Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PELATIHAN PENERAPAN PEDOMAN SISTEM SERTIFIKASI PEDOMAN BNSP 201-202/ISO 17024 ANGKATAN II Hotel Bintang Griyawisata 9 Mei s/d 13 Mei 2011.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PELATIHAN PENERAPAN PEDOMAN SISTEM SERTIFIKASI PEDOMAN BNSP 201-202/ISO 17024 ANGKATAN II Hotel Bintang Griyawisata 9 Mei s/d 13 Mei 2011."— Transcript presentasi:

1

2 PELATIHAN PENERAPAN PEDOMAN SISTEM SERTIFIKASI PEDOMAN BNSP /ISO ANGKATAN II Hotel Bintang Griyawisata 9 Mei s/d 13 Mei 2011

3 MATERI PELATIHAN LM.1 : SISTEM LISENSI DAN SERTIFIKASI LM.2 : PERSYARATAN DASAR PEMBENTUKAN LSP BERDASARKAN PEDOMAN BNSP 202 LM.3A : SISTEM PENJAMIN MUTU LSP BERDASARKAN PBNSP 201 LM.3B : PERSYARATAN UMUM PEMBENTUKAN LSP PIHAK 1 – PBNSP 215 LM.3C : PERSYARATAN UMUM PEMBENTUKAN LSP PIHAK 2 – PBNSP 216

4 LM.4 : RENCANA TINDAK LANJUT BERDASARKAN PEDOMAN BNSP LM.5 : DOKUMENTASI QMS

5 KOMPONEN SERTIFIKASI SKKNI BIDANG PERPUSTAKAAN PEDOMAN MUTU LSP MATERI UJI KOMPETENSI TEMPAT UJI KOMPETENSI ASESOR LISENSI ASESOR KOMPETENSI

6 5 STANDARD & CONFORMANCE ISO PEDOMAN BNSP ( Persyaratan LSP 3) PEDOMAN BNSP ( Panduan Mutu LSP) PEDOMAN BNSP (TUK) PEDOMAN BNSP ( LSP Proficiensi ) PEDOMAN BNSP ( LSP 1 ) PEDOMAN BNSP ( LSP 2 ) TECHNICAL REGULATION

7 Latar belakang Kesejahteraan rakyat Pertumbuhan ekonomi Produktivitas Efisiensi SDM berkualitas STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI Daya saing

8

9 P r o f e s i ? Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Pandangan lain menganggap bahwa hingga sekarang tidak ada definisi yang memuaskan tentang profesi yang diperoleh dari regulasi dan buku maka digunakan pendekatan lain dengan menggunakan ciri profesi.

10 Ciri-ciri Profesi Terlatih bersertifikat Memberi jasa utk umum Anggota ogranisasi profesi

11 Sertifikasi Profesi 1.Sertifikasi terhadap kompetensi profesi: dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Personil/Profesi, berlaku apabila masih kompeten. 2.Sertifikasi untuk mendapat status profesi: dilakukan organisasi profesi, biasa disebut juga lisensi/registrasi profesi. 3.Sertifikat pelatihan: oleh lembaga pelatihan, biasa disebut juga Certificate of attainment, berlaku selamanya

12

13

14 Pembinaan dan Pengawasan SKKNI SISTEM STANDARDISASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL Perumusan Standar Penerapan Standar Harmonisasi Standardisasi LisensiPemberlakuan Sertifikasi SDM Profesional Kompeten Kompetitif Notifikasi Kerjasama MRA

15 PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA INDONESIA PENERAPAN SKEMA SERTIFIKASI Lisensi LSP Registrasi P. Profisiensi Registrasi LSP Pihak 1 & 2 Sertifikasi Harmonisasi Notifikasi Kerjasama MRA Profesional yang kompeten Profesional yang kompeten Verifikasi Standar Kompetensi Perbaikan berlanjut Regulasi penerapan : Wajib, Dianjurkan, Sukarela

16 RUANG LINGKUP SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN KOMPETENSI KERJA LSP III Lisensi LSP LSP PROFICIENSI Registrasi Provider uji proficiensi tenaga LSP PIHAK I INDUSTRI Registrasi 1 st certification LSP PIHAK II Registrasi 2 nd certification Sertifikasi Kompetensi kerja Profesi: Memenuhi bukti kompetensi Memenuhi permintaan klien Memenuhi regulasi Sertifikasi Proficiensi Profesi: Memenuhi persyaratan surveilance LSP Menjaga kompetensi Sertifikasi Kompetensi Industri tertentu Profesi di perusahaan : Memastikan kompetensi tenaga kerjanya Sertifikasi Kompetensi Industri tertentu utk industri tertentu Profesi di perusahaan : Memenuhi permintaan asesmen dari klien Registrasi 1 st certification LSP PIHAK I DIKLAT Sertifikasi Kompetensi Diklat tertentu Profesi di Diklat Memastikan kompetensi Peserta didiknya.

