Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF DALAM UPAYA MENDUKUNG “BERFUNGSINYA SISTEM INFORMASI YANG EVIDENCE BASED DI SELURUH INDONESIA”

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF DALAM UPAYA MENDUKUNG “BERFUNGSINYA SISTEM INFORMASI YANG EVIDENCE BASED DI SELURUH INDONESIA”"— Transcript presentasi:

1 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF DALAM UPAYA MENDUKUNG “BERFUNGSINYA SISTEM INFORMASI YANG EVIDENCE BASED DI SELURUH INDONESIA”

2 LATAR BELAKANG 1. PENETAPAN SISTEM INFORMASI SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI UTAMA ( ”Meningkatnya Sistem Surveilans, monitoring dan Sistem Informasi Kesehatan” ) DAN SEBAGAI SASARAN KE 14 DARI 17 SASARAN PEMBANGUNAN KES ( ”Berfungsinya SIK yang evidence based diseluruh Indonesia” ) 2. PERSEPSI DESENTRALISASI ANTAR DAERAH SANGAT BERAGAM - SEGALA URUSAN MENJADI TG JWB DAERAH - SEGALA URUSAN MENJADI TG JWB DAERAH - HIRARKHI KEBIJAKAN MILIK KAB/KOTA - HIRARKHI KEBIJAKAN MILIK KAB/KOTA - TIDAK ADA KEWAJIBAN MEMBERI LAPORAN - TIDAK ADA KEWAJIBAN MEMBERI LAPORAN KEPADA TK YG LEBIH TINGGI KEPADA TK YG LEBIH TINGGI

3 LANJUTAN LATAR BELAKANG 3.SHARING INFORMASI ANTAR PIMPINAN KES PUSAT/DAERAH TERSENDAT 4.MEDIA MASSA SERING MENJADI SUMBER INFORMASI PENTING, NAMUN AKURASINYA DIPERTANYAKAN 5.PENANGANAN MASALAH KEBIJAKAN KALAH CEPAT DIBANDING DAMPAK BERITA MEDIA MASSA 6. ADANYA ALOKASI DANA DEKON.

4 KEBIJAKAN DEPARTEMEN KESEHATAN (PUSDATIN) DALAM RANGKA PENCAPAIAN STRATEGI UTAMA KE-3 & SASARAN KE-14

5 PADA AKHIR TAHUN 2009 TELAH TERSEDIA & DIMANFAATKANNYA DATA & INFORMASI KESEHATAN YANG AKURAT, TEPAT & CEPAT DENGAN MENDAYAGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN/KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA, PROVINSI, DAN DEPARTEMEN KESEHATAN INDIKATOR: TELAH TERBENTUK DAN DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL JEJARING KOMPUTER DARI SELURUH DINKES KABUPATEN/KOTA KE PROVINSI & DEPKES

6 DITJEN YANMED DITJEN BINKESMAS DITJEN PPM-PL SEKJEN (BIRO+PUSAT) ITJEN BADAN2 Bank Data DINKES KAB/KOTA (Bank Data) RS Pusk UPT DINKES PROP (Bank Data) UPT RS Pus datin Jejaring Komputer Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) DEPKES DIBANGUN DEPKES TH 2007 DIBANGUN DAERAH DITJEN BINFAR & ALKES BAMBANG H

7 KOMUNIKASI DATA INFORMASI EKSEKUTIF DISTANCE LEARNING TELE-CONFERENCE WEB-BASED NETWORKING & E-PROCUREMENT TELE-MEDICINE PEMANFAATAN

8 PEMANFAATAN MINIMAL (2007): 1.KOMUNIKASI DATA: - BEBERAPA PENYAKIT & MASALAH POTENSIAL KLB, KINERJA KEUANGAN (SAI), DAN SDM STRATEGIS (MIS: TENAGA PTT), - PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL), DAN PERKEMBANGAN DESA SIAGA 2.INFORMASI EKSEKUTIF: KONSULTASI DINKES KAB/KOTA TTG MASALAH-2 MENDESAK DAN UMPAN-BALIK DINKES PROP/DEPKES 3. UJI-COBA DISTANCE LEARNING

