Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

2 1.Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2.Inpres Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "2 1.Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2.Inpres Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Konflik Sosial."— Transcript presentasi:

1

2 2 1.Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2.Inpres Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Konflik Sosial. 3.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tanggal 22 Juni 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian. 4.Rencana Kontinjensi “Aman Nusa I – 2014” Nomor : R / Renkon / 408 / I /2014 Tgl 30 Januari 2014 Tentang Menghadapi Kontijensi Konflik Sosial Protap Nomor : R / Protap / 2 / XII / 2013 Tgl. 26 Desember 2013 Tentang Sispamkota Menghadapi Kontijensi Pemilu Rencana Operasi “Mantap Brata-2014” Nomor : R/Renops/5/I/2014 Tanggal 7 Januari 2014 Tentang Pam Pemilu 2014 (Perubahan) 7.Pedoman Kerja Antara TNI Dengan Polri Nomor : B / 1 / I / 2014 Dan Nomor : B / 61 / I /2014 Tentang Perbantuan TNI Kepada Polri Bidang Harkamtibmas Dalam Pam Pemilu Surat Telegram Kapolri Nomor : tentang kontinjensi

3 3 1.Pemilu Tahun 2014 akan diikuti 10 (sepuluh) Parpol sesuai Keputusan KPU nomor : 05/KPTS/KPU/Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Parpol yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Tahun 2014, namun berdasarkan Perubahan kedua atas Keputusan KPU nomor : 06/KPTS/KPU/tahun 2013 tentang Penetapan nomor urut Parpol peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2014 akan diikuti 12 (dua belas) Parpol, ditambah 3 partai lokal di Aceh. 2.Pada Pemilu Tahun 2014 terdapat dua pasang Calon Presiden dan Wakil Presidean yaitu pasangan nomor urut 1 adalah Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa kemudian pasangan urut 2 adalah Joko Widodo dan Yusuf Kalla yang diusung oleh koalisi berbagai parpol.

4 4 06 APR S/D 08 APR 2014 ( SELAMA 3 HARI ) PEMILU LEGISLATIF MARET S/D OKT 2014 ( SELAMA 7 BULAN ) MASA KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF 16 MARET S/D 05 APRIL 2014 ( SELAMA 21 HARI ) II.1 II MASA TENANG PEMILU LEGISLATIF II.2 09 APRIL 2014 ( SELAMA 1 HARI ) PUNGUT & HITUNG SUARA DI TPS PEMILU LEGISLATIF II.3 PELANTIKAN DPRD KAB / KOTA HASIL PEMILU LEGISLATIF JULI - AGUST 2014 ( SLM 1 HARI ) II.6 PELANTIKAN DPRD PROV HASIL PEMILU LEGISLATIF ( AGUSTUS - SEPT 2014 ) ( SELAMA 1 HARI ) II.7 PELANTIKAN DPR & DPD HASIL PEMILU LEGISLATIF OKT 2014 ( SELAMA 1 HARI ) II.8 PEMILU PRES & WAPRES TAHAP I JUNI S/D OKT 2014 ( ALTERNATIF ) III 1.KAMPANYE – ( JUNI 2014 ) 2.MASA TENANG – ( JULI 2014 ) 3.PUNGUT & HITUNG SUARA ( 05 JULI 2014 ) 4.PELANTIKAN PRES & WAPRES ( 20 OKT 2014 ) PEMILU PRES & WAPRES TAHAP II ( DLM HAL TIDAK ADA PASANGAN CALON TERPILIH ) SEPT S/D OKT 2014 ( ALTERNATIF 2 ) 1.MASA KAMPANYE ( SEPT 2014 ) 2.MASA TENANG ( SEPT 2014 ) 3.MASA PUNGUT SUARA ( SEPT 2014 ) 4.MASA PENGHITUNGAN SUARA ( OKT 2014 ) 5.PELANTIKAN ( 20 OKT 2014 ) IV 7 ( TUJUH ) BLN DARI HARI “H” S/D “H” TAHAP PELAKSANAAN 07 S/D 09 MEI 2014 ( SELAMA 3 HARI ) HITUNG & PENETAPAN HASIL SUARA PEMILU LEGISLATIF II.4 PENETAPAN KURSI & CALON TERPILIH 11 S/D 18 MEI 2014 ( SELAMA 8 HARI ) II.5 KONSOLIDASI JA N AP R MEI JUN JUL AG S SEP TAHAP PERSIAPAN FE B MARAPRMEIJUNJULAGSSEPOKTNOVDES

