Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

OUTLINE KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "OUTLINE KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN"— Transcript presentasi:

0 BAHAN PAPARAN DIRJEN BINA MARGA PADA RAKERTAS KEMENTERIAN PU
Jakarta, 6-7 Januari 2012 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

1 OUTLINE KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN
EVALUASI CAPAIAN TA : RKP TA & Renstra Fisik dan Keuangan status 29 Des 2011; Evaluasi Kontrak Kinerja Progres UKP- 4 pada B12; Identifikasi Masalah TA. 2011 Disiplin Pelaporan LAKIP dan Kontrak Kinerja Penuntasan temuan BPK-RI dan pengelolaan BMN PELAKSANAAN KEGIATAN TA : RKP 2012 Rencana Pengadaan dan Penyerapan TA. 2012 Pelaksanaan Anggaran 2012 Penerapan Extended Warranty Period Pembuatan schedule Rencana disbursement Penyelesaian Blokir 2012 Percepatan Pembebasan tanah Antisipasi masalah aspal Family Tree Quick Win Pengawasan Internal Proyek Strategis 2012 Pembinaan Jalan Daerah Audit Jembatan bentang panjang

2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

3 TRANSPORTASI DAN INFRASTRUKTUR JALAN
Setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pertumbuhan lalulintas sebesar 1,5%. Transportasi merupakan urat-nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan nasional Pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari sistem transportasi memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia Pembangunan infrastruktur jalan sejalan dengan tiga strategi pembangunan ekonomi: pro growth, pro jobs dan pro poor. Pembangunan infrastruktur jalan harus memperhatikan secara bersamaan 3 aspek utama yang sangat penting yaitu : aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (pro green).

4 KONEKTIFITAS NASIONAL
BANDARA PELABUHAN MULTIMODA JALAN KERETA API Source: Bappenas, 2010, “Strengthening National Connectivity”

5 VISI KONEKTIVITAS: LOCALLY INTEGRATED, GLOBALLY CONNECTED
3 TINGKATAN KONEKTIVITAS NASIONAL Indonesia International Gateway Asia Europe America Town Island City ANTAR PULAU ANTAR PUSAT PENGEMBANGAN (sub-regions) DALAM PUSAT PENGEM BANGAN (urban) DALAM PULAU Internasional KONEKTIVITAS LOKAL KONEKTIVITAS NASIONAL KONEKTIVITAS GLOBAL BACK Source: Bappenas, 2010, “Strengthening National Connectivity”

6 THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2010-2011
Global Competitiveness Index, Indonesia No. 44 dari 133 Negara Infrastuktur rangking 82 Kualitas Jalan rangking 84

7 BACK

8 PENDEKATAN REGIONAL DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
4/10/2017 PENDEKATAN REGIONAL DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Pembangunan infrastruktur ke-PU-an di Indonesia menggunakan pendekatan pembangunan wilayah yang selaras dengan prinsip “infrastruktur bagi seluruh lapisan masyarakat” dan “pembangunan berkelanjutan” Wilayah akan berkembang Wilayah telah Wilayah sedang

9

10 KRNDS ROAD NETWORK DEVELOPMENT OPTION

11

12 PENDEKATAN REGIONAL DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Untuk wilayah yang telah berkembang yang secara ekonomi telah berkembang meliputi pulau Jawa, Bali dan Sumatera dimana investasi swasta lebih di dorong dalam penyediaan infrastruktur jalan Untuk wilayah yang sedang berkembang dengan wilayah meliputi pulau Kalimantan, Sulawesi dan NTB dan investasi swasta mulai diperkenalkan dalam penyediaan infrastruktur jalan Untuk Wilayah akan Berkembang meliputi kepulauan Maluku, Papua dan seluruh NTT, investasi Pemerintah masih dominan dalam penyediaan infrastruktur

13 PENDEKATAN REGIONAL DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Dalam konteks penataan ruang, jaringan jalan merupakan elemen pembentuk struktur ruang untuk memicu pembangunan suatu kawasan maupun dalam mengurangi disparitas kesejahteraan antar kawasan, seperti melalui pembukaan isolasi wilayah. Pendekatan pembangunan infrastruktur harus berbasis kewilayahan sehingga jaringan jalan dapat terintegrasi antar daerah, antar sektor, dan berkelanjutan. Pengelompokan jalan menurut UU No.38 Tahun 2004 berdasarkan beberapa kategori yaitu, menurut tipe, sistem, fungsi dan status. Menurut Sistem Jaringan Jalan terbagi dalam Sistem Primer dan Sekunder.

