Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Jakarta, 6-7 Januari 2012 BAHAN PAPARAN DIRJEN BINA MARGA PADA RAKERTAS KEMENTERIAN PU.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Jakarta, 6-7 Januari 2012 BAHAN PAPARAN DIRJEN BINA MARGA PADA RAKERTAS KEMENTERIAN PU."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Jakarta, 6-7 Januari 2012 BAHAN PAPARAN DIRJEN BINA MARGA PADA RAKERTAS KEMENTERIAN PU

2 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA 1.KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN 2.EVALUASI CAPAIAN TA : a.RKP TA & Renstra b.Fisik dan Keuangan status 29 Des 2011; c.Evaluasi Kontrak Kinerja d.Progres UKP- 4 pada B12; e.Identifikasi Masalah TA f.Disiplin Pelaporan f.LAKIP dan Kontrak Kinerja g.Penuntasan temuan BPK-RI dan pengelolaan BMN 3.PELAKSANAAN KEGIATAN TA : a.RKP 2012 b.Rencana Pengadaan dan Penyerapan TA c.Pelaksanaan Anggaran 2012  Penerapan Extended Warranty Period  Pembuatan schedule Rencana disbursement  Penyelesaian Blokir 2012  Percepatan Pembebasan tanah  Antisipasi masalah aspal  Family Tree  Quick Win  Pengawasan Internal d.Proyek Strategis 2012 e.Pembinaan Jalan Daerah f.Audit Jembatan bentang panjang OUTLINE

3 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN

4 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pertumbuhan lalulintas sebesar 1,5%. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pertumbuhan lalulintas sebesar 1,5%. Pembangunan infrastruktur jalan harus memperhatikan secara bersamaan 3 aspek utama yang sangat penting yaitu : aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (pro green). TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR JALAN Transportasi merupakan urat-nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan nasional Transportasi merupakan urat-nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan nasional Pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari sistem transportasi memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia Pembangunan infrastruktur jalan sejalan dengan tiga strategi pembangunan ekonomi: pro growth, pro jobs dan pro poor.

5 KONEKTIFITAS NASIONAL PELABUHAN JALAN KERETA API MULTIMODA BANDARA Source: Bappenas, 2010, “Strengthening National Connectivity”

6 KONEKTIVITAS LOKAL KONEKTIVITAS NASIONALKONEKTIVITAS GLOBAL ANTAR PULAU DALAM PULAU Internasional Indonesia International Gateway Asia Europe America Town Island Town City VISI KONEKTIVITAS: LOCALLY INTEGRATED, GLOBALLY CONNECTED DALAM PUSAT PENGEM BANGAN (urban) ANTAR PUSAT PENGEMBANGAN (sub-regions) 3 TINGKATAN KONEKTIVITAS NASIONAL Source: Bappenas, 2010, “Strengthening National Connectivity” BACK

7 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT  Global Competitiveness Index, Indonesia No. 44 dari 133 Negara  Infrastuktur rangking 82  Kualitas Jalan rangking 84

8 BACK

9 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Pembangunan infrastruktur ke-PU-an di Indonesia menggunakan pendekatan pembangunan wilayah yang selaras dengan prinsip “infrastruktur bagi seluruh lapisan masyarakat” dan “pembangunan berkelanjutan” Wilayah akan berkembang Wilayah telah berkembang Wilayah sedang berkembang PENDEKATAN REGIONAL DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

10 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

11 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KRNDS ROAD NETWORK DEVELOPMENT OPTION

12 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

13 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Untuk wilayah yang telah berkembang yang secara ekonomi telah berkembang meliputi pulau Jawa, Bali dan Sumatera dimana investasi swasta lebih di dorong dalam penyediaan infrastruktur jalan Untuk wilayah yang sedang berkembang dengan wilayah meliputi pulau Kalimantan, Sulawesi dan NTB dan investasi swasta mulai diperkenalkan dalam penyediaan infrastruktur jalan Untuk Wilayah akan Berkembang meliputi kepulauan Maluku, Papua dan seluruh NTT, investasi Pemerintah masih dominan dalam penyediaan infrastruktur PENDEKATAN REGIONAL DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

14 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  Dalam konteks penataan ruang, jaringan jalan merupakan elemen pembentuk struktur ruang untuk memicu pembangunan suatu kawasan maupun dalam mengurangi disparitas kesejahteraan antar kawasan, seperti melalui pembukaan isolasi wilayah.  Pendekatan pembangunan infrastruktur harus berbasis kewilayahan sehingga jaringan jalan dapat terintegrasi antar daerah, antar sektor, dan berkelanjutan.  Pengelompokan jalan menurut UU No.38 Tahun 2004 berdasarkan beberapa kategori yaitu, menurut tipe, sistem, fungsi dan status. Menurut Sistem Jaringan Jalan terbagi dalam Sistem Primer dan Sekunder. PENDEKATAN REGIONAL DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

15 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Sistem Jaringan Jalan Primer – Pelayanan distribusi untuk Pengembangan semua Wilayah di Tingkat Nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan Sistem Jaringan Jalan Sekunder – Pelayanan distribusi untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan UU No.38/2004, Pasal 7 ayat (1),(2) dan (3)‏ KOTA (Menerus dalam Kota)‏ 2. Jalan Sistem Sekunder 1. Jalan Sistem Primer (Antar Kota)‏ KOTA Pusat Kegiatan SISTEM JARINGAN JALAN (UU NO. 38 TENTANG JALAN)

