Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KOMPENDIUM KAJIAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN: KETAHANAN MASYARAKAT: PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS IPTEK Dikoleksi oleh: Soemarno, ppsub April 2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KOMPENDIUM KAJIAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN: KETAHANAN MASYARAKAT: PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS IPTEK Dikoleksi oleh: Soemarno, ppsub April 2012."— Transcript presentasi:

1 KOMPENDIUM KAJIAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN: KETAHANAN MASYARAKAT: PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS IPTEK Dikoleksi oleh: Soemarno, ppsub April 2012

2 TEORI MENGENAI KEMISKINAN. Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang telah lama diperbincangkan karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya penanganannya. Dalam Panduan Keluarga Sejahtera (1996) kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam Panduan IDT (1993) bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak dapat diubah yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki berpartisipasi dalam pembangunan. Tipologi dan dimensi kemiskinan sangat beragam, karena kemiskinan bersifat multikompleks, dinamis, dan berkaitan dengan ruang, waktu, serta tempat, dimana kemiskinan dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang. Kemiskinan dibagi dalam dua kriteria yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Tata-nilai (value system) Tata-nilai merupakan suatu pola nilai-nilai dari suatu masya­rakat yang didalamnya terdapat nilai-nilai individu yang saling berkaitan sehingga saling memperkuat dan membentuk suatu kesa­tuan yang serasi dan padu (Theodorson dan Theodorson, 1969). Lebih jauh tata-nilai juga merupakan sikap manusia yang tersusun dalam suatu struktur yang mapan dan padu. Hal ini berarti bahwa manusia dengan segenap sikapnya, yang mengandung komponen afektif, kognitif dan perilaku, dapat menafsirkan, mengkaji, dan mengevaluasi kejadian- kejadian di dalam lingkun­gan sekitarnya dan juga kejadian-kejadian internal di dalam dirinya. Pada gilirannya ini semua akan menghasilkan suatu nilai tertentu dan membangun suatu kepercayaan (belief) di dalam dirinya atas sesuatu yang diperhatikannya. Dengan kata lain, tata-nilai berkaitan erat dengan sikap manusia dalam memandang suatu kejadian. Misalnya sikap masyarakat desa terhadap hutan yang memandang bahwa hutan itu merupakan tempat makhluk-makhluk gaib atau tempat keramat untuk bertapa sehingga tidak boleh dirusakkan. Sikap seperti ini pada gilirannya akan dapat mem­bangun suatu kepercayaan dan nilai tersendiri pada diri manusia terhadap hutan.

3 PRINSIP KEMISKINAN Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup: 1.Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari- hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.pangansandang 2.Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.keterkucilan sosial pendidikaninformasi 3.Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.penghasilankekayaanpolitikekonomi Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kepercayaan Kepercayaan dapat diartikan sebagai setiap dugaan dan per­nyataan mengenai kenyataan atas berbagai aspek dunia yang diang­gap benar oleh seorang individu atau suatu kelompok sosial. Kepercayaan ini dapat tumbuh dan berkembang dari observasi empiris, buah pikiran tradisi, penerimaan oleh orang lain, atau keyakinan; sehingga kepercayaan bisa bersifat ilmiah dan non- ilmiah. Kepercayaan merupakan landasan utama dalam pembentuk-an struktur dasar konsepsi manusia (cognitive structure) dan wawa­san hidupnya (persepsi) tentang segala sesuatu dalam lingkungan hidupnya.

4 KEMISKINAN ABSOLUT VS. SEMENTARA Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sedangkan kemiskinan relatif adalah penduduk yang telah memiliki pendapatan sudah mencapai kebutuhan dasar namun jauh lebih rendah dibanding keadaan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan menurut tingkatan kemiskinan adalah kemiskinan sementara dan kemiskinan kronis. Kemiskinan sementara yaitu kemiskinan yang terjadi sebab adanya bencana alam dan kemiskinan kronis yaitu kemiskinan yang terjadi pada mereka yang kekurangan ketrampilan, aset, dan stamina. Menurut seorang ahli antropologi C. Kluckhohn, setiap sistem nilai budaya berkaitan dengan lima masalah mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu (i) hakekat hidup dan kehidupan manu­sia, (ii) hakekat karya dan hasil karya manusia, (iii) hakekat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, (iv) hakekat hubungan manusia dengan lingkungan alamiah sekitarnya termasuk makhluk hidup lainnya, dan (v) hakekat hubungan manusia dengan sesama­nya.

5 PENYEBAB KEMISKINAN 1.Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah; 2.Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah; 3.Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty). Adanya keterbelakangan, ketidak-sempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir yang dikemukakan Nurkse (yang dikutip Kuncoro, 2000) yang mengemukakan bahwa negara miskin itu miskin karena dia miskin (a poor country is poor because it is poor)

6 . PENYEBAB KEMISKINAN Kemiskinan banyak dihubungkan dengan: 1.penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin; 2.penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga; 3.penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar; 4.penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi; 5.penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin;Amerika Serikatpekerja miskin yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.sejahtera garis kemiskinan

7 FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung : 1.Tingkat kemiskinan cukup banyak. 2.Mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output ( produktivitas tenaga kerja ). 3.Tingkat inflasi. 4.Tinggat Infestasi. 5.Alokasi serta kualitas sumber daya alam. 6.Tingkat dan jenis pendidikan. 7.Etos kerja dan motivasi pekerja. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Sektor pertanian merupakan pusat kemiskinan di Indonesia ada tiga faktor penyebab utama antara lain : 1.Tingkat produktivitas yang rendah disebabkan oleh jumlah pekerja di sektor tersebut terlalu banyak, sedangkan tanah, kapital, dan teknologi terbatas serta tingkat pendidikan petani yang rata-ratanya sangat rendah. 2.Daya saing petani atau dasar tukar domistik ( term of trade ) komoditi pertanian terhadap out put industri semakin lemah. 3.Tingkat diversifikasi usaha disektor pertanian ke jenis- jenis komoditi nonfood yang memiliki prospek pasar ( terrutama ekspor ) dan harga yang lebih baik masih sangat terbatas.

8 Sebagian besar masyarakat mempunyai mata pencaharian dalam sektor pertanian tanaman pangan (70-80%), sedangkan lainnya dalam sektor- sektor perkebunan, peternakan, industri/pengrajin, buruh-buruh, perdagangan dan jasa-jasa lainnya seperti jasa angkutan. Angkatan kerja (terutama angkatan muda) di seba­gian besar wilayah pedesaan tidak semuanya tertampung dalam lapangan kerja di pedesaan, sebagian bekerja sebagai buruh bangunan atau bidang jasa lain di luar wilayah kecamatan. Persepsi, sikap, dan motivasi masyarakat pedesaan untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik pada umumnya sudah benar. Hal ini tercermin dalam etos kerja masyarakat pedesaan "yang tidak mengenal lelah" dalam mengelola sumberdaya alam yang dikuasai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN Tidak sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor- faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan Tingkat dan laju pertumbuhan output Tingkat upah neto Distribusi pendapatan Kesempatan kerja Tingkat inflasi Pajak dan subsidi Investasi Alokasi serta kualitas SDA Ketersediaan fasilitas umum Penggunaan teknologi Tingkat dan jenis pendidikan Kondisi fisik dan alam Politik Bencana alam Peperangan. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

9 LINGKARAN SETAN KEMISKINAN Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Umumnya penguasaan masyarakat pedesaan terhadap modal dan teknologi sangat terbatas. Meka­nisme akumulasi modal hanya bertumpu kepada hasil produksi pertaniannya yang relatif rendah, akses terhadap fasilitas modal formal sangat terbatas atau bahkan tidak ada. Teknologi yang dikuasai berasal dari "warisan orang tua", sedangkan kegiatan transfer teknologi melalui agensi-agensi formal masih sangat terbatas. Peranan kelembagaan non-formal dan tokoh panutan non-formal lebih berperanan dibandingkan dengan kelembagaan formal. Kurangnya kegiatan-kegiatan/fasilitas lapangan kerja di luar bidang pertanian primer tampaknya berkaitan erat dengan keterbatasan penguasaan modal dan teknologi oleh penduduk dan kurangnya informasi pasar di luar daerah. Program-program pelatihan ketrampilan dan kredit formal selama ini masih belum mampu menjangkau kelo mpok masyarakat miskin di pedesaan. Program kredit formal yang ada selama ini kurang menarik di kalangan mereka, karena penyaluran kredit tersebut harus melibatkan prosedur yang dianggap cukup rumit.

10 BEBERAPA FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN Beberapa hal yang diperkirakan menjadi penyebab kemiskinan di pedesaan adalah: (1). Permasalahan rendahnya Kapabilitas dan Ketersediaan Sumber daya Alam bagi proses produksi primer. Rendahnya kqalitas sumberdaya lahan megakibatkan tingginya biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani produsen, akibat selan­jutnya ialah proses produksi kurang efisien dan harga jual produk yang relatif tinggi dibandingkan dengna produk sejenis dari tempat lain. (2). Permasalahan tata nilai (etos). Kemiskinan yang telah berjalan dalam dimensi ruang dan waktu yang luas dan lama, dan telah mewarnai pengalaman kesejarahan berjuta penduduk, ternyata telah menyebabkan kemiskinan diterima sebagai bagian yang sah dari kehidupan dan mewarnai sistem nilai dan struktur sosial masyarakat. Kemiskinan diterima sebagai keniscayaan yang tidak perlu dipermasalahkan lagi. Setiap usaha mengentas kemiskinan menjadi pekerjaan yang tidak mudah dan bahkan dipandang aneh dan mungkin dianggap "asosial". (3). Keterbatasan penguasaan faktor produksi pertanian, khususnya la han usaha. Sejumlah besar rumah tangga petani tidak memi-liki lahan garapan (sawah) atau hanya menguasai lahan sangat sempit (kurang dari 0,05ha). (4). Surplus tenagakerja pedesaan dengan ketrampilan teknis dan manajemen yang terbatas, karena keterbatasan berlatih (bukan keterbatasan pendidikan). Sebagian besar tenaga­kerja (penduduk usia produktif) sedang menganggur dalam berbagai tingkat pengangguran. (5). Keterbatasan lapangan kerja dan lapangan usaha di sektor pertanian, baik akibat keterbatasan lahan pertanian maupun sebagai akibat "keterlemparan" akibat masuknya input pertanian modern. Sementara itu lapangan pekerjaan non pertanian belum cukup ditunjang oleh tradisi bisnis desa. Walaupun tenagakerja paling banyak di sektor perta­nian (50- 60%), namun hampir separuh (40-45%) dari pekerja ini bekerja pada keluarga sendiri yang tidak dibayar. (6). Keterbatasan alternatif pilihan teknologi budidaya untuk komoditi pertanian yang ekonomis, teknologi pasca panen dan pengolahan hasil, serta teknologi non pertanian. Kelompok masyarakat miskin di desa tidak mempunyai akses yang memadai untuk menentukan alternatif usaha tanaman dan agro- teknologinya, sehingga produktivitas marginalnya sangat rendah. Perkem- bangan lapangan kerja non pertanian juga belum didukung oleh teknologi tepat guna yang mema­dai, atau masih bersifat kecil-kecilan dan sederhana sekali. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

11 BEBERAPA PENYEBAB KEMISKINAN (7). Keterbatasan informasi, pembinaan, fasilitas permodalan, proteksi usaha dan kesempatan (opportunity), suatu lingka­ran yang lazim dalam bisnis modern. Hampir dalam setiap kegiatannya mereka harus melakukan secara swakarsa dan bersedia untuk harus puas dengan apa yang menjadi milik­nya saja, tanpa keinginan untuk lebih dari apa yang mung­kin. Sementara itu faktor produksi unggulan tersebut dikuasai oleh sektor perkotaan industrial, terutama dalam wujud informasi, teknologi dan fasilitas perkreditan. (8). Nilai tukar perdagangan (term of trade) barang produk pedesaan lebih rendah terhadap barang produk perkotaan atau sektor modern. Hal ini mengakibatkan warga desa kurang memperoleh surplus yang berarti, hampir dalam semua lapangan pekerjaan yang dilakukan, sehingga tidak memung­kinkan melakukan akumulasi kapital. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya nilai tukar pdtani. (9). Terbatasnya volume uang yang beredar di pedesaan, hal ini merupakan dampak dari produktivitas marjinal yang sangat rendah atau nol dan keterbatasan fasilitas kredit resmi yang masuk ke desa. Sebagian besar penduduk di pedesaan miskin jika memer lukan kredit untuk tambahan modal akan mencari pada saluran kredit atau lembaga keuangan non- formal. (10). Kebijakan pemerintah yang lebih menitik beratkan pada laju pertumbuhan ekonomi, ternyata berdampak negatif terhadap kelompok masyarakat miskin. Demikian juga kebijakan pertanian yang dititikberatkan kepada swasembada pangan nasional dan kurang mengacu kepada pemenuhan konsumsi pedesaan telah menyebabkan sektor pedesaan/pertanian hanya berfungsi seba-gai penyangga stabilitas ekonomi nasional, dengan keterbatasan akses untuk menentukan pilihan ekonomis. (11). Belum berfungsinya kelembagaan swadaya masyarakat di pede saan yang mampu menampung prakarsa, peran-serta dan swa­daya masyarakat untuk mengentas diri sendiri. Kelembagaan yang ada masih kurang fungsional dan/atau tingkat swadaya rendah. (12). Rendahnya tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin yang pada kenyataannya sangat berhubungan erat dengan (1). Masalah pendapatan yang diperoleh, (2). Masalah Gizi dan pangan, (3). Masalah kesehatan, (4). Masalah kematian, (5). Masalah lingkungan pemukiman, (6). Masalah Pendidi­kan, (7). Masalah penguasaan IPTEK/Ketrampilan, (8). Masalah pemilikan lahan, (9). Masalah Kesempatan kerja, dan (10). Masalah prasarana/sarana kebutuhan dasar. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

12 PROFIL WILAYAH MISKIN Lima faktor yang dianggap berkaitan langsung dengan fenomena kemiskinan wilayah pedesaan, yaitu (a)kapabilitas sumberdaya lahan yang rendah, (b)lokasi yang terisolir dan/atau terba­tasnya sarana dan prasarana fisik, (c)keterbatasan pengua­saan modal dan teknologi, (d)lemahnya kemampuan kelembagaan (formal dan non-formal) penunjang pembangunan di tingkat pedesaan, dan (e)masih rendahnya akses sosial masyarakat terhadap peluang-peluang "bisnis" yang ada. 1.Lokasi Lokasi desa miskin pada umumnya jauh dari pusat-pusat pela­yanan "Kota Kecamatan". Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan, area yang luas, dan kondisi bentang lahan dengan topografi "berat" mengakibatkan transfer informasi, materi dan moneter antara desa dengan pusat pelayanan formal menjadi sangat terbatas. Pada umumnya transportasi antar desa dalam wilayah kecamatan masih sangat terbatas. 2. Keadaan Agroekologi Rataan curah hujan tahunan di wilayah miskin umumnya berkisar antara mm, dengan suhu rata-rata berkisar 22oC - 26oC. Gambaran umum neraca lengas lahan dan lamanya musim pertumbuhan selama setahun dicirikan oleh defisit lengas selama 3-5 bulan. Jenis tanah yang dominan adalah, mediteran, kambisol dan litosol dengan teskstur liat hingga lempung. Tingkat kesuburan tanahnya beragam dari rendah (litosol) hingga tinggi (Kambisol dan Mediteran). Kondisi bentang lahan di wilayah pedesaan miskin dicirikan oleh bentuk lahan bergelombang dan berbukit (rata-rata % dari total luas wilayah), dan sisa­nya merupakan lahan berombak hingga datar. Daerah datar hingga berombak dikelola penduduk sebagai lahan pertanian tanaman pangan (sawah tadah hujan dan tegalan), sedangkan kebun campuran umumnya berlokasi di daerah bergelombang hingga berbukit. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

13 PROFIL WILAYAH MISKIN Penggunaan Lahan dan Sistem Produksi Pertanian Penggunaan lahan pertanian didominasi oleh lahan kering tadah hujan. Sistem pertanian lahan kering merupakan penggunaan terluas (60-80%) yang dikelolah oleh penduduk setempat, berupa tegalan dengan tanaman palawija dan kebun campuran dengan aneka tanaman tahunan. Ikhtisar umum tentang pola penggunaan lahan sekarang dicirikan oleh domonasi luas lahan kering, lahan ini dikelola sebagai tegalan, kebun campuran, pekarangan, dan hutan/agroforestry. Faktor pembatas yang dihadapi adalah defisit lengas selama 3-5 bulan selama musim kemarau, sehingga membatasi pilihan pola tanam. Sistem produksi tanaman pangan pada lahan kering (tegal) merupakan sistem tata guna lahan yang utama, namun produktivitasnya sangat rendah. Demikian juga lahan persa­wahan mempunyai produktifitas padi yang relatif rendah: 1,5 - < 5 ton/ha. Kendala yang diperkirakan ada adalah kualitas tanah, ketersediaan air, dan/atau pengelolaannya. Kalender penanaman ditandai oleh polatanam dengan tanaman jagung, ubikayu. Jarak tanaman yang terlalu lebar, varitas lokal dan adanya persaingan antara tanaman- tanaman ini (untuk memperoleh unsur hara dan air), dan gulma diduga menjadi sebab produktivitas pola tanam tersebut rendah. Ikhtisar tataguna lahan menunjukkan rendahnya produktivi­tas lahan kering serta pekarangan dan kecilnya peran pohon buah- buahan dalam sistem usahatani. Tanaman pohgon buah-buahan tropis mempunyai peluang cukup baik untuk intensifikasi lahan pekaran­gan. Pemilihan jenis-jenis tanaman buah-buahan yang sesuai secara agroekologi hendaknya berdasarkan pada kreteria : (i)potensi pasar, (ii)produktivitas dan umur ekonomis, (iii)potensi untuk teknologi pengolahan buah-buahan, (iv)hubungannya dengan komoditi-komoditi lain, dan (v)pemillikan oleh petani. Sapi potong/kerja biasanya dipelihara untuk membantu menggarap lahan, dan/atau digemukkan untuk menghasilkan daging. Hijauan makanan ternak terdiri dari sisa- sisa panen, rumput- rumputan dan daun-daunan setempat yang mutunya beragam. Beberapa petani mulai menanam rumput gajah. Pada musim kemarau para petani menjual sebagian kambing-kambing atau sapi-sapi mereka dan membeli bibit ternak pada awal musim hujan. Gambaran kalender kebutuhan hijauan pakan ternak musiman di lahan kering dicirikan oleh kurangnya pakan di musim kemarau selama 3-4 bulan. "Ayam kampung" merupakan jenis unggas tradisional yang memberikan sumbangan pendapatan rumahtangga secara kontinyu. Di beberapa lokasi pengelolaan ayam kampung dilakukan dengan sistem kandang bersama yang dikelola oleh kelompok swa­daya masyarakat. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