14 Sistem Jaringan Jalan Primer
SISTEM JARINGAN JALAN (UU NO. 38 TENTANG JALAN) Sistem Jaringan Jalan Primer Pelayanan distribusi untuk Pengembangan semua Wilayah di Tingkat Nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan Sistem Jaringan Jalan Sekunder Pelayanan distribusi untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan KOTA UU No.38/2004, Pasal 7 ayat (1),(2) dan (3)‏ (Menerus dalam Kota)‏ 2. Jalan Sistem Sekunder 1. Jalan Sistem Primer (Antar Kota)‏ KOTA Pusat Kegiatan

15 Hubungan antara Sistem Jaringan Jalan,
Klasifikasi Jalan dan Wewenang Pembinaan (UU NO. 38 TENTANG JALAN) SISTEM JARINGAN KLASIFIKASI/ ADMINISTRASI WEWENANG PEMBINAAN JALAN TOL JALAN ARTERI JALAN KOLEKTOR K - 1 JALAN NASIONAL MENTERI PU PRIMER K - 2 JALAN PROVINSI K - 3 PEMERINTAH PROVINSI K - 4 JALAN KABUPATEN KABUPATEN SEKUNDER JALAN KOTA KOTA FUNGSI JALAN LOKAL/ LINGKUNGAN ARTERI LOKAL CATATAN : K1 = MENGHUBUNGKAN ANTAR IBUKOTA PROPINSI K2 = IBUKOTA PROPINSI DENGAN IBUKOTA KABUPATEN / KOTA K3 = MENGHUBUNGKAN ANTAR IBUKOTA KABUPATEN / KOTA K4 = IBUKOTA KABUPATEN / KOTA DENGAN KECAMATAN

16 PENYELENGGARAAN JALAN
PENYELENGGARAAN JALAN (UU NO. 38 TENTANG JALAN) PENYELENGGARAAN JALAN PENGATURAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN PENGAWASAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN Perumusan kebijakan perencanaan Penyusunan Perencanaan Umum Penyusunan Peraturan Perundang undangan Penyusunan Pedoman dan Standar Teknis Pelayanan Pemberdayaan SDM Penelitian dan Pengembangan Pemrograman Penganggaran Perencanaan Teknis Pelaksanaan Konstruksi Pengoperasian Pemeliharaan Tertib Pengaturan Tertib Pembinaan Tertib Pembangunan

17 ARAH PENYELENGGARAAN JALAN KEDEPAN
Kedepan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga tidak terbatas hanya penyelenggaraan Jalan Nasional saja namun juga meliputi penyelenggaraan jalan secara umum terhadap Jalan Daerah yaitu pengaturan, pembinaan, dan pengawasan (turbinwas). Terwujudnya jalan yang standar yang telah memenuhi persyaratan laik fungsi dan jalan yang berkeselamatan (safer road). Diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengubah paradigma business as usual yang selama ini hanya berorientasi kepada Penyelenggaraan Jalan Nasional saja.

18 Visi: Misi: RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA 2010-2014
Terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial Misi: Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antar- perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai 18

19 EVALUASI CAPAIAN 2011 PROGRES KEUANGAN & FISIK KEGIATAN TA. 2011
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

20 Target dan Capaian 2011 Realisasi Fisik : 91,26 %
Status Data : 05 Januari 2012 Realisasi Fisik : 91,26 % (Realisasi Fisik Kemen PU : 90,02 %) Realisasi Keuangan : 90,63 % Rp 25,354 T (Realisasi Keuangan Kemen PU : 89,48 %) Di update

21 EVALUASI PENYERAPAN AKHIR 2011 DITJEN BINA MARGA
Status tanggal 5 Januari 2012 Pagu DIPA sebesar Rp. 27,975 M (APBN-P) Prediksi anggaran yang tidak terserap : Sisa lelang tidak dimanfaatkan Rp. 298 M Sisa serap putus kontrak Rp. 68,32 M pagu paket tdk dilaksanakan Rp. 148,77 M sisa pagu paket tidak diserap : Rp. 2,053 T Total Perkiraan Anggaran tidak terserap sebesar Rp. 2,568 Triliun atau 9.18 % Total penyerapan akhir 2011 : Rp 25,407 T atau % Hasil monitoring e-Mon Keuangan : Rp. 25,354 T atau 90,63%, Apabila angka-angka tersebut belum tepat, segera di muktahirkan. Di update

22 REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PER BALAI TA 2011
DI LINGKUNGAN DITJEN BINA MARGA STATUS 05 JANUARI 2011; 08:00 WIB Sumber : e-Mon mobile No Balai PAGU e-Monitoring REALISASI PROGRES RPM PLN TOTAL Keu Fis 1 BALAI BESAR I MEDAN 88,80 93,23 2 BALAI BESAR II PADANG 92,61 89,00 3 BALAI BESAR III PALEMBANG 94,62 96,32 4 BALAI BESAR IV JAKARTA 89,43 82,60 5 BALAI BESAR V SURABAYA 90,85 93,73 6 BALAI BESAR VI MAKASSAR 89,60 93,25 7 BALAI BESAR VII BANJARMASIN 95,11 95,62 8 BALAI IX AMBON 95,13 92,78 9 BALAI VIII DENPASAR 96,15 99,67 10 BALAI X JAYAPURA 98,72 98,54 11 BALAI XI MANADO 89,31 91,84 12 PUSAT 63,25 66,55 90,63 91,26 Di update Source :http://emonitoring-pu.web.id/mobile

