Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan PT. Askes Indonesia (Persero) Jl. Sultan Agung no. 144 Semarang Andri Nurcahyanto, SKM, AAK.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan PT. Askes Indonesia (Persero) Jl. Sultan Agung no. 144 Semarang Andri Nurcahyanto, SKM, AAK."— Transcript presentasi:

1 Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan PT. Askes Indonesia (Persero) Jl. Sultan Agung no. 144 Semarang Andri Nurcahyanto, SKM, AAK Kabag Pemasaran PT. Askes Cabang Utama Semarang

2 AGENDA 2 DASAR HUKUMKEPESERTAAN JKNMANFAAT JKNSISTEM PELAYANAN JKNPERSIAPAN PT ASKES MENJADI BPJS KESEHATAN PT. Askes (Persero)

3 1 Januari 2014 Badan Hukum Persero Koordinasi dibawah Kementerian BUMN Hanya untuk Jaminan Kesehatan PNS, Pensiunan TNI/Polri, Perintis Kemerdekaan dan Veteran Badan Hukum Publik Koordinasi langsung dibawah Presiden Mengelola Jaminan Kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia

4 4 ”1 JANUARI 2014, PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN” DASAR HUKUM PT. Askes (Persero)

5 5 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan PT. Askes (Persero)

6 PT TASPEN PT ASKES PT Jamsostek BPJS Kes (Jamkes) BPJS Kes (Jamkes) JPKes Jam Pensiun & Jam Hari Tua PT ASABRI 1 Juli 2015 Th Januari 2014 BPJS Ketenagakerjaan (JKK, Jkem, JHT, JP) BPJS Ketenagakerjaan (JKK, Jkem, JHT, JP) BPJS Ketenaga- kerjaan BPJS Ketenaga kerjaan BPJS Ketenaga kerjaan Tahapan Transformasi BPJS PT. Askes (Persero)

7 SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL 7 Kegotong-royongan Nirlaba Keterbukaan Kehati-hatian Akuntabilitas Portabilitas Kepesertaan wajib Dana amanat Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar- besarnya untuk kepentingan peserta 9 Prinsip Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematian 5 Program Kemanusiaan Manfaat Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 3 Azas PT. Askes (Persero)

8 KELOMPOK PESERTA JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JK BUKAN PBI JK Pekerja Penerima Upah (PPU) a. PNS (Pusat & Daerah) b. Anggota TNI c. Anggota Polri d. Pejabat Negara e. Pegawai Pemerintah Non PNS f. Pegawai Swasta g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd f yang menerima upah Pekerja Bukan Penerima upah (PBPU) Pekerja Mandiri Sektor Informal Bukan Pekerja (BP) a. Investor b. Pemberi Kerja c. Penerima Pensiun d. Veteran e. Perintis Kemerdekaan f. bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran Bagi Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah  termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat mengikut sertakan anggota keluarga yang lain

9 PT. Askes (Persero) Pentahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan PBI (Jamkesmas) TNI/POLRI dan Pensiunan PNS & Pensiunan JPK JAMSOSTEK Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014 Seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 1 Januari 2019 Tahap Selanjutnya

10 PENGALIHAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN JAMSOSTEK PKS antara PT Askes dg PT Jamsostek (7 Maret 2013) PKS antara PT Askes dg PT Jamsostek (7 Maret 2013) Surat Edaran Bersama ant. PT Askes dg PT Jamsostek (16 September 2013) Surat Edaran Bersama ant. PT Askes dg PT Jamsostek (16 September 2013)

11 Registrasi ulang untuk memastikan sebagai Peserta BPJS Kesehatan

12 KETENTUAN UMUM (PERPRES JK pasal 1 ) Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. Pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

13 Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

14 Ketentuan Kepesertaan JKN Jumlah peserta dan anggota keluarga yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan paling banyak 5 orang (Keluarga Inti) Peserta yang memiliki jumlah keluarga lebih dari 5 orang termasuk peserta, dapat mengikutsertakan anggota keluarga lain dengan membayar iuran tambahan Sesuai Perpres Jaminan Kesehatan no 12/

15 Ketentuan Kepesertaan JKN (2) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi: Istri atau suami yang sah dari peserta Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta, dengan kriteria: 1.Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri 2.Belum berusia 21 (Dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (Dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal Sesuai Perpres Jaminan Kesehatan no 12/2013