17

18 SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asessmen kerja nasional Indonesia dan/atau internasional.

19 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP.

20 TEMPAT ASESMEN KOMPETENSI (TAK) Suatu tempat kerja profesi atau tempat simulasi yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja profesi yang diverifikasi oleh LSP untuk menjadi Tempat Asesmen Kompetensi (TAK).

21 LISENSI Proses pendelegasian wewenang sertifikasi profesi dari BNSP kepada LSP melalui proses akreditasi.

22 PROSES SERTIFIKASI Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LSP untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, survailen dan sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat.

23 SISTEM SERTIFIKASI Kumpulan prosedur dan sumberdaya untuk melakukan proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasinya, untuk menerbitkan sertifikat kompetensi termasuk pemeliharaannya.

24 ASESOR KOMPETENSI Seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan/atau asesmen/penilaian kompetensi.

25 ASESOR LISENSI Seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan/atau asesmen sistem manajemen mutu.

26 PESERTA ASESMEN (ASESI) Pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi

27 PROSES SERTIFIKASI Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LSP untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, survailen dan sertifikasi ulang.

28 MAL PRAKTEK Adalah “ Penyalahgunaan keprofesian, kompetensi, tugas kelembagaan didalam melakukan pelayanan yang menyimpang terhadap regulasi teknis, standar atau pedoman.

29 L I S E N S I LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI Pengakuan formal dan pemberian lisensi lembaga-lembaga sertifikasi profesi melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi P

30 SUBSISTEM SERTIFIKASI DAN KETELUSURAN KESESUAIAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI PP, ISO 17011, ISO 17024, PEDOMAN BNSP LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEDOMAN BNSP, ISO Lisensi  akreditasi LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 PESERTA UJI KOMPETENSI SKKNI Uji kompetensi/ Sertifikasi LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 verifikasi TEMPAT UJI KOMPETENSI PEDOMAN BNSP, QMS Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, ISO Peedoman BNSP 201 & 202 Asesor Kompetensi BSZ, SKKNI Pedoman BNSP Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, Standar spesifik Pedoman BNSP Departemen/ Instansi Teknis Pembinaan Kordinasi

31 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KOMITE TEKNIK* TIM ASSESSOR AKREDITASI MEMBENTUK 5 ASSESSMEN/ RE-ASSESSMEN 3 PEMBERIAN AKREDITASI 7 SURVAILEN 8 LAPORAN ASSESSMEN 4 MENUNJUK ASSESSOR 2 MENGAJUKAN PERMOHONAN 1 REKOMENDASI 6 PROSES PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ( LSP ) √

32 LSP TEMPAT UJI KOMPETENSI KOMITE TEKNIK* TIM ASSESSOR AKREDITASI MEMBENTUK 5 ASSESSMEN/ RE-ASSESSMEN 3 PEMBERIAN VERIFIKASI 7 SURVAILEN 8 LAPORAN ASSESSMEN 4 MENUNJUK ASSESSOR 2 MENGAJUKAN PERMOHONAN 1 REKOMENDASI 6 PROSES VERIFIKASI TUK

33 Memilih TUK 2 LSP KOMITE TEKNIK TIM ASSESSOR UJI KOMPETENSI MEMBENTUK 6 ASSESSMEN 4 PEMBERIAN SERTIFIKAT KOMPETENSI 8 SURVAILEN 9 LAPORAN ASSESSMEN 5 MENUNJUK ASSESSOR 3 MENGAJUKAN PERMOHONAN 1 REKOMENDASI 7 SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI PESERTA UJI KOMPETENSI PESERTA DI TUK