14 PROFIL WILAYAH MISKIN Sumberdaya Hutan dan Air 1.Sumberdaya hutan di sekitar kawasan pemukiman pedesaan memberikan sumbangan yang cukup "berarti" bagi masyarakat di sekitarnya. Hasil hutan yang lazim dimanfaatkan penduduk adalah kayu bakar, hijauan pakan, dedaunan, dan rotan. Di beberapa lokasi intervensi masyarakat terhadap kawasan hutan telah me­lampaui batas yang diperbolehkan, sehingga diperlukan strategi khusus untuk mengarahkannya. Program penghijauan di banyak lokasi belum mampu menggalang partisipasi masyarakat secara epenuh, sehingga tingkat keberhasilannxa belum memuaskan. 2.Air yang dapat dimanfaatkan adalah air hujan, air permukaan (mata air, sungai, danau), dan air bawah tanah (groundwater). Surplus air hujan yang terjadi selama 3-5 bulan pada musim penghujan belum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian. Surplus air hujan ini sebagian besar menjadi run- off karena kapasitas infiltrasi tanah umumnya agak rendah dan kemiringan lahan umumnya lebih dari 15%. Tindakan untuk menahan dan menam­pung surplus air hujan ini di tempat jatuhnya dipandang mempun­yai peluang yang cukup baik untuk memperbaiki tata air. Demografi dan Kependudukan 1.Sistem pendidikan masyarakat di wilayah pedesaan miskin secara fungsional dilayani oleh berbagai kelembagaan pendidikan formal dan nonformal. Peranan lembaga non-formal tampaknya cukup besar dan mempunyai peluang untuk dikembangkan lebih jauh untuk dapat lebih mendukung program-program pembangunan masyarakat desa. 2.Sebagian besar masyarakat mempunyai mata pencaharian dalam sektor pertanian tanaman pangan (70-80%), sedangkan lainnya dalam sektor- sektor perkebunan, peternakan, industri/pengrajin, buruh-buruh, perdagangan dan jasa-jasa lainnya seperti jasa angkutan. Angkatan kerja (terutama angkatan muda) di seba­gian besar wilayah pedesaan tidak semuanya tertampung dalam lapangan kerja di pedesaan, sebagian bekerja sebagai buruh bangunan atau bidang jasa lain di luar wilayah kecamatan. 3.Persepsi, sikap, dan motivasi masyarakat pedesaan untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik pada umumnya sudah benar. Hal ini tercermin dalam etos kerja masyarakat pedesaan "yang tidak mengenal lelah" dalam mengelola sumberdaya alam yang dikuasai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

15 PROFIL WILAYAH MISKIN Penguasaan Modal dan Teknologi Umumnya penguasaan masyarakat pedesaan terhadap modal dan teknologi sangat terbatas. Mekanisme akumulasi modal hanya bertumpu kepada hasil produksi pertaniannya yang relatif rendah, akses terhadap fasilitas modal formal sangat terbatas atau bahkan tidak ada. Teknologi yang dikuasai berasal dari "warisan orang tua", sedangkan kegiatan transfer teknologi melalui agensi-agensi formal masih sangat terbatas. Peranan kelembagaan non-formal dan tokoh panutan non-formal lebih berperanan dibandingkan dengan kelembagaan formal. Kurangnya kegiatan-kegiatan/fasilitas lapangan kerja di luar bidang pertanian primer tampaknya berkaitan erat dengan keterbatasan penguasaan modal dan teknologi oleh penduduk dan kurangnya informasi pasar di luar daerah. Program-program pelatihan ketrampilan dan kredit formal selama ini masih belum mampu menjangkau kelompok masyarakat miskin di pedesaan. Program kredit formal yang ada selama ini kurang menarik di kalangan mereka, karena penyaluran kredit tersebut harus melibatkan prosedur yang dianggap cukup rumit. Kelembagaan Penunjang Kelembagaan formal penunjang pembangunan yang ada di pede saan umumnya belum mampu berkiprah secara memadai, berbagai kendala dan keterbatasan senantiasa dihadapi oleh kelembagaan formal untuk dapat menggalang partisipasi masyarakat pedesaan. Pada umumnya lembaga non-formal, seperti kelompok arisan, kelom­pok pengajian dan pondok-pesantren (dengan Kyai panutannya) lebih mampu menggalang partisipasi dan keswadayaan masyarakat pedesaan. Sarana dan prasarana transportasi di wilayah pedesaan umumnya sangat terbatas, terutama untuk melayani hubungan antar desa, demikian juga hubungan dengan pusat kecamatan. Sedangkan hubungan antara pusat kecamatan dengan pusat kota kabupaten umumnya telah memadai. Kelembagaan sosial-ekonomi formal di pedesaan umumnya belum dapat menjangkau kepentingan kelompok masyarakat miskin, karena adanya berbagai persyaratan birokrasi dan agunan yang rumit. Hal ini mendorong berkembangnya berbagai bentuk kelemba­gaan non-formal di kalangan masyarakat dengan tokoh panutannya masing-masing. Lembaga keuangan pedesaan non-formal (pelepas uang, pedagang) umumnya lebih mampu menjangkau kelompok masyara­kat miskin dengan berbagai kemudahan pelayanannya, meskipun sesungguhnya dibarengi dengan "tingkat bunga yang sangat tinggi". Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

16 GAMBARAN MENGENAI ORANG MISKIN (1). Rumahtangga miskin mempunyai keragaman kondisi individu dan lingkungannya yang sangat besar; baik ragam kondisi dan lokasi tempat tinggalnya, ragai pekerjaannya, ragam tingkat kemiskinan nya, faktor-faktor penyebab kemiskinan­nya, maupun ragam keinginan maupun upaya-upaya yang dilak­ ukannya untuk meng-atasi kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan langkah- langkah yang tepat untuk mengidentifik­asi dan menemukenali orang miskin dan keluarganya di pedesaan. (2). Umur dan pendidikan kepala rumahtangga miskin (KRTM). Sebagian besar ( persen) KRTM menammatkan sekolah dasar, hal ini berarti mereka bekerja adalah pekerja yang tidak mempunyai keakhlian (unskilled-labourers); dan yang tidak pernah sekolah adalah persen dari seluruh KRTM. Sekitar 0.1 persen dari KRTM yang tammat Akademi/Universitas adalah termasuk kelompok miskin. Hampir 40 persen dari KRTM telah berumur lebih dari 50 tahun, dalam umur manula ini barangkali sangat sedikit diharapkan tenaga­ kerjanya untuk dapat bekerja dengan baik untuk meningkatkan pendapatannya. (3). Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan KRTM: a.Sebagian besar (65 persen) dari status usaha dari KRTM adalah sektor non-formal. Di pedesaan sebagian besar bekerja di lapangan usaha sektor pertanian sedangkan di kota bekerja di sektor perdagangan. b.Sejumlah 2.5 persen tidak bekerja sama sekali, walaupun mereka tidak bekerja dan mereka ini tidak berusaha mencari kerja. Kemungkinan pendapatan yang mereka butuhkan berasal dari anggo­ta keluarga yang bekerja. Dalam situasi demikian akan sulit bagi Pemerintah untuk membantu KRTM untuk menambah pendapatannya; atau sasarannya bukan KRTM tetapi anggota keluarganya. (4). Kondisi Geo-fisik wilayah pedesaan miskin dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu zone pegunungan vulkanis yang subur, zone pengunungan kapur dengan kapabilitas lahan yang rendah; dan zone pesisir-pantai. Jumlah KRTM miskin secara persentase yang terbesar berada di zone pesisir-pantai. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

17 (5). Indikator yang cukup obyektif untuk dapat digunakan menemukan keluarga miskin secara visual adalah kondisi fisik rumah tempat tinggalnya. Empat parameter utama yang dapat digunakan secara hierarkhis adalah jenis lanpai dan luasnya, jenis lampu penerangan di dalam rumah, dan jenis dinding; sedangkan parameter penunjang yang dapat digunakan adalah luas pekarangan dan sumber air minum untuk memenuhi kebutuha keluarea sehari-hari. a.Rumah tangga miskin di pedesaan Jawa Timur umumnya dicirikan oleh rumah tempat tinggal yang lantainya berupa tanah dipadatkan seluas m2, lampu penerangan di dalam rumahnya adalah "sentir", dan dindijg rumahnya terbuat dari anyaman bambu (gedek). b.Indikator penunjangnya adalah sumber air minum dari mata air atau sungai, dan luas pekarangannya m2 di sekeliling rumah. Informasi mengenai parameter-parameter tersebut dapat diperoleh dari catatan di kantor desa, pamong desa (Kadus, ketua RW atau ketua RT), key informans karang taruna, atau dengan observasi langsung di lapangan. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 GAMBARAN MENGENAI ORANG MISKIN Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang- kacangan, buahbuahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan/Poverty Gap Indeks (P1), merupakan ukuran ratarata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata- rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan/Poverty Severity Indeks (P2), merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

18 MENGUKUR KEMISKINAN Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori, yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira kalori per hari untuk laki laki dewasa).Kemiskinan absolut Kemiskinan relatif Bank DuniaBank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada ,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $2/hari.”Kemiskinan absolutUSD” Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada Melihat pada periode , persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi, nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut. PROPORSI PENDUDUK MISKIN

19 BEBERAPA PERMASALAHAN KEMISKINAN "Kemiskinan dapat dirumuskan sebagai keadaan dari masyarakat yang hidup serba kekurangan, yang terjadi bukan karena dike­hendaki oleh mereka sendiri." Keadaan sosial ekonomi masyarakat miskin di wilayah pedesaan dan perkotaan masih ditandai oleh pertambahan penduduk yang cukup pesat, dan sebagian terbesar masih tergantung pada sektor agrokompleks dan sektor-sektor tradisional. Dalam situasi seperti ini tekanan terhadap sumberdaya lahan pedesaan semakin besar dan rata-rata penguasaan aset lahan setiap rumah tangga semakin minim, bahkan banyak rumahtangga yang tidak memiliki lahan garapan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak keterbatasan lahan pertanian tersebut, baik melalui program intensifikasi pertanian, transmigrasi, maupun pengem­bangan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam sektor non- pertanian di pedesaan. Sementara itu sebagian penduduk pedesaan mengambil jalan pintas untuk menolong dirinya sen­diri melalui urbanisasi ke kota. Hal ini selanjutnya akan berdampak pada fenomena kemiskinan kota. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, dapat digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

20 PERMASALAHAN KEMISKINAN Langkah berikut adalah mencari solusi yang relevan untuk memecahkan problem itu ( strategi mengentaskan kelompok miskin dari lembah kemiskinan ). 1. Konsep Kemiskinan Paling tidak ada tiga macam konsep kemiskinan antara lain : a. Kemiskinan absolut. b. Kemiskinan relatif. c. Kemiskinan subyektif. 2. Dimensi Kemiskinan Sedikitnya ada dua macam perspektif yang lazim dipergunakan untuk mendekati masalah kemiskinan antara lain : a. Perspektif kultural ( cultural perspective ). b. Perspektif struktural atau situasional ( situational perspective ). Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat analisis : a. Individual. b. Keluarga. c. Masyrakat Penanggulangan Kemiskinan pemerintah telah mencanangkan dua pokok kebijaksanaan pembagunan yaitu : 1. mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. 2. melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi : a. pemerataan pembagian pendapatan. b. Penyebaran pembangunan di seluruh daerah. c. Berusaha. d. Kesempatan memperoleh pendidikan. e. Kesehatan. f. Kesempatan kerja. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

21 . KAJIAN KEMISKINAN Kemiskinan dipelajari oleh banyak ilmu, seperti ilmu sosial, ekonomi, dan budaya. 1.Dalam ekonomi, dua jenis kemiskinan dipertimbangkan: kemiskinan absolut dan relatif.ekonomikemiskinan absolut relatif 2.Dalam politik, perlawanan terhadap kemiskinan biasanya dianggap sebagai tujuan sosial dan banyak pemerintahan telah berupaya mendirikan institusi atau departemen. Pekerjaan yang dilakukan oleh badan-badan ini kebanyakan terbatas hanya dalam sensus dan pengidentifikasian tingkat pendapatan di bawah di mana warga negara dianggap miskin. Penanggulangan aktif termasuk rencana perumahan, pensiun sosial, kesempatan kerja khusus, dll. Beberapa ideologi seperti Marxisme menyatakan bahwa para ekonomis dan politisi bekerja aktif untuk menciptakan kemiskinan. Teori lainnya menganggap kemiskinan sebagai tanda sistem ekonomi yang gagal dan salah satu penyebab utama kejahatan.politiksensuspensiunMarxismesistem ekonomi kejahatan 3.Dalam hukum, telah ada gerakan yang mencari pendirian "hak manusia" universal yang bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan.hukumhak manusia 4.Dalam pendidikan, kemiskinan memengaruhi kemampuan murid untuk belajar secara efektif dalam sebuah lingkungan belajar. Terutama murid yang lebih kecil yang berasal dari keluarga miskin, kebutuhan dasar mereka seperti yang dijelaskan oleh Abraham Maslow dalam hirarki kebutuhan Maslow; kebutuhan akan keamanan dan rumah yang stabil, pakaian, dan kurangnya kandungan gizi makan mereka membayangi kemampuan murid-murid ini untuk belajar.pendidikanAbraham Maslowhirarki kebutuhan Maslowkeamanan Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Dalam lingkungan pendidikan ada istilah untuk menggambarkan fenomena "yang kaya akan tambah kaya dan yang miskin bertambah miskin" (karena berhubungan dengan pendidikan, tetapi beralih ke kemiskinan pada umumnya) yaitu efek Matthew.efek Matthew

22 . MENGHILANGKAN KEMISKINAN Tanggapan utama terhadap pengentasan kemiskinan adalah: 1.Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan. 2.Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain. 3.Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.negara sejahteraperawatan kesehatan Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Penanganan kemiskinan pada prinsip­nya merupakan pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi sumberdaya alam yang tidak menguntungkan dan rendah­nya akses kelompok masyarakat miskin terhadap peluang- pel­uang yang tersedia. Oleh karena itu upaya pengentasan yang harus diarahkan pada: (a).Meningkatkan kualitas dan kemampuan sumberdaya manusia, melalui jalur pelayanan pendidikan (pemantapan IMTAQ dan transfer IPTEK), pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi. (b).Mengembangkan tingkat partisipasi penduduk miskin secara sinergis untuk membentuk kelompok sehingga mempunyai posisi tawar yang lebih kuat dalam bernegosiasi dengan pihak lain (c).Mengembangkan dan membuka usaha produk­tif yang dapat diakses oleh kelompok masyarakat miskin secara berkelanjutan serta memperbesar akses masyarakat miskin dalam penguasaan faktor produksi. (d).Memelihara dan memperbaiki fungsi produktif dari sumberdaya alam bagi masyarakat miskin (e). Pemihakan kebijakan publik yang mampu mendorong peningkatan daya beli masyarakat miskin

23 PENDAPATAN Dalam bisnis, pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran.keuntungan Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten, dan juga pertumbuhan keuntungan, dianggap penting bagi perusahaan yang dijual ke publik melalui saham untuk menarik investor.saham Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Kesejahteraan sosial dapat berarti: 1.Kesejahteraan sebuah masyarakat. 2.Dalam ekonomi, pendayagunaan orang yang dianggap dalam sebuah kesatuan. (Lihat ekonomi kesejahteraan dan fungsi kesejahteraan sosial.) 3.Penyediaan pelayanan sosial di berbagai bidang, untuk keuntungan masyarakat individu. Penggunaan ini memiliki gagasan yang mirip dengan negara sejahtera. 4.Di Indonesia Kesejahteraan Sosial juga digunakan sebagai nama disiplin akademik, yaitu sisi terapan dari ilmu sosiologi.Indonesiasosiologi 5.Kesejahteraan sosial merupakan keadaan dimana seseorang merasa nyaman,tentram,bahagia, serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

24 GARIS KEMISKINAN Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang. pendapatanstandar hidupkemiskinannegara majunegara berkembang Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan. kesejahteraanasuransi pengangguran Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada ,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $2/hari.”” Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada Selama periode , persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Akan tetapi, nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

25 PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama. JENIS-JENIS PENGANGGURAN Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu : 1.Pengangguran Terselubung (Disguissed Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. 2.Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. 3.Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Macam-macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu : 1.Pengangguran konjungtural (Cycle Unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi. 2.Pengangguran struktural (Struktural Unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti : (1) Akibat permintaan berkurang, (2) Akibat kemajuan dan pengguanaan teknologi, dan (3) Akibat kebijakan pemerintah. 3. Pengangguran friksional (Frictional Unemployment) adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja. Pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela. 4.Pengangguran musiman adalah pengangguran yang muncul akibat pergantian musim misalnya pergantian musim tanam ke musim panen. 5.Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin 6.Pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian (karena terjadi resesi). Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (aggrerat demand). Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

26 SEBAB-SEBAB TERJADINYA PENGGANGURAN Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengganguran adalah sebagai berikut: 1.Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi. 2.Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang 3.Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia. 4.Meningkatnya peranan dan aspirasi Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia Sumber: ….. Diunduh 30/3/ Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.

27 . III. DAMPAK-DAMPAK PENGANGGURAN TERHADAP PEREKONOMIAN Untuk mengetahui dampak pengganguran terhadap per-ekonomian kita perlu mengelompokkan pengaruh pengganguran terhadap dua aspek ekonomi, yaitu: Dampak Pengangguran terhadap Perekonomian suatu Negara Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengganguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini: Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sector pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian me-nurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menye-babkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu. Dampak pengangguran terhadap Individu yang Meng-alaminya dan Masyarakat Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya: Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan social politik. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

28 KEBIJAKAN – KEBIJAKAN PENGANGGURAN Adanya bermacam-macam pengangguran membutuh-kan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sbb : Cara Mengatasi Pengangguran Struktural adalah : 1.Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja 2.Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sector ekonomi yang kekurangan 3.Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan 4.Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Cara Mengatasi Pengangguran Fungsional sbb: 1.Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya 2.Deregulasi dan Debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru 3.Menggalakkan pengembangan sector Informal, seperti home indiustri 4.Menggalakkan program transmigrasi untuk me-nyerap tenaga kerja di sector agraris dan sector formal lainnya 5.Pembukaan proyek-proyek umum oleh peme-rintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta. Cara Mengatasi Pengangguran Musiman : 1.Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sector lain, dan 2.Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Cara mengatasi Pengangguran Siklus adalah : 1.Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan 2.Meningkatkan daya beli Masyarakat. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

29 KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN Untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di tanah air diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi. Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni : 1.pertumuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang pro-kemiskinan 2.Pemerintahan yang baik (good governance) 3.Pembangunan sosial Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu : a.Intervensi jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan b.Intervensi jangka menengah dan panjang 1.Pembangunan sektor swasta 2.Kerjasama regional 3.APBN dan administrasi 4.Desentralisasi 5.Pendidikan dan Kesehatan 6.Penyediaan air bersih dan Pembangunan perkotaan INDEKS KEMISKINAN MANUSIA (IKM) Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini sendiri diperlukan suatu telaah yang cukup mendalam mengenai kondisi kemiskinan tersebut. Informasi-informasi yang akurat mengenai peta kemiskinan di suatu daerah akan menjadi landasan untuk melakukan suatu penelaahan yang kemudian akan menjadi input yang sangat penting dalam penetapan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Salah satu informasi mengenai kemiskinan yang cukup komprehensif adalah Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Indeks ini dikembangkan oleh United Nations Development Programs (UNDP) yang sebelumnya sudah mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kemiskinan Manusia dianggap lebih komprehensif karena di dalamnya merupakan komposit dari beberapa variabel-variabel yang mewakili indikator- indikator utama yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Indikator-indikator tersebut adalah kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi. Pemilihan indikator-indikator utama tersebut merupakan suatu bentuk penyederhanaan dari realitas yang kompleks untuk menetapkan ukuran- ukuran kuantitatif dari sedemikian luasnya dimensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