5 MEIJUN JUL AGS SEP OKT PENETAPAN DPT NASIONAL 6 – 13 MEI 2014 PENDAFTARAN PASLON PRESIDEN & WAPRES MEI 2014 PENETAPAN PASLON PRESIDEN & WAPRES 5 – 9 JUNI 2014 KAMPANYE PUTARAN I 14 JUNI – 5 JULI 2014 PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN I 9 JULI 2014 PENETAPAN HASIL PEMILU 26 – 28 JULI 2014 PENGAJUAN GUGATAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU 29 – 31 JULI 2014 PENETAPAN HASIL PEMILU PASCA PUTUSAN MK 2 – 13 AGUST 2014 KAMPANYE PUTARAN II 15 – 24 AGUST 2014 PENETAPAN HASIL SUARA PEMILU PUTARAN II 26 – 27 SEPT 2014 PEMUNGUTAN SUARA PUTARAN II 9 SEPT 2014 PENETAPAN HASIL PEMILU PASCA PUTUSAN MK 9 OKT 2014 PELANTIKAN PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN 20 OKT 2014 REKAP HITUNG SUARA 10 – 25 JULI 2014 MASA TENANG PUT I 6 – 8 JULI 2014 MASA TENANG PUT II 25 AGS S/D 8 SEP 2014 REKAP HITUNG SUARA 10 – 25 SEP 2014

6 6 PEMILU PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN UNJUK RASA TINDAKAN ANARKHIS MAKAR ” COUP DE ETAT”

7 Korps Brimob Polri sebagai Satuan Tugas Tingkat Pusat dan Satbrimob Polda sebagai Satuan Tugas Tingkat Daerah bertugas menyiapkan, menyiagakan dalam rangka MEMBERIKAN BANTUAN, MELENGKAPI, MELINDUNGI, MEMPERKUAT DAN MENGGANTIKAN SATUAN KEWILAYAHAN di seluruh wilayah Yuridiksi Nasional dalam rangka Pengamanan Pemilu 2014, dengan mengedepankan kegiatan deteksi dini, pre-emtif, preventif dan penegakan hukum dalam rangka menciptakan rasa aman dan tertib bagi masyarakat guna terselenggaranya pelaksanaan Pemili 2014 dengan demokratis 7

8 Pelibatan kekuatan Brimob dilaks secara terpadu dengan kekuatan dari PMJ dan Satker Mabes Polri termasuk adanya bantuan dari Satbrimob Polda serta TNI dan Pemda dgn mengedepankan kegiatan harkamtibmas, pelayanan dan perlindungan masy serta penegakan hukum yg didukung data giat intelijen. KONSEP PELIBATAN KEKUATAN Pelibatan kekuatan dilaksanakan scr terbuka dan tertutup melalui kegiatan Kepolisian berupa pelayanan unjuk rasa, penanggulangan tindakan anarkis dan perlawanan terhadap makar di wilkum PMJ / kota-kota besar lainnya. POLA PELIBATAN KEKUATAN Untuk menjamin terselenggaranya tindakan Kepolisian oleh Satwil dalam pelayanan unjuk rasa, penanggulangan tindakan anarkis dan perlawanan terhadap makar, sehingga terwujud situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum PMJ dan Polda-Polda lainnya. TUJUAN PELIBATAN KEKUATAN 8

9 1.Capres dan Cawapres 2.Ketua dan Komisionaris MK 3.Ketua DPR dan para wakil ketua DPR 4.Ketua MPR dan para wakil ketua MPR 5.Ketua DPD dan para wakil ketua DPD 1.Kotak suara 2.Surat suara 3.Atribut partai 1.Simbol Negara : 2 lokasi 2.Lembaga Negara : 23 lokasi 3.Perwakilan Asing : 139 lokasi 4.Kawasan Industri : 39 lokasi 5.Sentra Publik : 125 lokasi 6.Ketua KPU 7.Petugas KPPS, PPK 8.Pejabat Polri 9.Masyarakat pemilih 4.Dokumen-dokumen 5.Logistik pemilu 6.Sarana komunikasi 7.Sarana transportasi 1.Rangkaian giat Capres /Cawapres 2.Kampanye 3.Distribusi kotak suara 4.Pungut suara 6.Hitung suara dan Rekap hasil suara 7.Penetapan hasil suara 8.Sidang pleno 9.Sidang MK 10.Pelantikan presiden 9 ( lihat LAMPIRAN 1 )