34 HARMONISASI GLOBAL Transparansi Ekivalensi Harmonisasi MRA

35 MRA (Mutual Recognition Arrangement) APA ITU ??? – Kesepakatan diantara dua pihak atau lebih untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan Tujuan Memfasilitasi perdagangan dan menstimulir aktifitas ekonomi antar berbagai pihak melalui keberterimaan kompetensi SDM dalam hal satu standar, satu pengujian, satu sertifikasi, dan apabila sesuai, satu penandaan

36 PROSES PENGEMBANGAN LSP Asosiasi Industri Asosiasi Profesi Panitia kerja Pembentukan LSP Pembuatan AD PBNSP 202 Pencatatan Notaris Pengembangan organisasi PBNSP 201 dan 202 Pengajuan Lisensi BNSP

37 Kerangka Program Menyiapkan Lisensi LSP Komitmen manajemen Pembentukan Tim QMS Verifikasi/ Validasi Pra-validasi Pengembangan Panduan Mutu Permohonan Lisensi Penerapan Panduan mutu Apresiasi Pelatihan Penerapan dan dokumentasi Pelatihan Asesor Gap Assessment Pelatihan karyawan

38 JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM NoKegiatanBulan 1Bulan 2Bulan ApresiasiV 2Komitmen ManajemenV 3Gap assessmentV 4Pembentukan Tim jaminan mutu V 5Pelatihan Pnrp & dokV 6Pengembangan dokumen mutu VV 7Pelatihan AsesorV 8Pre-validasiV 9Pelatihan karyawanVV 10PenerapanVVVVVV 11ValidasiV 12Pengajuan lisensiV

39 PANDUAN MUTU LSP Berdasarkan Pedoman BNSP 201 Rev Penyusunan

40 Pedoman BNSP 201/ISO memberi penekanan pada (dan selalu mewajibkan) sebuah “Sistem Manajemen yg terdokumentasi” dan bukan sebuah “sistem dokumentasi”. Pedoman BNSP 201/ISO memberi penekanan pada (dan selalu mewajibkan) sebuah “Sistem Manajemen yg terdokumentasi” dan bukan sebuah “sistem dokumentasi”. Pedoman BNSP 201/ISO Pedoman BNSP 201/ISO mensyaratkan organisasi untuk taat azas memberikan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dan PERATURAN YANG BERLAKU Back to slide-4

41 Apa yang akan anda pelajari ? Setelah menyelesaikan modul ini, anda diharapkan dapat : Membedakan ‘sistem terdokumentasi’ dengan ‘sistem dokumentasi’, Mengenal fungsi dokumentasi, Mengenal jenis dan struktur dokumen yang dipersyatkan oleh standar, Membedakan dokumen dan rekaman, Membuat instruksi kerja (‘prosedur operasi’).

42 Pengertian dan acuan Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah kumpulan proses, dokumen, sumberdaya dan sistem pemantauan yang mengarahkan pekerjaan / misi suatu organisasi berkenaan dengan mutu produk dan jasa. Expl-1

43 Panduan Mutu LSP ???  Dokumen berisi kebijakan mutu,sistem mutu, dan pelaksanaan dalam organisasi (P-BNSP 201)  Dokumen merupakan pusat pengendali yangmenetapkan kebijakan dan prinsip-prinsip dasar fungsi LSP dan memberikan ikatan koordinasi dengan prosedur operasi, sumber information dan dara (NATA, 1087)  Dokumen kerja yang menerangkan kebenaran pengoperasian LSP untuk digunakan oleh manajemen dan staf.

44 Mengapa Panduan Mutu Diperlukan ?  Berperan untuk meyakinkan mutu kerja personil LSP  Memerlukan dasar yang kuat dimana sistem mutu LSP dapat diterapkan secara efektif disemua tingkatan.  Salah satu persyaratan dalam perolehan lisensi LSP.  Sebagai alat penyebaran informasi dan komunikasi,  Penyebaran pengetahuan,  Bukti kesesuaian (‘conformity’).