30 UPAH MINIMUM Komponen Kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan Upah Minimum, dimana dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan akan pangan 2100 kkal perhari, perumahan, pakaian, pendidikan dan sebagainya2100 kkal perhari Awalnya penghitungan upah minimum dihitung didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), Kemudian terjadi perubahan penghitungan didasarkan kepada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Perubahan itu disebabkan tidak sesuainya lagi penetapan upah berdasarkan kebutuhan fisik minimum, sehingga timbul perubahan yang disebut dengan KHM. Tapi, penetapan upah minumum berdasarkan KHM mendapat koreksi cukup besar dari pekerja yang beranggapan, terjadi implikasi pada rendahnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat terutama pada pekerja tingkat level bawah. Dengan beberapa pendekatan dan penjelasan langsung terhadap pekerja, penetapan upah minimum berdasarkan KHM dapat berjalan dan diterima pihak pekerja dan pengusaha.Fisikupahdaya beli Perkembangan teknologi dan sosial ekonomi yang cukup pesat menimbulkan pemikiran, kebutuhan hidup pekerja bedasarkan kondisi "minimum" perlu diubah menjadi kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak dapat meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas nasional. Dari gambaran itu, timbul permasalahan, sampai saat ini belum ada kriteria atau parameter yang digunakan sebagai penetapan kebutuhan hidup layak itu. Penelitian ini menyusun perangkat komponen kebutuhan hidup layak berikut jenis-jenis kebutuhan untuk setiap komponen.sosial ekonomi produktivitasnasionalkriteria Ada lima jeniskebutuhan hidup minimum yang penting, yaitu: 1.makanan dan minumanmakananminuman 2.perumahan dan fasilitasrumahan 3.sandangsandang 4.kesehatan dan estetika 5.aneka kebutuhan Dengan dasar yang terdapat dalam komponen KHM sebagi awal tujuan kebutuhan hidup layak, ternyata sebagian besar responden menyetujui jenis dan komponen yang terdapat dalam KHM. Hanya saja, perlu mendapat perubahan: kualitas dari barang yang diajukan dan kuantitas jumlah barang yang dibutuhkan perlu ditambah. Begitu juga pekerja, harus dapat menyisihkan hasil yang diterima paling tidak sebesar 20 persen sebagai tabungan. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

31 STANDAR HIDUP Standar hidup menunjuk ke kualitas dan kuantitas barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia bagi orang. Biasanya diukur oleh pendapatan nyata per orang, meskipun beberapa pengukuran lain dapat digunakan; contohnya adalah ketersediaan barang (seperti jumlah kulkas per 1000 orang), atau pengukuran kesehatan seperti harapan hidup.harapan hidup Ide standar ini dapat berlawanan dengan kualitas hidup, yang memperhitungkan tidak hanya standar hidup material, tetapi juga faktor subyektif lainnya yang menyumbang bagi kehidupan seseorang, seperti hiburan, keamanan, sumber budaya, kehidupan sosial, kesehatan mental, dll. Cara yang lebih rumit untuk menghitung kesejahteraan harus digunakan untuk membuat keputusan semacam itu, dan seringkali hal ini bersangkutan dengan politik, dan oleh sebab itu kontroversial.kualitas hiduphiburankeamanansumber budayakehidupan sosialkesehatan mental Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Penggunaan nilai rata-rata untuk membandingkan standar hidup material, dihantui oleh permasalahan “Indeks Pareto”.ndeks Pareto Selain itu, “Standar hidup” mungkin juga hal yang subyektif. Sebagai contoh, negara dengan kelas atas yang sangat kecil yang sangat kaya dan kelas rendah yang sangat besar dan sangat miskin dapat memiliki rata-rata pendapatan yang tinggi, meskipun kebanyakan penduduk memiliki "standar hidup yang rendah". Ini mencerminkan masalah pengukuran kemiskinan, yang juga cenderung relatif. rata-ratakemiskinan

32 HARAPAN HIDUP Harapan hidup adalah perkiraan jumlah tahun hidup di suatu wilayah dari sekelompok makhluk hidup tertentu.makhluk hidup Mortalitas adalah ukuran jumlah kematian (umumnya, atau karena akibat yang spesifik) pada suatu populasi, skala besar suatu populasi, per dikali satuan. Mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun, hingga, rata-rata mortalitas sebesar 9.5 berarti pada populasi terdapat 950 kematian per tahun. Mortalitas berbeda dengan morbiditas yang merujuk pada jumlah individual yang memiliki penyakit selama periode waktu tertentu.morbiditas GERDU-TASKIN dilaksanakan mulai tahun 2002 dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui proses pemandirian masyarakat dengan pendekatan TRIDAYA yang meliputi pemberdayaaan manusia, usaha dan lingkungan yang didukung dengan Program Pengembangan Ekonomi Kawasan, dan Program Pengembangan Desa Model Binaan Gerdu-Taskin. Dengan upaya tersebut diharapkan terjadi; penurunan angka kemiskinan; pengurangan jumlah pengangguran; peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi RTM; pengurangan beban dan perbaikan mutu hidup RTM; penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat miskin. Pranata Sosial (Social Institutions) Pranata sosial dapat dipandang sebagai tatanan norma- norma yang mengatur tingkah laku manusia yang menjadi anggota suatu masyarakat. Sehingga pranata sosial atau institusi ini merupa­kan hal-hal mengenai perilaku yang berpola dari manusia dalam kehidupannya. Pranata sosial senantiasa berkaitan dengan lembaga atau institusi sebagai suatu wadah dimana sekelompok manusia melaku­kan kegiatannya berdasarkan pada pola perilaku tertentu, atau suatu kelompok yang dibangun secara sengaja guna mencapai tu­juan-tujuan tertentu.

33 KESEJAHTERAAN Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.sehatdamai Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memliki arti khusus resmi atau teknikal (ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.ekonomiekonomi kesejahteraanfungsi kesejahteraan sosial Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini merupakan istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.kebijakan sosialkesejahteraan sosialnegara sejahtera Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan.Amerika Serikatuangpemerintahbekerja Jumlah uang yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. garis kemiskinan Dalam beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai workfare.workfare

34 KESEJAHTERAAN SOSIAL Kesejahteraan sosial dapat berarti: KesejahteraanKesejahteraan sebuah masyarakat. Dalam ekonomi, pendayagunaan orang yang dianggap dalam sebuah kesatuan. (ekonomi kesejahteraan dan fungsi kesejahteraan sosial.)ekonomi kesejahteraanfungsi kesejahteraan sosial Penyediaan pelayanan sosial di berbagai bidang, untuk keuntungan masyarakat individu. Penggunaan ini memiliki gagasan yang mirip dengan negara sejahtera.negara sejahtera Di Indonesia Kesejahteraan Sosial juga digunakan sebagai nama disiplin akademik, yaitu sisi terapan dari ilmu sosiologi.IndonesiaKesejahteraan Sosialsosiologi Kesejahteraan sosial merupakan keadaan dimana seseorang merasa nyaman,tentram,bahagia, serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesejahteraan sosial harus dibedakan dengan sejahtera. Di Amerika Serikat, sejahtera kadangkala dianggap sinonim dengan penyediaan bantuan finansial dalam bentuk jaminan sosial.sejahterafinansialjaminan sosial Kesejahteraan sosial dapat dihubungkan dengan pelayanan kerja sosial. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun Utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain.kesejahteraan sosialkemiskinan pengangguran

35 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sebuah sistem Jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia. Jaminan sosial ini adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara Republik Indonesia guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952.Jaminan sosial Dasar Hukum Dasar Hukum pertama dari Jaminan Sosial ini adalah UUD 1945 dan perubahannya tahun 2002, pasal 5, pasal 20, pasal 28, pasal 34. Deklarasi HAM PBB atau Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952.Universal Declaration of Human RightsILO TAP MPR RI no X/MPR/2001 yang menugaskan kepada presiden RI untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 KETERANGAN UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN menggantikan program-program jaminan sosial yang ada sebelumnya (Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri) yang dinilai kurang berhasil memberikan manfaat yang berarti kepada penggunanya, karena jumlah pesertanya kurang, jumlah nilai manfaat program kurang memadai, dan kurang baiknya tata kelola manajemen program tersebut. Manfaat program Jamsosnas tersebut cukup komprehensif, yaitu meliputi jaminan hari tua, asuransi kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Program ini akan mencakup seluruh warga negara Indonesia, tidak peduli apakah mereka termasuk pekerja sektor formal, sektor informal, atau wiraswastawan.

36 PARADIGMA JAMSOSNAS Sistem jaminan sosial nasional dibuat sesuai dengan “paradigma tiga pilar” yang direkomendasikan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Pilar-pilar itu adalah : Program bantuan sosial untuk anggota masyarakat yang tidak mempunyai sumber keuangan atau akses terhadap pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Bantuan ini diberikan kepada anggota masyarakat yang terbukti mempunyai kebutuhan mendesak, pada saat terjadi bencana alam, konflik sosial, menderita penyakit, atau kehilangan pekerjaan. Dana bantuan ini diambil dari APBN dan dari dana masyarakat setempat. Program asuransi sosial yang bersifat wajib, dibiayai oleh iuran yang ditarik dari perusahaan dan pekerja. Iuran yang harus dibayar oleh peserta ditetapkan berdasarkan tingkat pendapatan/gaji, dan berdasarkan suatu standar hidup minimum yang berlaku di masyarakat. Asuransi yang ditawarkan oleh sektor swasta secara sukarela, yang dapat dibeli oleh peserta apabila mereka ingin mendapat perlindungan sosial lebih tinggi daripada jaminan sosial yang mereka peroleh dari iuran program asuransi sosial wajib. Iuran untuk program asuransi swasta ini berbeda menurut analisis risiko dari setiap peserta. Menurut Koentjaraningrat (1981), ada dua contoh penting pranata sosial dalam hubungannya dengan kebutuhan hidup manusia, yaitu: 1.Kinship (Domestic Institution), merupakan pranata sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan. Misalnya perkawinan, poligami, dan lainnya. 2.Institusi ekonomi, yaitu pranata sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan suatu pencaharian hidup, produksi, penumpukan harta benda pribadi. Contohnya adalah pertanian, peternakan, barter, industri, dan lainnya.

37 ASAS JAMSOSNAS Program Jamsosnas diselenggarakan menurut asas-asas berikut ini: Asas saling menolong (gotong royong): peserta yang lebih kaya akan membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang mempunyai risiko kecil akan membantu peserta yang mempunyai risiko lebih besar, dan mereka yang sehat akan membantu mereka yang sakit Asas kepesertaan wajib: seluruh penduduk Indonesia secara bertahap akan diwajibkan untuk berpartisipasi dalam program Jamsosnas Asas dana amanah (trust fund): dana yang dikumpulkan dari peserta akan dikelola oleh beberapa Badan Pengelola Jamsosnas dalam sebuah dana amanah yang akan dipergunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh peserta Asas nirlaba: dana amanah ini harus bersifat nirlaba dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan jaminan sosial seluruh peserta Keterbukaan, pengurangan risiko, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas: dasar pengelolaan ini akan digunakan sebagai dasar pengelolaan program Jamsosnas Azas Portabilitas Peserta akan terus menjadi anggota program Jamsosnas tanpa memedulikan besar pendapatan dan status kerja peserta, dan akan terus menerima manfaat tanpa memedulikan besar pendapatan dan status keluarga peserta sepanjang memenuhi kriteria tertulis untuk menerima manfaat program tersebut.

38 JAMINAN HARI TUA Program jaminan hari tua (JHT) adalah sebuah program manfaat pasti (defined benefit) yang beroperasi berdasarkan asas “membayar sambil jalan” (pay-as- you-go). Manfaat pasti program ini adalah suatu persentasi rata-rata pendapatan tahun sebelumnya, yaitu antara 60% hingga 80% dari Upah Minimum Regional (UMR) daerah di mana penduduk tersebut bekerja. Setiap pekerja akan memperoleh pensiun minimum pasti sejumlah 70% dari UMR setempat. JAMINAN KESEHATAN Program Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (JKSN) ditujukan untuk memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang cukup komprehensif, mulai dari pelayanan preventif seperti imunisasi dan Keluarga Berencana hingga pelayanan penyakit katastropik seperti penyakit jantung dan gagal ginjal. Baik institusi pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta dapat memberikan pelayanan untuk program tersebut selama mereka menandatangani sebuah kontrak kerja sama dengan pemerintah Norma Norma dapat dipandang sebagai suatu peraturan atau kaidah yang merupakan pola tingkah laku bagi individu- individu dalam sistem sosial (masyarakat). Dengan demikian tingkah laku in­dividu di dalam sistem sosial diatur menurut pola-pola tertentu sedemikian rupa sehingga memungkinkan tujuan sistem sosial dapat dicapai secara efektif. Misalnya, seorang anggota HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) harus bertingkah laku sesuai dengan norma yang telah dite­tapkan oleh HIPPA, apabila tingkah lakunya itu berhubungan dengan pemakaian air (irigasi).

39 IPM IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia: 1.hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran 2.Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga). 3.standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

40 METODOLOGI IPM Pada umumnya untuk mengubah sebuah variabel awal, sebagai contoh x, kepada sebuah index bebas antara 0 dan 1 (yang memperbolehkan indeks yang berbeda untuk ditambahkan sebagai satu kesatuan), formula yang digunakan adalah sebagai berikut:variabelindex x-index = dimana dan adalah variabel angka maksimum dan minimum x yang dapat diperoleh.angka maksimum dan minimum IPM menggambarkan tiga indikator umum berikut: Indeks Harapan Hidup = (LE-25) / (85-25) Indeks Pendidikan = Angka melek huruf dewasa (ALI) = Gross Enrollment RatioGross Enrollment Ratio (GER) = (CGER – 0) / (100-0) Indeks PDB = LE: Angka harapan hidup ALR: Angka melek huruf CGER: Combined gross enrollment ratio GDPpc: PDB perkapita berdasarkan PPP dalam USDPPP Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

41 TIGA CIRI YANG MENONJOL DARI KEMISKINAN DI INDONESIA. Pertama, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPP AS$1,55-per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Ke dua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong «miskin dari segi pendapatan» dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator- indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia. Profil Wilayah Miskin Lima faktor yang dianggap berkaitan langsung dengan fenomena kemiskinan wilayah pedesaan, yaitu (a)kapabilitas sumberdaya lahan yang rendah, (b)lokasi yang terisolir dan/atau terba­tasnya sarana dan prasarana fisik, (c)keterbatasan pengua­saan modal dan teknologi, (d)lemahnya kemampuan kelembagaan (formal dan non-formal) penunjang pembangunan di tingkat pedesaan, dan (e)masih rendahnya akses sosial masyarakat terhadap peluang-peluang "bisnis" yang ada.

42 BANYAK PENDUDUK INDONESIA RENTAN TERHADAP KEMISKINAN. Angka kemiskinan nasional “menyembunyikan” sejumlah besar penduduk yang hidup sedikit saja di atas garis kemiskinan nasional. Hampir 42 persen dari seluruh rakyat Indonesia hidup di antara garis kemiskinan AS$1- dan AS$2-per hari-suatu aspek kemiskinan yang luar biasa dan menentukan di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa perbedaan antara orang miskin dan yang hampir- miskin sangat kecil, menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan hendaknya dipusatkan pada perbaikan kesejahteraan mereka yang masuk dalam dua kelompok kuintil berpenghasilan paling rendah. Hal ini juga berarti bahwa kerentanan untuk jatuh miskin sangat tinggi di Indonesia: walaupun hasil survei tahun 2004 menunjukkan hanya 16,7 persen penduduk Indonesia yang tergolong miskin, lebih dari 59 persen dari mereka pernah jatuh miskin dalam periode satu tahun sebelum survei dilaksanakan. Data terakhir juga mengindikasikan tingkat pergerakan tinggi (masuk dan keluar) kemiskinan selama periode tersebut, lebih dari 38 persen rumah tangga miskin pada tahun 2004 tidak miskin pada tahun Keterbatasan penguasaan faktor produksi pertanian, khususnya la han usaha. Sejumlah besar rumah tangga petani tidak memi-liki lahan garapan (sawah) atau hanya menguasai lahan sangat sempit (kurang dari 0,05ha). 2.Surplus tenagakerja pedesaan dengan ketrampilan teknis dan manajemen yang terbatas, karena keterbatasan berlatih (bukan keterbatasan pendidikan). Sebagian besar tenaga­kerja (penduduk usia produktif) sedang menganggur dalam berbagai tingkat pengangguran. 3.Keterbatasan lapangan kerja dan lapangan usaha di sektor pertanian, baik akibat keterbatasan lahan pertanian maupun sebagai akibat "keterlemparan" akibat masuknya input pertanian modern. Sementara itu lapangan pekerjaan non pertanian belum cukup ditunjang oleh tradisi bisnis desa. Walaupun tenagakerja paling banyak di sektor perta­nian (50- 60%), namun hampir separuh (40-45%) dari pekerja ini bekerja pada keluarga sendiri yang tidak dibayar. 4.Keterbatasan alternatif pilihan teknologi budidaya untuk komoditi pertanian yang ekonomis, teknologi pasca panen dan pengolahan hasil, serta teknologi non pertanian. Kelompok masyarakat miskin di desa tidak mempunyai akses yang memadai untuk menentukan alternatif usaha tanaman dan agro-teknologinya, sehingga produktivitas marginalnya sangat rendah. Perkem-bangan lapangan kerja non pertanian juga belum didukung oleh teknologi tepat guna yang mema­dai, atau masih bersifat kecil-kecilan dan sederhana sekali. Faktor Penyebab Kemiskinan

43 Kemiskinan dari segi non-pendapatan adalah masalah yang lebih serius dibandingkan dari kemiskinan dari segi pendapatan. Apabila kita memperhitungkan semua dimensi kesejahteraan-konsumsi yang memadai, kerentanan yang berkurang, pendidikan, kesehatan dan akses terhadap infrastruktur dasar-maka hampir separuh rakyat Indonesia dapat dianggap telah mengalami paling sedikit satu jenis kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang telah mencapai beberapa kemajuan di bidang pengembangan manusia. Telah terjadi perbaikan nyata pencapaian pendidikan pada tingkat sekolah dasar; perbaikan dalam cakupan pelayanan kesehatan dasar (khususnya dalam hal bantuan persalinan dan imunisasi); dan pengurangan sangat besar dalam angka kematian anak. Akan tetapi, untuk beberapa indikator yang terkait dengan MDGs, Indonesia gagal mencapai kemajuan yang berarti dan tertinggal dari negara-negara lain di kawasan yang sama. Bidang-bidang khusus yang patut diwaspadai adalah: 1. Angka gizi buruk (malnutrisi) yang tinggi dan bahkan meningkat pada tahun- tahun terakhir: seperempat anak di bawah usia lima tahun menderita gizi buruk di Indonesia, dengan angka gizi buruk tetap sama dalam tahun tahun terakhir kendati telah terjadi penurunan angka kemiskinan. 2.Kesehatan ibu yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara di kawasan yang sama: angka kematian ibu di Indonesia adalah 307 (untuk kelahiran hidup), tiga kali lebih besar dari Vietnam dan enam kali lebih besar dari Cina dan Malaysia; hanya sekitar 72 persen persalinan dibantu oleh bidan terlatih. 3.Lemahnya hasil pendidikan. Angka melanjutkan dari sekolah dasar ke sekolah menengah masih rendah, khususnya di antara penduduk miskin: di antara kelompok umur tahun pada kuintil termiskin, hanya 55 persen yang lulus SMP, sedangkan angka untuk kuintil terkaya adalah 89 persen untuk kohor yang sama. 4.Rendahnya akses terhadap air bersih, khususnya di antara penduduk miskin. Untuk kuintil paling rendah, hanya 48 persen yang memiliki akses air bersih di daerah pedesaan, sedangkan untuk perkotaan, 78 persen. 5.Akses terhadap sanitasi merupakan masalah sangat penting. Delapan puluh persen penduduk miskin di pedesaan dan 59 persen penduduk miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap tangki septik, sementara itu hanya kurang dari satu persen dari seluruh penduduk Indonesia yang terlayani oleh saluran pembuangan kotoran berpipa. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

44 PERBEDAAN ANTAR DAERAH YANG BESAR DI BIDANG KEMISKINAN. Keragaman antar daerah merupakan ciri khas Indonesia, di antaranya tercerminkan dengan adanya perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan, terdapat sekitar 57 persen dari orang miskin di Indonesia yang juga seringkali tidak memiliki akses terhadap pelayanan infrastruktur dasar: hanya sekitar 50 persen masyarakat miskin di pedesaan mempunyai akses terhadap sumber air bersih, dibandingkan dengan 80 persen bagi masyarakat miskin di perkotaan. Tetapi yang penting, dengan melintasi kepulauan Indonesia yang sangat luas, akan ditemui perbedaan dalam kantong-kantong kemiskinan di dalam daerah itu sendiri. Misalnya, angka kemiskinan di Jawa/Bali adalah 15,7 persen, sedangkan di Papua adalah 38,7 persen. Pelayanan dasar juga tidak merata antar daerah, karena kurangnya sarana di daerah-daerah terpencil. Di Jawa, ratarata jarak rumah tangga ke puskesmas terdekat adalah empat kilometer, sedangkan di Papua 32 kilometer. Sementara itu, 66 persen kuintil termiskin di Jawa/Bali mempunyai akses terhadap air bersih, sedangkan untuk Kalimantan hanya 35 persen dan untuk Papua hanya sembilan persen. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, yakni walaupun tingkat kemiskinan jauh lebih tinggi di Indonesia Bagian Timur dan di daerah-daerah terpencil, tetapi kebanyakan dari rakyat miskin hidup di Indonesia Bagian Barat yang berpenduduk padat. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Contohnya, walaupun angka kemiskinan di Jawa/Bali relatif rendah, pulau-pulau tersebut dihuni oleh 57 persen dari jumlah total rakyat miskin Indonesia, dibandingkan dengan Papua, yang hanya memiliki tiga persen dari jumlah total rakyat miskin.

