Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAJAK PENGHASILAN Pajak Penghasilan Berdasarkan golongan : Pajak Langsung Berdasarkan Wewenang Pemungut : Pajak Pusat Berdasarkan sifat : Pajak Subjektif.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAJAK PENGHASILAN Pajak Penghasilan Berdasarkan golongan : Pajak Langsung Berdasarkan Wewenang Pemungut : Pajak Pusat Berdasarkan sifat : Pajak Subjektif."— Transcript presentasi:

1

2 PAJAK PENGHASILAN

3 Pajak Penghasilan Berdasarkan golongan : Pajak Langsung Berdasarkan Wewenang Pemungut : Pajak Pusat Berdasarkan sifat : Pajak Subjektif

4 Self Assessment System PPh Tahunan Badan PPh Tahunan Orang Pribadi PPh Pasal 25

5 Self Assessment System (lanj.) Wajib Pajak menghitung besarnya Pajak terhutang Wajib Pajak menyetorkan dan melaporkan pelaksanaan ini melalui SSP (Surat Setoran Pajak) dan SPT (Surat Pemberitahuan)

6 Witholding Tax System Pemotongan PPh Pasal 21 Pemotongan PPh Pasal 26 Pemotongan PPh Pasal 23 Pemungutan PPh Pasal 22 Pemotongan PPh Final lainnya

7 Witholding Tax System (lanj.) Pemotong / pemungut memotong / memungut atas pemberian penghasilan atau transaksi tertentu dengan tarif yang ditentukan Pemotong/pemungut menyetorkan dan melaporkan pelaksanaan ini melalui SSP (Surat Setoran Pajak) dan SPT (Surat Pemberitahuan)

8 Witholding Tax System (lanj.) Bagi WP yang dipotong/dipungut, nilai tersebut merupakan cicilan pajak yang terutang di akhir tahun (kredit pajak), apabila atas penghasilannya dikenakan PPh dengan tarif umum (Pasal 17 UU PPh)

9 Subjek & Non Subjek Pajak Penghasilan

10 Subjek Pajak Penghasilan 1) - Orang pribadi; - Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; 2) Badan 3) Bentuk Usaha Tetap

11 Jenis Subjek Pajak Subjek Pajak Dalam Negeri Subjek Pajak Luar Negeri

12 Subjek Pajak Dalam Negeri orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

13 Subjek Pajak Luar Negeri orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan tidak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia

14 BENTUK USAHA TETAP

15 bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia Definisi

16 a.tempat kedudukan manajemen; b.cabang perusahaan; c.kantor perwakilan; d.gedung kantor; e.pabrik; f. bengkel; g.gudang; h.ruang untuk promosi dan penjualan; i. pertambangan dan penggalian sumber alam; Bentuk

17 j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; k.perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; m.pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; n.orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas Bentuk (lanj.)

18 o.agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan p.komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Bentuk (lanj.)

19 Non Subjek Pajak kantor perwakilan negara asing pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama- sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

20 Non Subjek Pajak (lanj.) organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan MenKeu, dengan syarat: 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut 2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota Pejabat - pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan MenKeu dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

21 Objek-Objek Pajak Penghasilan

22 Penentuan penghasilan sebagai Objek Pajak Taxable Income (Pasal 4 ayat 1 & 2 UU No 17 Tahun 2000) Non Taxable Income (Pasal 4 ayat 3 UU No 17 Tahun 2000) Penghasilan dikenakan Pajak Final Penghasilan Tidak dikenakan Pajak Final

23

24 Objek Pajak penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan laba usaha keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak

25 Objek Pajak (lanj.) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi royalti sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta penerimaan atau perolehan pembayaran berkala keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

26 Objek Pajak (lanj.) keuntungan karena selisih kurs mata uang asing selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; premi asuransi iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak penghasilan dari usaha berbasis syariah; imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai KUP surplus Bank Indonesia

27 Pajak Penghasilan Final

28 Karakteristik Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan Jumlah PPh Final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan

29 Penghasilan yang Dikenakan Pajak Secara Final (PPh Pasal 4 Ayat 2)  Bunga Deposito/Tabungan  Penghasilan Transaksi saham di bursa efek  Hadiah atas undian  Selisih Lebih revaluasi Aktiva Tetap  Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan  Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau bangunan  Bunga atau Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek  Penghasilan Lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

30 Non Objek Pajak bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan/lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, dan

31 harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak ‐ pihak yang bersangkutan; warisan

32 harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan WP, WP yang dikenakan pajak secara final atau WP yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit)

33 Non Objek Pajak pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WPDN, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:  dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan  kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

34 Non Objek Pajak iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang ‐ bidang tertentu yang ditetapkan dengan KMK; bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham ‐ saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan KIK;

35 Non Objek Pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:  merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor ‐ sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan PMK; dan  sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; Beasiswa

36 Non Objek Pajak sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan/ lembaga nirlaba bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang ditanamkan kembali, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada WP tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK.