16 Tempat Pendaftaran Peserta 1 Melalui Kantor BPJS Kesehatan Alamat kantor ada di Pilih menu info peserta 2 Pendaftaran melalui web * 3 Melalui Mobile Customer Service * BPJS Corner di instansi terpilih Proses pendaftaran sudah online dengan DUKCAPIL * Sedang dalam proses dan direncanakan mulai berjalan 1 Januari 2014

17 Pendaftaran Peserta 1 Pendaftaran secara berkelompok/ Kolektif Mengisi Formulir daftar isian peserta Melampirkan foto peserta dan anggota keluarga 1lembar ukuran 3x4 cm Surat pengantar dari unit kerja 2 Pendaftaran perorangan/Datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan Mengisi Formulir daftar isian peserta Melampirkan foto peserta dan anggota keluarga 1 lembar ukuran 3x4 cm Menunjukkan persyaratan

18 Pendaftaran Anggota Keluarga Lainnya Tambahan anggota keluarga dari Pekerja Penerima Upah (PPU) Keluarga tambahan dari PPU terdiri dari: Anak ke 4 dan seterusnya Orang tua kandung (Ayah dan/atau Ibu) Mertua Keluarga tambahan dari PPU terdiri dari keponakan, kerabat lain, asisten rumah tangga dan lainnya, ditetapkan sesuai manfaat yang dipilih: 1 Besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah orang/bulan 2 Kelas III : Rp ,- orang/bulan Kelas II : Rp ,- orang/bulan Kelas I : Rp ,- orang/bulan

19 Formulir Daftar Isian Peserta Formulir 1 : PPU dan Pensiunan PNS, Veteran dan PK Formulir 2 : PBPU dan Bukan pekerja Formulir 3 : Tambahan anggota keluarga Formulir 4 : Perubahan data

20 Contoh DIP Formulir 1 PPU dan Penerima Pensiunan, PK dan Veteran (Iuran persentasi)

21 Contoh DIP Formulir 2 PBPU dan Bukan Pekerja Iuran (Iuran nominal)

22 Contoh DIP Formulir 3 Tambahan anggota keluarga

23 Contoh DIP Formulir 4 Perubahan data

24 Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan Hak Peserta Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban sesuai prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke kantor BPJS Kesehatan

25 Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan Kewajiban Peserta Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat I Menjaga Kartu Peserta agar tidak rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan

26 26 Dibayar oleh pemerintah PBI Dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja Pekerja Penerima Upah Dibayar oleh peserta yang bersangkutan Pekerja Bukan Penerima Upah Iuran

27 BESARAN IURAN NON PBI SARARAN PESERTAPROSENTASE UPAH KONTRIBUSIKeterangan PNS/TNI/POLRI/PENSIUN AN 5%2% OLEH PNS/TNI/POLRI/PENSIUNAN 3% OLEH PEMERINTAH DARI GAJI POKOK DAN TUNJANGAN PEKERJA PENERIMA UPAH 4,5 % 5% 4% PEMBERI KERJA DAN 0,5% PEKERJA PER 1 JULI % PEMBERI KERJA DAN 1% PEKERJA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH NILAI NOMINAL1. Rp 25,500,- 2. Rp 42,500,- 3. Rp 59,500,- 1.Ranap kelas 3 2.Ranap kelas 2 3.Ranap kelas 1 27 Catatan: Batas atas upah (ceiling wage) untuk pekerja penerima upah swasta ditetapkan 2 kali PTKP-K1 (Rp ,-) sedangkan Batas bawah upah adalah UMK di masing-masing kabupaten

28 Identitas Peserta Jaminan Kesehatan UU No 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, BPJS berkewajiban untuk : a.Memberikan nomor identitas tunggal kepada kepada peserta Peraturan Presiden No 12/2013 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 12 a.Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas peserta b.Identitas peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, dan nomr identitas peserta

29 Contoh Desain Kartu Peserta Sebelum kartu BPJS tercetak maka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, Peserta dapat menggunakan Kartu JPK Jamsostek yang saat ini ada

30 MANFAAT JKN * RJTP, RITP, RJTL dan RITL serta pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan Menteri Pasal 22 ayat 1 dan 2 UU Nomor 40 Tahun 2004 PT. Askes (Persero)

31 Rancangan PERMENKES tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN

32 PELAYANAN PROMOTIF DAN PREVENTIF MANFAAT KESEHATAN - PROMPREV PERPRES NO 12 TAHUN 2013 pasal 21  PENYULUHAN KESEHATAN PERORANGAN penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.  IMUNISASI DASAR Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DPT-HB), Polio, dan Campak.  KELUARGA BERENCANA meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana.  SKRINING KESEHATAN diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 32