10 1.Pengawalan 2.Pengalihan arus 3.Negosiasi 4.Pendorongan 5.Pembubaran massa 6.Penceraiberaian 7.Penyekatan 8.Penangkapan 9.Evakuasi 10.Pengobatan 10 1.Korbrimob melaks back up kuat ke pmj sbyk 5 SSK ( Res Jakut dan Res Jaktim), 5 SSK (Res Jak Bar, Res Jak Pus dan Res Jak Sel ). 2.Bila Esk meningkat Korbrimob menambah kuat sbyk 5 SSK phh + 5 SSK phh dengan titik kumpul Mapolda PMJ. 3.Unit AA sbyk 12 Unit ( 246 Org, 120 R2 disiagakan pd ttk sbb : Gd MPR, Mapolda PMJ, Mako Brimob Kwitang. 4.Unit AA bergerak atas perintah Kapolda/Kapolres 5.Unit Wanteror dan Jibom disiagakan pd titik sbb : Gd MPR, Mapolda PMJ, Mako Brimob Kwitang. 6.Unit Sar disiagakan di Mako Korbrimob. 7.Gunakan Perkap PHH. 8.Penggunaan kekuatan di batasi sampai pada peralatan yang tidak mematikan (non lethal weapon) URUTAN TINDAKAN UNRAS 1.Macet 2.Mogok massal 3.Pendudukan tempat umum 4.Penutupan jalan

11 TIND ANARKHIS 11 1.Korbrimob mengerahkan satuan cadangan dg titik kumpul Mapolda PMJ diarahkan untuk penugasan PHH. 2.Satbrimob Polda memasuki wil kum PMJ dg titik kumpul sesuai ploting, penggeseran dan penggunaan kekuatan satbrimob Polda atas perintah Kapolda PMJ diarahkan untuk penugasan PHH. 3.Penanggulangan ancaman teror, bom dan penyandraan dilakukan oleh unit wanteror dan jibom atas perintah Kapolda PMJ. 4.Penanggulangan penjarahan, pengrusakan fasum dan tindakan anarkhis lain dilaks oleh unit AA atas perintah Kapolda/Kapolres. 5.Sat cad Korbrimob + Sat Brimobda melaks giat imbangan dg lakukan : penyekatan, penggiringan, pendorongan, penutupan terhdp aktivitas masy di lokasi kerusuhan. 6.Upayakan tindakan prefentif dan persuasif, penggunaan senpi dilakukan scr selektif dlm rgka gakkum dan bela diri dg berpedoman kpd asas legalitas, profesionalitas dan proporsionalitas. 1.Ancaman dan serangan bom 2.Penyanderaan 3.Penculikan 4.Sabotase 5.Pembunuhan 6.Penjarahan 7.Pemerkosaan 8.Pengerusakan fasilitas umum URUTAN TINDAKAN 1.Peringatan verbal, Kendali tangan kosong 2.Kendali dgn alat yg diijinkan (tongkat t dan borgol) 3.Kendali dgn senjata yg tdk mematikan (gas air mata dan pistol listrik) 4.Penggunaan senpi utk melumpuhkan dan beladiri 5.Penangkapan dlm rangka gakkum 6.Evakuasi 7.Pengobatan

12 12 1.Kendali kuat Korbrimob Polri beserta Jajaran berada langsung dibawah Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk secara sah oleh Kapolri. 2.Seluruh kuat brimob dialihkan untuk pam fasilitas milik Polri dan kepentingan umum dlm rgk harkamtibmas. 3.Prioritas penyelamatan dan pengawalan terhadap pejabat lembaga negara dan Polri ke safe place yg ditentukan. 4.Penggunaan kuat dan senpi dlm rgk tugas pemulihan keamanan, penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan secara umum. 1.Kendali kuat Korbrimob Polri beserta Jajaran berada langsung dibawah Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk secara sah oleh Kapolri. 2.Seluruh kuat brimob dialihkan untuk pam fasilitas milik Polri dan kepentingan umum dlm rgk harkamtibmas. 3.Prioritas penyelamatan dan pengawalan terhadap pejabat lembaga negara dan Polri ke safe place yg ditentukan. 4.Penggunaan kuat dan senpi dlm rgk tugas pemulihan keamanan, penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan secara umum. Pengambilalihan kekuasaan yg syah berdasarkan Pancasila dan UUD 45 oleh sekelompok org dgn menggunakan senpi, bahan peledak secara terorganisir dan dgn tujuan politik tertentu TIND MAKAR URUTAN TINDAKAN 1.Pam fasilitas milik Polri dan kepentingan umum 2.Penyelamatan pejabat lembaga negara dan Polri 3.Pemulihan keamanan 4.Penegakan hukum 5.Pemeliharaan keamanan