23 CAPAIAN SASARAN RKP TA. 2011 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

24 CAPAIAN SASARAN RKP TA. 2011 KEGIATAN TARGET PERPRES No.29/2010
REALISASI 2011 (sementara) Km/M (%) Panjang Jalan yang di Preservasi km km 97.01 Panjang Jembatan yang di Preservasi m m 177.68 Panjang Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebaran 2.613 km 3.160 km 120.93 Panjang Jembatan yang dibangun baru 38.30 km 58.15 km 151.83 Panjang Jalan yang dibangun baru/duplikasi 2.119 m 8.180 m 386.03 Panjang Flyover/Underpass/Terowongan yang dibangun 4.551 m 3.494 m 76.77 Panjang Jalan Bebas Hambatan yang dibangun 5.70 km 9.53 km 167.19 Panjang Pembangunan/Pelebaran Jalan di Kawasan Strategis. Perbatasan, Wilayah terluar dan terdepan 134 km 294 km 219.40 Panjang Jalan Tol yang dibangun oleh Swasta 43.25 km

25 CAPAIAN KONDISI JALAN 2011 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

26 CAPAIAN KEMANTAPAN JALAN 2010 - 2011 DAN SASARAN 2012 – 2014
SASARAN KEMANTAPAN JALAN (dalam persen) TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 RENCANA 87.00 88.50 90.50 92.50 94.00 CAPAIAN 87.04 87.72 - 26

27 HASIL SURVAI JALAN NASIONAL
SEMESTER-1 dan 2 TAHUN 2011

28 HASIL SURVAI JALAN NASIONAL
SEMESTER-1 dan 2 TAHUN 2011 Terdapat beberapa provinsi yang hasil survai kondisinya menurun dari semester I ke semester II, hal ini perlu mendapat perhatian serius terhadap kualitas survai dan ketepatan waktu penyerahan hasil survai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hasil survai telah terbuka dan bisa dilihat oleh masyarakat luas karena ditayangkan dalam website Kementerian PU dengan address : dan setiap Satker wajib mengetahui dan melihat data kondisi tersebut setiap waktu.

29 PROGRES UKP- 4 PADA B12 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

30 CAPAIAN UKP4 STATUS B12 NO UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN (%) 1. Tertingkatkannya kapasitas jalan (pelebaran) sepanjang km 100 % 2. Terbangunnya m jembatan 3. Terbangunnya m flyover/underpass 4. Terbangunnya 33 km jalan lingkar/bypass 5. Terbangunnya 200 km jalan strategis di lintas selatan Jawa, di wilayah perbatasan, terpencil dan terluar terbangun 6. Terpreservasinya km jalan 7. Terpreservasinya m jembatan 8. Terkontraknya 2 paket kegiatan yang dilaksanakan dengan performance-based contract 9. Tertanamnya dan terpeliharanya pohon di sepanjang ruas jalan nasional, ruas jalan provinsi, ruas jalan kab/kota serta di sepanjang bantaran sungai sebanyak pohon CATATAN Perlu lebih cermat dalam penentuan target kegiatan untuk ukuran keberhasilan (tepat sasaran); Pelaporan UKP4 adalah monitoring kegiatan tahunan, minimalkan kegiatan MYC dan Loan Project dalam target ukuran keberhasilan; Kelengkapan data dukung koordinat dan foto harus dipenuhi.

31 IDENTIFIKASI MASALAH TA. 2011
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

32 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PAKET LOAN
SRIP: Loan Closing Date sudah diperpanjang s/d 30 Juni 2013 Palmerah Jambi, terkontrak Des 2011, 15 bulan, selesai bulan Maret 2013; Perlu pengendalian secara ketat Bandar Lampung Bypass proses lelang ulang, direncanakan terkontrak 1 April 2012, 15 bulan selesai bulan Juni 2013 ; perlu pengendalian secara ketat Cilegon – Pasauran, status terlambat dan stagnan . Jika terminasi, waktu tersisa untuk konstruksi bulan; agar segera diputuskan kelanjutannya. JICA : IP-531 : Paket E2A segera dilaksanakan (SPMK diperkirakan 10 Jan 2012). Segera dilakukan pembahasan perpanjangan waktu Loan dengan JICA KOREA: Padang Bypass : Menunggu NOL draft kontrak dari EDCF. Segera dilakukan percepatan kontrak. EINRIP : 2 paket kritis EKS-02 dan EKB-01 ; Percepatan finalisasi justek Segera untuk menindaklanjuti temuan TFAC CHINA: Proses Loan Agreement 3 paket ( Jembatan Sei Tayan, Jln Toll Medan – Kualanamu dan Jln Toll Cisumdawu); Percepatan penyampaian dokumen pendukung antara lain Update FS, Amdal dan LARAP, rencana Supervisi.

33 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PAKET LOAN
WINRIP : Tanda tangan Loan Agreement 14 Desember 2011; Percepatan penyiapan PIP dan PMM sebagai syarat Loan Effektif TA : CTC dan DSC dalam proses persetujuan shortlist, rencana mobilisasi Juni – Juli 2012; Percepatan seleksi konsultan Civil Work : 4 paket AWP-1 proses lelang PQ; 2 paket Balai 3 diumumkan tgl 30 Desember 2011, 2 paket dari Balai 2 menunggu Pokja. Rencana pelaksanaan 4 paket ini merupakan satu kesatuan sehingga proses lelang harus serentak / bersamaan ; Percepatan proses lelang Balai 2. RRDP: TA : CTC , DSC-1 dan DSC-3 proses lelang pengumuaman tgl 19 Desember 2011 (Rencana mobilisasi Agustus/September 2012);Percepatan seleksi konsultan dalam rangka persiapan tanda tangan Loan Agreement. Percepatan penyelesaian DED RCP03-4 Kaltim dan Bidding Document dengan Extended Warranty Period EWP (9 paket) dan PBMC (2 paket) 8 paket CW (ADB) proses lelang PQ pengumuman tgl 20 Desember 2011, (Rencana pelaksanaan konstruksi Oktober/ November 2012), 3 paket IDB Jateng dalam proses persetujuan pelelangan dengan semi e-procurement; Percepatan proses lelang SPANYOL: Dokumen lelang telah disetujui oleh Spanyol (tgl 12 Desember 2011); Percepatan lelang oleh Balai BPJN IV