16 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA CATATAN : K1 = MENGHUBUNGKAN ANTAR IBUKOTA PROPINSI K2 = IBUKOTA PROPINSI DENGAN IBUKOTA KABUPATEN / KOTA K3 = MENGHUBUNGKAN ANTAR IBUKOTA KABUPATEN / KOTA K4 = IBUKOTA KABUPATEN / KOTA DENGAN KECAMATAN SISTEM JARINGAN KLASIFIKASI/ ADMINISTRASI WEWENANG PEMBINAAN JALAN TOL JALAN ARTERI SISTEM JALAN KOLEKTOR K - 1 JALAN NASIONAL MENTERI PU PRIMER K - 2 JALAN PROVINSI K - 3 PEMERINTAH PROVINSI K - 4 JALAN KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN SISTEM SEKUNDERJALAN KOTA PEMERINTAH KOTA KLASIFIKASI/ FUNGSI JALAN LOKAL/ LINGKUNGAN ARTERI KOLEKTOR LOKAL LINGKUNGAN MENTERI PU Hubungan antara Sistem Jaringan Jalan, Klasifikasi Jalan dan Wewenang Pembinaan (UU NO. 38 TENTANG JALAN)

17 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PENYELENGGARAAN JALAN PENGATURANPEMBINAANPEMBANGUNANPENGAWASAN KEGIATAN Perumusan kebijakan perencanaan Penyusunan Perencanaan Umum Penyusunan Peraturan Perundang undangan Penyusunan Pedoman dan Standar Teknis Pelayanan Pemberdayaan SDM Penelitian dan Pengembangan Pemrograman Penganggaran Perencanaan Teknis Pelaksanaan Konstruksi Pengoperasian Pemeliharaan Tertib Pengaturan Tertib Pembinaan Tertib Pembangunan KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN (UU NO. 38 TENTANG JALAN)

18 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  Kedepan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga tidak terbatas hanya penyelenggaraan Jalan Nasional saja namun juga meliputi penyelenggaraan jalan secara umum terhadap Jalan Daerah yaitu pengaturan, pembinaan, dan pengawasan (turbinwas).  Terwujudnya jalan yang standar yang telah memenuhi persyaratan laik fungsi dan jalan yang berkeselamatan (safer road).  Diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengubah paradigma business as usual yang selama ini hanya berorientasi kepada Penyelenggaraan Jalan Nasional saja. ARAH PENYELENGGARAAN JALAN KEDEPAN

19 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Visi: Misi: Terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antar- perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

20 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  PROGRES KEUANGAN & FISIK KEGIATAN TA EVALUASI CAPAIAN 2011

21 Target dan Capaian 2011 Status Data : 05 Januari 2012  Realisasi Fisik : 91,26 % (Realisasi Fisik Kemen PU : 90,02 %)  Realisasi Keuangan : 90,63 % Rp 25,354 T (Realisasi Keuangan Kemen PU : 89,48 %)

22 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA EVALUASI PENYERAPAN AKHIR 2011 DITJEN BINA MARGA 1.Pagu DIPA sebesar Rp. 27,975 M (APBN-P) 2.Prediksi anggaran yang tidak terserap :  Sisa lelang tidak dimanfaatkan Rp. 298 M  Sisa serap putus kontrak Rp. 68,32 M  pagu paket tdk dilaksanakan Rp. 148,77 M  sisa pagu paket tidak diserap : Rp. 2,053 T Total Perkiraan Anggaran tidak terserap sebesar Rp. 2,568 Triliun atau 9.18 % Total penyerapan akhir 2011 : Rp 25,407 T atau % 3.Hasil monitoring e-Mon Keuangan : Rp. 25,354 T atau 90,63%, 4.Apabila angka-angka tersebut belum tepat, segera di muktahirkan. Status tanggal 5 Januari 2012

23 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Source :http://emonitoring-pu.web.id/mobile Sumber : e-Mon mobile REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PER BALAI TA 2011 DI LINGKUNGAN DITJEN BINA MARGA STATUS 05 JANUARI 2011; 08:00 WIB NoBalai PAGU e-MonitoringREALISASIPROGRES RPMPLNTOTALRPMPLNTOTALKeuFis 1BALAI BESAR I MEDAN ,8093,23 2BALAI BESAR II PADANG ,6189,00 3BALAI BESAR III PALEMBANG ,6296,32 4BALAI BESAR IV JAKARTA ,4382,60 5BALAI BESAR V SURABAYA ,8593,73 6BALAI BESAR VI MAKASSAR ,6093,25 7BALAI BESAR VII BANJARMASIN ,1195,62 8BALAI IX AMBON ,1392,78 9BALAI VIII DENPASAR ,1599,67 10BALAI X JAYAPURA ,7298,54 11BALAI XI MANADO ,3191,84 12PUSAT ,2566,55 TOTAL ,6391,26

24 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  CAPAIAN SASARAN RKP TA. 2011