13 ALT 2 JAMBI 1 SSK LAMPUNG 2 SSK SUMSEL 2 SSK BENGKULU 1 SSK BABEL 1 SSK 17 SSK SUMUT 1 SSK KALTENG 2 SSK KALSEL 2 SSK SUMBAR 2 SSK KALBAR 2 SSK RIAU 1 SSK KEPRI 1 SSK SULUT 1 SSK 13 SIAP BKO KONTIJENSI 2.ACEH 3.PAPUA 4.SUMUT 5.JABAR 6.SULTENG 7.NTB 8.NTT 9.JAMBI 10.SULSEL 11.JATENG 12.JATIM 13.BALI POLDA RAWAN : 1. PMJ PEMILU SUKSES ALT 1 BANTEN 1 SSK JABAR 2 SSK JATENG 3 SSK DIY 1 SSK JATIM 2 SSK LAMPUNG 2 SSK 17 SSK SUMSEL : 2 SSKKALTIM : 2 SSKBALI : 2 SSK KORPS BRIMOB PHH : 18 SSK JIBOM : 3 unit WTR : 5 unit AA : 120 unit SAR : 6 unit KORPS BRIMOB PHH : 18 SSK JIBOM : 3 unit WTR : 5 unit AA : 120 unit SAR : 6 unit KORBRIMOB : pers SATBMDA : pers SATBMDA : pers TOTAL : pers

14 KAB TANGERANG KOTA TANGERANG JAKBAR TJ. PRIOK JAKUT JAKPUS JAKSEL DEPOK JAKTIM KOTA BEKASI KAB BEKASI B. SOETTA PL. SERIBU RES PEL TJ. PRIOK RESTA B. SOETTA RESTRO TNG KOTA RESTRO JAKBAR RESTA TANGERANG RESTA DEPOK RESTA BEKASI RESTRO JAKPUS RESTRO JAKSEL RESTA BEKASI KOTA RESTRO JAKUT RES KEP SERIBU RESTRO JAKTIM 1 SSK PHH 2 UNIT AA 1 SSK PHH 1 UNIT JIBOM 1 UNIT WNTR 1 SSK PHH 3 SSK PHH 2 UNIT AA 1 SSK PHH 10 SSK PHH 1 UNIT WNTR 3 SSK PHH 2 UNIT AA 1 UNIT JIBOM 1 UNIT WNTR 1 SSK PHH 1 UNIT WNTR 6 UNIT SAR /DAPUR 1 SSK PHH 1 UNIT WNTR 1 SSK PHH 1 UNIT JIBOM 2 UNIT AA 3 SSK PHH 2 UNIT AA 3 SSK PHH 2 UNIT AA SAT BM PMJ 6 SSK PHH POLDA METRO 105 PERS JINGGA PTIK / POSKO UTAMA PERS JML TOTAL PETA PELIBATAN KEKUATAN BRIMOB DI WILKUM PMJ Lihat LAMPIRAN 2

15 THPKESATUANKUATVIAKENDARAANPERWIRA L.O. (PENGHUBUNG) THP 1 : 17 SSK Satbrimob Jabar2 SSK VIA DARAT RAN SENDIRIIPDA SUTARNO, Satbrimob Banten1 SSK VIA DARAT RAN SENDIRIIPDA SUWARDI, Satbrimob Jateng3 SSK VIA DARAT RAN SENDIRIIPDA SUTARTO, Satbrimob DIY1 SSK VIA UDARA/SOETTA 1 TRUK, 2 BUSAKP RUDIYANTO, Satbrimob Jatim2 SSK VIA UDARA/SOETTA 2 TRUK, 4 BUSIPTU SAPTO ARTADI, Satbrimob Lampung2 SSK VIA DARAT RAN SENDIRIIPTU DIDI PRIYADI, Satbrimob Sumsel2 SSK VIA UDARA/ SOETTA 2 TRUK, 4 BUSIPTU M. SYARIFUDIN, Satbrimob Bali2 SSK VIA UDARA/SOETTA2 TRUK, 4 BUSIPTU PARNO, Satbrimob Katim2 SSK VIA UDARA/SOETTA2 TRUK, 4 BUSIPDA TRIAS BUDI, THP 2 : 17 SSK Satbrimob Sumut1 SSK VIA UDARA/SOETTA 1 TRUK, 2 BUSIPDA SUTARNO, Satbrimob Sumbar2 SSK VIA UDARA/SOETTA2 TRUK, 4 BUSIPTU M. SYARIFUDIN, Satbrimob Babel1 SSK VIA UDARA/SOETTA 1 TRUK, 2 BUSIPDA SUWARDI, Satbrimob Riau2 SSK VIA UDARA/SOETTA 1 TRUK, 2 BUSIPDA SUTARTO, Satbrimob Bengkulu1 SSK VIA UDARA/SOETTA 1 TRUK, 2 BUSAKP RUDIYANTO, Satbrimob Jambi2 SSK VIA UDARA/SOETTA 1 TRUK, 2 BUSIPTU PARNO, Satbrimob Kepri1 SSK VIA UDARA/SOETTA2 TRUK, 4 BUSIPTU DIDI PRIYADI, Satbrimob Kalteng2 SSK VIA UDARA/SOETTA2 TRUK, 4 BUSIPTU SAPTO ARTADI, Satbrimob Kalsel2 SSK VIA UDARA/SOETTA2 TRUK, 4 BUSIPTU BINTORO, Satbrimob Kalbar2 SSK VIA UDARA/SOETTA2 TRUK, 4 BUSAKP AHMAD SETIADI, Satbrimob Sulut1 SSK VIA UDARA/SOETTA2 TRUK, 4 BUSIPDA TRIAS BUDI,

