusi dlm bnetuk limbah cair, debu dan suara. 4. Defrauding the government, contohnya menghindri atau memperkecil pembyaran pajak dengan cara melaporkan data yg tidk sesuai dg data yg sesungguhnya 5. Endangerring employe, seperti tidak memperdulikan keselamatan kerja para karyawan 6. Illegal intervation in the political proces, memberikan sumbangan kampanye politik sct tdk sah

36 Praktek pemberian keterangan yng tidak benar oleh korporasi dpt terjd dlm setiap kegiatan. Modus operandi dari bentuk2 pemberian keterangan yg tidak benar, adalh : 1. Transfer pricing terjd pd korporasi yg tergabung dlm kelompok Memperkecil jumlah pajak dg mencari keuntungan yg besar dan akn dipindah ke korporasi yang merugi 2. Under invoicing Terjd pd transaksi impor dan ekspor dg menerbitkan 2 invoice, i invoice dg harga yg sbenarnya utk menghitung harga pokok, dan 1 invoice untuk kepentingan pabean 3. Over invoicing Dalm kegiatan pengadaan, praktek over invoice utk manipulasi harga

37 4. Window Dressing Merupakan tindakan mengelabuhi masyarakat, yg pada umumnya berupa kegiatan untuk menciptakan citra yg baik dimata masyarakat dg cara menyajikan informasi yg tidak benar (fraudulent misrepresentation), misalnya menyajikan angka- angka neraca yg kurang benar dan dibuat sedemikian rupa seolah-olah bank atau korporasi memiliki kemampuan yg baik dan tangguh Window Dressing pd dasarnya scr materiil belum terlihat merupgikan siapapun kecuali penggelapan pajak atau tindakan lain berupa tidak dipenuhinya kewajiban membayar denda.

38 Aturan negara ttg.ekonomi yg terus berubah Perluasan subyek hukum Perluasan ruang lingkup hukum pidana Karakteristik kejahatan ekonomi

39 perbuatan melawan hukum diancam dengan sanksi pidana; dilakukan oleh perorangan atau korporasi di dalam pekerjaan yang syah atau dalam perencanaan usahanya dibidang industri dan perdagangan. Untuk tujuan memperoleh uang, kekayaan, menghindari pembayaran uang atau menghindari kerugian kekayaan, untuk memperoleh keuntungan bisnis, pribadi. unsur-unsur pelanggaran perekonomian :

40 Penghindaran /penipuan pajak; Kecurangan dibidang perkreditan; Penggelapan dana masyarakat; penyelewengan/penyalahgunaan dana-dana masyarakat; Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan; Penyelundupan; Money Laundering (pencucian uang); Dumping; Penipuan konsumen, dsb. Bentuk pelanggaran ekonomi : (Muhammad Djumhana )

41 B.Kejahatan korporasi di bidang sosial budaya  Kejahatan korporasi di bidang sosial budaya, antara lain kejahatan terhadap hak cipta, kejahatan terhadap buruh, kejahatan narkotika, dan psikotropika. a) Kejahatan hak cipta dapat berupa pembajakan kaset video/audio, pembajakan buku-buku, dan lain-lain. b) Kejahatan korporasi terhadap buruh atau tenaga kerja berupa perbuatan-perbuatan yang mengabaikan keamanan dan kesehatan kerjanya. c) Kejahatan narkotika dan psikotropika dapat juga dilakukan oleh korporasi (misalnya dalam penyalahgunaan ekspor impor obat tersebut) dan korporasi itu sendirilah yang harus bertanggung jawab.

42 C.Kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas  Kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas dapat terjadi terhadap lingkungan hidup, konsumen dan pemegang saham. a) Kejahatan terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan atau perusakan kondisi tanah, air dan udara suatu wilayah. b) Kejahatan korporasi terhadap konsumen berupa perbuatan- perbuatan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun akibat kelalaiannya memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia, juga pernyataan yang menyesatkan (mislead) dalam periklanan. c) Kejahatan korporasi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pemegang saham (investor) sering terjadi dalam pasar modal dengan modus operandi praktik pemberian keterangan yang tidak benar, penipuan dan memanipulasi pasar.

