KEBIJAKAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL

2 Tantangan Kompetisi kota ditingkat global
Perubahan iklim – terutama kota-kota pesisir Perubahan demografis Konsistensi pemerintah dan komitmen secara nasional untuk menghadapi permasalahan external dan internal Pertumbuhan daya saing dan penjaminan kesejahteraan secara berkelanjutan

3 Kebijakan Strategi Perkotaan Nasional
Pengembangan / pembangunan perkotaan untuk mendukung strategi pembangunan nasional. Tantangan globalisasi  kota-kota Indonesia terkait dalam sistim kota-kota global  Indonesia melalui kota-kotanya dapat memanfaatkan peluang-peluang akibat globalisasi Kota-kota dapat menjadi motor perkembangan daerah  mengatasi ketimpangan antara daerah, melalui keterkaitan kota-kota antar dan di dalam daerah. Memberikan rambu-rambu untuk pengembangan kota-kota didaerah Arahan-arahan makro – pemantapan peran kota-kota, keterkaitan antara kota/sistim kota didaerah Arahan-arahan mikro – SPM  Standar Pelayanan Minimal

4 Institusionalisasi KSPN
Basis hukum yang menjamin terlaksananya KSPN – peraturan perundangannya Peran, tugas dan tanggung jawab lembaga pemerintahan yang relevan dan terkait dengan pembangunan perkotaan; prosedur koordinasi dan kerjasama antar lembaga Peran, tugas dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan nasional daerah dan kota-kota; bentuk oragnisasi, koordinasi dan hubungan-hubungan kerjasama; Basis peraturan perundangan untuk kerjasama dan koordinasi antar pemerintah, masyarakat dan swasta Contoh-contoh best practices dan lessons learned dari contoh-contoh tersebut (luar maupun dalam negeri)

5 ISU STRETGIS DAN KEBIJAKAN SUMATERA
ISU STRATEGIS KEBIJAKAN Kota-kota rawan bencana Kondisi sarana / prasarana yang terbatas atau tak terpelihara Keterkaitan antar kota di Sumatera terbatas Keterkaitan dengan kota-kota lain di luar wilayah  juga terbatas Penguatan kota-kota menghadapi bencana Perbaikan kondisi sarana / prasarana masingmasingkota Peningkatan keterkaitan dalam wilayah dan dengan wilayah lain maupun internasional Penyiapan kota-kota untuk keterkaitan ini.

6 ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN JAWA / BALI
Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan sangat pesat dan terkonsentrasi di lokasi-lokasi tertentu  primasi kota Jakarta Urbanisasi / Perkembangan kota tak terkontrol  urban sparwl Keterbatsan lahan, perlu meningkatkan industri jasa  SDM, Urban Land Policy Pembenahan pengembangan kota secara internal (urban sparwl) Land policy Penyebaran kegiatan & mengatasi ketimpangan dalam wilayah (primasi) Penguatan keterkaitan dalam sistim perkotaan wilayah Kebijakan pengembangan kelembagaan, koordinasi dan kerjasama antar daerah, pengembangan sumber-sumber daya manusia

7 ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN KALIMANTAN
Keterbatsan sarana / prasaran perkotaan – belum optimalnya kegiatan perkotaan / kegiatan ekonomi  pemanfaatan sumbersumber alam Keterbatasan hubungan antar kota dalam wilayah maupun dengan wilayah lain – kota-kota terisolir Ketimpangan ekonomi dengan kota-kota tambang Kawasan perbatsan – belum terkelola dengan baik Pengelolaan lingkungan / hutan  kebakaran terus menerus, sampai dengan akhirnya tak termanfaatkan dengan baik Sebagai sistem dalam wilayah Perbaikan internal kota Perbaikan kaitan / peranan dalam pengembangan regional Strategi pembangunan regional Pertimbangan masalah lingkungan

8 ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN SULAWESI
Tingkat / derajat urbanisasi Sulawesi  relatif tinggi dibandingkan dengan kalimantan misalnya, tapi keterbatasan modal, daya tarik investasi  kota belum berkembang secara optimal Kota pesisir yang relatif banyak, belum termanfaatkan saecara optimal antar alian sebagai titik-titik /model keterhubungan dengan kota lain dalam maupun luar wilayah, atau untuk pariwisata. Sistim perotaan perlu dikembangkan, tidak hanya berbasis daratan tapi juga kelautan (kota-kota pantai, pesisir) Pembenahan masing-masing kota untuk meningkatkan daya saing menarik investasi, memanfaatkan potensi yang dimiliki Pengembangan sistim perkotaan dalam wilayah maupun dengan wilayah luar (termasuk luar negri)

9 ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN KTI (Nusa Tenggara, Maluku, Papua)
Keterbatsan sarana / prasaran perkotaan  belum optimalnya kegiatan perkotaan, belum terbentuknya keterkaitan membentuk sistem kota-kota yang tak terbatas lewat daratan, tapi melewati laut Pentingnya menangani masalah perbatasan, dengan pendekatan security with welfare Belum optimalnya pemanfaatan potensi – potensi sumber daya alam untuk pengembangan ekonomi lokal. Penguatan pengembangan internal kota-kota, untuk dapat meningkatkan ekonomi lokal Penguatan sistim keterhubungan / keterkaitan dengan kota-kota didalam wilayah maupun diluar wilayah Membuka keterisolasian

10 TERIMA KASIH