45 TIGA CARA UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN. Tiga cara untuk membantu mengangkat diri dari kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Masing-masing cara tersebut menangani minimal satu dari tiga ciri utama kemiskinan di Indonesia, yaitu: kerentanan, sifat multi-dimensi dan keragaman antar daerah. Strategi pengentasan kemiskinan yang efektif bagi Indonesia terdiri dari tiga komponen: 1. Membuat Pertumbuhan Ekonomi Bermanfaat bagi Rakyat Miskin. 2. Membuat Layanan Sosial Bermanfaat bagi Rakyat Miskin. 3. Membuat Pengeluaran Pemerintah Bermanfaat bagi Rakyat Miskin. Kebijakan pemerintah yang lebih menitik beratkan pada laju pertumbuhan ekonomi, ternyata berdampak negatif terhadap kelompok masyarakat miskin. Demikian juga kebijakan pertanian yang dititikberatkan kepada swasembada pangan nasional dan kurang mengacu kepada pemenuhan konsumsi pedesaan telah menyebabkan sektor pedesaan/pertanian hanya berfungsi sebagai penyangga stabilitas ekonomi nasional, dengan keterbatasan akses untuk menentukan pilihan ekonomis.

46 Membuat Pertumbuhan Ekonomi Bermanfaat bagi Rakyat Miskin. Pertumbuhan ekonomi telah dan akan tetap menjadi landasan bagi pengentasan kemiskinan. Pertama, langkah «membuat pertumbuhan bermanfaat bagi rakyat miskin» merupakan kunci bagi upaya untuk mengkaitkan masyarakat miskin dengan proses pertumbuhan-baik dalam konteks pedesaan-perkotaan ataupun dalam berbagai pengelompokan berdasarkan daerah dan pulau. Hal ini sangat mendasar dalam menangani aspek perbedaan antar daerah. Ke dua, dalam menangani ciri kerentanan kemiskinan yang berkaitan dengan padatnya konsentrasi distribusi pendapatan di Indonesia, apapun yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat akan dapat dengan cepat mengurangi angka kemiskinan serta kerentanan kemiskinan. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Upaya untuk meningkatkan kemampuan berproduksi dan menciptakan nilai tambah bagio produk orang miskin harus diawali dengan hal-hal berikut ini: (a). Adanya akses terhadap sumberdaya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berupa ketrampilan, (b).Adanya akses terhadfap teknologi, yaitu suatu kegiatan dengan cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien, (c).Adanya akses terhadap pasar, dimana produk yang dihasilkan harus dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah.

47 Membuat Layanan Sosial Bermanfaat bagi Rakyat Miskin. Penyediaan layanan sosial bagi rakyat miskinbaik oleh sektor pemerintah ataupun sektor swasta-adalah mutlak dalam penanganan kemiskinan di Indonesia. Pertama, hal itu merupakan kunci dalam menyikapi dimensi non-pendapatan kemiskinan di Indonesia. Indikator pembangunan manusia yang kurang baik, misalnya Angka Kematian Ibu yang tinggi, harus diatasi dengan memperbaiki kualitas layanan yang tersedia untuk masyarakat miskin. Hal ini lebih dari sekedar persoalan yang bekaitan dengan pengeluaran pemerintah, karena berkaitan dengan perbaikan sistem pertanggungjawaban, mekanisme penyediaan layanan, dan bahkan proses kepemerintahan. Ke dua, ciri keragaman antar daerah kebanyakan dicerminkan oleh perbedaan dalam akses terhadap layanan, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan dalam pencapaian indikator pembangunan manusia di berbagai daerah. Dengan demikian, membuat layanan masyarakat bermanfaat bagi rakyat miskin merupakan kunci dalam menangani masalah kemiskinan dalam konteks keragaman antar daerah. Indikator yang cukup obyektif untuk dapat digunakan menemukan keluarga miskin secara visual adalah kondisi fisik rumah tempat tinggalnya. Empat parameter utama yang dapat digunakan secara hierarkhis adalah jenis lanpai dan luasnya, jenis lampu penerangan di dalam rumah, dan jenis dinding; sedangkan parameter penunjang yang dapat digunakan adalah luas pekarangan dan sumber air minum untuk memenuhi kebutuha keluarea sehari-hari. a.Rumah tangga miskin di pedesaan Jawa Timur umumnya dicirikan oleh rumah tempat tinggal yang lantainya berupa tanah dipadatkan seluas m2, lampu penerangan di dalam rumahnya adalah "sentir", dan dindijg rumahnya terbuat dari anyaman bambu (gedek). b.Indikator penunjangnya adalah sumber air minum dari mata air atau sungai, dan luas pekarangannya m2 di sekeliling rumah. Informasi mengenai parameter-parameter tersebut dapat diperoleh dari catatan `i kantor desa, pamong desa (Kadus, ketua RW atau ketua RT), key informans karang taruna, atau dengan observasi langsung di lapangan..

48 Bagaimana Pengeluaran Pemerintah Bermanfaat bagi Rakyat Miskin?. Di samping pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial, dengan menentukan sasaran pengeluaran untuk rakyat miskin, pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non-pendapatan). Pertama, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Ke dua, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan. Membuat pengeluaran bermanfaat bagi masyarakat miskin sangat menentukan saat ini, terutama mengingat adanya peluang dari sisi fiscal yang ada di Indonesia saat kini. Tekanan paling utama dari kebijaksanaan yang langsung ditujukan kepada masyarakat miskin harus diletakkan pada perbahkan pelakunya terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan dasarnya dan pengembangan kegiatan ekonominya. Dalam rangka itu pula, pelayanan bagi orang jompo, penderita cacat, yatim piatu, dan kelompok masyarakat lain yang memerlukan merupakan bagian tak terpidsahkan dari upaya menanggulangi kemiskinan. Program ini harus dilaksanakan secara selektif dan terarah dengan memperhitungkan eketersediaan sumberdaya. Langkah yang diperlukan adalah meningkatkan efek tivitas, efisiensi dan jangkauan program tersebut. Searah dengan itu pengemban­gan sistem jaminan sosial secara bertahap perlu terus ditingkatkan.

49 Jalan ke luar pertama dari kemiskinan adalah peningkatan produktivitas pertanian. Hal ini bisa terjadi akibat peningkatan produktivitas pada pertanian berskala kecil atau akibat pergeseran ke arah pertanian komersial. Peningkatan produktivitas pertanian sebagai hasil revolusi hijau merupakan salah satu pemicu utama pertumbuhan selama tiga dasawarsa yang bermula pada tahun 1970an. Harga komoditas pertanian di dunia yang tinggi telah menopang pertumbuhan output, sedangkan pergeseran tenaga kerja ke luar dari sektor pertanian telah menjaga pertumbuhan produktivitas kerja di bidang pertanian. Akibatnya, diagnosa kemiskinan menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan di sektor pertanian tetap menjadi pendorong utama untuk pengurangan kemiskinan. Data antara tahun 1993 dan 2000 menunjukkan bahwa 40 persen pekerja pertanian di daerah pedesaan mampu ke luar dari jeratan kemiskinan dengan tetap bekerja di sektor pertanian pedesaan. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Konsep Unit Usaha Agribisnis Sistem agrobisnis melingkupi kegiatan kompleks yang dimulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai pemasaran produk usahatani dan/atau agroindustri yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam agribisnis terdapat beberapa subsistem: (a)subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan pengembangan sumberdaya pertanian, (b)subsistem produksi pertanian atau usahatani, (c)subsistem pengolahan hasil hasil pertanian atau agroindustri dan (d)subsistem pemasaran hasil pertanian.

50 Jalan ke luar ke dua dari kemiskinan adalah peningkatan produktivitas non-pertanian, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Dalam hal ini, transisi melalui usaha non-tani pedesaan merupakan batu pijakan penting untuk bergerak keluar dari kemiskinan, baik melalui upaya menghubungkan usaha pedesaan dengan proses pertumbuhan perkotaan, atau lebih penting lagi, dengan memasukkan usaha-usaha di daerah pedesaan pinggir kota ke dalam daerah perkotaan. Antara tahun 1993 dan 2002, pangsa pekerja non-miskin di lapangan kerja non-tani pedesaan mengalami peningkatan sebesar 6,7 poin persentase, menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas non-pertanian di daerah pedesaan merupakan jalan penting untuk keluar dari kemiskinan. Lagi pula, banyak di antara daerah «pedesaan» tersebut berubah menjadi daerah perkotaan pada akhir jangka waktu tersebut, yang menunjukkan peranan saling melengkapi antara urbanisasi dan peningkatan produktivitas. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Kawasan Industri diharapkan mampu menjadi wadah dalam aspek keterpaduan fungsional yang memadukan berbagai kegiatan dan program antar sektoral perindustrian secara fungsional. Program pengembangan sektor industri HARUS DAPAT diintegrasikan dengan program sektor lainnya yang mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah. Selain aspek keterpaduan fungsional, Kawasan Industri diharapkan mampu menjadi pedoman keterpaduan spasial yang mengisyaratkan pengembangan industri pada wilayah tertentu pula. Keterkaitan antara pusat produksi primer dengan pusat pengolahan dan pemasaran dapat dipacu melalui pengadaan prasarana, merencanakan berbagai kegiatan atau fasilitas yang saling menunjang dalam suatu lokasi. Dengan demikian suatu kegiatan pada lokasi tertentu akan mempengaruhi kegiatan lain ditempat terpisah.

51 Strategi membantu masyarakat miskin memetik manfaat dari pertumbuhan ekonomi terdiri dari beberapa unsur. Pertama, penting untuk memelihara stabilitas makroekonomi: kuncinya adalah inflasi rendah dan nilai tukar yang stabil dan kompetitif. Negara-negara yang mengalami guncangan (shock) makroekonomi memiliki pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan yang lebih lamban dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki pengelolaan makroekonomi yang lebih baik (Bank Dunia, 2005a). Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia mestinya lebih tahu tentang dampak krisis makroekonomi yang begitu besar terhadap kemiskinan. Ke dua, masyarakat miskin perlu dihubungkan dengan peluang-peluang pertumbuhan. Akses lebih baik terhadap jalan, telekomunikasi, kredit dan pekerjaan di sektor formal dapat dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Manfaat «keterkaitan» tersebut cukup besar, terutama dalam hal lapangan kerja di sektor formal di luar pertanian. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Ke tiga, yang penting adalah melakukan investasi untuk meningkatkan kemampuan (kapabilitas) masyarakat miskin. Bagian dari strategi pertumbuhan harus terdiri dari investasi bagi masyarakat miskin, yakni menyiapkan mereka agar bisa dengan baik memetik manfaat dari berbagai kesempatan bagi pertumbuhan pendapatan yang muncul di depan mereka. Baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, tingkat pendidikan lebih tinggi bagi kepala rumah tangga terkait dengan tingkat konsumsi yang lebih tinggi. Investasi dalam pendidikan untuk masyarakat miskin akan memacu kemampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan. INVESTASI PENDIDIKAN ORANG MISKIN

52 REVITALISASI PERTANIAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN. Dengan hampir dua pertiga kepala keluarga miskin masih bekerja di sektor pertanian, memacu kemampuan sektor pertanian tetap mutlak bagi upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh. Analisis menunjukkan bahwa rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian informal cenderung miskin. Akan tetapi pertanian di Indonesia tidak berkembang dengan baik. Kendati produktivitas kerja tetap meningkat akibat arus tenaga kerja yang keluar dari sektor pertanian, namun pertumbuhan produktivitas faktor total (total factor productivity) sektor pertanian ternyata negatif sejak awal tahun 1990an, dari pertumbuhan positif per tahun sebesar 2,5 persen pada periode menjadi kontraksi per tahun sebesar 0,1 persen dari tahun 1993 sampai tahun Pemerintah dapat berperan dalam peningkatan produktivitas pertanian melalui langkah-langkah seperti: memacu investasi di bidang infrastruktur pokok, khususnya jalan dari daerah pertanian ke pasar, dan pengairan, bersamaan dengan memperluas pengelolaan air secara lokal; mendorong dan mendukung diversifikasi ke arah tanaman yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi; bekerja sama dengan sektor swasta untuk memastikan bahwa barang-barang ekspor memenuhi standar dunia; memacu pengeluaran di bidang riset pertanian; dan mendesain ulang layanan penyuluhan yang terdesentralisasi untuk lebih banyak melibatkan sektor swasta dan masyarakat madani. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Upaya-upaya untuk memperbaiki produktivitas pertanian tersebut hendaknya juga mencakup pembangunan sistem pemasaran dan informasi yang lebih baik untuk unit usaha di pedesaan. Upaya memperlancar penerbitan sertifikat tanah dan memastikan bentuk-bentuk yang tepat bagi penguasaan lahan di seluruh Indonesia juga akan membantu proses tersebut.

53 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN PEDESAAN. Akses terhadap infrastruktur dan jalan terbukti memiliki korelasi erat dengan kemiskinan. Memiliki jalan aspal yang dapat dilalui sepanjang tahun terkait dengan tingkat pengeluaran lebih tinggi baik di daerah perkotaan (7,7 persen lebih tinggi) maupun di daerah pedesaan (3,1 persen lebih tinggi). Sekali lagi, daerah-daerah yang mempunyai sarana perhubungan kurang baik di Indonesia Bagian Timur akan menikmati manfaat yang lebih besar apabila prasarana perhubungan ditingkatkan. Bahwa infrastruktur itu sangat penting juga tercermin dari tanggapan pihak usaha kecil di pedesaan. Dalam survei tingkat perusahaan, akses terhadap jalan, biaya angkutan dan mutu jalan semuanya sangat menonjol di antara keprihatinan utama yang diutarakan oleh usaha-usaha pedesaan yang disurvei. Analisis menunjukkan bahwa perbaikan mutu jalan akan menghasilkan peningkatan dalam proporsi pendapatan rata-rata di pedesaan yang berasal dari usaha non-pertanian, gaji dan upah non-pertanian sebesar 33 poin persentase. Namun, hanya 61 persen dari rumah tangga miskin mempunyai akses terhadap jalan aspal yang dapat dilalui sepanjang tahun (sedangkan untuk non-miskin adalah 76 persen). Pada saat ini, sekitar empat perlima bagian dari semua jalan menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten dan 64 persen dari jalan tersebut dianggap berada dalam keadaan yang kurang baik. Lebih jauh lagi, kondisi jalan-jalan kabupaten tampaknya semakin merosot karena alokasi dana pemeliharaan terus berkurang. Mengatasi kendala lintas-sektor terhadap investasi dapat berperan penting dalam upaya menghubungkan masyarakat miskin dengan pertumbuhan. Upaya tersebut akan ditujukan langsung untuk penanganan masalah rumit berupa kesenjangan antar daerah, dengan cara menghubungkan daerah yang tertinggal dengan proses pertumbuhan. Untuk jalan kabupaten diperlukan peningkatan dana terutama untuk pemeliharaan, melalui sebuah strategi yang tepat. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Salah satu pilihan adalah melalui DAK khusus. Dana-dana tersebut dapat diarahkan (dengan menggunakan peta kemiskinan) ke wilayahwilayah yang terburuk dari sisi akses masyarakat miskin. DAK tersebut hendaknya juga mendukung dan meningkatkan pendanaan di tingkat kabupaten untuk pemeliharaan jalan. Kemungkinan lain adalah melalui pengembangan dana bagi jalan (road fund) di tingkat kabupaten atau propinsi, bersamaan dengan pengembangan sistem pengelolaan jalan di tingkat kabupaten.

54 MEMBUAT LAYANAN BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT MISKIN Membuat layanan bermanfaat bagi masyarakat miskin memerlukan perbaikan system pertanggungjawaban kelembagaan dan memberikan insentif bagi perbaikan indikator pembangunan manusia. Pada saat ini, penyediaan layanan yang kurang baik merupakan inti persoalan rendahnya indikator pembangunan manusia, atau kemiskinan dalam dimensi non- pendapatan, seperti buruknya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Menurut data survei, 44 persen rumah tangga pada kuintil paling miskin dengan anak yang bersekolah mengalami kesulitan dalam membayar biaya pendidikan SMP. Untuk setiap anak yang duduk di bangku SMP, masyarakat miskin membayar 7,2 persen dari total pengeluaran mereka. Pada sisi permintaan, untuk menyikapi masalah ini pemerintah hendaknya mempertimbangkan program-program transfer yang terarah, seperti beasiswa atau bantuan tunai bersyarat untuk pendidikan SMP (dan sekolah menengah kejuruan). Daya tampung SMP di Indonesia hanya mampu memberi kesempatan belajar rata- rata kepada sekitar 84 persen dari kelompok usia 13 sampai 15 tahun. Sementara itu, perbedaan antar daerah yang sangat besar pada indikator-indikator tersebut mencerminkan adanya perbedaan antar daerah dalam akses terhadap pelayanan tersebut. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Pemerintah perlu memusatkan perhatian pada upaya bagaimana membuat pelayanan bermanfaat bagi masyarakat miskin untuk menyikapi aspek multidimensional kemiskinan serta perbedaan antar daerah yang besar pada indikator-indikator tersebut. Dalam menyikapi aspek multidimensional kemiskinan, upaya-upaya hendaknya diarahkan pada perbaikan penyediaan layanan, khususnya perbaikan kualitas layanan itu sendiri.