33 PELAYANAN KESEHATAN TK PERTAMA PELAYANAN KESEHATAN TK PERTAMA PELAYANAN KESEHATAN TK LANJUTAN PELAYANAN KESEHATAN TK LANJUTAN MANFAAT KESEHATAN-KURATIF & REHABILITATIF PERPRES NO 12 TAHUN 2013 pasal 22 Pelayanan kesehatan Non Spesialistik:  Administrasi pelayanan  Pelayanan promotif dan preventif.  Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis  Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif  Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai  Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis.  Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama.  Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi RAWAT JALAN Administrasi pelayanan Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis; Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; Pelayanan alat kesehatan implant Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis Rehabilitasi medis Pelayanan darah Pelayanan kedokteran forensik klinik (orang hidup) Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan (RITL di RS) RAWAT INAP Perawatan Inap non Intensif Perawatan Inap di Ruang Intensif 33

34 Pada kondisi kehamilan normal ANC harus dilakukan di faskes tingkat pertama. Penjaminan persalinan adalah benefit bagi peserta BPJS Kesehatan dan tidak ada batasan jumlah persalinan yang ditanggung Persalinan normal diutamakan dilakukan di faskes tingkat pertama Penjaminan persalinan normal di faskes rujukan tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan dalam kondisi gawat darurat Yang dimaksud kondisi gawat darurat persalinan adalah perdarahan, kejang pada kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin dan kondisi lain yang mengancam jiwa ibu dan bayinya PT. Askes (Persero) PEDOMAN ADMINISTRASI PELAYANAN BPJS KESEHATAN

35 PELAYANAN KATASTROPIK seluruh biaya pelayanan yang timbul akibat penyakit Katastropik  Tidak ada Iur Biaya JENIS PENYAKITMANFAAT Penyakit Gagal Ginjal Pelayanan Akomodasi, Diagnostik, Laboratorium maupun Tindakan yang dibutuhkan baik untuk penanganan penyakit katastrofik sebagai penyakit utama maupun kondisi penyulit yang menyertai Penyakit Jantung (Tindakan invasive / non invasive) Kanker Penyakit Kelainan Darah (Thalasemia, Hemofilia) Penggunaan Alat Kesehatan Canggih MRI MS CT Radioisotop Radioterapi 35 PT. Askes (Persero)

36 Peserta yang dapat di-COB-kan adalah Peserta yang mengambil kelas perawatan lebih tinggi dari haknya. Pelayanan di Faskes yang belum kerjasama dengan BPJS Kesehatan, dapat dilakukan COB BPJS Kesehatan sebagai ‘penanggung utama’ tetapi tidak harus sebagai ‘pembayar pertama’ BPJS Kesehatan menanggung sesuai hak kelas Peserta, sesuai tarif Ina CBG’s Benefit yang di-COB-kan adalah pelayanan yang sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan Prinsip Coordination Of Benefit (Koordinasi Manfaat) PT. Askes (Persero)

37 Untuk kecelakaan lalu lintas, BPJS Kesehatan sebagai penjamin kedua, yaitu hanya menjamin sisa dari biaya yang sudah dijamin oleh PT Jasa Raharja. Bila peserta mempunyai Asuransi tambahan, maka Asuransi Tambahan sebagai penjamin ketiga. BPJS Kesehatan tidak melayani klaim perorangan (reimbursement perorangan) untuk Peserta yang mempunyai Asuransi Tambahan Lanjutan... PT. Askes (Persero)

38 Seluruh penduduk Indonesia adalah peserta asuransi kecelakaan lalu lintas BPJS sebagai secondary payer, menjamin selisih antara tarif Ina CBG’s sesuai hak kelas peserta dikurangi plafon yang sudah dijamin oleh Jasa Raharja. Kasus kecelakaan lalu lintas yang dijamin oleh Jasa Raharja adalah KLL yang sesuai dengan kriteria Jasa Raharja Surat Penjaminan Jasa Raharja berupa Guarantee Letter yang diterbitkan setelah mendapat laporan berupa surat keterangan dari pihak kepolisian (tidak semua surat keterangan dari pihak kepolisian dapat diterbitkan Surat Penjaminan Jasa Raharja Coordination of Benefit (COB) dengan PT Jasa Raharja (Persero)

