Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Jakarta, Juni 2014 1 Juli 2014 1 Juli 2015 1 Juli 2016 Pengusaha Kena Pajak Tertentu di Pulau Jawa-Bali.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Jakarta, Juni 2014 1 Juli 2014 1 Juli 2015 1 Juli 2016 Pengusaha Kena Pajak Tertentu di Pulau Jawa-Bali."— Transcript presentasi:

1 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Jakarta, Juni Juli Juli Juli 2016 Pengusaha Kena Pajak Tertentu di Pulau Jawa-Bali Pengusaha Kena Pajak seluruhnya Sosialisasi FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK

2  Kepatuhan PKP menurun  Penerimaan PPN kurang optimal  Non PKP Menerbitkan FP  FP Tidak/Terlambat Terbit  Faktur Pajak Fiktif  Faktur Pajak Ganda Latar Belakang 1. Penyalahgunaan PKP/Faktur Pajak  Biaya kepatuhan dan beban pengawasan  PKP aktif 500 ribu  Faktur Pajak per tahun 200 juta  SPT per tahun 2 juta  Pelaporan sebagian manual 2. Beban Administrasi Faktur Pajak  Penyalahgunaan Pengusaha Kena Pajak/Faktur Pajak  Beban Administrasi Faktur Pajak

3  Approval DJP  Validasi FP dapat diketahui oleh pihak pembeli  Tandatangan elektronik  Tidak perlu printout  Satu kesatuan dengan pelaporan SPT  Kenyamanan Pengusaha Manfaat  Proteksi dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab Bagi PKP  Mempercepat pemeriksaan  Mempercepat pelaporan  Mempercepat pemberian nomor seri FP  Validasi PK-PM  Data lengkap FP  Mempermudah pengawasan  Mempermudah pelayanan Bagi DJP

4 Roadmap Implementasi e-Faktur E-NoFa Intranet KPP Client Application Web Application ERP E-NoFa via Web/Online 2013 Development Sosialisasi PKP Khusus, Madya  100 PKP Khusus, Madya  WAJIB Pratama  JAWA-BALI NASIONAL Pilot Project dan TOT Development Nomor seri FP Fase 1 Fase 2 Fase 3 Metode Pemilihan PKP wajib e-Faktur Channel e-Faktur Ditunjuk dengan Peraturan Dirjen Pajak oktJulimarJuli Jan

5 Dasar Hukum Pembuatan e-Faktur  Pasal 13 (8 ) UU PPN (Tata Cara Pembuatan FP diatur dengan atau berdasarkan PMK) UU PPN  Pasal 19 PMK 151/PMK.03/2013 (Tata Cara Pembuatan FP elektronik lebih lanjut diatur dengan Perdirjen) PMK  SE-20/PJ/2014  Tata cara pemberian Sertifikat elektronik  Tata cara aktivasi Akun WP  SE-21/PJ/2014  Tata cara permintaan data FP ke DJP dalam hal data PKP hilang  Tata cara keadaan tertentu dalam hal PKP tdk dpt membuat e- Faktur SE DIRJEN  PER-17/PJ/2014  Pemberian Nomor Seri FP dapat melalui: - Petugas Khusus di KPP - website DJP/eNOFA online  Wadah layanan perpajakan elektronik (Akun WP & Sertifikat elektronik)  PER-16/PJ/2014  Membuat FP elektronik dengan Aplikasi/Sistem DJP  Saat Pembuatan FP elektronik  Pelaporan FP & approval DJP PERDIRJEN  KEP-136/PJ/2014  Tahapan implementasi e-Faktur: 1 Juli 2014  PKP ttn 1 Juli 2015  PKP Jawa-Bali 1 Juli 2016  seluruh PKP KEPDIRJEN

6 Materi Perdirjen Pembuatan e-Faktur Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Aplikasi/sistem yang ditentukan dan disediakan oleh DJP berikut manual usernya. Faktur Pajak elektronik dibuat untuk Penyerahan BKP dan atau Penyerahan JKP Faktur Pajak elektronik dibuat pada saat penyerahan BKP/JKP atau pembayaran/penerimaan termin/saat lain Keterangan pada Faktur Pajak elektronik paling sedikit sesuai dengan Pasal 13(5) UU PPN. Tanda tangan=elektronik SIAPA SAAT JENISTRANSAKSI DIGITAL SIGNATURE APLIKASI/ SISTEM DJP LAPOR & APPROVAL Faktur Pajak elektronik wajib dilaporkan oleh PKP ke DJP untuk memperoleh persetujuan dari DJP.

7 Perbedaan Faktur Pajak Kertas & ElektronikNoKeterangan Faktur Pajak Kertas Faktur Pajak elektronik 1Format/lay out Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh di lampiran per-24 Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP (terlampir) 2 Tanda tangan pegawai/pejabat yg ditunjuk oleh PKP Tanda tangan basah diatas FP kertas Tanda tangan elektronik berbentuk QR code (terlampir) 3Bentuk dan jumlah lembar Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas 4PKP yang membuatSeluruh PKP PKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak 5Jenis TransaksiseluruhPenyerahan BKP/JKP saja 6 Prosedur Lapor/upload dan persetujuan DJP - e-faktur dilaporkan ke DJP dengan cara upload dan mendapat persetujuan DJP 7Pelaporan SPT PPNMenggunakan aplikasi tersendiri Menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan e-Faktur

8 Gambaran Umum Pembuatan e-Faktur Faktur Pajak elektronik.csv SPT PPN PKP Proses 1 : PKP menutup kontrak/kesepakatan penyerahan, membuat Faktur Pajak, dan melakukan pencatatan baik secara manual/dengan sistem Proses 2 : PKP memasukan data faktur pajak secara manual atau dengan impor data ke aplikasi e-Faktur Proses 3 : PKP melaporkan FP ke DJP via e-faktur + online Proses 4 : DJP memberikan persetujuan/approval FP Proses 5 : PKP membuat SPT PPN dalam aplikasi e- Faktur Proses 6 : PKP melaporkan SPT PPN langsung ke KPP atau via e-filling Pengusaha Kena Pajak Direktorat Jenderal Pajak Proses 8 : DJP melakukan pengelolaan data e-faktur untuk pelayanan dan pengawasan Proses 7 : KPP membuat tanda terima SPT Masa PPN Keterangan : Ilustrasi di atas adalah gambaran umum pembuatan e-Faktur melalui aplikasi client

9 E-FAKTUR Client Application PKP PENJUAL E-FAKTUR/E-NOFA DJP E-FAKTUR CLIENT INTERNET PKP PEMBELI INTERNET Permohonan Nomor Seri Faktur 5 5 Konfirmasi Faktur Pajak INTERNET Generate Approval Code Generate NTTE Pelaporan SPT Penerbitan Faktur Pajak Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Upload FP Send e-SPT Generate Nomor Seri Faktur Send Approval Code Faktur Pajak Elektronik Download NTTE Cetak FP Send melalui NTTE


Download ppt "Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Jakarta, Juni 2014 1 Juli 2014 1 Juli 2015 1 Juli 2016 Pengusaha Kena Pajak Tertentu di Pulau Jawa-Bali."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google