Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERAN PENDAMPING DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BKM LOKAKARYA PRAKTEK BAIK PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2014 Jakarta, 20-22 Nopember 2014 LOKAKARYA PRAKTEK.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERAN PENDAMPING DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BKM LOKAKARYA PRAKTEK BAIK PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2014 Jakarta, 20-22 Nopember 2014 LOKAKARYA PRAKTEK."— Transcript presentasi:

1

2 PERAN PENDAMPING DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BKM LOKAKARYA PRAKTEK BAIK PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2014 Jakarta, Nopember 2014 LOKAKARYA PRAKTEK BAIK PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2014 Jakarta, Nopember 2014 Disampaikan oleh : Sukadi Korkot Pekalongan Jawa Tengah

3 Pada prinsipnya BKM tidak mungkin bekerja sendiri, Harus ada koordinasi dan kerjasama dengan lurah dan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya -> membangun Kepercayaan dan KebersamaanPada prinsipnya BKM tidak mungkin bekerja sendiri, Harus ada koordinasi dan kerjasama dengan lurah dan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya -> membangun Kepercayaan dan Kebersamaan Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memilih orang baik dalam menjalankan fungsi dan peran BKM lewat mekanisme pemilu langsung.Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memilih orang baik dalam menjalankan fungsi dan peran BKM lewat mekanisme pemilu langsung. Memfasilitasi perencanaan partisipatif dalam menyusun PJM PronangkisMemfasilitasi perencanaan partisipatif dalam menyusun PJM Pronangkis Konsentrasi pada pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi (UPK)Konsentrasi pada pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi (UPK) Memfasilitasi BKM agar dalam pemanfaatan kegiatan Tridaya selalu berorientasi pada nangkis terutama PS-2Memfasilitasi BKM agar dalam pemanfaatan kegiatan Tridaya selalu berorientasi pada nangkis terutama PS-2 Tahapan Pembangunan Pondasi

4 Tahapan Pengembangan BKM Mengadakan bimbingan dan pelatihan kepada BKM & KSMMengadakan bimbingan dan pelatihan kepada BKM & KSM Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas BKM melalui Rembug Warga Tahunan (RWT)Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas BKM melalui Rembug Warga Tahunan (RWT) Realisasi PJM Pronangkis dibidang pemberdayaan lingkunganRealisasi PJM Pronangkis dibidang pemberdayaan lingkungan Menguatkan jaminan sosial masyarakat (pemberdayaan sosial) dengan memberikan bantuan uang sekolah anak- anak KSM, anak yatim, serta TPQMenguatkan jaminan sosial masyarakat (pemberdayaan sosial) dengan memberikan bantuan uang sekolah anak- anak KSM, anak yatim, serta TPQ Mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat melalui medsos seperti radio talkshow, dllMengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat melalui medsos seperti radio talkshow, dll Merintis jaringan dgn membentuk F-BKM, menjalin kerjasama dengan PJOK dan lurahMerintis jaringan dgn membentuk F-BKM, menjalin kerjasama dengan PJOK dan lurah Menyelenggarakan forum diskusi fungsi dan peran Pemda dengan Walikota melalui FA-BKMMenyelenggarakan forum diskusi fungsi dan peran Pemda dengan Walikota melalui FA-BKM

5 Tahapan Penguatan Kelembagaan BKM Memperkuat pelaksanaan TRIDAYA dimasyarakat (Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan)Memperkuat pelaksanaan TRIDAYA dimasyarakat (Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan) Memperkuat jalinan kemitraan dengan berbagai pihak (Pemda dan kelompok peduli)Memperkuat jalinan kemitraan dengan berbagai pihak (Pemda dan kelompok peduli) Menguatkan pemahaman bahwa BKM merupakan wadah aspirasi masyarakat yang memiliki Kepedulian (Concern), Komitmen (Commitment), & Keberlanjutan (Continue) dalam menanggulangi kemiskinanMenguatkan pemahaman bahwa BKM merupakan wadah aspirasi masyarakat yang memiliki Kepedulian (Concern), Komitmen (Commitment), & Keberlanjutan (Continue) dalam menanggulangi kemiskinan Menguatkan dukungan masyarakat (warmis) sebagai pemilik kedaulatan di BKMMenguatkan dukungan masyarakat (warmis) sebagai pemilik kedaulatan di BKM Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (KSM) dengan menempati kantor BKM yang representatifMeningkatkan pelayanan kepada masyarakat (KSM) dengan menempati kantor BKM yang representatif