9 PEMANFAATAN OPTIMAL (2008 DST): 1.KOMUNIKASI DATA: SEMUA DATA ESENSIAL YG DIPERLUKAN UNTUK MANAJEMEN KESEHATAN, PERKEMBANGAN PELAKS.SPM & PERKEMBANGAN DESA SIAGA 2. INFORMASI EKSEKUTIF 3. DISTANCE LEARNING 4. TELECONFERENCE (ANTAR PEJABAT PUSAT, ANTARA PEJABAT PUSAT DG DAERAH) 5. UJI-COBA PEMANFAATAN MAKSIMAL, SEPERTI: A.WEB-BASED NETWORKING & E-PROCUREMENT B.TELE-MEDICINE

10

11 INFORMASI EKSEKUTIF Info Eksekutif adalah sarana tukar menukar informasi antar pimpinan kesehatan pusat dan daerah dalam upaya memecahkan masalah-masalah yang dalam pelak-sanaan pembangunan kesehatan secara cepat dan tepat

12 Landasan Hukum Dalam Penerapan Informasi Eksekutif a.UU No. 32 Tahun 2004 Ttg “Pemerintahan Daerah” Ttg “Pemerintahan Daerah” b.PP. No. 56 Tahun 2001 Ttg “Pelaporan Penyelenggaraan Pem. Daerah” Ttg “Pelaporan Penyelenggaraan Pem. Daerah” c.Kep. MenkesNo.564/Menkes/SK/VIII/2006 Ttg “Pedoman Pelaks.Pengemb. Desa Siaga” Ttg “Pedoman Pelaks.Pengemb. Desa Siaga” d.Kep. MenkesNo. 331/Menkes/SK/V/2006 Ttg “Ren-Stra. Depkes th ” Ttg “Ren-Stra. Depkes th ”

13 Tujuan A.Tujuan Umum Tersedianya Sarana untuk Konsultasi Masalah- masalah Bidang Kesehatan Antara Kepala Dinas Kesehatan Kab/kota,kepala Dinas Kesehatan Provinsi Dan Pimpinan Departemen Kesehatan

14 Lanjutan Tujuan B.Tujuan Khusus 1. Tersedianya media komunikasi antar pimpinan kesehatan daerah dan pusat. 2. Terinformasikanya permasalahan dlm pelaksanaan pembangunan kesehatan di Daerah 3.Terpecahkanya permasalahan bidang kesehatan di daerah secara cepat dan tepat

15 MASALAH2 YG DIKONSULTASIKAN: o SUBSTANSI MENCAKUP SEMUA SUBSISTEM DALAM SISTEM KESEHATAN, YI: - UPAYA KESEHATAN, - PEMBIAYAAN KESEHATAN, - SDM KESEHATAN, - OBAT & PERBEKALAN KESEHATAN, - PEMBERDAYAAN MASY. DAN - MANAJEMEN KESEHATAN o TIDAK SEMBARANG HAL DAPAT DIKONSULTASIKAN, MELAINKAN HANYA MASALAH-MASALAH DLM KAITAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUSAT YG BERSIFAT MENDESAK & MEMANG SULIT DIATASI SETEMPAT (PERLU DIRUMUSKAN KRITERIA YG JELAS) o SETIAP PERMASALAHAN KES YANG DISAMPAIKAN HARUS DISERTAKAN FAKTA PENDUKUNGNYA DALAM BENTUK DATA MUTAKHIR YANG AKURAT

16 NO SUB SISTEM SKN FAKTA MASALAH DISKRIPSI MASALAH DUKUNGAN YG DIHARAPKAN DAN SEBUTKAN UNITNYA 1 UPAYA KES 2 SUMBER DAYA KES 3 PEMBERDAYAAN MASY 4 PEMBIAYAAN KES 5 OBAT DAN PERBEKALAN KES 6 MANAJEMEN KES DINKES KAB/KOTA : PROPINSI : BULAN :

17 DISKRIPSI MASALAH o PERMASALAHAN YANG DI KONSULTASI UNTUK MENDAPATKAN PEMECAHAN DARI LEVEL MANAJ. YG LEBIH TINGGI DIKELOMPOKKAN KEDALAM 6 SUB SISTEM SKN o SETIAP MASALAH HARUS DI DUKUNG DENGAN FAKTA/INFORMASI AKTUAL o DISKRIPSI SETIAP MASALAH HARUS DIRUMUSKAN SECARA SINGKAT NAMUN JELAS