16 NOLOKASIDAYA TAMPUNGWILAYAHKET 1 PTIK STIK500 PERS JAKSELPOSKO UTAMA 2 BANDARA SOETTA200 PERS TANGERANG 3 DPR MPR RI600 PERS JAKPUS 4 MONAS800 PERS JAKPUS 5 PMJ200 PERS JAKPUS 6 KORLANTAS POLRI200 PERS JAKTIM 7 MABES POLRI300 PERS JAKSEL 8 LEMDIKPOL200 PERS JAKSEL 9 ANCOL300 PERS JAKUT 10 GBK SENAYAN900 PERS JAKPUS KETERANGAN : 1.Titik kumpul digunakan sebagai daerah persiapan sementara, pada saat Satbrimob Polda dan Korbrimob memasuki Jakarta, sebelum menempatkan diri menuju sasaran pengamanan.(alternatif 1) 2.Satbrimob Polda dan Korbrimob Polri saat memasuki Jakarta langsung menuju Satwil-Satwil penerima dan kemudian ditempatkan pada sasaran pengamanan (alternatif 2)

17 17 Bila pasukan Mabes Polri yg di BKO- kan pada PMJ blm tercukupi utk memback- up dikarenakan rusuh massal, yg anarkhis berintensitas tinggi, maka Mabes Polri akan memberikan back up psk dari : TAHAP 1 Jalur serpas darat : Polda Banten : Mapolda Banten - Tol Merak Jakarta – Polres Jaktim Polda Jabar : Satbrimob Jabar – Cikeruh – Tol Cipularang – Tol Cikampek – Polres Bekasi/Bekasi Kota. Polda Jateng : Satbmda Jateng – Jalur Pantura – Tol Cikampek – Tol dlm kota – Polres Jakbar Polda Lampung : Mapolda Lampung – Pelabuhan merak bakeuheni – tol merak jakarta – Polres Tangerang Kota/Kabupaten. Jalur serpas udara : Polda DIY, Jatim, Sumsel, Bali, Kaltim : Satbrimob Polda – Penerbangan – Bandara Soetta/Halim PK – Lokasi penampungan masing2. TAHAP 2 (Jalur serpas udara) : Polda Sumut, Sumsel, Babel, Riau, Bengkulu, Jambi, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kalbar : Mako Satbrimoblda – Penerbangan menuju Bandara Soetta/Halim PK – Lokasi Penampungan masing-masing.

18 18 1.Prosedur penggunaan psk BKO bantuan TNI kpd Polri sesuai dgn ketentuan yg telah ditetapkan (atas permintaan Kapolda kepada Pangdam). 2.Bilamana di wil Polres jajaran PMJ terjadi chaos, psk PMJ memberikan bantuan / back-up perkuatan personel kpd polres jajaran PMJ. 3.Utk Polres penyangga supaya melakukan tindakan penyekatan massa pada titik-titik yg akan dilewati ke lokasi / TKP rusuh massal. 4.Bilamana di wilkum PMJ terjadi chaos & pskn yg tergelar pam tidak berimbang dgn jumlah massa rusuh massal & eskalasi meningkat maka PMJ akan meminta bantuan / back-up perkuatan BKO psk Mabes Polri. 5.Bila pasukan Mabes Polri yg di BKO- kan pada PMJ blm tercukupi utk memback-up dikarenakan rusuh massal, yg anarkhis berintensitas tinggi maka Mabes Polri akan memberikan back up psk dari : a. Tahap 1 : Polda Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Lampung, Sumsel, Kaltim dan Bali. b. Tahap 2: Polda Jambi, Sumsel, Sumbar, Bengkulu, Babel, Sumut, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Riau, Kepri dan Sulut. Komando pam berada pada Kapolda Metro Jaya selaku Ka Pam yg dibantu oleh Wakapolda Metro Jaya selaku Waka Pam, dgn prosedur komando & pengendalian taktis sbb :

19 19 6.Prosedur BKO Satgas Polda kpd Kapam Res sesuai dgn permintaan dari satwil atas penilaian & pertimbangan Kapolda Metro Jaya selaku Kapam. 7.Prosedur permintaan BKO Mabes Polri kpd PMJ atas pertimbangan & penilaian eskalasi situasi yg memerlukan penanganan scr khusus & perlu penambahan diajukan oleh Kapolda Metro Jaya kpd Kapolri. 8.BKO Mabes Polri yg berada di Mapolres Komando & pengendalian berada pada Kapolres selaku Kapam Res & bergerak atas perintah Kapam Res. 9.BKO Mabes Polri yg berada di Mapolda Metro Jaya Kodal berada pada Kapolda Metro Jaya selaku Kapam & bergerak atas perintah kapam. 10.Bko TNI yg berada di kewilayahan / polres komando & pengendalian berada pada Kapolres selaku Kapam Res & bergerak atas perintah Kapam Res. 11.Bko TNI yg berada di Mapolda Metro Jaya komando & pengendalian berada pada Kapolda Metro Jaya selaku Kapam & bergerak atas perintah Kapam.