55 PRIORITAS PENGENTASAN KEMISKINAN Ada tiga perubahan sedang berlangsung di Indonesia yang berpotensi membantu masyarakat miskin. Kebijakan yang dianggap dapat membuat perubahan- perubahan tersebut dapat efektif mengurangi kemiskinan. 1.Pertama, seiring dengan pertumbuhan, perekonomian Indonesia sedang berubah dari perekonomian yang mengandalkan sektor pertanian menjadi perekonomian yang akan lebih banyak mengandalkan sektor jasa dan industri. Prioritas untuk membuat pertumbuhan tersebut berfaedah bagi masyarakat miskin adalah iklim investasi yang lebih «ramah» di pedesaan, terutama melalui jaringan jalan pedesaan yang lebih baik. 2.Ke dua, seiring menguatnya demokrasi, pemerintah sedang berubah dari penyedia sebagian besar layanan oleh pusat menjadi pemerintah yang akan lebih banyak mengandalkan pemerintah daerah. Untuk membuat layanan bermanfaat bagi masyarakat miskin, prioritasnya adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan insentif yang lebih baik bagi penyedia layanan. 3.Ke tiga, seiring dengan integrasi Indonesia kedalam dunia internasional, sistem perlindungan sosialnya sedang dimodernisir sehingga secara sosial Indonesia menjadi setara dan kompetitif di bidang ekonomi. Prioritas untuk membuat pengeluaran pemerintah bermanfaat bagi masyarakat miskin adalah bergeser dari intervensi pasar untuk komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat miskin (seperti BBM dan beras) menjadi bantuan pendapatan yang terarah bagi rumah tangga miskin, dan menggunakan kelonggaran fiskal untuk memperbaiki layanan yang penting seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi. Interaksi dan Proses Sosial Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang individu tentu akan mengadakan interaksi dengan individu-indivi­du lainnya. Interaksi ini juga terjadi antar kelompok sosial, antar masyarakat, dan dengan lingkungan alam sekitarnya. Pola perilaku yang digunakan dalam proses interaksi terse­but disesuaikan dengan kebutuhan hidup yang akan dicapai. Interaksi dapat mengakibatkan pengaruh, perubahan atau perbaikan perilaku indivdu secara timbal- balik. Interaksi sebenarnya merupakan dasar dari proses sosial, yaitu hubungan timbal balik antara bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat; melalui interaksi antar warga masyarakat atau kelom­pok sosial. Pada kenyataannya interaksi dan proses sosial dapat mengarah kepada bentuk- bentuk kerjasama, persaingan, pertikaian, atau perdamaian.

56 PENGENTASAN KEMISKINAN Sesuai dokumen Johannesburg tentang “Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutant” (Plan of Implementaion of the World Summit on Sustainable Development), Pemerintah Indonesia sepakat untuk menempuh langkah-Iangkah pengentasan kemiskinan sebagai berikut: 1.Pada tahun 2015, mengurangi separuh proporsi penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 dollar AS per hari dan proporsi penduduk yang menderita kelaparan, dan pada tahun yang sama, mengurangi separuh proporsi jumlah penduduk yang tidak memiliki akses pada air minum yang sehat; 2.Membentuk dana solidaritas dunia untuk penghapusan kemiskinan dan memajukan pembangunan sosial dan manusia di Indonesia; 3.Mengembangkan program nasional bagi pembangunan berkelanjutan dan pengembangan masyarakat daerah lokal dalam lingkup strategi nasional pengurangan kemiskinan, meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin serta organisasi kelompok masyarakat tsb; 4.Memajukan akses yang sama dan partisipasi penuh kaum perempuan, berdasarkan prinsip kesetaraan dengan pria, dalam pengambilan keputusan pada semua tingkatan, mengarus-utamakan perspektif gender dalam semua kebijakan dan strategi pembangunan, serta penghapusan semua bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan; 5.Mengembangkan kebijakan, cara-cara dan sarana untuk meningkatkan akses masyarakat adat/penduduk asli dan komunitas mereka terhadap kegiatan- kegiatan ekonomi, dengan memperhatikan hakekat ketergantungan mereka selama ini pada ekosistem alami dimana,mereka hidup dan bekerja; 6.Menyediakan pelayanan kesehatan dasar untuk semua kelompok masyarakat dan mengurangi ancaman terhadap kesehatan yang berasal dari lingkungan; 7.Menjamin bahwa anak-anak di manapun juga, baik laki-Iaki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar serta memperoleh akses dan kesempatan yang sama pada semua tingkatan pendidikan; 8.Menyediakan akses pada sumber daya pertanian bagi masyarakat miskin. khususnya perempuan dan komunitas masyarakat adat/penduduk asli;

57 PENGENTASAN KEMISKINAN Sesuai dokumen Johannesburg tentang “Rencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutant” (Plan of Implementaion of the World Summit on Sustainable Development), Pemerintah Indonesia sepakat untuk menempuh langkah-Iangkah pengentasan kemiskinan sebagai berikut: 9.Membangun prasarana dasar pedesaan, diversifikasi ekonomi dan perbaikan transportasi, serta akses pada pasar, kemudahan informasi pasar dan kredit bagi masyarakat miskin pedesaan, untuk mendukung pembangunan pedesaan dan pertanian secara berkelanjutan; 10.Melaksanakan alih pengetahuan dan tehnik dasar pertanian berkelanjutan, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara lestari, untuk petani dan nelayan skala kecil dan menengah, serta masyarakat miskin di pedesaan, termasuk melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait; 11.Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, dengan memajukan pola kemitraan produksi pangan berbasis masyararakat; 12.Memerangi kekeringan dan peng-“gurun”-nan lahan, serta mengurangi dampak bencana kekeringan dan bencana banjir, melalui langkah-Iangkah seperti penggunaan informasi dan prakiraan iklim dan cuaca, sistem peringatan dini, pengelolaan sumber daya tanah dan alam secara lestari, penerapan praktik pertanian dan koservasi ekosistem yang ditujukan untuk membalikkan dan mengurangi kecenderungan degradasi tanah dan sumber daya air; 13.Meningkatkan akses pada sanitasi untuk memperbaiki kesehatan manusia dan mengurangi angka kematian bayi dan “baIita”. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Masalah kekurangan modal merupakan hal yang paling banyak disebut oleh UEM. Masalah lainnya yang juga penting untuk diperhatikan adalah kendala pemasaran dan sulitnya mendapatkan bahan baku. Modal sebagai masalah utama dapat disebabkan oleh faktor kesulitan dalam mendapatkan jaminan-pengaman dari perbankan atau lembaga keuangan formal lainnya. Masalah pemasaran berkaitan dengan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan, seperti misalnya permintaan kurang karena kualitas produk yang rendah. Kualitas rendah ini dapat disebabkan, antara lain, oleh tenaga kerja yang kurang terampil, teknologi yang terbatas, dan kualitas bahan baku yang rendah.

58 SYARAT KEBERHASILAN PENGENTASAN KEMISKINAN Seperti disebutkan di atas, pemberantasan kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang sangat kompleks dan mempunyai dimensi tantangan lokal, nasional maupun global. Upaya mengatasi masalah kemiskinan karenanya tak bisa dilepaskan dari strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Ada tiga persyaratan pokok bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan: 1. Pengentasan kemiskinan, 2. Perubahan pola konsumsi dan produksi yang tidak menunjang keberlanjutan, dan 3. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Selain itu program pengentasan kemiskinan juga tak mungkin berjalan tanpa adanya tata-kelola pemerintahan yang baik (good governance), sebagai dasar bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan di manapun, termasuk dan terutama di Indonesia, yang diantaranya ditandai oleh berjalannya: 1.Sistem pemerintahan yang demokratis, transparan dan bertanggung gugat kepada publik; 2.Kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan yang dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dan partisipatif; 3.Lembaga-lembaga demokratis yang tanggap (responsif) terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat; 4.Peraturan hukum dan perundang-undangan yang ditaati dan dilaksanakan secara konsisten dan adil; 5.Upaya pemberantasan korupsi yang dilaksanakan secara tegas tanpa pandang bulu; 6.Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta hak-hak dan kepentingan masyarakat adat dan kelompok masyarakat rentan. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

59 KEMISKINAN Penanggulangan dan Pengentasan kemiskinan tetap merupakan salah satu masalah yang paling mendesak di JATIM PELUANG EMAS UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN DENGAN CEPAT. (1). Sifat kemiskinan di Jatim adalah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pemusatan perhatian pada beberapa bidang prioritas untuk dapat melawan kemiskinan: a.Kemiskinan di daerah tertinggal, b.Kemiskinan di Lahan Kritis, c.Kemiskinan-Pengangguran (2). Otonomi daerah, memungkinkan program pengentasan kemiskinan dilaksanakan secara “Spesifik Lokasi” sesuai dengan profil kemiskinannya

60 KEMISKINAN Tantangannya adalah bagaimana membuat «Program Pembangunan» bermanfaat bagi orang miskin 1.Diagnosis pengentasan kemiskinan secara empirik dengan landasan IPTEK yang lebih komprehensif 2.Disain program-program konkrit untuk pengentasan kemiskinan yang spesifik lokasi sesuai dengan kearifan lokal: a.Kemiskinan di daerah tertinggal, b.Kemiskinan di Lahan Kritis, c.Kemiskinan-Pengangguran di wilayah perkotaan "Kemiskinan dapat dimaknai sebagai keadaan dari masyarakat yang hidup serba kekurangan, yang terjadi bukan karena dike­hendaki oleh mereka." Suatu rumahtangga termasuk “miskin” kalau tingkat pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, yang a.l. meliputi pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Hal ini dapat disebabkan oleh terlalu banyaknya anggota keluarga atau karena rendahnya produktivitas usahanya atau kombinasi keduanya. Rendahnya produktivitas tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti adanya angkatan kerja yang mengangggur atau setengah menganggur, rendahnya / terbatasnya ketrampilan, atau rendahnya tingkat kesehatan dan gizi. Hal yang memprihatinkan ialah bahwa kemiskinan tersebut dapat "menurun" kepada generasi berikutnya. Produktivitas yang rendah

61 KEMISKINAN Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Jatim. 1.Banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan, sehingga banyak penduduk yang rentan terhadap kemiskinan. 2.Ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. 3.Profil kemiskinan sangat beragam, sesuai dengan ragam daerah dan masyarakatnya: a.Kemiskinan di daerah tertinggal, b.Kemiskinan di Lahan Kritis, c.Kemiskinan-Pengangguran Kota Lima masalah kemiskinan yang secara common-sense telah dianggap sangat serius di Jawa Timur hingga saat ini adalah 1.rendahnya kualitas SDM (pendidikan, kesehatan dan ketrampilan), 2.keterbatasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, 3.keterbatasan potensi ekonomi secara lokal, 4.kesulitan akses ke wilayah yang lebih maju sehingga aktivitas ekonomi di wilayah tertentu sangat kurang, dan 5.lokasi yang terpencil dan/atau terisolir dengan daya dukung lingkungan yang rendah sehingga pemenuhan sarana dan prasarana dasar sangat mahal.. Penyebab Kemiskinan

62 KEMISKINAN Strategi pengentasan kemiskinan yang efektif bagi orang miskin: 1.Membuat Pertumbuhan Ekonomi bermanfaat bagi Orang Miskin. 2.Membuat Layanan Sosial bermanfaat bagi Orang Miskin. 3.Membuat Pengeluaran Pemerintah Bermanfaat bagi Orang Miskin. Penanganan kemiskinan pada prinsip­nya merupakan pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi sumberdaya alam yang tidak menguntungkan dan rendahnya akses kelompok masyarakat miskin terhadap peluang- peluang yang tersedia. Oleh karena itu sasaran pengentasan yang perlu diutamakan adalah : (a).Peningkatan kualitas dan kemampuan sumberdaya manusia, melalui jalur pelayanan pendidikan (transfer IPTEK), pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi. (b).Mengembangkan tingkat partisipasi kelompok masyarakat miskin dengan jalan membuka peluang-peluang usaha produk­tif yang dapat diakses oleh kelompok masyarakat miskin.. Memperbesar Akses Orang Miskin

63 KEMISKINAN Jalan ke luar dari kemiskinan 1.Peningkatan produktivitas pertanian. 2. Peningkatan produktivitas non-pertanian, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Seseorang termasuk miskin kalau tingkat pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang a.l. meliputi pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Hal ini dapat disebabkan oleh terlalu besarnya jumlah anggota keluarga atau karena rendahnya produktivitas atau kombinasi keduanya. Rendahnya produktivitas tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti mengangggur atau setengah menganggur, rendahnya pendidikan dan terbatasnya ketrampilan, atau rendahnya tingkat kesehatan dan gizi. Hal yang memprihatinkan ialah bahwa kemiskinan tersebut dapat "menurun" kepada generasi berikutnya. Faktor rendahnya produktivitas

64 KEMISKINAN Strategi membantu masyarakat miskin memetik manfaat dari pertumbuhan ekonomi : 1.Memelihara stabilitas makroekonomi: kuncinya adalah inflasi rendah dan nilai tukar yang stabil dan kompetitif. 2.Masyarakat miskin perlu dihubungkan dengan peluang- peluang pertumbuhan ekonomi. 3.Melakukan investasi untuk meningkatkan kemampuan (kapabilitas) masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah yang lebih menitik beratkan pada laju pertumbuhan ekonomi, ternyata berdampak negatif terhadap kelompok masyarakat miskin. Demikian juga kebijakan pertanian yang dititikberatkan kepada swasembada pangan nasional dan kurang mengacu kepada pemenuhan konsumsi pedesaan telah menyebabkan sektor pedesaan/pertanian hanya berfungsi seba-gai penyangga stabilitas ekonomi nasional, dengan keterbatasan akses untuk menentukan pilihan ekonomis. Kebijakan ekonomi

65 KEMISKINAN Membuat Pertumbuhan Ekonomi bermanfaat bagi Orang Miskin Ada tiga bidang prioritas tindakannya: (1). Revitalisasi pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian. (2). “Hati-hati” impor beras dan produk pertanian lain. (3). Program pembangunan jalan (akses) pedesaan. Lokasi desa miskin pada umumnya jauh dari pusat- pusat pela­yanan "Kota Kecamatan". Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan, area yang luas, dan kondisi bentang lahan dengan topografi "berat" mengakibatkan transfer informasi, materi dan moneter antara desa dengan pusat pelayanan formal menjadi sangat terbatas. Pada umumnya transportasi antar desa dalam wilayah kecamatan masih sangat terbatas. Pembangunan jalan desa

66 KEMISKINAN Membuat Layanan Bermanfaat Bagi Masyarakat Miskin 1.Perbaikan sistem kelembagaan dan insentif bagi upaya penanggulangan kemiskinan. 2.Perbaikan akses bagi masyarakat miskin terhadap pelayanan untuk menekan kesenjangan antar daerah dalam hal upaya penanggulangan kemsikinan. 3.Prioritas penanganan tingginya angka putus sekolah di masyarakat miskin pada saat mereka melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP. 4.Sistem insentif yang lebih baik bagi upaya layanan kesehatan dasar bagi orang miskin. 5.Investasi penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin. Kelembagaan sosial-ekonomi formal di pedesaan umumnya belum dapat menjangkau kepentingan kelompok masyarakat miskin, karena adanya berbagai persyaratan birokrasi dan agunan yang rumit. Hal ini mendorong berkembangnya berbagai bentuk kelemba­ gaan non-formal di kalangan masyarakat dengan tokoh panutannya masing-masing. Lembaga keuangan pedesaan non-formal (pelepas uang, pedagang) umumnya lebih mampu menjangkau kelompok masyara­kat miskin dengan berbagai kemudahan pelayanannya, meskipun sesungguhnya dibarengi dengan "tingkat bunga yang sangat tinggi". Penguatan Kelembagaan Sosial

67 KEMISKINAN Membuat Layanan Bermanfaat Bagi Masyarakat Miskin Ada tiga prioritas tindakannya: 1.Memperjelas tanggungjawab fungsional dalam penyediaan layanan bagi orang miskin. 2.Memperbaiki manajemen Kinerja PNS. 3.Sistem insentif yang lebih bagus bagi para penyedia layanan bagi orang miskin. Kemitraan Usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Tujuan Pengembangan Usaha Pertanian adalah: 1.Meningkatkan pendapatan 2.Keseimbangan Usaha 3.Meningkatkan kualitas sumberdaya kelompok 4.Meningkatkan skala usaha dan 5.Meningkatkan kemampuan usaha, sehingga kelompok tani/petani menjadi kelompok tani/ petani yang tangguh dan mandiri KEMITRAAN USAHA

68 KEMISKINAN Membuat Pengeluaran Pemerintah Bermanfaat Bagi Masyarakat Miskin 1.Pengurangan subsidi BBM yang lebih berpihak pada masyarakat miskin. 2.Pemerintah dapat memperbaiki akses orang miskin terhadap sumberdaya pembangunan. 3.Dana pemerintah dapat diarahkan secara lebih “smart” pada penanggulangan kemiskinan 4.Kapasitas pemerintah daerah tidak merata, sekarang menjadi kendala bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan usaha ekonomi produktif sekala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan usaha harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro yang meliputi 1.Penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; 2.Pengembangan sistem pendukung usaha bagi unit usaha untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; 3.Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil; dan 4.Pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi usaha mikro dan kecil. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif

69 KEMISKINAN Membuat Pengeluaran Pemerintah Bermanfaat Bagi Masyarakat Miskin Ada tiga prioritas tindakannya: 1.Perluas program pembangunan berbasis masyarakat (Community Driven Development, CDD) yang berhasil. 2.Program peningkatan mutu layanan dan mendorong perubahan perilaku orang miskin. 3.Membuat DAU dan DAK lebih berpihak pada masyarakat miskin. Program Gerdu-Taskin bertujuan mewujudkan kemandirian masyarakat Desa / Kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus utama pengembangan usaha ekonomi produktif RTM melalui pendekatan TRIDAYA. Secara khusus tujuannya adalah: 1.Meningkatkan peranserta aktif RTM dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggungjawab. 2.Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi RTM Berpotensi. 3.Menciptakan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha UPK dan RTM dalam rangka mengatasi pengangguran. 4.Menyediakan pelayanan kebutuhan dasar dengan orientasi pada peningkatan mutu kehidupan, pengurangan beban hidup dan peningkatan kesejahteraan RTM-R. 5.Mengoptimalkan fungsi fasilitas umum Desa/Kelurahan sebagai investasi yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan penanggulangan kemiskinan. 6.Menguatkan kapasitas kelembagaan agar berfungsi dan berperan optimal sebagai pengelola program penanggulangan kemiskinan maupun pengelolaan pembangunan desa/ kelurahan pada umumnya. 7.Mengoptimalkan kemitraan antar- stakeholders dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan secara partisipatif. PROGRAM GERDU-TASKIN

70 KEMISKINAN Prioritas Pengentasan Kemiskinan 1.Sejalan dengan perubahan perekonomian dari sektor pertanian menjadi sektor jasa dan industri. Prioritas investasi yang lebih ramah pedesaan, terutama jaringan jalan pedesaan. 2.Sejalan dengan OTODA, prioritasnya adalah peningkatan kapasitas dan insentif yang lebih baik bagi penyedia layanan. 3.Seiring dengan globalisasi, prioritas pengeluaran pemerintah bagi masyarakat miskin bergeser dari intervensi pasar untuk komoditas konsumsi menjadi bantuan pendapatan yang terarah bagi rumah tangga miskin, dan menggunakan kelonggaran fiskal untuk memperbaiki layanan yang penting seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi. Pemberdayaan rumahtangga miskin secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat miskin, dan secara khusus bertujuan untuk : 1.Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial rumahtangga miskin. 2.Mewujudkan kemandirian usaha sosial ekonomi rumahtangga miskin. 3.Meningkatkan aksesibilitas rumahtangga miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan jaminan kesejahteraan sosial. 4.Peningkatan jumlah aset individual rumahtangga miskin dan anggota KUBE. 5.Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam program pemberdayaan rumahtangga miskin. 6.Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam memberdayakan rumahtangga miskin. 7.Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial terhadap rumahtangga miskin. Pemberdayaan Rumahtangga Miskin.