25 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEGIATAN TARGET PERPRES No.29/2010 REALISASI 2011 (sementara) Km/M(%) Panjang Jalan yang di Preservasi km km Panjang Jembatan yang di Preservasi m m Panjang Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebaran km3.160 km Panjang Jembatan yang dibangun baru38.30 km58.15 km Panjang Jalan yang dibangun baru/duplikasi2.119 m8.180 m Panjang Flyover/Underpass/Terowongan yang dibangun m3.494 m Panjang Jalan Bebas Hambatan yang dibangun5.70 km9.53 km Panjang Pembangunan/Pelebaran Jalan di Kawasan Strategis. Perbatasan, Wilayah terluar dan terdepan 134 km294 km Panjang Jalan Tol yang dibangun oleh Swasta43.25 km CAPAIAN SASARAN RKP TA. 2011

26 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  CAPAIAN KONDISI JALAN 2011

27 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA CAPAIAN KEMANTAPAN JALAN DAN SASARAN 2012 – 2014 SASARAN KEMANTAPAN JALAN (dalam persen) TAHUN RENCANA CAPAIAN

28 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA HASIL SURVAI JALAN NASIONAL SEMESTER-1 dan 2 TAHUN 2011

29 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  Terdapat beberapa provinsi yang hasil survai kondisinya menurun dari semester I ke semester II, hal ini perlu mendapat perhatian serius terhadap kualitas survai dan ketepatan waktu penyerahan hasil survai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.  Hasil survai telah terbuka dan bisa dilihat oleh masyarakat luas karena ditayangkan dalam website Kementerian PU dengan address : dan setiap Satker wajib mengetahui dan melihat data kondisi tersebut setiap waktu.http://bukapeta.com/binamarga/ HASIL SURVAI JALAN NASIONAL SEMESTER-1 dan 2 TAHUN 2011

30 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  PROGRES UKP- 4 PADA B12

31 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA NOUKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN (%) 1. Tertingkatkannya kapasitas jalan (pelebaran) sepanjang km 100 % 2. Terbangunnya m jembatan 100 % 3. Terbangunnya m flyover/underpass 100 % 4. Terbangunnya 33 km jalan lingkar/bypass 100 % 5. Terbangunnya 200 km jalan strategis di lintas selatan Jawa, di wilayah perbatasan, terpencil dan terluar terbangun 100 % 6. Terpreservasinya km jalan 100 % 7. Terpreservasinya m jembatan 100 % 8. Terkontraknya 2 paket kegiatan yang dilaksanakan dengan performance-based contract 100 % 9. Tertanamnya dan terpeliharanya pohon di sepanjang ruas jalan nasional, ruas jalan provinsi, ruas jalan kab/kota serta di sepanjang bantaran sungai sebanyak pohon 100 % CATATAN Perlu lebih cermat dalam penentuan target kegiatan untuk ukuran keberhasilan (tepat sasaran); Pelaporan UKP4 adalah monitoring kegiatan tahunan, minimalkan kegiatan MYC dan Loan Project dalam target ukuran keberhasilan; Kelengkapan data dukung koordinat dan foto harus dipenuhi. CAPAIAN UKP4 STATUS B12

32 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  IDENTIFIKASI MASALAH TA. 2011

33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA SRIP: Loan Closing Date sudah diperpanjang s/d 30 Juni 2013 Palmerah Jambi, terkontrak Des 2011, 15 bulan, selesai bulan Maret 2013; Perlu pengendalian secara ketat Bandar Lampung Bypass proses lelang ulang, direncanakan terkontrak 1 April 2012, 15 bulan selesai bulan Juni 2013 ; perlu pengendalian secara ketat Cilegon – Pasauran, status terlambat dan stagnan. Jika terminasi, waktu tersisa untuk konstruksi bulan; agar segera diputuskan kelanjutannya. JICA : IP-531 : Paket E2A segera dilaksanakan (SPMK diperkirakan 10 Jan 2012). Segera dilakukan pembahasan perpanjangan waktu Loan dengan JICA KOREA: Padang Bypass : Menunggu NOL draft kontrak dari EDCF. Segera dilakukan percepatan kontrak. EINRIP : 2 paket kritis EKS-02 dan EKB-01 ; Percepatan finalisasi justek Segera untuk menindaklanjuti temuan TFAC CHINA: Proses Loan Agreement 3 paket ( Jembatan Sei Tayan, Jln Toll Medan – Kualanamu dan Jln Toll Cisumdawu); Percepatan penyampaian dokumen pendukung antara lain Update FS, Amdal dan LARAP, rencana Supervisi. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PAKET LOAN