20 20 1.Hari “H” jam “J” pelaks pam ”Sispamkota Menghadapi Kontinjensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014” di wilkum Polda Metro Jaya dlm menghadapi kontinjensi akan ditetapkan / diberitahukan kemudian. 2.Hindari penggunaan tindakan anarkhis namun bilamana terjadi situasi kontinjensi dapat dilakukan tindakan tegas sesuai dgn asas legalitas, proporsionalitas, nesesitas dan akuntabilitas. 3.Pedomani semua ketentuan perundang-undangan yg berlaku serta produk-produk (pilun) yg dikeluarkan dlm rangka pelaks pam. 4.Keberadaan pasukan yg mengamankan di satu titik, dpt digerakkan ke titik lain atas perintah Kapam Res dg pertimbangan situasi kondisi serta eskalasi ancaman yg terjadi. 5.Laporkan setiap perkembangan situasi yg terjadi pada kesempatan pertama. 6.Gunakan jalur laporan yg sdh ditentukan. 7.Laksanakan tugas dgn seksama dan penuh rasa tanggung jawab 1.Pertolongan pertama dilaksanakan oleh Tim Kesehatan dr masing-masing tenaga medis Satgas Penugasan dan selanjutnya bagi penderita yg gawat akan diteruskan ke Rumkit TNI/Polri di wilayah terdekat. 2.Perawatan gunakan fasilitas Puskesmas/Rumkit serta ikuti perkembangannya apabila penderita cukup gawat segera ajukan perawatan ke RSP Polri RS. Soekanto/RS. Brimob Kelapadua 3.Koordinasi evakuasi medis dilakukan dengan AKBP dr. ARIOS BISMARK ( ) dan Kompol dr. PRIYO HANDOKO EVAKUASI MEDIS

21 21 1.Melaporkan hasil pelaks pam kpd Kapolda Metro Jaya selaku Kapam melalui Karo Ops PMJ selaku Karendal Pam berdasarkan sistem pelaporan yang ditentukan. 2.Pengawasan thdp pelaks pam di lapangan dilaks secara berjenjang oleh Satwil. 3.Komunikasi menggunakan sarana komunikasi dan sistem komunikasi yg tersedia dgn memanfaatkan sarana komunikasi Si Tekom Korbrimob dibantu Bid TI PMJ. 4.Dlm hal tertentu menyangkut berita yg sangat rahasia gunakan sandi/kurir/caraka. 5.Posko Taktis Kontijensi Korbrimob Polri berkedudukan di Lt. II Gedung Mako Korbrimob dgn no telp/fax (utama) (cadangan). Serta menggunakan sarana HT (Handy Talky) dan PRC. 6.Posko Utama PHH, SAR, Jibom, Wanteror dan Anti Anarkis di PTIK / STIK Jl. Tirtayasa No.6 Jakarta Selatan 7.Posko pam tingkat Polda berkedudukan di Lt. I Gedung Main Hall PMJ Jl. Jend. Sudirman 55 Jaksel, telp /fax dan menggunakan sarana HT, CCTV & GPS. 8.Posko pam tingkat Polres jajaran berada pada Bagian Operasi masing-masing Polres jajaran Polda Metro Jaya. 9.Daftar call sign terlampir (lihat LAMPIRAN 3)

22 PHH WILBAR KASAT II POR ANTI ANARKIS WAKASAT I GGN CAD KORBM KASAT IV DEMLAT PHH WILTIM KASAT III POR WTR + JIBOM KASAT I GGN SATBMDA PAM MARKAS KASI YANMA KBM SAR KADEN D SAT II POR SATBMDA NTMC 22 Utama: / Cad : / PTP 1 : PTP 2 : PRC : 70.55/ 6320 & 63.20/75.15