43 PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HK. PIDANA  Ada 2 pandangan pertanggungjawaban pidana, yaitu : a. Pandangan monistis Suatu perbuatan yg oleh hukum diancam dg hukuman, bertentangan dg hukum, dilakukakan oleh seseorang yg bersalah dan org itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut pandangan monistis, bahwa pertanggung- jawaban pembuatan delik meliputi :  Kemampuan bertanggungjawab  Kesalahan (sengaja/alpa)  Tidak ada alasan pemaaf

44 b. Pandangan dualistis Menurut pandangan ini, bahwa kesalahan dipandang sebagai sifat dari pada kelakuan, untuk adanya penjatuhan pidana terhdp pembuat diperlukan dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana, setelah itu dibuktikan adanya kesalahan subyektif pembuat

45 a.Sifat pertanggungjawaban pidana korporasi Sifat pertanggungjawaban Pidana korporasi, terdpt sistem2 sbb : 1) Pengurus korporasi sbg pembuat dan penguruslah yg bertanggungjawab; 2) Korporasi sbg pembuat dan pengurus bertanggung jawab 3) Korporasi sbg pembuat dan juga sbg yg bertanggungjawab.

46 b.Pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam persidangan Yang dapat mewakili korporasi dalam persidangan adalah : a. Pengurus b. Salah seorang pengurus, bila terdapat lebih dari seorang pengurus c. Hakim dapat menunjuk hakim tertentu Pemidanaan (penjatuhan) atas kejahatan korporasi : Untuk tindak pidana ekonomi diatur dlm pasl 15 (1) UU No. Drt tahun 1955 Utk pidana subversi diatur pasl 17 (1) UU No. 11 Pnps/tahun 1963 Pidana narkotika diatur psl 49, 16 UU pengawasan pendidikan dan pengajaran asing serta pasal psl 19 (3) UU Pos

47 Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004, pertanggujawaban tindak pidana korporasi terdapat pada Pasal 78 angka (14) yang dirumuskan sebagai berikut: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan

48 Tanggung jawab korporasi pada UU Nomor 19 Tahun 2004, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, yang bertanggujawab adalah pengurusnya, baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama, Ini maksudnya dapat ditafsirkar bahwa pengurus atas nama pribadi atau sendiri dapat diminta pertanggungjwaban atau pengurus yang melakukan secara bersama-sama bisa diminta pertangggujawaban. Dengan demikian bukan badan hukum yang bisa diminta pertanggujawaban dalam tindak pidana korporasi ini, hanya pada pengurus dari badan hukum yang bisa diminta pertanggungjwaban

49 Pemidanaan atas tindak pidana ekonomi yg dilakuan oleh korporasi adalah : a. Korporasi itu sendiri b. Yg memberikan perintah melakukan tindak pidana atau yg bertindak sbg pimpinan perbuatan atau kelalaian itu. c. Kedua-keduanya

50 c.Pengaruh asas tiada pidana tanpa kesalahan (Gen Straf zonder Schuld) Dalam KUHP asas ini tidak ada, sebagaimana halnya asas legallitas. Asas ini ada dalam hukum yg tidak tertulis Asas “ Gen Straf zonder Schuld” tidak menghendaki dipidananya seseorang yang nyata-nyata memang benar telah melakukan pelanggaran peraturan pidana, tanpa kesalahan. (psl 6 (2) UU no 14 tahun 1970 ttg pokok2 kekuasaan kehakiman Dalam pertanggungjwabn pidana korporasi, asas kesalahan masih dapat dipertahankan, sekalipun tidak mutlak

51 1. Masalah kemampuan bertanggungjawab korporasi sbg salah satu unsur pertanggungjawaban pidana Kemampuan bertanggungjwb dpt diartikan sbg suatu keadaan psikis, yg membenarkan adanya penerapan sesuatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya (Simons) Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan yg membawa 3 kemampuan, yakni a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibt2 perbuatannya sendiri b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu mnurt pandangan masyarakat tdk diperbolehkan c) Mampu untuk menentukan kehendak atas perbuatan2nya itu.

52 d.Doktrin strict liability & Vicarious Liability  strict liability (pertanggungjawaban yg mutlak) Seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan utk tindak pidana tertentu walaupun pd diri org itu tidak ada kesalahan (mens rea)  strict liability ini didasarkan pada alasan2 sbb : a) Sangat ensensial utk menjamin dipatuhinya peraturan2 penting tertentu yg diperlukan utk kesejahteraan sosial b) Pembuktian adnya mens rea akan menjadi sangt sulit utk pelanggaran2 yg berhubugan dg kesejahteraan sosial c) Tingginya tingkat bahaya sosial yg ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan

53 Menurut commom law, strict liability berlaku thd 3 macm delik : a) Publik nuisance (gangguan thd ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tdk enak) b) Criminal libel (fitnah, pencemaran nama) c) Contempt of court (pelanggaran tata tertib pengadilan)