6 Tahapan Membangun Kepercayaan Menanamkan kepercayaan bahwa BKM adalah milik masyarakatMenanamkan kepercayaan bahwa BKM adalah milik masyarakat Mendorong BKM untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan jalinan kerjasama dengan Pemda (Bappeda dan dinas terkait)Mendorong BKM untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan jalinan kerjasama dengan Pemda (Bappeda dan dinas terkait) Memfasilitasi BKM menjalin kemitraan dengan dinas terkait ditingkat provinsiMemfasilitasi BKM menjalin kemitraan dengan dinas terkait ditingkat provinsi Memfasilitasi BKM dalam membangun hubungan dalam tata kelembagaan di tingkat kelurahan

7 Tahapan Menuju Masyarakat Mandiri Memfasilitasi BKM dalam menjalankan Program Kemitraan PAKET Tahap 1Memfasilitasi BKM dalam menjalankan Program Kemitraan PAKET Tahap 1 Menjalankan program chanelling/kemitraan P2S- MBR dari MenperaMenjalankan program chanelling/kemitraan P2S- MBR dari Menpera Menjalankan Program dari dinas / instansi Pemda Kota Pekalongan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan DisperindagkopMenjalankan Program dari dinas / instansi Pemda Kota Pekalongan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Disperindagkop Melalui FA-BKM mendukung pelaksanaan Program Replikasi P2KPMelalui FA-BKM mendukung pelaksanaan Program Replikasi P2KP Program P2FM – KUBE dari DepsosProgram P2FM – KUBE dari Depsos

8 Tahapan Menuju Masyarakat Madani Menjalankan Program Kemitraan PAKET Tahap 2 Persiapan verifikasi kelayakan pelaksanaan Program Pengembangan Lingkungan Kelurahan Terpadu Berbasis Masyarakat (Neighbourhood Development) Menjalankan PNPM MP, PDPM, Kemitraan

9 Penguatan Peran Pemkot Mendorong TKPKD untuk menjalankan fungsinya Mendorong KBP aktif sebagai forum relawan untuk berperan memberikan masukan dalam penanggulangan kemiskinan kepada TKPKD Mendorong TKPKD mereview SPKD Memfasilitasi TKPKD terutama pokja kemitraan menyusun buku prospektus kemitraan

10 Integrasi perencanaan Memfasilitasi proses integrasi perencanaan reguler dengan perencanaan ad hoc melalui integrasi siklus musrenbang dengan siklus PNPM MP Memfasilitasi proses penyusunan Dokrenbangkel ( integrasi dokumen perencanaan) sebagai perwujudan OVOP dan embrio Renstra ketika kelurahan menjadi SKPD Memfasilitasi penyusunan perda/perwal integrasi perencanaan.

11 INTEGRASI KEGIATAN PERENCANAAN DALAM DOKRENBANGKEL  SATU MASTERSCHEDULE YANG TERINTEGRASI ( Siklus Musrenbang & Siklus PNPM )  MENYATUKAN TIM PERENCANAAN PARTISIPATIF  MENYELARASKAN SIKLUS MASYARAKAT DALAM BERBAGAI PROGRAM KELURAHAN  MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PENYAMAAN PERSEPSI CATUR PILAR DAN TIM FASKEL KELURAHAN BERBAGAI PROGRAM DALAM MELAKUKAN FASILITASI/PENDAMPINGAN

12 Esensi Tujuan Muatan Rencana Mikro berada di lingkup kwsn prioritas terpilih (kawasan warga miskin) Fokus pd Penataan Lingkungan Permukiman terkonsentrasi pada warmis terbanyak Stimulan BLM dari PDPM dan PNPM Selaras dengan Visi Misi walikota Warga Miskin Sejahtera, Mampu dan Mandiri (Perda P2KSBM) PJM PRONANGKIS DOKRENBANG KEL PENYUSUNAN Dokrenbangkel Arahan dalam penyusunan DOKRENBANGKEL Program Tahunan Akselerasi PLPBK PJM / Pronangkis Livelihood ; Pamsimas Mitigasi Bencana 11 Rencana Makro Kelurahan, (skenario SEL) di Tk. Kelurahan Matriks Indikasi Program (SEL) Terintegrasi dgn kebijakan pemb Kab/Kota, kelurhn yg berbatasan Keterpaduan pengembangan kawasan Prioritas

13 Fasilitasi replikasi PNPM Memfasilitasi dan melakukan pendampingan Replikasi PNPM yaitu PDPM Mandiri Perkotaan ( substansi & teknis ) Memfasilitasi dan pendampingan replikasi PLPBK Memfasilitasi replikasi PRB-BK

14


Download ppt "PERAN PENDAMPING DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BKM LOKAKARYA PRAKTEK BAIK PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2014 Jakarta, 20-22 Nopember 2014 LOKAKARYA PRAKTEK."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google