34 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA WINRIP : Tanda tangan Loan Agreement 14 Desember 2011; Percepatan penyiapan PIP dan PMM sebagai syarat Loan Effektif TA : CTC dan DSC dalam proses persetujuan shortlist, rencana mobilisasi Juni – Juli 2012; Percepatan seleksi konsultan Civil Work : 4 paket AWP-1 proses lelang PQ; 2 paket Balai 3 diumumkan tgl 30 Desember 2011, 2 paket dari Balai 2 menunggu Pokja. Rencana pelaksanaan 4 paket ini merupakan satu kesatuan sehingga proses lelang harus serentak / bersamaan ; Percepatan proses lelang Balai 2. RRDP: TA : CTC, DSC-1 dan DSC-3 proses lelang pengumuaman tgl 19 Desember 2011 (Rencana mobilisasi Agustus/September 2012);Percepatan seleksi konsultan dalam rangka persiapan tanda tangan Loan Agreement. Percepatan penyelesaian DED RCP03-4 Kaltim dan Bidding Document dengan Extended Warranty Period EWP (9 paket) dan PBMC (2 paket) 8 paket CW (ADB) proses lelang PQ pengumuman tgl 20 Desember 2011, (Rencana pelaksanaan konstruksi Oktober/ November 2012), 3 paket IDB Jateng dalam proses persetujuan pelelangan dengan semi e-procurement; Percepatan proses lelang SPANYOL: Dokumen lelang telah disetujui oleh Spanyol (tgl 12 Desember 2011); Percepatan lelang oleh Balai BPJN IV IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PAKET LOAN

35 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  DISIPLIN PELAPORAN

36 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  Satker merupakan Sumber Data; Satker merupakan Sumber Data;  Data harus di-entry dengan lengkap, benar, tersinkronisasi dan dikirim tepat waktu; Data harus di-entry dengan lengkap, benar, tersinkronisasi dan dikirim tepat waktu;  Tugas Pemantauan, Evaluasi dan Sinkronisasi data ada di Balai; Tugas Pemantauan, Evaluasi dan Sinkronisasi data ada di Balai;  Tugas DJBM memberikan pelatihan dan pendampingan. Tugas DJBM memberikan pelatihan dan pendampingan. DISIPLIN PELAPORAN

37 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA GRAFIK RENCANA DAN PROGRES PENYERAPAN KEUANGAN DAN FISIK T.A. 2011

38 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  LAKIP DAN KONTRAK KINERJA

39 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  Secara umum Kondisi jalan nasional menunjukkan adanya peningkatan, hasil survei semester II akhir tahun 2011 menjadi 87,72 %.  Hasil survei semester II akan menjadi Base Line dari Kontrak Kinerja Kasatker/PPK 2012  Agar dilakukan evaluasi Kontrak Kinerja tahun 2011 dan mempersiapkan untuk menyiapkan kontrak kinerja tahun EVALUASI KONTRAK KINERJA

40 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA No. Nama Lembaga JanuariFebruariMaret 1.Satker 2.Unit Eselon II 3.Unit Eselon I CATATAN : Melampirkan Dokumen sebagai berikut : Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dokumen Penetapan Kinerja (PK) JADWAL PENYERAHAN LAKIP 2011

41 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA No. Nama Lembaga JanuariFebruariMaret 1.Satker 2.Unit Eselon II 3.Unit Eselon I JADWAL PENYERAHAN LAKIP 2011

42 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  PENUNTASAN TEMUAN BPK-RI DAN PENGELOLAAN BMN

43 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  Di lingkungan DJBM masih terdapat temuan-temuan LHP tahun 2004 s.d yang belum tuntas :  Temuan-temuan tersebut mencakup : – Sistem Pengendalian Intern : Penatausahaan Keuangan Penatausahaan BMN (Persediaan dan Aset Tetap) – Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan : Ketidakefisienan atau Potensi Kerugian Negara  Kepala Balai Besar/Kepala Balai wajib mengkoordinasikan tindak lanjut untuk penuntasan temuan tersebut  Kasatker TA-2011/2012 wajib segera menindaklanjuti : – Rencana tindak lanjut penyelesaian untuk penuntasan agar diserahkan pada saat Raker ini PENUNTASAN TEMUAN BPK-RI Belum tuntas (dalam proses)Belum ditindak lanjuti Di lingk. Pusat19 temuan2 temuan Di lingk. Balai Besar/Balai68 temuan / 38 Satker26 temuan / 17 Satker Sisa Nilai TemuanRp ,41Rp ,12

44 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  Kepala Satker adalah Kuasa Pengguna Barang (KPB).  Sebagai seorang KPB satker harus mengikuti ketentuan dalam PP No 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D.  Salah satu tugas KPB dalam PP no 6 adalah membuat laporan BMN yang akan menjadi bagian dalam Neraca Laporan Keuangan dan diaudit oleh BPK.  Kelemahan Aset pada LK 2010 menurut audit BPK – Persediaan tidak berdasarkan stock opname dan tidak didukung penatausahaan yang memadai. – Pencacatan aset tetap belum keseluruhan, nilai belum wajar, tidak dilengkapi dokumen pendukung, dan belum diungkapkan secara memadai.  Kelemahan harus diatasi pada LK 2011 – Persediaan: Satker agar melaksanakan Inmen PU No 05/IN/M/2011 ttg pengelolaan persediaan (an. mengangkat petugas gudang, membuat kartu barang, melakukan stock opname) – Aset Tetap: Satker agar mencatat aset yang belum masuk kedalam simak dengan kuantitas dan kode akun yang benar, dan bekerja sama dengan KPKNL setempat dalam menentukan nilai aset (IP). Satker agar mengamankan aset antara lain dengan membuat sertfikat tanah, menarik BMN yang dikuasai pihak lain dan mengikuti prosedur pemanfaatan apabila BMN akan dimanfaatkan oleh pihak lain (sewa, pinjam pakai, dll) PENGELOLAAN BMN