23 1.Menjaga kebersihan 2.Menjaga kemanan posko, barang pribadi dan iventaris, adakan piket posko 3.Melaksanakan kewajiban apel pagi dan malam 4.Anggota dilarang meninggalkan posko tanpa ijin komandan 5.Selama jam dinas wajib menggunakan gampol yang berlaku 6.Dilarang membawa orang asing ke dalam posko 7.Wajib melaporkan situasi kepada posko induk setiap hari secara berkala 8.Wajib melaksanakan apel pagi setiap pukul wib dan apel malam /konsolidasi pukul wib 9.Komandan pasukan wajib memberikan app dan anev sebelum dan sesudah kegiatan. 10.Komandan pasukan wajib mengadakan pengecekan dan pemerikasaan terhadap kesiapan alsus yang akan digunakan pelaksanaan tugas. 11.Setiap anggota wajib melaporkan setiap perkembangan situasi yang ditemukan kepada satuan secara berjenjang 1. ATURAN DI POSKO 23

24 1.Memberikan app sebelum laks tugas: terkait dengan sasaran, cara bertindak, konsolidasi, cek perlengkapan, cek kesehatan, cek jumlah, beri arahan dan penekanan agar anggota melaksanakan tugas sesuai perintah yang diberikan. 2.Menanggapi setiap laporan yang disampaikan dari anggota dan segera melaporkan secara berjenjang ke atas. 3.Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap anggota. 4.Memberi perintah yang jelas dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (UU NO 2 tahun 2002 ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap 01 tahun 2009 ttg Penggunaan Kekuatan Polri, Perkap 08 tahun 2010 ttg tata cara lintas ganti dan penggunaan kekuatan dalam PHH, Protap 01 th 2010 ttg Penanggulangan Anarki). 5.Mendokumentasikan setiap perintah dan kegiatan menggunakan media elektronik yang ada (foto dan video). 6.Wajib memiliki no telp penting dan darurat. 7.Mampu membaca situasi di lapangan (situasi hijau, kuning, merah) 2. ATURAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEWAJIBAN KOMANDAN : 24

25 1.Melaksanakan perintah komandan selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. 2.Segera melapor bila menemukan hal-hal yang penting secara berjenjang. 3.Menerapkan sop dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kondisi yang ada (situasi hijau, kuning, merah). 4.Tindakan yang dilakukan disesuaikan dengan aturan hukum berlaku (UU NO 2 tahun 2002 ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap 01 tahun 2009 ttg Penggunaan Kekuatan Polri, Perkap 08 tahun 2010 ttg tata cara lintas ganti dan penggunaan kekuatan dalam PHH, Protap 01 th 2010 ttg Penanggulangan Anarki). 5.Setiap anggota wajib menjaga hubungan baik antar instansi lain baik pemerintahan maupun militer dalam pelaksanaan tugas, dan tidak menyakiti hati masyarakat. 6.Dalam pelaksanaan tugas setiap anggota wajib memperhatikan penampilan sikap tampang dan pakaian. 7.Setiap tindakan anggota di lapangan wajib disesuaikan dengan perintah komandan, tidak berdasarkan inisiatif sendiri, kecuali dalam keadaan terdesak 2. ATURAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEWAJIBAN ANGGOTA : 25

26 1.Tidak boleh meninggalkan wilayah tugas yang telah ditentukan. 2.Tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. 3.Tetap menjaga kewaspadaan. 4.Melaporkan perkembangan situasi secara berkala. 5.Tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (UU NO 2 tahun 2002 ttg Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap 01 tahun 2009 ttg Penggunaan Kekuatan Polri, Perkap 08 tahun 2010 ttg tata cara lintas ganti dan penggunaan kekuatan dalam PHH, Protap 01 th 2010 ttg Penanggulangan Anarki). 6.Menghubungi no telp penting atau darurat bila dibutuhkan bantuan perkuatan maupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 7.Memperhatikan keselamatan pribadi dan rekan tugas. 8.Penggunaan kekuatan harus sesuai dengan perintah yang diberikan oleh komandan di lapangan 3. ATURAN BERTINDAK 26

27 1.Tenda pleton / kompi (lewat darat) 2.Veld bed (lewat darat) 3.Alkom dan Radio FM 4.Peta jakarta, laptop + printer+kabel 5.Alat Dokumentasi (laptop, kamera, handycam) 6.Laras licin dan gas air mata 7.Papper ball 8.Alat pemadam kebakaran 4. STANDAR PERALATAN SATUAN DAN PERORANGAN ALAT PERLENGKAPAN SATUAN : 1.Ransel Korea 2.2 stel Baju PDL 1 (Two Tone) 3.Rolling Bed 4.Peralatan Pribadi 5.Alsus PHH (Tanpa senjata api dan senjata tajam) ALAT PERLENGKAPAN PERORANGAN : 27