39 Jika pasien datang ke Rumah Sakit sudah teridentifikasi sebagai kasus kecelakaan lalu lintas (dibuktikan dengan adanya Surat Jaminan Jasa Raharja) sebelum pasien pulang, maka penjaminan adalah Rumah Sakit memisahkan tagihan menjadi dua, yaitu: – Tarif sesuai plafon penjaminan Jasa Raharja ke Jasa Raharja – Tarif Ina CBG’s sesuai hak kelas peserta dikurangi plafon yang sudah dijamin oleh Jasa Raharja ditagihkan ke BPJS Jika pasien datang ke Rumah Sakit belum dapat teridentifikasi sebagai kasus kecelakaan lalu lintas sampai dengan pulang, maka peserta dijamin sebagai peserta BPJS sesuai dengan haknya, selanjutnya bila Surat Jaminan sudah didapatkan, maka BPJS menagihkan ke Jasa Raharja Lanjutan...

40 Dalam rangka mendapatkan kepastian penjaminan pasien kecelakaan lalulintas, petugas BPJS Center melakukan: 1.Konfirmasi kepada keluarga pasien atau pengantar pasien 2.Koordinasi dengan Rumah Sakit dan/atau 3.Menghubungi PT Jasa Raharja (Persero)/BPJS Ketenagakerjaan dan/atau 4.Pihak lain yang terkait. Lanjutan...

41 Untuk kasus kecelakaan kerja dan PAK (Penyakit Akibat Kerja) Surat Penjaminan dikeluarkan oleh PT Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan Jika pasien datang ke Rumah Sakit sudah teridentifikasi sebagai kasus kecelakaan kerja atau PAK (dibuktikan dengan adanya Surat Jaminan Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan) sebelum pasien pulang, maka pasien langsung dijamin oleh Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan sesuai plafonnya yaitu kelas I. menagihkan Jika pasien datang ke Rumah Sakit belum dapat teridentifikasi sebagai kasus kecelakaan kerja dan PAK sampai dengan pulang, maka peserta dijamin sebagai peserta BPJS sesuai dengan haknya, selanjutnya bila Surat Jaminan sudah didapatkan, maka BPJS menagihkan ke Jamsostek/BPJS TK Coordination of Benefit (COB) dengan PT Jamsostek (Persero)/BPJS Ketenagakerjaan

42 ALUR PELAYANAN KESEHATAN Pasien Puskesmas/ Dokkel Puskesmas/ Dokkel RS Pasien pulang Pasien pulang Perlu pemeriksaan/ tindakan spesialis Perlu pemeriksaan/ tindakan spesialis Rujukan Gawat Darurat Pelayanan 0bat Pelayanan 0bat Perlu rawat Inap Perlu rawat Inap RITL RJTL Pasien pulang Pasien pulang ya tidak ya Pasien Rujuk Balik Gate Keeper Sistem Rujukan merupakan kunci sistem pelayanan bermutu, efektif dan efisien !

43 PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; Pelayanan untuk mengatasi infertilitas; Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi); Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; Pelayanan untuk mengatasi infertilitas; Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi); Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; Perbekalan kesehatan rumah tangga; Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; dan Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; Perbekalan kesehatan rumah tangga; Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; dan Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan. PERPRES NO 12 TAHUN 2013 pasal 25 43

44 Penyelenggara Pelayanan Kesehatan memenuhi persyaratan (credentialing) wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah memenuhi persyaratan (credentialing) dapat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan Fasilitas Kesehatan milik swasta PT. Askes (Persero)