45 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  PELAKSANAAN PROGRAM 2012 PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2012

46 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  RKP 2012

47 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA RKP 2012 KEGIATAN TARGET PERPRES No.29/2010 Panjang Jalan yang di Preservasi km Panjang Jembatan yang di Preservasi m Panjang Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebaran3.586 km Panjang Jalan yang dibangun baru127 km Panjang Jembatan yang dibangun baru/duplikasi7.686 m Panjang Flyover/Underpass/Terowongan yang dibangun2.256 m Panjang Jalan Bebas Hambatan yang dibangun10 km Panjang Pembangunan/Pelebaran Jalan di Kawasan Strategis. Perbatasan, Wilayah terluar dan terdepan 292 km Panjang Jalan Tol yang dibangun oleh Swasta158 km

48 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  RENCANA PENGADAAN DAN PENYERAPAN TA. 2012

49 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PENGADAAN BARANG/JASA Kegiatan 2012 :  Pagu anggaran 2012 : Rp M  Pagu anggaran kontraktual 2012 (> 100 Jt) : Rp ,40 M  Jumlah Paket kontrak : paket (fisik & non fisik) 2. Rencana Umum Pengadaan :  Jumlah Satker yang telah memasukkan Rencana Umum Pengadaan : 176 Satker  Jumlah Paket yang telah di upload : Paket dengan Pagu Rp ,64 M 3. Pelelangan : 1.Full e-procurement :  Jumlah Paket Pengumuman lelang : 918 Paket dengan Pagu : Rp ,75 M  Pelelangan yang sedang berlangsung : 809 Paket dengan Pagu Rp.2.097,15 M 2.Semi e-procurement :  Jumlah Paket Pengumuman lelang : 68 Paket dengan Pagu : Rp.365,47 M + US $ 39 Juta  Pelelangan yang sedang berlangsung : 332 Paket dengan Pagu Rp.2.199,39 M  Pengumuman Pemenang 64 paket dengan Pagu : Rp.788,57 M Total Paket yang sedang proses lelang : Paket dengan nilai HPS Rp M + US $ 39 jt Status tanggal 05 Januari 2012

50 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  Mempercepat Pelaksanaan Lelang untuk seluruh kegiatan 2012 dan sesuai surat Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA), tanggal 23 Desember 2011 perihal Percepatan Pelaksanaan Proses Percepatan APBN 2012 : Pengumuman pengadaan barang/jasa harus sudah dilaksanakan paling lambat tanggal 13 Januari 2012 dan menyampaikan hasil pelelangan berikut penjelasan untuk paket yang tidak berhasil diumumkan, paling lambat tanggal 16 Januari 2012 Kontrak harus sudah ditandatangani paling lambat tanggal 16 Maret 2012 dan dilaporkan hasilnya berikut yang tidak berhasil ditandatangani, pada tanggal 19 Maret 2012;  Untuk paket MYC APBN yang masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan, pelelangan tetap dilaksanakan, penanda tanganan kontrak dilakukan setelah persetujuan turun;  Sampai saat ini dari 2708 paket (fisik dan non fisik > 100 jt) telah diumumkan sebanyak Paket. Perlu setiap Satker segera mengumumkan semua paket- paket yang ada dimasing-masing. PENGADAAN BARANG/JASA

51 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA JADWAL RENCANA PENYERAPAN 2012 (DISBURSEMENT PLAN)  Disbursement Plan/rencana penyerapan keuangan harus dibuat realistis dan mengikuti ketentuan sebagaimana mestinya (sesuai surat TEPPA tanggal 23 Desember 2011 dibuat atas dasar pola normal, triwulan pertama diharapkan progres penyerapan mencapai 25%).  Kepada seluruh Satker agar membuat disbursment plan (rencana penyerapan) untuk setiap paket kegiatan TA 2012 yang harus diselesaikan pada acara raker ini.

52 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  BENTUK KONTRAK TAHUN 2012

53 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA 1.Sesuai SE Dirjen BM No. 06/SE/Db/2011 tanggal 20 Desember 2011, mulai TA 2012 diberlakukan 3 (tiga) jenis kontrak : 1.Tipe-I untuk kontrak tahun tunggal (SYC) 2.Tipe-IIA untuk kontrak tahun jamak (MYC) 3.Tipe-IIB untuk kontrak tahun jamak (PBC) 2.Untuk paket fisik yang masih memungkinkan dilakukan addendum harus menggunakan jenis kontrak diatas 3.Untuk paket fisik yang tidak memungkinkan dilakukan addendum agar mengajukan permintaan pengecualian secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada Direktur Jenderal Bina Marga. BENTUK KONTRAK TAHUN 2012

54 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA JENIS KONTRAK TIPE – I (SYC) 1.Kontrak Tahun Tunggal dengan Masa Pemeliharaan 2 Tahun; 2.Tipe Pengadaan Pasca-Kualifikasi; 3.Jenis Kontrak Harga Satuan; 4.Metode Penyampaian Satu Sampul; 5.Metode Evaluasi Sistem Gugur; 6.Ketentuan Tingkat Layanan Jalan yang harus dipenuhi Penyedia Jasa pada masa pemeliharaan, jika tidak dipenuhi akan dikenakan Denda dan/atau Pemotongan Pembayaran/Jaminan; BENTUK KONTRAK TAHUN 2012