34 DISIPLIN PELAPORAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

35 Satker merupakan Sumber Data;
DISIPLIN PELAPORAN Satker merupakan Sumber Data; Data harus di-entry dengan lengkap, benar, tersinkronisasi dan dikirim tepat waktu; Tugas Pemantauan, Evaluasi dan Sinkronisasi data ada di Balai; Tugas DJBM memberikan pelatihan dan pendampingan.

36 GRAFIK RENCANA DAN PROGRES PENYERAPAN KEUANGAN DAN FISIK T.A. 2011

37 LAKIP DAN KONTRAK KINERJA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

38 EVALUASI KONTRAK KINERJA
Secara umum Kondisi jalan nasional menunjukkan adanya peningkatan, hasil survei semester II akhir tahun 2011 menjadi 87,72 %. Hasil survei semester II akan menjadi Base Line dari Kontrak Kinerja Kasatker/PPK 2012 Agar dilakukan evaluasi Kontrak Kinerja tahun 2011 dan mempersiapkan untuk menyiapkan kontrak kinerja tahun 2012.

39 No. Nama Lembaga Januari Februari Maret 1. 2. 3.
JADWAL PENYERAHAN LAKIP 2011 No. Nama Lembaga Januari Februari Maret 1. Satker 2. Unit Eselon II 3. Unit Eselon I CATATAN : Melampirkan Dokumen sebagai berikut : Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dokumen Penetapan Kinerja (PK)

40 No. Nama Lembaga Januari Februari Maret 1. 2. 3.
JADWAL PENYERAHAN LAKIP 2011 No. Nama Lembaga Januari Februari Maret 1. Satker 2. Unit Eselon II 3. Unit Eselon I

41 PENUNTASAN TEMUAN BPK-RI DAN PENGELOLAAN BMN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

42 Belum tuntas (dalam proses) Belum ditindak lanjuti
PENUNTASAN TEMUAN BPK-RI Di lingkungan DJBM masih terdapat temuan-temuan LHP tahun 2004 s.d yang belum tuntas : Temuan-temuan tersebut mencakup : Sistem Pengendalian Intern : Penatausahaan Keuangan Penatausahaan BMN (Persediaan dan Aset Tetap) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan : Ketidakefisienan atau Potensi Kerugian Negara Kepala Balai Besar/Kepala Balai wajib mengkoordinasikan tindak lanjut untuk penuntasan temuan tersebut Kasatker TA-2011/2012 wajib segera menindaklanjuti : Rencana tindak lanjut penyelesaian untuk penuntasan agar diserahkan pada saat Raker ini Belum tuntas (dalam proses) Belum ditindak lanjuti Di lingk. Pusat 19 temuan 2 temuan Di lingk. Balai Besar/Balai 68 temuan / 38 Satker 26 temuan / 17 Satker Sisa Nilai Temuan Rp ,41 Rp ,12

43 PENGELOLAAN BMN Kepala Satker adalah Kuasa Pengguna Barang (KPB).
Sebagai seorang KPB satker harus mengikuti ketentuan dalam PP No 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D. Salah satu tugas KPB dalam PP no 6 adalah membuat laporan BMN yang akan menjadi bagian dalam Neraca Laporan Keuangan dan diaudit oleh BPK. Kelemahan Aset pada LK menurut audit BPK Persediaan tidak berdasarkan stock opname dan tidak didukung penatausahaan yang memadai. Pencacatan aset tetap belum keseluruhan, nilai belum wajar, tidak dilengkapi dokumen pendukung, dan belum diungkapkan secara memadai. Kelemahan harus diatasi pada LK 2011 Persediaan: Satker agar melaksanakan Inmen PU No 05/IN/M/2011 ttg pengelolaan persediaan (an. mengangkat petugas gudang, membuat kartu barang, melakukan stock opname) Aset Tetap: Satker agar mencatat aset yang belum masuk kedalam simak dengan kuantitas dan kode akun yang benar, dan bekerja sama dengan KPKNL setempat dalam menentukan nilai aset (IP). Satker agar mengamankan aset antara lain dengan membuat sertfikat tanah, menarik BMN yang dikuasai pihak lain dan mengikuti prosedur pemanfaatan apabila BMN akan dimanfaatkan oleh pihak lain (sewa, pinjam pakai, dll)

44 PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2012
PELAKSANAAN PROGRAM 2012 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