37 Penentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP) OP

38 PKP BAGI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI PKP BAGI WAJIB PAJAK YG DIHITUNG DGN NORMA PKP BAGI WP BUT PKP BAGI WP ORANG PRIBADI DN YG KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFNYA < 1 TAHUN YG TERUTANG PAJAK DLM BAG.THN PAJAK PENGHASILAN DIKURANGI DENGAN BIAYA YANG DIPERKENANKAN, KOMPENSASI KERUGIAN, UNTUK WP ORANG PRIBADI DIKURANGI DGN PTKP, DIHITUNG DENGAN NORMA PENGHITUNGAN DAN UNTUK WP ORANG PRIBADI DIKURANGI PTKP PENGHASILAN DIKURANGI DGN BIAYA YG DIPERKENANKAN, KOMPENSASI KERUGIAN DIHITUNG SESUAI PENGHASILAN NETO DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK YANG DISETAHUNKAN PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) Pasal 16 ayat (1), (2), (3) dan (4)

39 Penentuan PKP bagi WP OP Metode Pembukuan Metode Pencatatan (Norma Penghitungan)

40 PKP WP OP dengan Pembukuan PENGHASILAN NETO -/- PENGURANG/BIAYA DIPERKENANKAN -/- KOMPENSASI KERUGIAN -/- PTKP

41 PEREDARAN BRUTORp BIAYA (3M) PENGHASILANRp LABA USAHA/PENGH. NETO USAHARp PENGH. LAINNYARp BIAYA (3M) PENGH. LAINNYARp LABA USAHA DARI PENGH. LAINNYARp JML SELURUH PENGH. NETORp KOMPENSASI KERUGIAN(Rp ) PKP BAGI WP BADANRp * PENGURANGAN (PTKP) BAGI WP ORG. PRIBADI (K/1)(Rp ) Rp PKP BAGI WP ORG. PRIBADIRp CONTOH PENGHITUNGAN PKP BAGI WP DALAM NEGERI OP YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

42 NORMA Penghitungan

43 MENENTUKAN PENGHASILAN NETO DIBUAT DAN DISEMPURNAKAN TERUS-MENERUS SERTA DITERBITKAN OLEH DIRJEN PAJAK Norma Penghitungan Penghasilan Neto PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN Pasal 14 ayat (1) untuk

44 Penggunaan Norma penghitungan pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal: tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau pembukuan atau catatan peredaran bruto WP ternyata diselenggarakan secara tidak benar

45 HANYA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SYARAT * Peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp * Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari Tahun Pajak Ybs. Apabila tidak memberitahu- kan, dianggap memilih Pembukuan * Wajib menyelenggarakan Pencatatan Norma Penghitungan Penghasilan Neto PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN Pasal 14 ayat (2), (3) dan (4)

46 PEREDARAN BRUTORp PENGH. NETO (Menurut Norma Penghitungan Misal 20 %)Rp PENGH. NETO LAINNYARp JML SELURUH PENGH. NETORp PENGURANGAN (PTKP) BAGI WP ORG. PRIBADI (K/1)(Rp ) Rp PKP BAGI WP ORG. PRIBADI Rp CONTOH PENGHITUNGAN PKP BAGI WP DALAM NEGERI YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

47 -DILAKUKAN SETIAP BULAN, ATAU - MASA LAIN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN MERUPAKAN ANGSURAN PAJAK YANG BOLEH DIKREDITKAN TERHADAP PPh YANG TERUTANG UNTUK TAHUN PAJAK YBS KECUALI PEMBAYARAN PPh YANG BERSIFAT FINAL - PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PIHAK LAIN (PPh Psl 21, 22, 23, 24) - PEMBAYARAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI (PPh Pasal 25) PELUNASAN PPh DALAM TAHUN BERJALAN Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3)

48 PASAL 21 PASAL 22 PASAL 23 PASAL 24 PEMOTONGAN PPh DARI PEKERJAAN,JASA DAN KEGIATAN LAIN PEMUNGUTAN PPh DARI KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN PEMOTONGAN PPh DARI DIVIDEN,BUNGA,ROYALTI,SEWA, HADIAH DAN PENGHARGAAN, DAN IMBALAN LAIN PAJAK YG DIBAYAR ATAU TERUTANG ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI YANG BOLEH DIKREDITKAN PASAL 25 PASAL 26 AYAT (5) TIDAK BOLEH DIKREDITKAN PEMBAYARAN YG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YG TDK BERSIFAT FINAL SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA, DENDA DAN KENAIKAN SERTA SANKSI PIDANA BERUPA DENDA PAJAK YANG TERUTANG DIKURANGI DENGAN KREDIT PAJAK TAHUN YANG BERSANGKUTAN KREDIT PAJAK BAGI WP DALAM NEGERI DAN BUT Pasal 28 ayat (1) dan (2)

49 CONTOH PENGHITUNGAN KREDIT PAJAK: PPh TERUTANG WP ORG PRIBADIRp KREDIT PAJAK : a. PPh YG DIPOTONG PEMBERI KERJA Rp (PPh PSL. 21) b. PPh YG DIPUNGUT PIHAK LAIN Rp (PPh PSL. 22) c. PPh YANG DIPOTONG PIHAK LAIN Rp (PPh PSL 23 DARI MODAL) d. KREDIT PPh LUAR NEGERI Rp (PPh PSL. 24) e. DIBAYAR SENDIRI OLEH WP Rp (PPh PSL 25) JUMLAH PPh YG DPT DIKREDITKAN (Rp ) PPh YG MASIH HARUS DIBAYARRp

50 PAJAK TERUTANG UNTUK SATU TAHUN PAJAK LEBIH BESAR DARI JUMLAH KREDIT PAJAK HARUS DILUNASI SELAMBAT-LAMBATNYA SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG BATAS WAKTU PEMBAYARAN PPh PADA AKHIR TAHUN PAJAK Pasal 29


Download ppt "PAJAK PENGHASILAN Pajak Penghasilan Berdasarkan golongan : Pajak Langsung Berdasarkan Wewenang Pemungut : Pajak Pusat Berdasarkan sifat : Pajak Subjektif."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google