45 Dokumen yang dipersyaratkan Dokumentasi SMM hrs mencakup : kebijakan mutu dan sasaran mutu, pedoman mutu, prosedur sistem, dokumen yang diperlukan oleh organisasi untuk memastikan perencanaan, operasi dan kendali prosesnya secara efektif, dan rekaman. Expl-3

46 Pedoman Mutu Pedoman mutu harus berisi : Visi – Misi dan Profil Organisasi, Kebijakan dan Sasaran Mutu, Organigram serta tanggung-jawab & wewenang utama, Prosedur sistem yang dipersyaratkan standar, Prosedur operasi atau peraturan lain yg diacu organisasi, Rincian penerapan setiap persyaratan standar, Uraian dan interaksi antara proses-proses, Hal-hal lain yang dianggap perlu,

47 Ruang Lingkup Dokumentasi  Menata dan mengolah informasi  Menyimpan informasi  Mencari kembali informasi  Mendistrbusikan informasi  Mengumpulkan informasi  Memutakhirkan informasi

48 Fungsi Panduan Mutu  Menjadi acuan dalam penerapan dan pengembangan sistem mutu  menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap konsistensi mutu hasil uji  menjadi pedoman dalam penyediaan bahan  menghindarkan pengertian ganda dan tumpang tindih

49 Struktur Dokumen SMM Level I : Kebijakan Mutu Kebijakan Mutu / Peta Proses / Sasaran MutuPeta Proses Level II : ‘APA’, oleh ‘SIAPA’ dan ‘KAPAN’ sesuatu dilakukan Level III : BAGAIMANA dilakukan Level IV : BUKTI aktifitas Pedoman Mutu Prosedur Sistem Dokumen Penunjang Contoh : - Instruksi KerjaInstruksi Kerja - Ceklis - Gambar Kerja - Juknis dll. Rekaman Expl-4

50 Quality Manual Jendela/peta sistem mutu batang tubuh sistem mutu utk kepentingan sendiri/mendemontrasikan pada pelanggan

51 ISI UMUM PM Company Profil Struktur Organisasi Kebijakan Mutu Struktur dokumentasi mutu yang diterapkan Gambaran sistem mutu mulai persyaratan manajemen sampai persyaratan teknis Referensi silang dengan prosedur mutu terkait

52 Profil LSP Sejarah atau Latar belakang LSP Jasa yang dihasilkan Teknologi dan sumberdaya yang ada Hasil jasa yg penting utk dikemukakan (selling points)

53 Kebijakan Mutu Kebijakan mutu harus : a) sesuai dengan maksud/tujuan organisasi, b) mencakup komitmen untuk memenuhi, persyaratan dan selalu memperbaiki SMM c) menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau sasaran mutu, d) disampaikan ke dan difahami oleh pegawai, e) ditinjau agar selalu sesuai dengan kebutuhan. f) Tekad dan perhatian Pimpinan Puncak thd Mutu dan kepuasan pelanggan g) Sasaran Mutu --> SMART (Specifik, Measurable, Achieveable, Realistic, Time frame)

54 Kerangka Prosedur 1.Tujuan 2. Ruang Lingkup 3. Definisi 4. Dokumen pendukung (Acuan) 5. Lampiran 6. Uraian prosedur

55 Prosedur Mutu Dokumen mutu TK 2 Uraian proses/aktivitas operasional > 1 fungsi organisasi kerahasiaan lebih besar Utk keperluan internal Contoh: Prosedur pengadaan Prosedur pengadaan Prosedur pelatihan Prosedur pelatihan

56 Dokumen penunjang Undang-undang, PP dan SK Menteri terkaitUndang-undang, PP dan SK Menteri terkait, Statuta dan Organisasi Tata Kerja (OTK), Rencana Strategis dan Rencana Operasi, Instruksi Kerja / Prosedur Operasi Standar, Peraturan Internal dan Surat Keputusan atau Nota Dinas Pimpinan yang harus diacu, SK pengangkatan (struktural & fungsional) Peraturan Akademik, Kalender Akademik dan Jadwal Perkuliahan, Dll. Next

57 Dokumen Pendukung Dokumen Mutu Tk 3 Uraian proses lebih rinci 1 fungsi Lebih rahasia Sering disebut SOP/SPO Instruksi Kerja

58 R e k a m a n Notulen hasil Rapat Tinjauan Manajemen, Daftar Riwayat pendidikan, pelatihan, ketrampilan & pengalaman seluruh pegawai, Masukan dari peserta uji kompetensi, asesor,, dunia keja, Bukti pemeriksaan terhadap Materi uji kompetensi, Hasil ujian kompetensi, Daftar Hadir Peserta Uji dan asesor, Hasil audit internal dan hasil tindakan koreksi, Dll. Back to slide-7