55 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BENTUK KONTRAK TAHUN 2012

56 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA JENIS KONTRAK TIPE – IIA (MYC) 1.Kontrak Tahun Jamak dengan Masa Layanan dan Masa Pemeliharaan 5 Tahun terhitung sejak selesainya pekerjaan konstruksi; gambar desain dari Pengguna Jasa; 2.Tipe Pengadaan Pasca-Kualifikasi; 3. Jenis Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan; 4.Metode Penyampaian Satu Sampul; 5.Metode Evaluasi Sistem Nilai dengan Ambang Batas. 6.Terdapat Tambahan Jaminan Layanan Pemeliharaan Jalan. BENTUK KONTRAK TAHUN 2012

57 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BENTUK KONTRAK TAHUN 2012

58 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA JENIS KONTRAK TIPE – IIB (PBC) Untuk pekerjaan fisik yang desainnya belum tersedia dan skalanya cukup besar (>100M), isi kontraknya meliputi : 1.Desain, pekerjaan konstruksi, pelayanan preservasi pada masa desain/konstruksi dan masa pemeliharaan (masa jaminan); 2.Masa jaminan pemeliharaan ditetapkan 5 tahun; 3.Diterapkan indikator kinerja untuk pelayanan preservasi. BENTUK KONTRAK TAHUN 2012

59 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BENTUK KONTRAK TAHUN 2012

60 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  PENYELESAIAN TAHUN 2012

61 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  Total Blokir Ditjen Bina Marga sebesar Rp. 2,447 Triliun. Adapun Penyebab blokir antara lain :  PHLN yang belum efektif sebesar Rp. 1,054 Triliun  Paket MYC yang menunggu persetujuan Menteri Keuangan Rp. 1,037 Triliun  Tanggap Darurat sebesar Rp. 151,18 Miliar  Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Workshop sebesar Rp. 50,39 Miliar  Kurangnya data dukung sebesar Rp. 62,71 Miliar  Bahan dan Peralatan sebesar Rp. 52,26 Miliar  Cadangan Belanja sebesar Rp. 39,34 Miliar (Belanja Pegawai Rp. 3,191 Miliar; Belanja Barang Rp. 31,798 Miliar; Belanja Modal Rp. 4,353 Miliar) BLOKIR TA DITJEN BINA MARGA

62 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  Percepatan proses Loan Agreement untuk PHLN yang belum efektif  Perlunya koordinasi yang intensif dengan Ditjen. Anggaran untuk percepatan ijin MYC dari Menteri Keuangan  Perlunya koordinasi dengan BPKP, MENPAN & RB, Cipta Karya untuk percepatan proses persetujuan/clearance pembangunan gedung & workshop  Percepatan penyiapan data dukung revisi antara lain TOR, RAB, Daftar IKMN, Daftar Pegawai, NJOP dan data dukung terkait  Anggaran blokir yang tidak akan dimanfaatkan harus segera dilaporkan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak lainnya PEMBUKAAN BLOKIR TA DITJEN BINA MARGA

63 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA o Untuk mempercepat proses pembebasan tanah, akan dibentuk satgas pada setiap provinsi yang mempunyai alokasi anggaran pembebasan tanah; o Perlu koordinasi yang lebih intensif dan pendekatan kepada masyarakat yang lebih baik. o Satker pada lokasi pembebasan tanah terkait/terdekat agar mendukung secara langsung kegiatan pembebasan tanah PERCEPATAN PEMBEBASAN TANAH

64 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  ANTISIPASI MASALAH ASPAL

65 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA POLA SEASONAL KEBUTUHAN ASPAL Setiap satker agar membuat jadwal prediksi kebutuhan aspal Lakukan koordinasi dengan Pertamina untuk menjamin pemenuhan kebutuhan ANTISIPASI KELANGKAAN ASPAL

66 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  FAMILY THREE PERUNDANGAN

67 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG BINA MARGA * Yang belum selesai harap diselesaikan sebelum bulan Maret 2012

68 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA MANUAL PEMBANGUNAN JALAN FAMILY TREE PEMBANGUNAN JALAN

69 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA 1.Agar segera dilakukan penyusunan manual-manual tersebut untuk memayungi NSPK yang sudah ada 2.Sistem mutu : Manual Mutu agar mulai dilaksanakan 3.Unit Eselon II beserta jajaran ke bawahnya agar segera melengkapi Prosedur dan Instruksi Kerja sesuai aturan dalam Manual Mutu FAMILY TREE - 3

70 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN (RUNK)

71 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Komitmen Kementerian Pekerjaan Umum, Ditjen Bina Marga dalam RUNK/Dekade Aksi mewujudkan Jalan yang berkeselamatan (Pilar-2). Kegiatan untuk mendukung pilar -2 tersebut antara lain :  Melaksanakan penutupan lubang jalan (potholes)  Melaksanakan perbaikan adanya genangan air  Melaksanakan penanganan jalan licin  Melaksanakan perbaikan bahu jalan Kepada setiap BALAI diminta Segera melaporkan rencana pelaksanaan dan target pencapaian dan memberi masukan rencana sampai 2020 (Dekade Aksi). RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN (RUNK)