45 RKP 2012 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

46 RKP 2012 Panjang Jalan yang di Preservasi 36.319 km
KEGIATAN TARGET PERPRES No.29/2010 Panjang Jalan yang di Preservasi km Panjang Jembatan yang di Preservasi m Panjang Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebaran 3.586 km Panjang Jalan yang dibangun baru 127 km Panjang Jembatan yang dibangun baru/duplikasi 7.686 m Panjang Flyover/Underpass/Terowongan yang dibangun 2.256 m Panjang Jalan Bebas Hambatan yang dibangun 10 km Panjang Pembangunan/Pelebaran Jalan di Kawasan Strategis. Perbatasan, Wilayah terluar dan terdepan 292 km Panjang Jalan Tol yang dibangun oleh Swasta 158 km

47 RENCANA PENGADAAN DAN PENYERAPAN TA. 2012
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

48 PENGADAAN BARANG/JASA 2012
Kegiatan 2012 : Pagu anggaran 2012 : Rp M Pagu anggaran kontraktual 2012 (> 100 Jt) : Rp ,40 M Jumlah Paket kontrak : paket (fisik & non fisik) Rencana Umum Pengadaan : Jumlah Satker yang telah memasukkan Rencana Umum Pengadaan : 176 Satker Jumlah Paket yang telah di upload : Paket dengan Pagu Rp ,64 M Pelelangan : Full e-procurement : Jumlah Paket Pengumuman lelang : 918 Paket dengan Pagu : Rp ,75 M Pelelangan yang sedang berlangsung : 809 Paket dengan Pagu Rp.2.097,15 M Semi e-procurement : Jumlah Paket Pengumuman lelang : 68 Paket dengan Pagu : Rp.365,47 M + US $ 39 Juta Pelelangan yang sedang berlangsung : 332 Paket dengan Pagu Rp.2.199,39 M Pengumuman Pemenang 64 paket dengan Pagu : Rp.788,57 M Total Paket yang sedang proses lelang : Paket dengan nilai HPS Rp M + US $ 39 jt Status tanggal 05 Januari 2012

49 PENGADAAN BARANG/JASA
Mempercepat Pelaksanaan Lelang untuk seluruh kegiatan 2012 dan sesuai surat Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) , tanggal 23 Desember perihal Percepatan Pelaksanaan Proses Percepatan APBN 2012 : Pengumuman pengadaan barang/jasa harus sudah dilaksanakan paling lambat tanggal 13 Januari 2012 dan menyampaikan hasil pelelangan berikut penjelasan untuk paket yang tidak berhasil diumumkan, paling lambat tanggal 16 Januari 2012 Kontrak harus sudah ditandatangani paling lambat tanggal 16 Maret 2012 dan dilaporkan hasilnya berikut yang tidak berhasil ditandatangani, pada tanggal 19 Maret 2012; Untuk paket MYC APBN yang masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan, pelelangan tetap dilaksanakan, penanda tanganan kontrak dilakukan setelah persetujuan turun; Sampai saat ini dari 2708 paket (fisik dan non fisik > 100 jt) telah diumumkan sebanyak Paket. Perlu setiap Satker segera mengumumkan semua paket- paket yang ada dimasing-masing.

50 JADWAL RENCANA PENYERAPAN 2012
(DISBURSEMENT PLAN) Disbursement Plan/rencana penyerapan keuangan harus dibuat realistis dan mengikuti ketentuan sebagaimana mestinya (sesuai surat TEPPA tanggal 23 Desember 2011 dibuat atas dasar pola normal, triwulan pertama diharapkan progres penyerapan mencapai 25%). Kepada seluruh Satker agar membuat disbursment plan (rencana penyerapan) untuk setiap paket kegiatan TA 2012 yang harus diselesaikan pada acara raker ini.

51 BENTUK KONTRAK TAHUN 2012 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

52 Tipe-I untuk kontrak tahun tunggal (SYC)
BENTUK KONTRAK TAHUN 2012 Sesuai SE Dirjen BM No. 06/SE/Db/2011 tanggal 20 Desember 2011, mulai TA 2012 diberlakukan 3 (tiga) jenis kontrak : Tipe-I untuk kontrak tahun tunggal (SYC) Tipe-IIA untuk kontrak tahun jamak (MYC) Tipe-IIB untuk kontrak tahun jamak (PBC) Untuk paket fisik yang masih memungkinkan dilakukan addendum harus menggunakan jenis kontrak diatas Untuk paket fisik yang tidak memungkinkan dilakukan addendum agar mengajukan permintaan pengecualian secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada Direktur Jenderal Bina Marga.

53 JENIS KONTRAK TIPE – I (SYC)
BENTUK KONTRAK TAHUN 2012 JENIS KONTRAK TIPE – I (SYC) Kontrak Tahun Tunggal dengan Masa Pemeliharaan 2 Tahun; Tipe Pengadaan Pasca-Kualifikasi; Jenis Kontrak Harga Satuan; Metode Penyampaian Satu Sampul; Metode Evaluasi Sistem Gugur; Ketentuan Tingkat Layanan Jalan yang harus dipenuhi Penyedia Jasa pada masa pemeliharaan, jika tidak dipenuhi akan dikenakan Denda dan/atau Pemotongan Pembayaran/Jaminan;

54 BENTUK KONTRAK TAHUN 2012

55 JENIS KONTRAK TIPE – IIA (MYC)
BENTUK KONTRAK TAHUN 2012 JENIS KONTRAK TIPE – IIA (MYC) Kontrak Tahun Jamak dengan Masa Layanan dan Masa Pemeliharaan 5 Tahun terhitung sejak selesainya pekerjaan konstruksi; gambar desain dari Pengguna Jasa; Tipe Pengadaan Pasca-Kualifikasi; Jenis Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan; Metode Penyampaian Satu Sampul; Metode Evaluasi Sistem Nilai dengan Ambang Batas. Terdapat Tambahan Jaminan Layanan Pemeliharaan Jalan.