28 1.KAPOLRI: JEND POL SUTARMAN / , ADC WAKAPOLRI: KOMJEN POL BADRODIN HAITI , ADC IRWASUM POLRI: KOMJEN POL ANTON BACHRUL ALAM / , ADC , SPRI KABAHARKAM POLRI: KOMJEN PUTUT EKO BAYU SENO , ADC , SPRI ASOPS KAPOLRI: IRJEN POL ARIEF WAHYUNADI, , ADC DAFTAR NAMA PEJABAT MABES POLRI 1.KAKORBRIMOB POLRI:IRJEN POL ROBBY KALIGIS ADC WAKAKORBRIMOB POLRI :BRIGJEN POL RIO S DJAMBAK ADC KABAG OPS KORBRIMOB:KOMBES POL WAHYUDI HIDAYAT KAKOR LANTAS POLRI: IRJEN POL PUDJI HARTANTO , SPRI WAKAKOR LANTAS POLRI:BRIGJEN POL SAM BUDI GUSTIAN SPRI

29 KAPOLDA : IRJEN POL DWI PRIYATNO ( ) 29 WAKAPOLDA : BRIGJEN POL SUDJARNO ( ) IRWASDA: KOMBES POL RICARDO HUTAURUK ( ) KARO OPS: KOMBES POL M. CHAIRUL N.A ( ) DIR LANTAS: KOMBES POL RESTU MULYA BUDYANTO ( ) DANSAT BRIMOB: KOMBES POL HENY SULISTYA ARYANTA ( ) KAPOLRESTRO JAKUT: KOMBES POL M. IQBAL ( ) KAPOLRESTRO JAKBAR: KOMBES POL M. FADIL IMRAN ( ) KAPOLRESTRO JAKTIM: KOMBES POL MULYADI KAHARNI ( ) KAPOLRESTRO JAKSEL: KOMBES POL WAHYU HADININGRAT ( ) KAPOLRESTRO JAKPUS: KOMBES POL HENDRO PANDOWO ( ) KAPOLRESTRO TANGGERANG KOTA: KOMBES POL IRFING JAYA ( ) KAPOLRES PEL. TJ PRIOK: AKBP ASEP ADI SAPUTRA ( ) KAPOLRESTA BANDARA SOETA: KOMBES POL CH PATOPPI ( ) KAPOLRES KEP SERIBU: AKBP JOHANSON RONALD SIMAMORA ( ) KAPOLRESTA BEKASI KOTA: KOMBES POL PRIYO WIDYANTO ( ) KAPOLRESTA BEKASI KABUPATEN : KOMBES POL Drs. ISNAENI UJIANTO ( ) KAPOLRESTA TANGGERANG KOTA KOMBES POL IRFING JAYA ( ) KAPOLRESTA DEPOK: KOMBES POL AHMAD SUBARKAH ( ) POLDA METRO DAN JAJARAN

30 Polres Metro Jakarta Pusat Jln. Kramat Raya No. 61 Telp , , , DAFTAR ALAMAT DAN NOMOR TELEPHONE MARKAS KEPOLISIAN ( JABODETABEK) Polres Metro Jakarta Utara Jln. Yos Sudarso No. 1 Telp , , , , Polres Metro Jakarta Barat Jln. Letjen S.Parman No. 31, Slipi- Jakbar Telp Polres Metro Jakarta Timur Jln. Matraman Raya No. 224, Jakarta Timur Telp , Polres Metro Jakarta Selatan Jln. Wijaya II No. 42, Kec. Kebayoran Baru – Jaksel Telp Polres Metro Kepulauan Seribu Gedung Marina Ancol, Jakarta Utara Telp , Polres Metro Bandara Bandara Soekarno –Hatta, C2- Tangerang Telp , Polresta Metro Tangerang Jln. Daan Mogot, Pasar Baru – Kota Tangerang Telp , Polres Metro Depok Jln Margonda Raya No. 14 Depok Telp , , Polres KP3 Tanjung Priuk Jln. Pelabuhan Raya Jakarta Utara Telp ,

31 Polres Tangerang Kabupaten Jln H. Abdul Hamid Telp , Daftar alamat dan Nomor Telephone Markas Kepolisian ( Jabodetabek) Polres Metro Bekasi Jln Pramuka No 79, Bekasi Kota Telp , Polres Bogor Kabupaten Jln. Pemda Tegar Beriman, Cibinong – Bogor Telp , Polresta Bogor Kota Jln Kapten Muslihat No 18, Bogor- Jabar Telp , Polres Bekasi Kabupaten Jln. Ki Hajar Dewantara No 1, Bekasi Telp , PUSPOM TNI AU Jln. HALIM PERDANA KUSUMA Telp PUSPOM TNI DAN TNI AD Jln. MERDEKA TIMUR NO 17 Telp KOMANDO GARNISUN TETAP I Jln. MEDAN MERDEKA TIMUR NO 4 Telp PUSPOM TNI AL Jln. BUNGUR BESAR KEMAYORAN Telp

32


Download ppt "2 1.Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2.Inpres Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Konflik Sosial."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google