18 NO SUB SISTEM SKN FAKTA MASALAH DISKRIPSI MASALAH DUKUNGAN YG DIHARAPKAN DAN SEBUTKAN UNITNYA 1 UPAYA KES SALIN NAKES 65 % PROPORSI DESA DG TNG BIDAN RENDAH < 50 % PENAMBAHAN BIDAN PTT (SETJEN) 2 SUMBER DAYA KES BIDAN PNS TGL DI DS 20 % -JML TENAGA BIDAN SANGAT TERBATAS SANGAT TERBATAS -PENDAPATAN BDN PNS < BDN PTT < BDN PTT -REGULASI PERAWAT BIDAN (PPSDM) BIDAN (PPSDM) -TAMBAHAN TUNJ. BIDAN PNS (SETJEN) BIDAN PNS (SETJEN) 3 PEMBERDAYAAN MASY 4 PEMBIAYAAN KES 5 OBAT DAN PERBEKALAN KES 6 MANAJEMEN KES DINKES KAB/KOTA : KAB COBA-COBA PROPINSI : SEBAIKNYA BULAN : MEI 2007

19 MEKANISME KONSULTASI: o KONSULTASI DPT DILAKUKAN SETIAP SAAT, AKAN TETAPI BUKAN MERUPAKAN KEWAJIBAN o KONSULTASI DAPAT DILAKUKAN OLEH DINKES KAB/KOTA KE DINKES PROV ATAU DEPKES, JUGA OLEH DINKES PROPINSI KE DEPKES. o JIKA MUNGKIN MENCANTUMKAN URAIAN BANTUAN YG DIHARAPKAN DAN SEBUTKAN UNIT TEKNISNYA SETIDAKNYA ESELON I o UMPAN BALIK DILAKUKAN SEGERA, WALAUPUN LANGKAH2 PEMECAHAN MASALAH BERLANGSUNG KEMUDIAN

20 MEKANISME INTERN PENERIMA PENGELOLA JARINGAN KA DINKES SUBDIN/ BIDANG YBS KA DINKES KAB/KOTA DINKES PROV INSTRUKSI KOORDINASI UMPAN BALIK LAPORAN KONSUL LANGKAH2 BANTU MEMECAHKAN MASALAH KA DINKES KAB/KOTA PENGELOLA JARINGAN MENKES DEPKES UNIT UTAMA YBS INSTRUKSI LAPORAN KONSUL UMPAN BALIK UMPAN BALIK LANGKAH2 BANTU MEMECAHKAN MASALAH

21 PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA INFO EKS: o PENANGGUNG JAWAB : - TK. PUSAT : SEKJEN DEPKES RI - TK. PROPINSI : KEPALA DINAS KES.PROPINSI - TK. KAB./KOTA : KEPALA DINAS KES.KAB/KOTA o PENGELOLA : - TK. PUSAT : PUSDATIN DEPKES RI - TK. PROPINSI : UNIT PENGELOLA DATA & INFO - TK. KAB./KOTA : UNIT PENGELOLA DATA & INFO

22 ALAMAT PENGIRIMAN KE PUSAT : o info_ eks_ depkes.go.id atau info_ yahoo.com atau yahoo.com o FAXIMILI : atau

23 PERIODISASI PENGOLAHAN INFO EKS DAN UMPAN BALIK o PENGOLAHAN INFO EKS OLEH PUSDATIN - SETIAP TGL AKAN DILAKUKAN KOMPILASI DAN PENGOLAHAN INFO EKS YANG DITERIMA - SETIAP TGL 26, HASIL PENGOLAHAN AKAN DI SAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN DEPKES - SETIAP TGL 30, RESPON DARI PIMPINAN ATAS INFO KES YG DITERIMA AKAN DI FEEDBACK KE DAERAH

24


Download ppt "PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF DALAM UPAYA MENDUKUNG “BERFUNGSINYA SISTEM INFORMASI YANG EVIDENCE BASED DI SELURUH INDONESIA”"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google