72 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA MITIGASI BENCANA ALAM Berdasarkan overlay awal, perlu diantisipasi lokasi Jalan & Jembatan yang berpotensi RAWAN BENCANA Dari tabel dapat disimpulkan bahwa dari Km panjang jalan nasional, yang terancam bencana banjir sekitar Km (23.07%), terancam bencana gempa bumi sekitar Km (64.3%), terancam bencana pergerakan tanah sekitar Km (42%), terancam bencana gunung api sekitar Km (25.92%), dan terancam bencana tsunami sekitar Km (34.22%). Hasil Overlay Peta Jaringan Jalan Nasional dan Peta Ancaman Bencana

73 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  QUICK WINS DITJEN BINA MARGA

74 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Lokasi : Cikampek – Semarang Target : - Penutupan Lubang maksimum 5 hari - IRI maksimum 8 Tindakan yang perlu dilakukan segera : evaluasi kemampuan PPK berapa lama untuk menutup lubang Evaluasi lokasi-lokasi segmen jalan yang dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat Rencana peningkatan kapasitas PPK dari segi : 1.Organisasi pelaksanaan preservasi 2.Peningkatan kapasitas SDM 3.Tata laksana preservasi  Inspektorat Jenderal akan melakukan pendampingan terhadap Proses Pengadaaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada Quick Wins Ditjen Bina Marga di Pantura. QUICK WINS

75 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  PENGAWASAN INTERNAL

76 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  Untuk Pengawasan Intern Pemerintah setiap unit/satker harus melaksanakan SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah dan penerapan Permen PU No.6,7 & 8 Tahun 2008 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan di lingkungan Kementerian PU.  Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Pengawasan Internal Ditjen Bina Marga

77 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  PROGRAM STRATEGIS 2012

78 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  Pemerintah saat ini mempunyai SAL (Sisa Lebih Anggaran) yang sebagian akan dimanfaatkan untuk penanganan infrastruktur dalam rangka memperkuat MP3EI dan Prioritas lainnya.  Proyek Strategis yang dicanangkan adalah : 1. Bagian dari Sumatera High Grade Highway yang meliputi : Pembangunan lanjutan Jalan Tol Medan – Kualanamu; o Seksi I.B Lubuk Pakam – Lubuk Pakam Barat (7.185 Km) Jalan Tol Medan – Binjai sepanjang 16 Km; Jalan Tol Palembang – Indralaya 22 km; Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai sepanjang 135 Km; Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar sepanjang 150 Km. 2.Pembangunan Jalan Perbatasan 3.Penyelesaian Jalan Tol Jawa pada ruas Solo – Kerosono bagian Pemerintah (60 Km) yaitu seksi Solo – Karanganyar dan Saradan – Kertosono Salatiga - Boyolali Cileunyi – Sumedang – Dawuan seksi Cileunyi – Sumedang 4.Percepatan Pembangunan : Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Provinsi Maluku Provinsi Maluku Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur PROGRAM STRATEGIS 2012

79 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA 1. High Grade Highway merupakan konsep untuk Penyediaan Jalan Bebas Hambatan (expressway) yang berupa Jalan Bebas Hambatan/Freeway (tidak layak secara finansial) dan Jalan Tol/Toll Road (layak secara finansial) 2. Merupakan jalan dengan akses terbatas (Limited Access Highway) pada ROW baru yang menghubungkan pusat kegiatan utama. 3. Identik dengan Interstate Highway System (USA) atau Autobahn System (Germany/Europe) 4. Manfaat High Grade Highway 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan lapangan kerja. 2. Meningkatkan akses dan mengurangi biaya transportasi. 3. Merupakan stimulus terhadap pertumbuhan sektor industri, turisme, lapangan kerja, dan pertumbuhan regional. 4. Optimalisasi manfaat pembangunan melalui pelaksanaan konstruksi secara bertahap sesuai kebutuhan. 5. Kebijakan yang mendukung iklim investasi, sehingga mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan jalan tol 6. Partisipasi Institusi Pendanaan, seperti Bank Dunia dan lain-lain. 5. Namun untuk Freeway Pemerintah perlu menganggarkan biaya pemeliharaan berkala dan rutin sehingga dapat membebani APBN KONSEP DAN MANFAAT HIGH GRADE HIGHWAY (HGH)

80 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA RUAS-RUAS HIGH GRADE HIGHWAY SUMATERA

81 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Rute Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Heart of Borneo 1 : Danau Sentarum National Parka 2 : Taman Nasional Betung Kerihun 3 : TN Kayan Mentarang Rencana Trase Jalan Sejajar Perbatasan 1.Jalan Paralel Perbatasan sepanjang Tamajuk – Sei Ular 2.Panjang Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Km 3.FS Jalan Paralel Perbatasan dan Menuju Pos Lintas Batas -2011, DED dan Dokumen Lingkungan belum ada 4.Trase terpilih telah mempertimbangkan Aspek Pertahanan Keamanan, Kondisi Topografi, Lingkungan dan Sosial/Kesejahteraan Masyarakat 5.Kebutuhan dana alokasi untuk penyelesaian pembangunan Jalan Paralel Perbatasan sebesar Rp. 7.7 Trilyun. Pos Lintas Batas (PLB) Alinyemen yang ekstrim Alternatif jangka panjang tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, Kesejahteraan masyarakat dan resiko dinamika politik yang berdampak pada pertahanan keamanan.

