Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud."— Transcript presentasi:

1 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud

2 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UU 32/2004 UU 33/2004 Peraturan KDH PERDA PP 58/2005 UU 32/2004 UU 33/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 PP 24/2005 PP 8/2006 PKD PP 58/2005 OMNIBUS REGULATIONS PERMENDAGRI 13/ / /2008

3 Perencanaan LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pelaksanaan Pengawasan/ Pengendalian Input Proses Output/ Input Proses Output/InputProses Output Kebijakan Umum & Prioritas Program Kegiatan Anggaran APBD Akuntansi Laporan Pelaksanaan APBD Evaluasi Kinerja Hasil Evaluasi RPJP/RPJM Dokumen Perencanaan Lainnya Penjaringan Aspirasi Kinerja Masa Lalu Kebijakan Pemerintah Pusat Tolok Ukur Kinerja Analisis Standar Belanja Standar Biaya Perda APBD Dokumen Catatan Semester 1 Akhir Tahun (LKPD)

4 STRUKTUR ORGANISASI DAN PARA PEJABAT YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN KEUDA

5 KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPALA DAERAH (Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah) SEKRETARIS DAERAH (Koordinator Pengelola Keuangan Daerah) PENGGUNA ANGGARAN (Kepala SKPD) PPKD Selaku BUD (Kepala BPKAD) KUASA BUD KUASA PA PPK - SKPDPPTK BENDAHARA

6 STUKTUR PENGELOLA KEUANGAN SKPD PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (Kepala SKPD) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid n1) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid n) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Sekretaris) BENDAHARA PENERIMAAN/ PENGELUARAN PPTK PPK - SKPD Pembantu Bendahara 1.Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 3.Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan 1.Menyiapkan SPM 2.Memverifikasi SPJ 3.Melaksanakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Membantu Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran: Membuat dokumen Mencatat pembukuan Gaji

7 BENDAHARA PPKD selaku BUD PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN 1.STS 2.RPH 3.SPJ - PDPT 1.SPP – UP/GU/TU 2.BUKU2 3.SPJ-BELANJA HUBUNGAN FUNGSIONAL DAN ADMINISTRASI

8 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD) PENGGUNA ANGGARAN PPK – SKPD (SEKRETARIS/TATA USAHA/KEUANGAN) PENYIMPANAN SPM VERIFIKASI SPJ AKUNTANSI& PELAPORAN KEUANGAN

9 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BENDAHARA UMUM DAERAH/ KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PPKD Selaku BUD (Kepala BPKAD/Biro/Bagian Keuangan) BIDANG PENDAPATAN BIDANG ANGGARAN BIDANG AKUNTANSI BIDANG ASET BIDANG INVESTASI KUASA BUD BIDANG PERBENDAHARAAN Memungut Pendapatan Mengelola Pendapatan Memverifikasi pendapatan dari Bendahara Penerimaan Menyusun APBD dan Perubahan APBD Mengesahkan DPA SKPD Mengelola Aset Daerah Mengelola Investasi Daerah Melaksanakan Akuntansi Menyusun Laporan Keuangan Pemda Menyusun Laporan Semester SEKRETARISPPK - SKPD

10 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BIDANG PERBENDAHARAAN) URUSAN PENERIMAAN URUSAN PENGELUARAN URUSAN PELAPORAN URUSAN TATA USAHA Menerima, menyimpan Uang daerah 1.Menyiapkan SPD 2.Menerbitkan SP2D 3.Membayar Menyiapkan Anggaran Kas Menyusun Laporan Arus Kas Memantau Pelaksanaan APBD 1.Urusan Tata Usaha Internal

11 MODEL 1 STRUKTUR ORGANISASI KEPALA SKPD PENGGUNA ANGGARAN PPK-SKPD SEKRETARIS/TU Ka UPT KUASA PENGGUNA ANGG. Ka SKPD KUASA PENGGUNA ANGG. Kasubbid PPTK