59 Bentuk Instruksi Kerja Gambar-gambar Foto-foto Diagram alir Contoh produk Uraian kalimat kombinasi

60 Kapan diperlukan Instruksi Kerja Mulai Tulis Instruksi kerja Tidak perlu IK Dokumentasikan sebagai Prosedur Identifikasi aktivitas operasional Tidak perlu IK Selesai Satu fungsi ? Pengaruh Mutu ? Personil terlatih ? Tidak Ya Tidak Ya

61 Bentuk Dokumen Nomor Dokumen Nomor Dokumen Judul dokumen Judul dokumen Nomor revisi Nomor revisi tanggal terbit tanggal terbit Nomor halaman Nomor halaman Identitas LSP Identitas LSP Kolom Penyusun, peninjau dan pengesahan Kolom Penyusun, peninjau dan pengesahan Status dokumen Status dokumen Tujuan : Untuk pengendalian dokumen

62 PENULISAN PANDUAN MUTU LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PANDUAN MUTU No. bagian: PM Pengendalian Dokumen dan rekaman Halaman 1 dari 4 Revisi/ Tanggal LSP A mengendalikan semua dokumen (Panduan Mutu, Prosedur Kerja, Instruksi kerja dan dokumen pendukung yang diidentifikasi secara unik Dokumen yang diterbitkan ditinjau dan disetujui oleh personil yang berwenang sebelum diterbitkan Dokumen dikaji ulang secara berkala setian tahun sekali Rekaman mutu dikelola sehingga mudah didapat bila diperlukan dalam fasilitas yang memberikan lingkungan yang sesuai untuk mencegah terjadinya kerusakan atau deteriorasi. Waktu penyimpanan rekaman ditetapkan sesuai jenis rekaman yang ditetapkan masing-masing pada instruksi kerja ; Dibuat oleh Diperiksa olehDisyahkan oleh

63 PENULISAN PANDUAN MUTU LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PANDUAN MUTU No. bagian: PM Pelayanan kepada pelanggan dan pengaduan Halaman 1 dari 4 Revisi/ Tanggal LSP A bekerja sama dengan pelanggan untuk mengklarifikasi permintan pelanggan dan untuk memantau unjuk kerja LSP sehubungan dengan pekerjaan uji kompetensi yang dilaksanakan, dengan tetap menjaga kerahasian terhadap pelanggan lainnya. LSP A menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menyelesaikan pengaduan yang diterima dari pelanggan atau pihak-pihak lain. Rekaman semua pengaduan dan penyelidikan serta tindakan perbaikan yang dilakukan oleh LSP dipelihara Dibuat oleh Diperiksa olehDisyahkan oleh

64 PENULISAN PANDUAN MUTU LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PANDUAN MUTU No. bagian: PM Pengendalian terhadap peserta yg tidak memenuhi syarat (pencegahan dan tindakan koreksi) Halaman 1 dari 4 Revisi/ Tanggal LSP A mempunyai suatu kebijakan dan prosedur yang diterapkan bila terdapat aspek apapun dari pekerjaan pengujian kompetensi yang mereka lakukan,yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah disetujui. Bila evaluasi menunjukkan bahwa pekerjaan pengujian kompetensi yang tidak sesuai dapat terjadi kembali,maka dilakukan kaji ulang manajemen. Dibuat oleh Diperiksa olehDisyahkan oleh

65 Formulir Media bukti diterapkannya Sistem Mutu Setelah diisi disebut Rekaman (Records)

66 Proses Penyusunan Panduan Mutu  Pembentukan tim penyusun  Penetapan format yang dipakai  Penetapan bentuk fisik dan daftar isi  Penjadwalan penyelesaian  Penulisan unsur-unsur dalam panduan mutu  Penyusunan panduan mutu  Rapat tim penyusun dan staf kunci membahas draft panduan mutu  Pengesahan/persetujuan manajer eksekutif/pimpinan puncak


Download ppt "PELATIHAN PENERAPAN PEDOMAN SISTEM SERTIFIKASI PEDOMAN BNSP 201-202/ISO 17024 ANGKATAN II Hotel Bintang Griyawisata 9 Mei s/d 13 Mei 2011."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google