82 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DED Jalan Tol Bakaheuni-Terbanggi Besar, Kandis-Dumai, Palembang - Indralaya dan Medan Binjai Penerusan pembebasan tanah ruas jalan tol Medan-Kualanmu-Tebing Tinggi, Pakanbaru-Kandis-Dumai, Cileunyi-Sumedang-Dawuan dan Solo-Kertosono. Penerbitan SP2LP dan pembebasan tanah Bakaheuni-Terbanggi Besar, Palembang-Indralaya dan Medan-Binjai Penerusan Konstruksi Jalan Tol ruas Medan-Kualanamu-Lubuk Pakam Barat, Cileunyi-Sumedang dan seksi Solo – Karanganyar dan Saradan – Kertosono RENCANA KEGIATAN 2012  HGH Sumatera dan Jalan Tol Trans Jawa  Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Penyelesaian DED, Dokumen Lingkungan dan pembebasan lahan untuk Ruas Temajuk – Mensalong (1.755 Km) Pembangunan pada Ruas-ruas tertentu  Dibutuhkan Percepatan Pembebasan Lahan dan land freezing untuk menjaga aset Pemerintah

83 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  PEMBINAAN JALAN DAERAH

84 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA PEMBINAAN JALAN DAERAH  Salah satu misi dalam RENSTRA Ditjen Bina Marga ialah “Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai”.  Sasaran yang harus dicapai dalam RENSTRA adalah Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Daerah untuk menuju kondisi mantap menjadi 60%.  Telah diterbitkan Permen PU No. 18/PRT/M/2011 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota.  Agar segera dibentuk forum komunikasi penyelenggaraan Jalan Daerah

85 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  AUDIT KEAMANAN JEMBATAN BENTANG PANJANG

86 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  Pembentukan KOMISI KEAMANAN JEMBATAN dengan tujuan : 1.Antisipasi kegagalan penyelenggaraan jembatan, belajar dari kasus Jbt. Timpa (konstruksi) dan Jbt Kutai Kertanegara (operasi) 2.Mendukung keamanan penyelenggaraan jembatan.  Tugas : 1.Memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara Jembatan 2.Mendukung penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia 3.Berperan aktif dalam penyelenggaraan pemuktahiran NSPM 4.Melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan jembatan 5.Penilaian terhadap kegagalan pekerjaan/bangunan KOMISI KEAMANAN JEMBATAN

87 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  Keanggotaan 1.Direktorat Jenderal Bina Marga 2.Pemda/Swasta/Jalan Tol/Organisasi Profesi/Perorangan (ahli bidang jembatan)  Status dan Kendala 1.Tersedia konsep Komisi Keamanan Jembatan (mengacu kepada Organisasi Keamanan Bendung) 2.Belum ada payung hukum pembentukan Organisasi Keamanan Jembatan 3.Sosialisasi dan SDM KOMISI KEAMANAN JEMBATAN

88 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  Dibentuk berdasarkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor:06/IN/M/2011  Pembentukan : 1.Untuk mengetahui dan memantau kondisi jembatan bentang panjang 2.Mengantisipasi dan menjaga tidak terjadinya kegagalan bangunan  Tugas 1.Menyusun rekomendasi program dan perencanaan jembatan 2.Melakukan pemantauan dan penilaian kondisi jembatan 3.Melakukan evaluasi teknis terhadap kerusakan jembatan 4.Menentukan rekomendasi penanganan jembatan 5.Fasilitasi dalam mengefektifkan sistem pemeliharaan. TIM AUDIT KEAMANAN JEMBATAN BENTANG PANJANG

89 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  Keanggotaan dari Direktorat Jenderal Bina Marga : 1.Direktorat Bina Teknik 2.Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I, II dan III 3.Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I s.d XII  Tindak lanjut Pemeriksaan lanjut kondisi jembatan bentang panjang yang terdiri dari 40 buah jembatan di 18 provinsi TIM AUDIT KEAMANAN JEMBATAN BENTANG PANJANG

90 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA INSPEKTUR SMJ INSPEKTUR SMJ INSPEKTUR SMJ INSPEKTUR SMJ SPESIALIS ENGINEER SPESIALIS ENGINEER INSPEKTUR SMJ INSPEKTUR SMJ BILA DIPERLUKAN SETELAH PEKERJAAN BESAR AWAL SMJ SETIAP TAHUN SETIAP 3-5 TAHUN/ BILA NK > 3 PEMERIKSAAN KHUSUS PEMERIKSAAN INVENTARISASI PEMERIKSAAN MENDETAIL PEMERIKSAAN RUTIN DATABASE JEMBATAN PEMERIKSAAN JEMBATAN Seluruh penanganan harus berbasis data survey oleh Pemeriksa/Inspektur Jembatan yang meliputi Pemeriksaan Inventarisasi, Rutin, Detail dan Khusus STRATEGI PENANGANAN JEMBATAN

91 TERIMA KASIH


Download ppt "KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA Jakarta, 6-7 Januari 2012 BAHAN PAPARAN DIRJEN BINA MARGA PADA RAKERTAS KEMENTERIAN PU."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google