45 JARINGAN PROVIDER – KCU SEMARANG Kota Semarang- Kab Semarang - Kab Kendal – Kab Demak – Kab Grobogan JARINGAN PROVIDER – KCU SEMARANG Kota Semarang- Kab Semarang - Kab Kendal – Kab Demak – Kab Grobogan √ Puskesmas √ Dokter keluarga √ Dokter Gigi Keluarga√ Klinik/ BP Umum √ Puskesmas √ Dokter keluarga √ Dokter Gigi Keluarga√ Klinik/ BP Umum RSUP Dr Kariadi RSU Kota Semarang RSU Tugurejo RS Jiwa Amino Gondo. RS Bahayangkara RST Bhakti Wira Tamtama RS Telogorejo RS Elisabeth RS Roemani RS Pantiwilasa Citarum RS Pantiwilasa Dr Cipto RS Sultan Agung RS William Both RS Banyumanik RSUP Dr Kariadi RSU Kota Semarang RSU Tugurejo RS Jiwa Amino Gondo. RS Bahayangkara RST Bhakti Wira Tamtama RS Telogorejo RS Elisabeth RS Roemani RS Pantiwilasa Citarum RS Pantiwilasa Dr Cipto RS Sultan Agung RS William Both RS Banyumanik RUMAH SAKIT RS Permata Medika RSUD Ungaran RSUD Ambarawa RS Ken Saras RSUD Soewondo Kendal RSUD Sunan Kalijaga Demak RS Pelita Anugerah RS NU Demak RSUD Grobogan RS Panti Rahayu RS Permata Bunda RS PKU Muh Gubug RS Permata Medika RSUD Ungaran RSUD Ambarawa RS Ken Saras RSUD Soewondo Kendal RSUD Sunan Kalijaga Demak RS Pelita Anugerah RS NU Demak RSUD Grobogan RS Panti Rahayu RS Permata Bunda RS PKU Muh Gubug APOTEK Semua Instalasi Farmasi RS Provider Perusda Apotek Kendal Apotek Sana Farma Apotek kartika Apokte KF 17 Apotek KF Banyumanik Apotek Waras Apotek Sari Husada Apotek Husada Apotek Dadi Jaya Apotek Borobudur Apotek Enggal Saras Semua Instalasi Farmasi RS Provider Perusda Apotek Kendal Apotek Sana Farma Apotek kartika Apokte KF 17 Apotek KF Banyumanik Apotek Waras Apotek Sari Husada Apotek Husada Apotek Dadi Jaya Apotek Borobudur Apotek Enggal Saras LABORATORIUM Jaringan Lab CITO Jaringan lab SARANA MEDIKA Jaringan Lab CITO Jaringan lab SARANA MEDIKA PMI Kota Semarang Kab. Semarang Kab. Kendal Kab. Grobogan Kab. Demak Kota Semarang Kab. Semarang Kab. Kendal Kab. Grobogan Kab. Demak OPTIK International Pandanaran Bina Sehat Intan SA Ismail Wahyu International Pandanaran Bina Sehat Intan SA Ismail Wahyu Nusantara Sentral Damai Sadar BETA Nusantara Sentral Damai Sadar BETA

46 Merupakan pusat kendali layanan (Point of Services) di RS dengan fungsi pokok terdiri dari : 1.Layanan Administrasi eligibilitas peserta 2.Pemberian informasi dan penanganan keluhan 3.Koordinasi pelayanan 4.Koordinasi klaim Merupakan pusat kendali layanan (Point of Services) di RS dengan fungsi pokok terdiri dari : 1.Layanan Administrasi eligibilitas peserta 2.Pemberian informasi dan penanganan keluhan 3.Koordinasi pelayanan 4.Koordinasi klaim Dilaksanakan melalui kolaborasi petugas Askes dan petugas RS Askes Center di RS terutama RS Rujukan Utama dikoordinir seorang Koordinator  mempercepat layanan, meningkatkan akuntabilitas, sebagai pengambil keputusan Askes Center di RS terutama RS Rujukan Utama dikoordinir seorang Koordinator  mempercepat layanan, meningkatkan akuntabilitas, sebagai pengambil keputusan PENGHARGAAN : ISSA Good Practice Awards Asia and The Pacific Competition 2012, Awarded to Health Insurance For Government employees Indonesia for an Integrated Administration Service for Insured members at hospital Pelayanan administrasi terintegrasi bagi peserta di RS PENGHARGAAN : ISSA Good Practice Awards Asia and The Pacific Competition 2012, Awarded to Health Insurance For Government employees Indonesia for an Integrated Administration Service for Insured members at hospital Pelayanan administrasi terintegrasi bagi peserta di RS 46 Askes Center  BPJS Center PT. Askes (Persero)

47 KEMUDAHAN BAGI PESERTA DAN PROVIDER Hotline Service di setiap Kantor Cabang Penambahan Sarana dan Prasarana (Askes Center di RS, Ambulance, Rgn Rawat Kelas I di RS, dll) Mobile Customer Service PT. Askes (Persero) KCU SEMARANG

48 BPJS Kesehatan.., Wujudkan Gotong Royong untuk Generasi yang Lebih Baik PT. Askes (Persero)


Download ppt "Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan PT. Askes Indonesia (Persero) Jl. Sultan Agung no. 144 Semarang Andri Nurcahyanto, SKM, AAK."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google