56 BENTUK KONTRAK TAHUN 2012

57 JENIS KONTRAK TIPE – IIB (PBC)
BENTUK KONTRAK TAHUN 2012 JENIS KONTRAK TIPE – IIB (PBC) Untuk pekerjaan fisik yang desainnya belum tersedia dan skalanya cukup besar (>100M), isi kontraknya meliputi : Desain, pekerjaan konstruksi, pelayanan preservasi pada masa desain/konstruksi dan masa pemeliharaan (masa jaminan); Masa jaminan pemeliharaan ditetapkan 5 tahun; Diterapkan indikator kinerja untuk pelayanan preservasi.

58 BENTUK KONTRAK TAHUN 2012

59 PENYELESAIAN TAHUN 2012 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

60 BLOKIR TA. 2012 DITJEN BINA MARGA
Total Blokir Ditjen Bina Marga sebesar Rp. 2,447 Triliun. Adapun Penyebab blokir antara lain : PHLN yang belum efektif sebesar Rp. 1,054 Triliun Paket MYC yang menunggu persetujuan Menteri Keuangan Rp. 1,037 Triliun Tanggap Darurat sebesar Rp. 151,18 Miliar Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Workshop sebesar Rp. 50,39 Miliar Kurangnya data dukung sebesar Rp. 62,71 Miliar Bahan dan Peralatan sebesar Rp. 52,26 Miliar Cadangan Belanja sebesar Rp. 39,34 Miliar (Belanja Pegawai Rp. 3,191 Miliar; Belanja Barang Rp. 31,798 Miliar; Belanja Modal Rp. 4,353 Miliar) 60

61 Percepatan proses Loan Agreement untuk PHLN yang belum efektif
PEMBUKAAN BLOKIR TA. 2012 DITJEN BINA MARGA Percepatan proses Loan Agreement untuk PHLN yang belum efektif Perlunya koordinasi yang intensif dengan Ditjen. Anggaran untuk percepatan ijin MYC dari Menteri Keuangan Perlunya koordinasi dengan BPKP, MENPAN & RB, Cipta Karya untuk percepatan proses persetujuan/clearance pembangunan gedung & workshop Percepatan penyiapan data dukung revisi antara lain TOR, RAB, Daftar IKMN, Daftar Pegawai, NJOP dan data dukung terkait Anggaran blokir yang tidak akan dimanfaatkan harus segera dilaporkan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak lainnya 61

62 PERCEPATAN PEMBEBASAN TANAH
Untuk mempercepat proses pembebasan tanah, akan dibentuk satgas pada setiap provinsi yang mempunyai alokasi anggaran pembebasan tanah; Perlu koordinasi yang lebih intensif dan pendekatan kepada masyarakat yang lebih baik. Satker pada lokasi pembebasan tanah terkait/terdekat agar mendukung secara langsung kegiatan pembebasan tanah

63 ANTISIPASI MASALAH ASPAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

64 POLA SEASONAL KEBUTUHAN ASPAL
ANTISIPASI KELANGKAAN ASPAL POLA SEASONAL KEBUTUHAN ASPAL Setiap satker agar membuat jadwal prediksi kebutuhan aspal Lakukan koordinasi dengan Pertamina untuk menjamin pemenuhan kebutuhan

65 FAMILY THREE PERUNDANGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

66 PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG BINA MARGA
* Yang belum selesai harap diselesaikan sebelum bulan Maret 2012

67 MANUAL PEMBANGUNAN JALAN
FAMILY TREE PEMBANGUNAN JALAN MANUAL PEMBANGUNAN JALAN

68 Sistem mutu : Manual Mutu agar mulai dilaksanakan
FAMILY TREE - 3 Agar segera dilakukan penyusunan manual-manual tersebut untuk memayungi NSPK yang sudah ada Sistem mutu : Manual Mutu agar mulai dilaksanakan Unit Eselon II beserta jajaran ke bawahnya agar segera melengkapi Prosedur dan Instruksi Kerja sesuai aturan dalam Manual Mutu

69 RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN (RUNK)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

70 RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN (RUNK)
Komitmen Kementerian Pekerjaan Umum, Ditjen Bina Marga dalam RUNK/Dekade Aksi mewujudkan Jalan yang berkeselamatan (Pilar-2). Kegiatan untuk mendukung pilar-2 tersebut antara lain: Melaksanakan penutupan lubang jalan (potholes) Melaksanakan perbaikan adanya genangan air Melaksanakan penanganan jalan licin Melaksanakan perbaikan bahu jalan Kepada setiap BALAI diminta Segera melaporkan rencana pelaksanaan dan target pencapaian dan memberi masukan rencana sampai 2020 (Dekade Aksi).