71 PUSAT KAJIAN KEMISKINAN Diagnosis dan penyusunan program konkrit pengentasan kemiskinan secara empirik-spesifik lokasi dengan landasan IPTEK yang lebih komprehensif Melakukan kajian-kajian secara interdisiplin untuk MENGIDENTIFIKASI, MERENCANAKAN, DAN MENDAMPINGI PELAKSANAKAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN YANG SPESIFIK LOKASI: 1.Kemiskinan – Penangguran 2.Kemiskinan di Lahan Kritis 3.Kemiskinan di Daerah Tertinggal PUSAT KAJIAN ISU-ISU STRATEGIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

72 MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN Model Program Padat Karya Agribisnis (PPKA). Model bantuan ini lebih bersifat konsumtif bagi tenaga kerja buruh, namun sekaligus jua untuk mendorong munculnya wirausa­ha-wirausaha kecil di pedesaan. Model ini sifatnya kemitraan antara tenaga buruh di pedesaan dengan pedagang/pengusaha agribisnis kecil di pedesaan. Tenaga buruh mendapat kesempa­tan untuk bekerja dengan upah harian yang memadai untuk menggarap lahan-lahan tidur atau lahan-lahan yang tidak tergarap, sedangkan pedagang/pengusaha mendapat bahan dagan­ gan dari hasil usaha tersebut. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Upaya untuk meningkatkan kemampuan berproduksi dan menciptakan nilai tambah harus diawali dengan hal-hal berikut ini: (a).Adanya akses terhadap sumberdaya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berupa ketrampilan, (b).Adanya akses terhadfap teknologi, yaitu suatu kegiatan dengan cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien, (c).Adanya akses terhadap pasar, dimana produk yang dihasilkan harus dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah

73 MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Model Pembinaan Kelompok Usaha Bersama Agribisnis Salah satu kendala serius dalam upaya mengentaskan petani dan nelayan miskin adalah karena tingginya perilaku konsumtif. Pengubahan perilaku ke arah lebih produktif memerlukan ketekunan dan upaya-upaya yang kontinyu. Rasional Metoda Pengentasan Kemiskinan Pendapatan suatu rumahtangga di pedesaan dapat diperoleh dari tiga sumber yaitu berusaha, bekerja, dan perolehan dari pemili­kan aset. Rumah tangga miskin biasanya tidak atau sangat sedikit memiliki aset yang dapat mendatangkan penghasilan. Sumber pendapatan yang pertama, yaitu berusaha dengan sekala snagat kecil-kecil dan/atau bekerja sebagai buruh, kedua hal inilah yang paling mungkin untuk ditingkatkan, terutama bagi mereka yang memang ingin bekerja dan berusaha.

74 MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN Model Kelompok perguliran bantuan Agribisnis Beberapa macam model perguliran bantuan dan sistem bagi hasil ternak telah dikenal di wilayah pedesaan, terutama yang menyangkut ternak sapi potong atau sapi kereman. Penyimpangan biasanya terjadi karena lemahnya pengawasan dan peman­tauan serta bimbingan kepada para pemelihara ternak. Pemberian bantuan bibit sapi potong diberikan kepada kelompok peter­nak yang dibentuk oleh para anggotanya sendiri dan dipimpin oleh seorang di antara mereka. Perguliran bibit ternak dapat diatur di antara anggota kelompok atau antar kelompok. Bibit kambing atau domba dapat diberikan secara individu kepada rumah tangga paling miskin yang diperkirakan akan menghadapi resiko terlalu besar kalau diberi bantuan bibit sapi. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Peningkatan pendapatan masyarakat miskin akan sulit dipdroleh dari usaha peningkatan bahan pangan. Oleh karena itu program penanganan lahan kering harus diarahkan kepada komoditi yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti tanaman hortikultura. Permasalahannya terletak pada sektor pemasaran yang sangat lemah, karena tidak adanya integrasi dalam sisi produksi dan pemasa­ran. Program untuk penyeragaman produksi misalnya dengan penyebarluasan bibit tanaman perlu dilakukan, dengan menggalakkan model kebun bibit yang dapat disebarkan kepada wilayah miskin.

75 MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Model Kawasan Agribisnis Komkoditi Unggulan Model Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan (tanaman) yang melibatkan Pondok Pesantren sebagai "Change agent". Para petani berkelompok membentuk KUBA (Kelompok Usaha Bersama Agribisnis) sehingga usahatani uang dilakukan­nya mencapai sekala ekonomi. Perencanaan Kawasan agroforestri (KABIS) merupakan salah satu bentuk perencanaan ruang untuk sektor strategis yang diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan nilai tambah produksi dari sub- sektor kehutanan, subsektor pertanian & hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor peternakan dan subsektor tradisional lainnya yang didukung oleh sarana dan prasarana yang fungsional. Konsep KABIS ini dapat berdiri diri atau menyatu dengan Kawasan yang lebih luas, tergantung dari potensi produksi serta faktor jarak geograffs dan faktor jarak aksesibilitas. Faktor jarak aksesibilitas sangat berperan dalam menentukan orientasi produktif dari suatu kawasan, terutama kawasan potensial yang jauh dari pusat pengembangannya.

76 MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN Model Koperasi Agroindustri (KOPAGI) Koperasi ini membina para anggotanya untuk membentuk kelompok usaha bersama agroindustri (terutama pengolahan hasil-hasil pertanian) dengan memanfaatkan kredit murah bagi para anggota koperasi (KKPA). Dalam pembinaan manajemen dan inovasi teknolo­gi, KOPAGI menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga/instansi terkait seperti BLKI, LITBANG, Perguruan Tinggi, Dinas/instansi teknis melaksanakan DIKLAT bagi anggota. Dalam hal pemasaran hasil produksi, KOPAGI menjalin kerjasama dengan para pedagang, dan pusat-pusat pertokoan seperti WASERDA, SUPERMARKET, Kios- kios, dan lainnya. Aktivitas-aktivitas ekonomis tersebut dapat disinergiskan dalam bentuk Kawasan Industri (komoditi unggulan wilayah) Milik Masyarakat. Prasyarat penunjang kegiatan pengembangan KOPAGI 1.Tersedianya informasi tentang penataan ruang dan Kawasan Sentra Produksi yang ada dan pengisian ruang melalui skenario pengembangan prioritas kawasan (berjenjang) maupun jenis komoditas yang dikembangkan pada kawasan itu. 2.Tersedianya landasan formal pemanfaatan ruang dan lahan sesuai dengan pengembangan subsektor pertanian tanaman pangan & hortikultura, sub- sektor peternakan, subsektor kehutanan dan subsektor perkebunan 3.Informasi tentang potensi tenaga kerja siap pakai di wilayah, tidak hanya terampil tetapi memiliki pengetahuan dan kemampuan usaha agribisnis. 4.Penyediaan benih / bibit unggul yang memiliki: siklus produksi pendek, produktivitas tinggi dan ketahanan terhadap kondisi lahan marginal/kritis yang tidak menentu (iklim dan curah hujan), dan tahan hama dan penyakit. 5.Sarana produksi termasuk pestisida, hipertisida dan herbisida yang mudah diperoleh di setiap kawasan, dan terjangkau oleh masyarakat petani setempat dalam rangka mendukung peningkatan usaha agribisnisnya.. 6.Sarana jasa pelayanan lembaga keuangan dan sistem informasinya mengenai kendala dan persoalan dalam upaya pemberdayaan kegiatan usaha agribisnis. 7.Tersedianya sistem informasi pasar sebagai mitra petani /masyarakat dalam meningkatkan daya-jual hasil produksi komoditi, dengan harga yang layak. 8.Sistem transportasi dan pola aliran barang dari sentra produksi ke penyimpanan sementara, ke tempat distribusi barang hingga sampai ke tempat tujuan tujuan (pengolahan, pedagang) maupun pasar sebagai konsumen akhir.

77 MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN Model Lembaga Keuangan bagi Orang Miskin (LKOM) Lembaga keuangan ini menyediakan kredit khusus untuk orang miskin yang telah memiliki usaha di sektor non-produksi pertani­an, bertujuan mendorong usaha berdasarkan bidangnya tanpa banyak ikut mencampuri usaha yang dilakukan. Lembaga keuangan bertujuan memberikan pelayanan kredit yang mudah walaupun tidak terlalu murah, dengan arah penggunaan yang dikehendaki oleh nasabah. Hipotesa MODEL ini pada prinsipnya (a) orang miskin itu biasanya jujur, (b) dengan pelayanan yang mudah, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nasabah - mereka akan bersedia mengembalikan kredit, (c) pelayanan kredit orang miskin membutuhkan biaya per unit yang cukup tinggi. Permasalahan pemberdayaan unit usaha ekonomi produktif (UUEP) ditinjau dari aspek ekonomi adalah: 1.kurang berkembangnya sistem kelembagaan kelompok usaha dalam mengembangkan kegiatan usaha yang kompetitif. 2.lemahnya kemampuan UUEP untuk mengakses skeme permodalan yang melekat pada sistem perbankan, dan 3.lemahnya kemampuan UUEP untuk mengembangkan kelompok usaha produktif yang dapat meningkatkan posisi tawar dan daya saingnya. Ditinjau dari aspek sosial-kelembagaan, permasalahan pemberdayaan UUEP adalah: 1.kurangnya upaya yang dapat mengurangi pengaruh lingkungan sosial-budaya yang mengungkung UUEP dalam kondisi tradisional, 2.kurangnya akses UUEP untuk memperoleh peningkatan pengetahuan dan ketrampilan termasuk informasi sistem perbankan. 3.kurang berkembangnya kelembagaan kelompok usaha yang dapat menjadi sarana interaksi sosial, 4.belum berkembangnya kelembagaan yang mampu mempromosikan asas keadilan, dan perlindungan bagi UUEP yang rentan, dll-nya.

78 MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN Model Bantuan Hibah Bersaing. Model bantuan hibah ini lebih bersifat konsumtif atau untuk investasi sumberdaya manusia yang dampaknya berjangka panjang (pendidikan atau kesehatan). Pemberian bantuan hibah harus benar-benar bersaing, artinya harus sampai kepada kelompok orang paling miskin yang ada di desa dan benar-benar paling memerlukan. Pemilihan kelompok sasaran dilakukan dengan pendekatan partisipasi, melibatkan karang taruna atau kelom­pok dasa-wisma setempat. Salah satu teladan adalah program bantuan untuk mengatasi GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodine) dan Program Pemberdayaan Tokoh Masyarakat (PPTM).. Keterbatasan pengetahuan, kelangkaan sumberdaya dan sempitnya peluang, membelenggu mereka secara individual. Kerjasama, saling membantu di antara sekelompok individu, terbukti dapat memperkuat posisinya, meningkatkan kepercayaan diri dan kepercayaan orang lain. Saling menolong dan bekerjasama memperkuat penumpukan sumberdaya ekonomi dan memperluas kesempatan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya pendekatan kelompok diperlukan agar: a. memperoleh kerjasama sinergis mutualistik b. mewujudkan semangat saling membantu c. melatih diri berfikir bersama dan bermusyawarah d. mengembangkan sikap dan motivasi untuk maju e. belajar memimpin dan bertanggung-jawab f. belajar memutuskan tujuan dan rencana hidup yang jelas g. mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung h. mengembangkan usaha produktif i. memperoleh pelayanan pinjaman untuk modal usaha j. meningkatkan pelayanan pihak lain (misalnya Bank) k.memperluas hubungan pergaulan dan kesempatan l. memperoleh bimbingan dan pembinaan.

79 PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Paling tidak ada tiga macam pola, yaitu: 1.Transformasi kelembagaan tradisional Salah satu alasan perlunya mentransformasi kelembagaan tradisional yang ada adalah agar mereka mampu menjadi lebih supportif terhadap proses pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam. Dalam kaitan ini biasanya fungsi kelembagaan tradisional adalah melestarikan law & order, mendorong survival dan akomodasi lingkungan, serta meningkatkan revenue-pajak (Dorner, 1974). Dalam banyak kasus, kelembagaan tradisional seperti keluarga dan kerabatnya, faksi-faksi desa, dan tokoh masyarakat sangat mempengaruhi inovasi seperti partisipasi masyarakat secara luas, voluntary leadership, dan inisiatif (Owens dan Shaw, 1972). Untuk mencapai keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kelembagaan tradisional seperti di atas “harus dapat dikembangkan” menjadi kelembagaan yang mampu men-support proses perubahan, yaitu kelembagaan yang dinamis dan mampu menyediakan insentif bagi perubahan yang diperlukan, seperti pengelolaan sumberdaya DAS yang lestari. 2.Perubahan kelembagaan untuk me-redistribusi pendapatan dan kesejahteraan Dorner (1974) mengemukakan suatu model reformasi kelembagaan, yang melibatkan perubahan PROPERTY RIGHTS, penguasaan sumberdaya, dan kekuatan ekonomi & politik, untuk mengoreksi kesenjangan yang ada. Sementara itu, menurut Dantwala (1973), perubahan kelembagaan tanpa didahului oleh perubahan teknologi, tidak akan menghasilkan dampak apa-apa. Taylor dan Parker (1977) memperbaiki distribusi air yang tidak merata dalam suatu sistem irigasi dengan jalan menata struktur kelembagaannya yang mampu mengalokasikan sumberdaya air yang “langka”. 3. Dinamika perubahan kelembagaan Perubahan kelembagaan hanya akan terjadi kalau ada tekanan-tekanan terhadapnya. Beberapa “tekanan” seperti ini adalah introduksi teknologi dan peningkatan populasi penduduk (Dorner, 1974). Menurut Schultz (1968), dinamika pembangunan akan mendorong petani dan masyarakat pedesaan untuk semakin membutuhkan adanya penyesuaian kelembagaan. Misalnya, mereka akan membutuhkan fasilitas kredit yang lebih banyak dan lebih tepat waktu, kontrak tenancy yang lebih fleksibel, dan akses yang lebih baik terhadap fasilitas irigasi, serta inovasi teknologi. Hayami dan Ruttan (1971) mengemukakan model pengembangan kelembagaan yang disebut INDUCED DEVELOPMENT MODEL. Menurut model ini, introduksi teknologi akan mendorong masyarakat melakukan perubahan-perubahan sistem kelembagaan yang ada menjadi kelembagaan yang lebih relevan. Namun demikian, menurut Powell (1971), intervensi eksternal diperlukan untuk mempercepat terjadinya perubahan kelembagan tersebut. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

80 LANGKAH-LANGKAH MEMOTIVASI Pada saat memotivasi petani/ kelompoktani hal-hal yang harus diperhatikan adalah: 1.Kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat menimbulkan ketegangan/stress dan sebaliknya kebutuhan yang dapat terpenuhi akan menimbulkan kenyamanan. 2.Kebutuhan yang dapat terpenuhi mendorong timbulnya kebutuhan baru atau peningkatan kualitas kebutuhan yang telah tercapai. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Hal-hal yang perlu diketahui oleh pendamping dalam memotivasi masyarakat tani untuk berkelompok, berusaha tani lebih baik, berbisnis lebih baik dan berkoperasi sebagai wadah menuju ekonomi rakyat yang profesional adalah sbb: 1.Mengetahui dengan persis dan tepat petani / kelompok tani dan koperasi yang dijadikan khalayak sasaran pendampingan 2.Mengetahui ciri-ciri spesifik dari khalayak sasaran yang diperkirakan dapat menghambat atau mendorong keberhasilan kegiatan pendampingan. 3.Mengetahui kondisi geografis khalayak sasaran, apakah itu daerah pedesaan, kota, daerah terpencil, daerah pertanian lama, daerah peluasan areal tanam, dsb. Pendanaan mengenai hal tersebut dapat dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang sedang berlangsung. 4.Mengidentifikasi individu-individu dan atau tokoh strategis yang dapat dijadikan landasan awal pendekatan motivasi.

81 PEMBERDAYAAN KELOMPOK Untuk mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi, dalam kelompok perlu diupayakan peningkatan pendapatan, peningkatan keterbukaan wawasan dan sikap bekerjasama, dan peningkatan sifat demokratis- partisipatif dalam penyelenggaraan kelompok. Adanya upaya peningka­tan pendapatan ditandai dengan dilenggarakannya pemupukan modal, tabungan, serta usaha produktif anggota. Adanya keterbukaan ditandai dengan kesediaan anggota kelompok untuk menerima gagasan dan kelemba­gaan baru. Adanya kegotong-royongan ditandai dengan upaya pemberian bantuan dari keluarga yang sudah sejahtera kepada keluarga yang belum sejahtera. Adanya demokrasi ditandai dengan kepemimpinan kelompok yang dipilih dari dan oleh anggota, dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah. Kelompok yang disiapkan dan dibina secara baik akan berfungsi sebagai wahana proses belajar-mengajar anggotanya, wahana untuk menajamkan masalah bersama yang dihadapi, wahana pengambilan keputusan untuk menentukan strategi menghadapi masalah bersama, dan wahana mobilisasi sumberdaya para anggota. Kelompok sebagaimana dimaksud belum tentu telah ada di semua daerah. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan di lokasi yang bersangkutan, perlu ditumbuh-kembangkan kelompok masyarakat dengan memanfaatkan kelompok nyang sudah ada seperti kelompok akseptor KB, kelompok tani, kelompok pendengar-pembaca-pemirsa (kelompencapir) sebagai wahana kebersamaan. Bentuk kerjasama dalam masyarakat pedesaan biasanya dibeda­kan menjadi dua, yaitu (i) tolong menolong dan (ii) gotong- royong. Misalnya tolong-menolong dalam kegiatan pertanian atau dalam kegiatan kekerabatan. Gotong-royong lebih mengarah kepada kerjasama antara sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu yang dianggap bermanfaat bagi kepentingan umum. Ada dua macam pola gotong-royong yang sering ditemukan, yaitu (i) kerjasama untuk suatu pekerjaan pembangunan yang timbul dari inisiatif sendiri dan dilaksanakan secara swasembada warga, dan (ii) kerjasama untuk proyek-proyek yang dikenakan pada warga desa oleh pihak dari luar desa.

82 PENDAMPINGAN KELOMPOK USAHA BERSAMA Usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lestari, usaha pengelolaan agribisnis secara utuh dalam konteks pembangunan masyarakat yang bertumpu pada peran-serta aktif masya­rakat dan peningkatan produktivitas rakyat (people empowerment). Agar supaya usaha ini menjadi lebih efektif, maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak dan sektor secara terpadu dan terfokus sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah, terutama potensi pengembangan agrokompleks, mulai dari sektor industri primer, sekunder dan tersier. Program agribisnis ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan kelompok masyarakat pedesaan untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka keterisolasian dan kesempatan berusaha dengan melibatkan komoditas unggulan desa. Program ini diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi untuk mewujudkan kemandirian masyarakat perdesaan, dengan menerapkan prinsip-prinsip sekala ekonomi, usaha kelompok, keswadayaan dan partisipasi, serta menerapkan semangat dan kegiatan kooperatif dalam bentuk KUBA dengan dukungan masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, masyarakat perlu dibina dan didampingi untuk mampu mengembangkan kelompok usaha bersama. Oleh karena itu masyarakat diberikan wewenang penuh untuk menjalankan usaha produktifnya. Dengan demikian sasaran pendampingan adalah meningkatnya kemam­puan masyarakat untuk berusaha secara produktif dan ekonomis. Pendampingan masyarakat melalui KUBA memerlukan tenaga pendamping yang handal. Untuk dapat melak­sanakan tugasnya secara efektif, tenaga pendamping ini harus siap bekerja secara purna waktu. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

83 TUGAS PENDAMPINGAN KUBA Pendamping bertugas antara lain : (1)mengarahkan penduduk yang bergabung dalam KUBA sehingga menjadi suatu kebersamaan yang berorientasi pada upaya perbaikan kehidupan, (2)sebagai pemandu (fasilitator), penghu­bung (komunikator), dan penggerak (dinamisator) dalam pembentukan KUBA dan pendamping pengelolaan kegiatan usaha agroindustri. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, pendamping berkoordinasi dengan instansi pemerintah. Ruang lingkup tugas pendamping adalah sbb: 1.Melalui prakarsanya, pendamping memandu pengembangan KUBA melalui musyawarah RT/RW/Lingkungan/Dusun/Desa. 2.Mendampingi KUBA agar berfungsi sebagai wahana proses belajar mengajar proses alih teknologi, pengambilan keputusan, mobilisasi sumberdaya para anggota dan komunikasi antara anggota dengan para pendamping. 3.Bersama aparat terkait menyusun rencana peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari para anggota dan pengurus KUBA. 4.Mengembangkan sistem informasi pasar hasil produksi dan sarana produksi, serta ketersediaan teknologi tepat guna. 5.Meningkatkan kerjasama dengan para tokoh masyarakat, lembaga- lembaga penelitian serta lembaga-lembaga suasta. 6.Memantau permasalahan dan hambatan dalam pengembangan usaha para anggota KUBA 7.Mengidentifikasi kebutuhan teknologi dan menginformasikannya ke lembaga- lembaga inovasi teknologi. Suatu kelompok sosial dicirikan oleh tiga hal, yaitu (i) adanya komunikasi di antara para anggota kelompok; (ii) adanya pola interaksi yang baku berdasarkan suatu sistem peranan yang saling berkaitan; dan (iii) adanya tingkat ketergantungan di antara para anggota. Norma-norma tertentu selalu digunakan oleh kelompok sosial untuk mengatur tingkah laku para anggotanya ke arah tujuan yang telah dicanangkan kelompok.