54  Vacarious liability (pertanggungjawaban pidana scr tdk langsung Adalah suatu pertanggungjawaban pidana yg dibebankan kpd seseorg atas perbuatan orang lain. Vacarious liability hanya berlaku thd ; a) Delik-delik yg mensyaratkan kualitas b) Delik-delik yg mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan  Selain kedua doktrin diatas dikenal juga “collective responsibility”.  collective responsibility diberlakukan pada hukum tidk tertulis di masyarkat2 primitif.  Pertanggungjawabn ini hampir sama dg Vacarious liability hanya saja pd yg terakhir ini pertanggungjawaban ini masih bersifat individual

55 di Inggris pertanggungjwbn pidana korporasi dapat menggunakan doktrin “Vacarious liability” Menurut Mardjono Reksodiputro ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindak pidana korporasi yaitu, a) pertama tentang perbuatan pengurus (atau orang lain) yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan b) kedua tentang kesalahan pada korporasi.  yang pertama untuk dapat dikonstruksikan suatu perbuatan pengurus adalah juga perbuatan korporasi maka digunakanlah “asas identifikasi”. Dengan asas tersebut maka perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasikan (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri.  Untuk hal yang kedua, memang selama ini dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (fysieke dader) namun hal ini dapat diatasi dengan ajaran “pelaku fungsional” (functionele dader).

56 e.Korporasi sebagai pelaku tindak pidana Terdapat 2 kriteria korporasi sebagai pelaku tindak pidana ;  Tertuduh dapt mengatur apakah perbuatan2 tsb terjadi atau tidak  Perbuatan2 itu termasuk perbuatan2 yg terjadi menurut perkembangan selanjutnya oleh tertuduh diterima atu bisa diterima

57 Alasan penghapusan pidana pada korporasi Korporasi sbg subyek hukum pada dasarnya harus diakui dapat menunjuk pada alasan2 penghapusann pidana, diantaranya ; 1. Yang berkaitan dengan gejala kejiwaan tertentu, seperti ; keadaan sakit jiwa (psl 44 KUHP) 2. Pembelaan yang melampaui batas (pasal 49 (2) KUHP)

58 f.Penuntutan dan pemidanaan korporasi Untuk indonesia bahwa korporasi dapat dituduhkan kepadanya sebagai pelaku pidana, yaitu delik yg termasuk dalam “publik welfare offences” Delik yg bersangkutan harus selalu dipergunakan ajaran “fait matreriille (tidak diperlukan adanya kesalahan)

59 Penanggulangan kejahatan korporasi harus dilakukan secar integratif antara kebijakan penal dan kebijakan nonpenal. 1. Penanggulan dengan sarana nonpenal Penanggulangan sarana nonpenal adalah memperbaiki kondisi-kondisi tertentu, namun secara tidak langsung memilki pengaruh preventif thd kejahatan. Misalnya pencemaran lingkunga hidup Ada 3 pendekatan yang harus dilakukan dalam menghadapi kejahatan korporasi, yaitu ; a. Mengubah sikap dan struktur korporsi secara sukarela b. Peubahan terhadap organisasi korporasi c. Aksi konsumen

60 Penanggulan dengan sarana penal Tujuan pemidanaan koporasi 1. Dg dipidanya korporasi agar korporasi itu tidak akan melakukan tindak pidana lg dan korporasi2 lainnya tercegah untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan demi pengayoman masyarkt 2. Untuk perlindungan masyarakat, sehingga korporasi tdk mampu lg melakukan suatu tindak pidana 3. Untuk memelihara solidaritas korporasi dalam rangka untuk menegakkan adat istiadat dan mencegah balas dendam perseorangan 4. Sbg pengimbalan/ pengimbangan

61 Sehubungan dg diterimanya korporasi sbg subjek hukum dalam delik pidan, namun ada delik2 tertentu yang tidak dilakukan oleh korporasi adalah ; 1) Yg satu2nya ancaman pidananya hanya bisa dikenakan kepada orang biasa, misalnya pembunuhan 2) Yang biasa dilakukan oleh orang biasa, misalnya bigami, perkosaan

62 Menurut suprapto, hukumna yang dapat dikenakan pada perusahaan adalah ; 1) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan si terhukum untuk waktu tertentu 2) Pencabuatan seluruh atau sebagian fasiliteit tertentu yg telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan selama waktu tertentu 3) Penempatan perusahaan dibwah pengampuan selama waktu tertentu

63 Sanksi yg dapat dijatuhkan pada korporasi a. Pidana b. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim c. Pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atsu sebagian fasilitas tertentu yg telah atau dapat diperoleh oleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan dibawah pengampunan yg berwajib d. Sanksi perdata (ganti kerugian)


Download ppt "OLEH : ABSHORIL FITHRY, SH. MH. PENGERTIAN  Korporasi adalah badan hukum atau dalam bahasa belanda disebut dengan rechtpersoon atau dalam bahasa ingris."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google