71 MITIGASI BENCANA ALAM Hasil Overlay Peta Jaringan Jalan Nasional dan Peta Ancaman Bencana Pulau Panjang jalan Ancaman Bahaya Banjir Gempa bumi Pergerakan tanah Gunung api Tsunami Sumatera km ± km ± km ± km ± km ± km Jawa 5.611 km ± km ± km ± km ± km Kalimantan 6.363 km ± km 2.200 km ± km Sulawesi 7.799 km ± km ± km ± km ± 700 km ± km Nusa tenggara 2.574 km ± 300 km 2.500 km ± km ± km Maluku 1.578 km ± 400 km ± 70 km ± 200 km ± km Papua 3.074 km ± 900 km Total km ± 8.900km ± km ± km ± km ± km Dari tabel dapat disimpulkan bahwa dari Km panjang jalan nasional, yang terancam bencana banjir sekitar Km (23.07%), terancam bencana gempa bumi sekitar Km (64.3%), terancam bencana pergerakan tanah sekitar Km (42%), terancam bencana gunung api sekitar Km (25.92%), dan terancam bencana tsunami sekitar Km (34.22%). Berdasarkan overlay awal, perlu diantisipasi lokasi Jalan & Jembatan yang berpotensi RAWAN BENCANA

72 QUICK WINS DITJEN BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

73 Lokasi : Cikampek – Semarang Target :
QUICK WINS Lokasi : Cikampek – Semarang Target : - Penutupan Lubang maksimum 5 hari - IRI maksimum 8 Tindakan yang perlu dilakukan segera : evaluasi kemampuan PPK berapa lama untuk menutup lubang Evaluasi lokasi-lokasi segmen jalan yang dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat Rencana peningkatan kapasitas PPK dari segi : Organisasi pelaksanaan preservasi Peningkatan kapasitas SDM Tata laksana preservasi Inspektorat Jenderal akan melakukan pendampingan terhadap Proses Pengadaaan Barang dan Jasa (PPBJ) pada Quick Wins Ditjen Bina Marga di Pantura.

74 PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

75 Pengawasan Internal Ditjen Bina Marga
Untuk Pengawasan Intern Pemerintah setiap unit/satker harus melaksanakan SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah dan penerapan Permen PU No.6,7 & 8 Tahun 2008 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan di lingkungan Kementerian PU. Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. 75

76 PROGRAM STRATEGIS 2012 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

77 PROGRAM STRATEGIS 2012 Pemerintah saat ini mempunyai SAL (Sisa Lebih Anggaran) yang sebagian akan dimanfaatkan untuk penanganan infrastruktur dalam rangka memperkuat MP3EI dan Prioritas lainnya. Proyek Strategis yang dicanangkan adalah : 1. Bagian dari Sumatera High Grade Highway yang meliputi : Pembangunan lanjutan Jalan Tol Medan – Kualanamu; Seksi I.B Lubuk Pakam – Lubuk Pakam Barat (7.185 Km) Jalan Tol Medan – Binjai sepanjang 16 Km; Jalan Tol Palembang – Indralaya 22 km; Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai sepanjang 135 Km; Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar sepanjang 150 Km. Pembangunan Jalan Perbatasan Penyelesaian Jalan Tol Jawa pada ruas Solo – Kerosono bagian Pemerintah (60 Km) yaitu seksi Solo – Karanganyar dan Saradan – Kertosono Salatiga - Boyolali Cileunyi – Sumedang – Dawuan seksi Cileunyi – Sumedang Percepatan Pembangunan : Provinsi Papua Provinsi Papua Barat Provinsi Maluku Provinsi Maluku Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur

78 HIGH GRADE HIGHWAY (HGH)
KONSEP DAN MANFAAT HIGH GRADE HIGHWAY (HGH) High Grade Highway merupakan konsep untuk Penyediaan Jalan Bebas Hambatan (expressway) yang berupa Jalan Bebas Hambatan/Freeway (tidak layak secara finansial) dan Jalan Tol/Toll Road (layak secara finansial) Merupakan jalan dengan akses terbatas (Limited Access Highway) pada ROW baru yang menghubungkan pusat kegiatan utama. Identik dengan Interstate Highway System (USA) atau Autobahn System (Germany/Europe) Manfaat High Grade Highway Mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan lapangan kerja. Meningkatkan akses dan mengurangi biaya transportasi. Merupakan stimulus terhadap pertumbuhan sektor industri, turisme, lapangan kerja, dan pertumbuhan regional. Optimalisasi manfaat pembangunan melalui pelaksanaan konstruksi secara bertahap sesuai kebutuhan. Kebijakan yang mendukung iklim investasi, sehingga mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan jalan tol Partisipasi Institusi Pendanaan, seperti Bank Dunia dan lain-lain. Namun untuk Freeway Pemerintah perlu menganggarkan biaya pemeliharaan berkala dan rutin sehingga dapat membebani APBN

79 RUAS-RUAS HIGH GRADE HIGHWAY SUMATERA

80 Rute Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan
Jalan Paralel Perbatasan sepanjang Tamajuk – Sei Ular Panjang Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Km FS Jalan Paralel Perbatasan dan Menuju Pos Lintas Batas -2011, DED dan Dokumen Lingkungan belum ada Trase terpilih telah mempertimbangkan Aspek Pertahanan Keamanan, Kondisi Topografi, Lingkungan dan Sosial/Kesejahteraan Masyarakat Kebutuhan dana alokasi untuk penyelesaian pembangunan Jalan Paralel Perbatasan sebesar Rp. 7.7 Trilyun. 3 2 1 Pos Lintas Batas (PLB) Heart of Borneo Alinyemen yang ekstrim 1 : Danau Sentarum National Parka 2 : Taman Nasional Betung Kerihun 3 : TN Kayan Mentarang Rencana Trase Jalan Sejajar Perbatasan Alternatif jangka panjang tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, Kesejahteraan masyarakat dan resiko dinamika politik yang berdampak pada pertahanan keamanan.