84 MEMBANTU PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN KUBA Kelompok adalah kumpulan RTP setempat yang menyatukan diri dalam usaha pengelolaan sumberdaya DAS untuk meningkatkan kesejahte­raan, keswadayaan dan kegotong-royongan. Untuk memperlancar dan mengefektifkan upaya mempercepat penanggulanan kemiskinan, penduduk desa harus didorong membentuk kelompok usaha bersama. Pembentukan KUBA ini dapat diprakarsai oleh pendamping bersama-sama dengan tokoh masyarakat. Dalam membantu pembentukan KUBA tersebut maka perlu memperhati­kan beberapa hal, yaitu: 1.Pembentukan KUBA didasarkan pada kebutuhan RTP, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota 2.Harus dihindari pembentukan KUBA yang dipaksakan oleh aparat pemerintah, termasuk aparat desa atau KOPERASI 3.Dalam wadah KUBA ini diselenggarakan usaha produktif agribisnis sapi perah, pemupukan modal dan penghimpunan tabungan sehingga memberikan manfaat secara ekonomis bagi semua anggota KUBA secara lestari dan berkelanjutan 4.KUBA dapat merupakan kelompok yang sudah ada, atau dapat pula disiapkan, ditumbuhkan, dan dibina secara khusus oleh aparat desa, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan lembaga swa­daya masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu anggotanya adalah RTP 5.Pada satu desa/kelurahan dapat dibentuk beberapa kelompok seusai dengan kebutuhan atau dengan mengembangkan kelompok yang ada. KUBA beranggotakan sekitar RTP yang tinggal dalam satu hamparan. 6.Pendampingan terhadap KUBA disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Jumlah KUBA yang dibina dibatasi sebanyak-banyaknya 5 KUBA. Kelompok Primer, kelompok sosial yang ditandai oleh adanya saling kenal-mengenal antara anggota kelompok serta kerjasama erat yang bersifat pribadi, misalnya Rukun Tetangga (RT), Kelom­pok Tani, HIPPA Berbagai jenis kelompok primer dijumpai di daerah LESMAS, di antaranya adalah Kelompok Tani TRI dan PKK. Namun demikian keterlibatan warga masyarakat desa dalam organisasi sosial ini masih sangat sedikit, hanya sekitar 5% dari seluruh kepala keluarga yang terlibat dalam kelompok tani, dan sekitar 21% dari seluruh ibu-ibu rumah tangga yang terlibat dalam PKK. Kelompok primer yang menjangkau seluruh kepala keluarga adalah Rukun Tetangga yang tersebar di seluruh wilayah pedesaan.

85 PROSES PENDAMPINGAN KUBA Membimbing Pengelolaan Usaha Anggota KUBA yang belum mempunyai usaha intensif memerlukan bimbingan dalam manajemen kegiatan. Manajemen usaha yang dipilih hendaknya berdasarkan: 1.Kesepakatan anggota KUBA; 2.berorientasi pada peningkatan pendapatan, 3.kemampuan anggota, 4.potensi sumberdaya alam yang mendukung, 5.usaha dapat beragam dalam konteks agrokompleks. Bagi anggota KUBA yang sudah mempunyai kegiatan produktif tetap maka pendamping membimbing guna meningkatkan mutu usaha dan penambahan modal. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Membimbing Perencanaan Kegiatan Usaha KUBA (a). Membantu KUBA dalam membahas pengelolaan sumberdaya alam dan manusia sesuai dengan pilihan terbaik berda­sarkan kemampaun yang ada (b).Membantu menetapkan jenis kegiatan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan sumberdaya yang tersedia. Dengan memperhati­kan aspek alat, bahan, cara dan tempat. (c). Membantu KUBA membahas dan menyusun jadwal kegiatannya. (d). Membantu Ketua KUBA untuk menyusun usulan kegiatan kelompok dengan mengisi formulir sebagai bahan diskusi.

86 PROSES PENDAMPINGAN KUBA Membina Kegiatan Usaha Dalam mengarahkan pelaksanaan kegiatan usaha harus diingat: a. Rencana kegiatan yang telah disusun atau disepakati sebelumnya. b. Situasi dan kondisi yang paling tepat c. Bersifat memotivasi atau mengajak, bukan menginstruksi­kan d. Tingkat perkembangan yang dicapai. Ada beberapa cara yang dapat dipilih mana yang sesuai dengan keper­luan: a. Pengarahan langsung pada waktu usaha dilaksanakan b. Melalui pertemuan-pertemuan dengan KUBA c. Melalui pertemuan umum seperti: musyawarah RT/RW, Sholat Jum'at, upacara perayaan dan semacamnya d. Menjembatani anggota dan KUBA yang memerlukan bantuan teknis yang dibutuhkan e. Pembinaan dapat juga berupa pemberian penghargaan bagi yang berhasil, memberi motivasi, melakkukan pembetulan jika ada kekeliruan dan sebagainya. Jika terjadi masalah atau kemacetan usaha maka dibahas bersama cara pemecahan masalahnya. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Membina Mekanisme Perguliran (kalau ada) a.Pada prinsipnya KUBA dapat menghimpun dan mengelola serta menggulirkoan dana kelompok sendiri secara berkelanjutan. Pertambahan kapital KUBA sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha kelompok sehingga pengguliran antar anggota kelompok sesuai kebutuhannya dan kesepakatan KUBA. Usaha pengguliran dalam KUBA harus didasarkan pada keterbukaan dan kesepakatan yang dipegang teguh oleh para anggotanya. b.Pembinaan pengguliran dana dapat dilakukan melalui cara a.l.: menabung, pemupukan modal. simpan pinjam, koperasi, dll. c.Pendamping perlu memahami kesepakatan dan mekanisme pengguliran dana, dalam hal ini membantu bagaimana caranya: peminjaman dana, penetapan besarnya bunga dan cara pembayaran, jangka waktu angsuran, jadwal angsuran, penetapan besarnya tabungan, dsb.

87 MANAJEMEN KONFLIK Di antara berbagai gejala yang timbul dalam kehidupan kelembagaan / organisasi adalah konflik, suatu gejala yang merupakan “suratan tangan” dalam garis kehidupan kelembagaan / organisasi. Ditinjau sisi dinamika kelembagaan, konflik merupakan suatu kekuatan besar yang dapat mengembangkan organisasi, namun juga dapat memecah belah bahkan menghancurkan sama sekali. Tidak berbeda dengan sumber kekuatan lain yang dimiliki organisasi, dalam konflik tersimpan suatu “asset” besar yang mungkin untuk dimanfaatkan demi pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Sebagai suatu fakta, keberadaan konflik tidak perlu dipandang sebagai suatu masalah tetapi akan lebih bermanfaat apabila dipandang sebagai suatu tantangan untuk dijawab secara tepat. Berkeluh kesah terhadap sesuatu yang keberadaannya tidak bisa dihindari adalah perbuatan yang merusak diri sendiri. Mempelajari secara seksama serta menanggapinya secara positif tentunya merupakan perbuatan yang lebih bijaksana. Dengan perkataan lain, tantangan yang dihadapi dalam kehidupan organisasi bukan bagaimana menghilangkan atau menghindari timbulnya konflik, tetapi bagaimana menanganinya secara baik. Dalam rangka mewujudkan maksud tersebut, pengetahuan tentang pengertian konflik, fungsi serta dinamika konflik perlu dipahami untuk memungkinkannya mengembangkan cara-cara menanganinnya. Meningkatkan manajemen konflik betul-betul menuntut upaya sadar yang taat asas, karena hal tersebut mengandung proses perubahan baik persepsi, pengetahuan, sikap bahkan perilaku yang berkepentingan. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Konflik dapat bersifat fungsional bagi individu, kelompok maupun organisasi. Fungsionalisasi konflik dapat dipelajari dari beberapa aspek sebagai berikut : 1.Konflik “menjernihkan udara atau melapangkan dada”, karena melalui konflik orang mengeluarkan segala uneg-uneg yang selama ini mengganjal di dalam hati. 2.Apabila dalam suatu sistem tidak terjadi ketegangan (konflik) sama sekali, maka sistem tersebut akan statis dan orang akan cepat bosan akibat status quo tersebut. Jadi sebenarnya konflik pada tingkat yang optimal menjadi esensial bagi inovasi karena dapat mendorong dan memelihara interaksi antar pribadi serta tempat kerja dalam suasana yang sehat dan kreatif. 3.Konflik antar kelompok, konflik antar dua kelompok atau lebih mendorong kohesi intra kelompok apabila suatu “musuh” bersama yang harus dihadapi bersama-sama oleh anggota kelompok. 4.Banyak peraturan, tata tertib, prosedur dan perubahan-perubahan dari dimensi lain baik struktural maupun proses dibuat sebagai akibat timbulnya situasi konflik. 5.Konflik dapat juga berlaku sebagai alat keseimbangan kekuasaan (power equalizer). Hal ini juga tampak jelas dalam negosiasi antara manajenem dengan serikat pekerja.

88 PENGERTIAN MAKNA KONFLIK Konflik pada hakekatnya merupakan setiap ketegangan (tension) yang dialami seseorang apabila ia berpandangan bahwa kebutuhan atau keinginannya dihambat atau dikecewakan pemenuhannya. Ketegangan tersebut dapat timbul karena orang tersebut mengalami / menginginkan dua hal yang tidak “klop” satu sama lain. Hal seperti ini, kalau terjadi dalam diri orang yang bersangkutan sendiri, disebut konflik intrapersonal. Konflik juga dapat timbul akibat terjadinya ketidak-sesuaian kepentingan antara dua pihak atau lebih : inilah yang dikenal sebagai konflik interpersonal. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Konflik dapat juga dimaknai sebagai perjuangan antar kebutuhan, keinginan, gagasan, kepentingan ataupun orang- orang yang saling bertentangan. Dengan kata lain konflik timbul karena ketidaksesuaian (incongruency) dalam : 1.Sasaran (goals) 2.Nilai (Values) 3.Pikiran (cognition) 4.Perasaan (affect) 5.Perilaku (behavior)

89 DINAMIKA KONFLIK Pemahaman atas dinamika konflik sangat bermanfaat bagi anggota organisasi dan organisasi itu sendiri. Dari konflik akan muncul serangkaian perilaku dan tanggapan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Sebagai contoh, apabila ada seorang pimpinan (P) yang melihat seorang karyawan (K) sedang berbincang-bincang dengan karyawan lain padahal waktu itu K diharapkan mengerjakan sesuatu tugas mendesak baginya. P mengalami ketegangan karena apa yang diharapkan (yaitu K mengerjakan tugas yang mendesak) berbeda jauh dengan apa yang ia lihat atau sebenarnya terjadi (yaitu K berbincang-bincang dengan temannya). Dengan nada tinggi P menegur K mengapa ia tidak melakukan tugas tetapi mengobrol dengan temannya. K merasa tersinggung dengan memberikan dalih bahwa ia tidak bisa menolak apabila ada orang yang datang kepadanya untuk urusan dinas. P merasa bahwa K mencari-cari alasan dan P menjadi kian marah. Dengan demikian terbentuklah suatu rangkaian atau rantai reaksi atas perilaku dan tanggapan yang timbul. Salah satu model konflik yang dikenal adalah “Conflict Episode”. Ada lima tahapan sejak suatu konflik itu berawal yang dilaluinya sebagai suatu proses yaitu : 1.Latent Conflict : Tahap dimana muncul faktor-faktor dalam situasi yang dapat menjadi kekuatan potensial guna mendorong konflik. 2.Percieved Conflict : Tahap dimana satu pihak memandang pihak lain seperti akan menghambat atau mengancam sasarannya. 3.Felt Conflict : Tahap dimana konflik tidak hanya dipandang atau dianggap ada, namun benar-benar dirasakan dan dikenali keberadaannya. 4.Manifest Conflict : Tahap dimana kedua belah pihak berperilaku yang mengundang tanggapan dari pihak lain. 5.Conflict Aftermath : Tahap sesudah konflik diatasi, tetapi masih terdapat sisa- sisa ketegangan yang tertinggal pada pihak-pihak yang bersangkutan yang nantinya disamping hal-hal lain dapat menjadi dasar bagi “Latent Conflict” pada episode berikutnya. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

90 PEMECAHAN KONFLIK Pemecahan konflik dapat beralngsung dalam berbagai bentuk, dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Setidak-tidaknya ada lima macam bentuk/cara dalam pemecahan konflik, yaitu : 1. Kolaborasi Kolaborasi dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik secara bersama-sama mencari pemecahan masalah dengan pendekatan menang- menang (win-win approach) 2. Kompetisi Di sini pendekatan menang-kalah (win-lose approach) yang dipakai sehingga pihak yang lebih kuat yang akan menang, seperti misalnya dalam memperjuangkan sumber-sumber yang terbatas. 3. Akomodasi Seorang atau pihak tertentu dapat menampung kebutuhan pihak lain dengan cara menyerahkan atau mengorbankan keinginannya sendiri. 4. Kompromi Kompromi merupakan kemauan untuk berbagi sumber-sumber yang terbatas / tersedia di antara pihak-pihak yang terlibat. 5. Hindari Hal ini dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Perlu dipahami bahwa dampak dari konflik akan tergantung pada cara yang dipakai dalam pemecahan konflik tersebut. Apabila dengan cara pemecahan tertentu, kedua belah pihak merasa puas maka tidak ada masalah. Tetapi apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa dikecewakan, maka keadaan ini akan berbuntut lain. Pihak atau pihak-pihak yang dikecewakan akan menyimpan ketegangan tertentu dalam dirinya dan hal ini dapat menjadi kekuatan tersembunyi untuk munculnya latent conflict yang mudah sekali tersulut akibat insiden tertentu. Konflik perlu di”managed” dengan tepat. Konflik harus dipecahkan pada saat atau segera setelah ia berada pada tingkat optimum dan sebelum akibat-akibat yang disfungsional mulai muncul.

91 MODEL PEMECAHAN KONFLIK Secara ringkas, cara-cara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1.Kompetisi Kompetisi merupakan pemecahan yang berorientasi pada kekuasaan dan cara ini dipergunakan dengan memanfaatkan kekuasaan apapun yang dimiliki atau ada ditangannya seperti misalnya: Pengetahuan, Ketrampilan, Rank, Hubungan Intim, dan sebagainya yang memungkinkannya untuk menang. Cara ini sangat berguna terutama dalam situasi keterbatasan sumber yang tersedia. Demikian juga akan masa kritis dimana keputusan harus dibuat secara tepat. 2.Kolaborasi Kolaborasi mencakup upaya untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka mencari pemecahan yang memuaskan kedua belah pihak. Kepentingan kedua belah pihak memperoleh perhatian besar serta ketidak sesuaian dibahas secara rinci dan berusaha sungguh-sungguh untuk memetik kemanfaatan dari situasi tanpa menyakiti pihak lain. Cara ini menjadi sangat berguna terutama apabila kepentingan kedua belah pihak sama-sama pentingnya sehingga sulit dikompromikan. 3.Kompromi Kompromi ini dilakukan dengan mengambil posisi tengah antara dimensi yang bersifat menyerang dan kerja sama. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sama-sama mengusahakan pemecahan yang cukup memuaskan, walaupun memang tidak memuaskan sepenuhnya. Cara ini dilakukan misalnya dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada sambil memberikan atau saling bertukar konsesi. 4.Hindari Hindari sebagai cara menghadapi konflik dilakukan apabila seorang individu bersikap tidak bermusuhan dan tidak juga kooperatif dalam arti bahwa yang bersangkutan menaruh perhatian yang sangat rendah baik atas kepentingannya sendiri maupun kepentingan lawan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengesampingkan secara diplomatis isu yang menimbulkan konflik, menunda pembahasan atau menarik diri baik secara fisik maupun psikologis dari situasi yang dirasakan mengancam tersebut. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

92 TEKNIK MENSOLUSI KONFLIK Teknik untuk memecahkan konflik dapat diringkas sebagai berikut : Kendalikan emosi 1.1. Anggap sederajat 1.2. Dengarkan dengan baik 1.3. Kemukakan pendapat 1.4. Ungkapkan perasaan Pemecahan kolaboratif Definisikan masalah 2.2. Curah pendapat 2.3. Pemilihan alternatif terbaik bagi kedua pihak 2.4. Rencanakan tindakan 2.5. Evaluasi. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Adakalanya proses pemecahan konflik membutuhkan “campur tangan” pihak ke tiga. Keterlibatan pihak ke tiga ini dapat dimanfaatkan dalam beberapa bentuk atau versi, yaitu : Arbitrasi Sesuai dengan namanya, keterlibatan pihak ketiga dalam proses pemecahan konflik yang terjadi adalah untuk bertindak sebagai “wasit” atau “hakim” yang akan memutuskan. Keputusan tersebut dibuat setelah pihak ketiga mendengarkan dengan baik pendapat kedua belah pihak. Mediasi Tidak jarang terjadi bahwa dalam perkembangan terjadinya konflik, komunikasi justru terputus. Keadaan semacam ini jelas lebih mempersulit pemecahannya. Untuk membangun kembali komunikasi yang putus tersebut, jasa pihak ketiga dapat dimanfaatkan yaitu bertindak sebagai perantara. Dengan demikian pihak ketiga berwenang langsung dalam pemecahannya sendiri. Ia semata-mata berfungsi sebagai mediator. Konsultasi antar pihak Pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai konsultan dan pengarah membantu pihak-pihak yang sedang konflik dengan cara mengembangkan hubungan dan kemampuan mereka dalam memecahkan konflik yang terjadi.