12 MODEL 2 STRUKTUR ORGANISASI KEPALA SKPD PENGGUNA ANGGARAN PPK-SKPD SEKRETARIS/TU Ka UPT PPTK Ka SKPD PPTK

13 MODEL 3 STRUKTUR ORGANISASI SKPD – (KHUSUS SEKRETARIAT DAERAH) SEKDA Pj. Pengguna Anggaran Kasubbag TUK Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD ASISTEN Kuasa Pengguna Angg. KABAG/KARO Pj. Pelaksana TK

14 MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKDA KAB/KOT Pj. Pengguna Anggaran Kasubbag TU Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD KABAG Kuasa Pengguna Angg. Kasubbag Pj. Pelaksana TK KPA = PEMBUAT KOMITMEN

15 PROSES PENATAUSAHAAN

16 PENATAUSAHAAN KEUDA 1. Penatausahaan pada SKPD: –Prosedur Penatausahaan Bendahara Penerimaan –Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran: 1.Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU) 2.Mekanisme Pembebanan Langsung (LS) 2. Penatausahaan pada SKPKD –Prosedur Penatausahaan Penerimaan Kas –Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Kas: 1.Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU) 2.Mekanisme Pembebanan Langsung (LS)

17 DOKUMEN POKOK PENGANGGARAN DAERAH RPJMD/ RKPD KUA PPAS RKA-SKPD RAPBD PERDA APBD Penjabaran APBD DPA- SKPD ANGGARAN KAS EVALUASI

18 DOKUMEN POKOK PELAKSANAAN ANGGARAN SPD SPP-LS SPP-UP SPP-GU SPP-TU SPM-LS SPM-UP SPM-GU SPM-TU SP2D SPJ

19 SPP SPP – Uang Persediaan (SPP-UP) SPP – Uang Persediaan (SPP-UP) SPP – Ganti Uang (SPP-GU) SPP – Ganti Uang (SPP-GU) SPP – Tambahan Uang (SPP-TU) SPP – Tambahan Uang (SPP-TU) SPP – Langsung (SPP – LS) SPP – Langsung (SPP – LS)

20 KELENGKAPAN DOKUMEN SPP Kelengkapan Dokumen SPP – UP Kelengkapan Dokumen SPP – UP  Surat Pengantar SPP – UP  Ringkasan SPP – UP  Rincian SPP – UP  Salinan SPD  Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa TIdak Boleh Digunakan Selain UP  dll Kelengkapan Dokumen SPP – GU Kelengkapan Dokumen SPP – GU  Surat Pengantar SPP – GU  Ringkasan SPP – GU  Rincian SPP – GU  Salinan SPD  Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ)  Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa Tidak Boleh Digunakan Selain GU  dll

21 KELENGKAPAN DOKUMEN SPP Kelengkapan Dokumen SPP – TU Kelengkapan Dokumen SPP – TU  Surat Pengantar SPP – TU  Ringkasan SPP – TU  Rincian SPP – TU  Salinan SPD  Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa Tidak Boleh Digunakan Selain TU  Dll Karakteristik SPP-TU 1. Digunakan untuk Kegiatan yang Mendesak 2. Besaran Nilai Rupiah berdasarkan pada Periode/Bulan Permintaan 3. Harus Habis Digunakan pada Periode/Bulan Permintaan 4. Jika Tambahan Uang TIdak Habis Digunakan maka Harus Disetor Kembali pada Akhir Periode/Bulan Permintaan

22 Kelengkapan Dokumen SPP – LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kelengkapan Dokumen SPP – LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan  Surat Pengantar SPP – LS  Ringkasan SPP – LS  Rincian SPP – LS  Lampiran SPP – LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan a.l.  Daftar pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji  SK CPNS/SK PNS/SK Kenaikan Pangkat/SK Jabatan’  Daftar Keluarga (KP4)/Surat Nikah/Akte Kelahiran  Surat Pindah/Surat Kematian  SSP PPh Pasal 21  dll Kelengkapan digunakan sesuai peruntukannya KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