81 Pembangunan pada Ruas-ruas tertentu
RENCANA KEGIATAN 2012 HGH Sumatera dan Jalan Tol Trans Jawa DED Jalan Tol Bakaheuni-Terbanggi Besar, Kandis-Dumai, Palembang - Indralaya dan Medan Binjai Penerusan pembebasan tanah ruas jalan tol Medan-Kualanmu-Tebing Tinggi , Pakanbaru-Kandis-Dumai , Cileunyi-Sumedang-Dawuan dan Solo-Kertosono. Penerbitan SP2LP dan pembebasan tanah Bakaheuni-Terbanggi Besar, Palembang-Indralaya dan Medan-Binjai Penerusan Konstruksi Jalan Tol ruas Medan-Kualanamu-Lubuk Pakam Barat, Cileunyi-Sumedang dan seksi Solo – Karanganyar dan Saradan – Kertosono Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Penyelesaian DED, Dokumen Lingkungan dan pembebasan lahan untuk Ruas Temajuk – Mensalong (1.755 Km) Pembangunan pada Ruas-ruas tertentu Dibutuhkan Percepatan Pembebasan Lahan dan land freezing untuk menjaga aset Pemerintah

82 PEMBINAAN JALAN DAERAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

83 Agar segera dibentuk forum komunikasi penyelenggaraan Jalan Daerah
PEMBINAAN JALAN DAERAH Salah satu misi dalam RENSTRA Ditjen Bina Marga ialah “Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai”. Sasaran yang harus dicapai dalam RENSTRA adalah Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Daerah untuk menuju kondisi mantap menjadi 60%. Telah diterbitkan Permen PU No. 18/PRT/M/2011 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Agar segera dibentuk forum komunikasi penyelenggaraan Jalan Daerah

84 AUDIT KEAMANAN JEMBATAN BENTANG PANJANG
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

85 Pembentukan KOMISI KEAMANAN JEMBATAN dengan tujuan :
Antisipasi kegagalan penyelenggaraan jembatan, belajar dari kasus Jbt. Timpa (konstruksi) dan Jbt Kutai Kertanegara (operasi) Mendukung keamanan penyelenggaraan jembatan. Tugas : Memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara Jembatan Mendukung penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia Berperan aktif dalam penyelenggaraan pemuktahiran NSPM Melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan jembatan Penilaian terhadap kegagalan pekerjaan/bangunan

86 Direktorat Jenderal Bina Marga
KOMISI KEAMANAN JEMBATAN Keanggotaan Direktorat Jenderal Bina Marga Pemda/Swasta/Jalan Tol/Organisasi Profesi/Perorangan (ahli bidang jembatan) Status dan Kendala Tersedia konsep Komisi Keamanan Jembatan (mengacu kepada Organisasi Keamanan Bendung) Belum ada payung hukum pembentukan Organisasi Keamanan Jembatan Sosialisasi dan SDM

87 Untuk mengetahui dan memantau kondisi jembatan bentang panjang
TIM AUDIT KEAMANAN JEMBATAN BENTANG PANJANG Dibentuk berdasarkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor:06/IN/M/2011 Pembentukan : Untuk mengetahui dan memantau kondisi jembatan bentang panjang Mengantisipasi dan menjaga tidak terjadinya kegagalan bangunan Tugas Menyusun rekomendasi program dan perencanaan jembatan Melakukan pemantauan dan penilaian kondisi jembatan Melakukan evaluasi teknis terhadap kerusakan jembatan Menentukan rekomendasi penanganan jembatan Fasilitasi dalam mengefektifkan sistem pemeliharaan.

88 Keanggotaan dari Direktorat Jenderal Bina Marga :
TIM AUDIT KEAMANAN JEMBATAN BENTANG PANJANG Keanggotaan dari Direktorat Jenderal Bina Marga : Direktorat Bina Teknik Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I, II dan III Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I s.d XII Tindak lanjut Pemeriksaan lanjut kondisi jembatan bentang panjang yang terdiri dari 40 buah jembatan di 18 provinsi

89 STRATEGI PENANGANAN JEMBATAN
INSPEKTUR SMJ SPESIALIS ENGINEER BILA DIPERLUKAN SETELAH PEKERJAAN BESAR AWAL SETIAP TAHUN 3-5 TAHUN/ BILA NK > 3 PEMERIKSAAN KHUSUS INVENTARISASI MENDETAIL RUTIN DATABASE JEMBATAN PEMERIKSAAN JEMBATAN Seluruh penanganan harus berbasis data survey oleh Pemeriksa/Inspektur Jembatan yang meliputi Pemeriksaan Inventarisasi, Rutin, Detail dan Khusus

90 TERIMA KASIH


Download ppt "OUTLINE KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN JALAN"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google