93 Langkah-langkah taktis berikut ini, dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan konflik di dalam dan/atau antar kelembagaan: Langkah pertama : Tentukan pihak ke tiga yang disetujui bersama untuk menjadi konsultan mediasi. Langkah ke dua : Jelaskan dengan gamblang, tujuan dari usaha penengahan mediasi / solusi masalah tersebut. Langkah ke tiga : Pihak ke tiga menemui pihak yang konflik secara terpisah guna mengetahui bagaimana masing-masing pihak mempersepsi diri sendiri dan pihak lain. Disyaratkan untuk melakukannya secara lisan dan tertulis. Langkah ke empat : Bahan tertulis (informasi lisan) tersebut dipertukarkan, sehingga masing- masing pihak dapat mempelajari secara seksama. Langkah ke lima : Masing-masing pihak diterima oleh pihak ke tiga secara terpisah dan diminta untuk menyampaikan kesan-kesannya atas apa yang dipelajari dari bahan tertulis tersebut. Langkah ke enam : Pihak ke tiga (mediator) mempertemukan kedua belah pihak / kelompok dan mengatur pertemuan sehingga masing-masing pihak berkesempatan untuk mendengarkan penjelasan pihak lain, kemudian berusaha mencari penyelesaian bersama. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

94 PERANAN KOPONTREN Peranan Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) dalam pengembangan agribisnis. Secara garis besar tujuan koperasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 1)tujuan intern koperasi dan 2)tujuan ekstern koperasi. Tujuan intern koperasi yaitu : 1.memenuhi kebutuhan para anggotanya; 2.menyediakan kesempatan kerja; 3.meningkatkan pendapatan para anggotanya (koperasi produksi); 4.menghemat biaya pemasaran; 5.media pendidikan untuk para anggotanya; 6.mengurangi kerugian para anggota (efisien); 7.mengembangkan cita-cita para anggotanya; 8.sebagai media pendidikan bagi para anggotanya dibidang usaha; 9.koperasi dapat menyebar luaskan hasil-hasil pembangunan dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tujuan ekstern yaitu koperasi dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya, dan dapat mengangkat tingkat perekonomian masyarakat kecil menjadi ting­kat perekonomian lebih atas. Tri Matra Pembangunan Pertanian mengandung 3 aspek yaitu : 1.Wilayah terpadu yaitu keterpaduan antar sektoral, subsektoral pusat dan daerah; dan antar badan usaha, petani-koperasi dengan Badan Usaha Swasta, petani- koperasi dengan Badan Usaha Negara; 2.Komoditas terpadu, yang dida­sarkan pada skala prioritas komoditas di sustau wilayah dengan mem­pertimbangkan keterpaduan dengan penyediaan sarana produksi proses produksi, penanganan pasca panen, pengolahan-agroindustri pemasaran; 3.Usaha terpadu, yaitu keterpaduan yang diarahkan pada usahatani dalam satu kesatuan kelompok, petani, kesatuan hamparan-wilayah yang memenuhi skala ekonomi yang menguntungkan, kesatuan wilayah dan komoditas dalam rangka mencapai tingkat pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga usaha yang layak (menurut Adiwinata, 1994). Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

95 PERANAN KOPONTREN Peranan Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) dalam pengembangan agribisnis. 1.Koperasi yang berada di daerah pedesaan DIHARAPKAN dapat mengisi pembangunan pertanian di wilayahnya. 2.Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) merupakan salah satu koperasi di pedesaan yang berpusat atau berdomisili di Pondok Pesantren. Sejalan era pembangunan pertanian yang berwawasan agribisnis, maka KOPONTREN perlu ditingkatkan usahanya karena mempunyai dampak positif terhadap lingkungannya dan amat bermanfaat bagi santri-santri dan petani di sekitar Pondok Pesantren. 3.KOPONTREN yang telah berkembang dapat menjadi pusat pengembangan dan kegiatan ekonomi di pede­saan sekitar Pesantren. 4.KOPONTREN dapat berfungsi sebagai mitra usaha petani di sekitar Pondok Pesantren dengan memberikan bantuan fasili­tas teknologi, permodalan dan pemasaran hasil-hasil pertanian. 5.Perguruan Tinggi dapat mengadakan upaya-upaya penunjang pemberdayaan KOPONTREN yang dalam hal ini para pengurus dan anggotanya (santri) menurut bidang usaha masing-masing. 6.Santri sebagai kader pembangunan (pertanian) berfungsi sebagai penyuluh dan pembina petani dan masyarakat sekitarnya. 7.Petani - kelompok tani sebagai plasma yang menerima teknologi dari santri. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

96 PEMBERDAYAAN KOPONTREN Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan KOPONTREN Memberdayakan KOPONTREN berarti memberikan teknologi (IPTEK) baru yang diharapkan dapat diterima dan diterapkan oleh para anggota dan pengurus KOPONTREN. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan proses penerimaan innovasi adalah 1)sifat innovasi, 2)saluran komunikasi yang digunakan, 3)keadaan masyarakat (KOPONTREN) yang akan menerima innovasi, 4)peran penyuluh, 5)jenis pengambilan keputusan. Teknologi innovasi yang akan di innovasikan kepada KOPON­TREN hendaklah mempertimbangkan persyaratan yaitu dari segi teknis, sosial dan ekonomi. Segi teknis bahwa teknologi mudah dilaksanakan oleh penerima; segi sosial, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma masyarakat yang ada dan segi ekonomi, memberi keuntungan. Saluran komunikasi mempengaruhi cepat lambatnya teknologi itu sampai pada obyek dengan metoda komunikasi yang tepat maka pesan itu dengan mudah diterima. Metoda komunikasi yang tepat di daerah pede­saan adala face - to face atau kunjungan langsung ke obyeknya. Kondi­si masyarakat di lingkungan KOPONTREN mempunyai karakteristik tersen­diri sehingga diperlukan metoda tertentu agar pesan (teknologi) itu mudah diterima. Dalam pada itu peranan penyuluh mutlak. Dengan penyu­luh yang berkualitas maka akan lebih mudah meyakinkan pesan yang diberikan kepada obyeknya. Penyuluh sebagai pembina hendaklah memenuhi persyaratan : 1.menguasai ilmu pengetahuan (IPTEK), 2.pandai bergaul menghormati norma-norma yang ada, 3.mempunyai tekad dan idealisme yang tinggi untuk mensukseskan programnya. Penyuluh hendaknya dapat dengan cepat mampu menganalisis situasi dan dapat membaca problema yang dihadapi oleh obyek dan segera mengambil langkah- langkah untuk mengatasinya. Pengambilan keputusan untuk menerima teknologi baru dilakukan oleh klien (petani) dengan cara individual atau berkelompok atau berdasarkan instruksi dari pejabat yang berwenang; bahkan oleh pemim­pin non formal. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan saluran mana yang lebih efektif agar teknologi itu dapat segera diterima oleh klien (petani). Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

97 PONPES SEBAGAI MEDIA PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA DI PEDESAAN Salah satu warisan lembaga tradisional keagamaan masyarakat Indonesia yang mayori­tas umat Islam, ialah Pondok Pesantren. Diperkirakan lembaga Pondok Pesantren muncul pada abad ke 9 atau ke 10, dan merupakan lembaga tertua yang monumental sebagai lembaga warisan tradisi keagamaan ummat Islam di masa itu hingga sekarang. Sehingga tidaklah mengherankan apabila Pondok Pesantren akhirnya menjadi sebuah lembaga yang benar- benar telah mengakar dan dikenal masyarakat Islam di Indonesia (Zamak­hasyari Dofier, 1985). Kegiatan keseharian Pondok Pesantren yang dinilai hanya mengutamakan masalah pendidikan dan pembinaan mental rohani, oleh sebagian terbe­sar masyarakat dirasakan tidak menyentuh sama sekali kebutuhan dan tuntutan manusia modern dalam berbagai aspek hidup dan kehidupannya. Sedangkan disisi lain, dimana kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang telah berkembang pesat, begitu dominan mempengaruhi cara berfikir dan pola perilaku manusia, untuk semakin kompetitif dalam usahanya mencapai suatu tingkat kesejahteraan hidup yang setinggi-tingginya guna pemenuhan dan tuntutan sehari-hari. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Manusia pada abad ini telah bersaing keras dan ketat memperebutkan kesempatan belajar dan bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan telah kita ketahui, bahwa ternyata kesempatan memperoleh lapangan pekerjaan dan memperoleh pendapatan yang layak, merupakan peluang yang sangat terbatas, terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti juga Indonesia yang cukup tinggi tingkat pertambahan penduduknya.

98 KERAGAAN SOSIAL-EKONOMI PONPES Di wilayah Pondok Pesantren, kedudukan Kiyai di tengah komunitas yang dipimpinnya tidak saja sekedar dipercaya, ditaati serta diteladani melainkan lebih jauh ia akan diangkat sebagai pemimpin ummat yang dituakan dan dikeramatkan. Status sebagai seorang Kiyai ditentukan dan diberikan oleh masyarakat apabila memenuhi persyaratan yaitu : (a)Kapasitas potensial dalam ilmu agama Islam dan kekuatan moral. (b)Mampu menjadi figur keteladanan dan sumber informasi bagi masya­rakat yang dipimpinnya. (c)Layak untuk dipercaya dan ditaati. Dengan kondisi Kyai seperti disebutkan diatas, maka Kiyai di lingkun­gan masyarakat pedesaan mampu menjadi opinion leader yaitu orang yang mampu mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain secara persuasi. Potensi yang demikian besar ini akan lebih baik kalau tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan transformasi nilai-nilai keagamaan saja, akan tetapi hendaknya dapat dimanfaatkan untuk proses transfor­ masi ilmu pengetahuan dan tehnologi yang memberikan nilai tambah untuk masyarakat sekitar Pondok Pesantren. Di wilayah sekitar Pondok Pesantren sebagian besar penduduknya beraga­ma Islam. Dengan kondisi demikian budaya Islam sangat mewarnai kehidu­pan masyarakat. Organisasi kemasyarakatan yang berkembang pesat di wilayah ini dalam arti jumlah anggota banyak dan frekwensi kegiatannya sering adalah organisasi pengajian dan tahlilan. Hampir semua kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga menjadi anggota dari organisasi yang terakhir ini. Pada saat ini baik organisasi pengajian (Majlis Taklim) maupun organisasi tahlilan kegiatannya hanya terbatas pada sektor keagamaan saja. Akan lebih bermanfaat kiranya, apabila organisasi yang berkembang di masyarakat ini, aktifitasnya tidak terbatas pada trans­formasi nilai-nilai agama saja akan tetapi dapat juga berperan sebagai media untuk proses tranformasi ilmu pengetahuan dan tehnologi khusus­nya untuk masyarakat pedesaan. Sebagian besar pendudukna di wilayah sekitar Pondok Pesantren mempunyai peker­jaan di sektor pertanian baik sebagai petani maupun buruh tani. Namun demikian luas pemilikan dan penguasaan lahan relatif sempit sehingga tidak mengherankan apabila tingkat pendapatan mereka relatif rendah. Untuk meningkatkan posisi ekonomi masyarakat pedesaan khususnya di sekitar Pondok Pesantren diperlukan penyebaran tehnologi pertanian unggulan yang layak secara tehnis; ekonomi dan sosial. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012

99 . KONSEP DASAR PERANSERTA PONDOK PESANTREN DALAM PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dijiwai oleh ajaran-ajaran agama Islam yang ada kaitan langsung dengan permasalahan Pondok Pesantren dan pengentasan masyarakat miskin di pedesaan. Landasan filosofis dan landasan operasional pelaksanaan penelitian ini bersumber dari ayat-ayat suci Al Qur'an. Pada hakekatnya landasan ini berintikan konsepsi "ketaqwaan" manusia. Dari titik tolak konsep­si inilah dikembangkan kerangka pemikiran berikut ini. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 LANDASAN FILOSOFIS SPIRITUAL ISLAM 1.Q.S. Saba'(24): Allah memberi rizki dari bumi dan langit ( Agrobase ) 2.Q.S. Saba'(37): Harta dan anak bukan penyebab Allah memberikan balasan berlipat ganda; melainkan iman dan amal sholeh 3.Q.S. Saba'(15-17): Kemakmuran dan kemiskinan berkaitan dengan derajat kekafiran suatu masyarakat/umat. 4.Q.S. Anfaal (29): Taqwa adalah solusi untuk memperoleh hidayah; ampunan; dan karunia 5.Q.S. 7:201: manfaat taqwa sebagai obat antipesimis dan putus asa Ciri-ciri taqwa : 1.Q.S.2(3,4) :.... mereka yang menafkahkan rizqinya.... mereka yang mendirikan shalat Q.S.3(16-17):.... mereka yang mohon ampunan atas dosa-dosanya.... mereka yang sabar, tunduk, menafkahkan hartanya Q.S.3( ):... mereka menafkahkan hartanya, menahan nafsu, memaafkan kesahalah..., tidak keji Q.S.7(201):.... mereka yang segera sadar atas dosa-dosa 5.Q.S.51(17-19):... mereka tidur sebentar di malam..... tidak kikir atas harta Al-'Araf 69 : ingatlah ni'mat Allah agar supaya kamu mendapatkan keberuntungan

100 . LANDASAN OPERASIONAL PENGENTASAN KEMISKINAN Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Q.S. Al Balad: Menempuh jalan yang mendaki Melepaskan perbudakan 3. Memberi makan pada saat kelaparan 4. Mengentas anak yatim yang sekerabat 5. Menolong orang miskin yang kepayahan 6. Saling berwasiat tentang kesabaran dengan jalan kasih sayang. Prinsip-prinsip dasar mengentas kemiskinan : 1. Jalan mendaki : Upaya meningkatkan kesejahteraan 2. Perbudakan : Ketenaga-kerjaan; Kesempatan kerja dan peluang berusaha 3. Kelaparan : Keterbatasan dan kerawanan pangan 4. Kepayahan : Pelayanan Kesehatan dan gizi 5. Berwasiat : Transfer IPTEK/informasi 6. Kasih sayang : Kekeluargaan; kooperasi. Implementasi dalam Sistem Pondok Pesantren Produktif KOPPONTREN - AGROFORESTRY LEBAH MADU Kelompok sasaran yang diutamakan ialah kaum buruh di pedesaan, kekurangan pangan, kerabat dekat, menderita gangguan kesehatan, dan mempunyai etos untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Strategi untuk mengentaskan kelompok masyarakat seperti ini hanya mungkin dapat dilakukan melalui pendekatan "konsepsi ketaqwaan". Oleh karenaitu aspek ini harus menjadi pusat perhatian Sistim PONPES Produktif sebelum aspek lahiri­ah-materialis.

101 . Bagan berikut menyajikan hipotetik model keterlibatan PONPES dalam pembangunan pedesaan. Berda sarkan atas bagan-bagan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan PONPES dalam pembinaan sumber­daya manusia pedesaan ialah melalui "Program pendidikannya" yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan dan sekaligus membuka wawasan terhadap berbagai informasi inovatif dalam bidang IPTEK. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012. PONPES dalam pemberdayaan sumberdaya manusia pedesaan FENOMENA KEMISKINAN DI PEDESAAN: KAPABILITAS SUMBERDAYA ALAM RENDAH LOKASI JAUH / TERISOLIR / LAHAN KRITIS. Sarana & Prasarana transportasi dan komunikasi terbatas, Penguasaan Sumberdaya, IPTEK dan Modal sangat rendah. POTENSI SUMBERDAYA MANUSIA : 1. Etoskerja Baik 2. Kepercayaan Terhadap Tokoh/Panutan 3. Kekerabatan sangat kuat. LEMBAGA SOSIAL DI PEDESAAN YANG SESUAI adalah : 1. Mampu Menggalang Partisipasi 2. Menjadi Jembatan Penghubung 3. Menjadi Changes Agent. AKSES KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN TERHADAP INFORMASI, IPTEK DAN MODAL SANGAT RENDAH Tidak mampu bersaing dengan kelompok yang tidak miskin P O N P E S & KOPPONTREN

102 Pondok Pesantren sebagai lembaga sosial di tengah-tengah masyarakat dan mempunyai akses yang baik terhadap kelompok masyarakat pedesaan miskin diharapkan mampu berinteraksi secara harmonis dengan masyara­kat sekitarnya. Dalam konteks ini maka dipandang perlu di dalam kelembagaan PONPES dibentuk semacam institusi khusus yang bertugas menjalin dan mengembangkan hubungan dengan masyarakat sekitar. Salah satu teladan ialah Badan Pembina Pengabdian Masyarakat (BPPM). Badan ini harus mempunyai akses dengan kelompok-kelompok swadaya masyarakat di sekitarnya dan sekaligus juga mampu berhubungan dengan kelembagaan modern. Berikut ini disajikan bagan-bagan konsepsi keberadaan BPPM. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 PONPES. BPPM - PONPES - KOPPONTREN Badan Pengembangan Pengabdian Pada Masyarakat Kelompok Swadaya Masyarakat Kelompok Usaha Bersama Kelompok Usaha Bersama Kelompok Swadaya Masyarakat

103 di dalam PONPES Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 KOPONTREN PONPES Masyarakat di sekitar PONPES KUBA – INTI PLASMA DAERAH DAMPAK DI SEKITAR PONPES

104 Model Kios Baitul-Maal P O N P E S Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 Kios Baitul-Maal KOP O N TREN Contoh : Pelayanan kebutuhan sehari- hari (Barang X) Hal yang serupa juga dapat diberlakukan bagi mereka yang menjual barangnya/hasil produksi ke Kios Baitul-Maal. Harga beli dari agen : Rp 1000,- Harga jual di pasar bebas : Rp 1250,- Harga jual di kios BM : Rp 1200,- Selisih uang sebesar Rp bukan sebagai keuntungan kios BM tetapi diberitahukan sebagai sodaqoh dari pembeli barang X kepada Baitul-Maal

105 Model Konsep kemitraan Sistem Pondok Pesantren Produktif (SP dengan lembaga pendidikan tinggi dalam transfer IPTEK) disajikan dalam bagan berikut : Hasil-hasil penelitian empiris menunjukkan adanya fokus permasalahan (1) Potensi-potensi yang dimiliki lembaga pondok pesantren dalam usaha pengembangan sumberdaya manusia. (2)Aktivitas-aktivitas yang merupakan pola pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas. (3) Partisipasi santri maupun pengasuh pesantren dalam program-program yang diupayakan pesantren. (4) Antisipasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia di lembaga pesantren serta usaha pemecahannya. (5)IPTEK tepat guna yang dapat dipadukan dengan program pendidikan dan pengabdian masyarakat dalam kelembagaan Pondok Pesantren. Sumber: ….. Diunduh 30/3/2012 KEMITRAAN PONPES PONPES PERGURUAN TINGGI 1.Informasi IPTEk 2.Pelatihan khusus 3.Recruitment tenaga 4.Riset dan pengembangan 5. Program khusus tranfer IPTEK : a. Sarasehan b. Kuliah/ceramah umum c. Trial/kaji tindak d. Percontohan, dll

106 PENGARUH KELOMPOK THD INDIVIDU ANGGOTA Pengaruh kehidupan kelompok terhadap individu anggo-tanya ialah timbulnya rasa ikut memiliki (sense of belongingness) terhadap kelompok. Rasa memiliki ini mempunyai pengaruh yang besar bagi individu, yaitu (i) merangsang untuk menyumbangkan kecakapannya dengan lebih giat demi keperluan kawan-kawan anggo­ta kelompok dan dirinya sendiri sebagai anggota kelompok, (ii) memperoleh perasaan bahwa ia diterima dan didukung oleh kawan- kawannya, sehingga memantapkan perilaku dan perasaannya, dan (iii) mendapat keyakinan bahwa dalam menghadapi kesulitan ter­tentu, ia merasa tidak sendirian; tetapi ia akan memperoleh pertolongan dari orang lain. Dalam kehidupan kelompok selalu terdapat struktur kelompok, yaitu suatu sistem yang tegas tentang relasi-relasi di antara para anggota berdasarkan peranan dan statusnya sesuai dengan sumbangannya masing-masing dalam interaksi kelompok untuk menca­pai tujuan kelompok. Misalnya dalam struktur Kelompok Tani terdapat Kontak Tani, Petani Maju, dan Petani Tradisional; masing-masing ini menjalankan tugas yang telah dibebankan oleh kelompok taninya. Internalisasi norma-norma kelompok juga terjadi dalam kehidupan kelompok. Dengan keinsyafannya sendiri seorang in­dividu mematuhi norma-norma kelompok sebagai normanya sendiri. Seorang petani dengan tanpa dipaksa secara bertahap akan beru­paya mematuhi norma-norma kelompok taninya dan ia berperilaku sesuai dengan norma-norma tersebut. Misalnya saja, petani menanam tanaman rumput penguat terras yang semula hal ini meru­pakan norma kelompok taninya. Internalisasi norma-norma ini akan terus berlangsung selama manusia masih terikat kepada kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Suatu kelompok sosial terbentuk karena adanya dorongan (motivasi) yang sama, yaitu kebutuhan hidup yang harus dicapai/dipenuhi, dan oleh adanya kesadaran bahwa tujuan terse­but harus dicapai dengan jalan bekerjasama.


Download ppt "KOMPENDIUM KAJIAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN: KETAHANAN MASYARAKAT: PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS IPTEK Dikoleksi oleh: Soemarno, ppsub April 2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google