23 Kelengkapan Dokumen SPP – LS Pengadaan Barang dan Jasa Kelengkapan Dokumen SPP – LS Pengadaan Barang dan Jasa  Surat Pengantar SPP – LS  Ringkasan SPP – LS  Rincian SPP – LS  Lampiran SPP – LS Pengadaan Barang dan Jasa a.l.  Salinan surat rekomendasi SKPD teknis terkait  SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh)  Surat perjanjian kerjasama/kontrak  Berita acara penyelesaian pekerjaan/Serah Terima  Kwitansi bermaterai/nota/faktur  Surat jaminan bank atau yang dipersamakan  Berita acara pemeriksaan  Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan Pekerjaan  Foto/buku/dokumentasi kemajuan/penyelesaian pekerjaan  Dokumen lain yang dipersyaratkan  dll KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

24 SPM SPM – Uang Persediaan (SPM-UP) SPM – Uang Persediaan (SPM-UP) SPM – Ganti Uang (SPM-GU) SPM – Ganti Uang (SPM-GU) SPM – Tambahan Uang (SPMP-TU) SPM – Tambahan Uang (SPMP-TU) SPM – Langsung (SPM – LS) SPM – Langsung (SPM – LS) Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak Diterima SPP Dikembalikan paling lambat 1 hari sejak Diterima SPP

25 SP2D 1. Dapat dicairkan pada Bank yang telah ditunjuk 2. Bukan Alat Pembayaran 3. Dapat diterbitkan jika: Pengeluaran yang diminta tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia; dan/atau Pengeluaran yang diminta tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia; dan/atau Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang - undangan Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang - undangan 4. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak Diterima SPM 5. Dikembalikan paling lambat 1 hari sejak Diterima SPM

26 PROSES PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN LS PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PPK - SKPD BENDAHARA PENGELUARAN (SPP-LS) PPTK (menyiapkan dokumen) BANK KUASA BUD FIHAK III SPM SP2D UANG Tagihan dan Laporan Kegiatan

27 PROSES PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN UP/GU/TU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PPK - SKPD BENDAHARA PENGELUARAN KUASA BUD BANK SP2D SPM – UP/GU/TU SPP – UP/GU/TU UANG

28 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN NOURAIANKETERANGAN 1 Memberi persetujuan pengesahan DPA-SKPD SEKDA 2 Mengesahkan DPA-SKPD dan Anggaran Kas PPKD 3 Menerbitkan SPD PPKD SELAKU BUD 4 Menerima dan menyetor penerimaan SKPD BENDAHARA PENERIMAAN 5 Penyiapan dokumen SPP-LS PPTK 6 Pengajuan SPP-UP/GU/TU (sistem UYHD) BENDAHARA PENGELUARAN 7 Pengajuan SPM-UP/GU/TU/LS KEPALA SKPD 8 Menerbitkan SP2D BUD/KUASA BUD 9 Pertanggungjawaban (SPJ) KEPALA SKPD

29 ANGGARAN KAS Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus masuk yang bersumber dari penerimaan perkiraan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus masuk yang bersumber dari penerimaan perkiraan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam satu periode. Penyusunan anggaran kas pada dasarnya dilakukan untuk memberikan informasi yang jelas dan terencana serta mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA- SKPD yang telah disahkan. Penyusunan anggaran kas pada dasarnya dilakukan untuk memberikan informasi yang jelas dan terencana serta mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA- SKPD yang telah disahkan.

30 MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN KAS Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPD. Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPD. Rancangan Anggaran Kas SKPD disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan Rancangan DPA-SKPD. Rancangan Anggaran Kas SKPD disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan Rancangan DPA-SKPD. Pembahasan Rancangan Anggaran Kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan Pembahasan DPA-SKPD. Pembahasan Rancangan Anggaran Kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan Pembahasan DPA-SKPD. Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

31 Contoh Format Anggaran Kas SKPD No. Uraian Bulan Plafon JanFebMar…OktNovDes 1.Pendapatan Jumlah Pendapatan 2.Belanja a. Belanja Tidak Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung b. Belanja Langsung - Program A - Program A --Kegiatan A.1….. --Kegiatan A.1….. --Kegiatan A.2….. --Kegiatan A.2….. - Program B - Program B --Kegiatan B.1…. --Kegiatan B.1…. Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja


Download ppt "PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google