Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Disampaikan pada acara : Rapat Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Disampaikan pada acara : Rapat Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan."— Transcript presentasi:

1 Oleh : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Disampaikan pada acara : Rapat Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Bali, 03 Desember 2014

2 DASAR HUKUM A. UU No 41 tahun 1999 jo UU No 19 tahun 2004 antara lain menyebutkan : Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan didalam kawasan Hutan Produksi dan Hutan lindung Pada kawasan Hutan Lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka B. Pertambangan dengan pola penambangan terbuka di kawasan hutan lindung hanya diperkenankan kepada 13 izin/perjanjian di bidang pertambangan sebagaimana diatur dengan keputusan presiden nomor 41 tahun 2004 tentang perizinan/perjanjian di bidang pertambangan yang berada dikawasan hutan 2

3 KAWASAN HUTAN 3 NOMORPROVINSINOMOR SKTANGGAL LUAS HUTAN KONSERVASI LUAS HUTAN LINDUNG LUAS HUTAN PRODUKSI LUAS KUOTA HUTAN PRODUKSI (10%) TOTAL LUAS KAWASAN HUTAN HA 1Banten419/Kpts-II/199915/06/ Jawa Barat195/Kpts-II/200304/07/ Jawa Tengah359/Menhut-II/200401/10/ D.I Yogyakarta171/Kpts-II/200029/06/ Jawa Timur395/Menhut-II/201121/07/ N T T3911/Menhut-VII/KUH/201414/05/ N T B598/Menhut-II/200902/10/ Maluku871/Menhut-II/201306/12/ Papua Barat 710/Menhut-II/201427/08/

4 Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan Pulau Nusa Tenggara (NTT dan NTB) : Kawasan Hutan : ,61 Ha Hutan Konservasi: ,61Ha ( 23unit) Hutan Lindung: ,39 Ha ( 113 unit) Hutan Produksi : ,61 Ha ( 158unit) Areal Penggunaan Lain: ,10Ha 4 Pulau Jawa (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur) : Kawasan Hutan : ,77 Ha Hutan Konservasi: 4.117,36Ha ( 15 unit) Hutan Lindung: ,21Ha ( 58 unit) Hutan Produksi : ,93 Ha ( 224unit) Areal Penggunaan Lain: ,66Ha

5 Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan Papua Barat : Kawasan Hutan : ,04 Ha Hutan Konservasi: ,43 Ha ( 28unit) Hutan Lindung: ,28 Ha ( 42 unit) Hutan Produksi : ,33 Ha ( 107unit) Areal Penggunaan Lain: ,27Ha 5 Maluku : Kawasan Hutan : ,08 Ha Hutan Konservasi: ,27Ha ( 13 unit) Hutan Lindung: ,49Ha ( 28 unit) Hutan Produksi : ,32 Ha ( 59unit) Areal Penggunaan Lain: ,26Ha

6 REKAPITULASI IZIN BIDANG PERTAMBANGAN YANG TERINDIKASI BERADA PADA HUTAN KONSERVASI 6 NOMORPROVINSIJENIS IZIN OPERASI PRODUKSISURVEY/EKSPLORASIGRAND TOTAL UnitLuas (Ha)UnitLuas (Ha)UnitLuas (Ha) 1BANTENIUP111,25830,356841,55 2JAWA BARATIUP13.010,353205, ,69 3JAWA TENGAHIUP10, YOGYAKARTAIUP12,28226,61328,89 5JAWA TIMURIUP--131,091 TOTAL , , ,36 6NUSA TENGGARA TIMURIUP1195, , ,26 7NUSA TENGGARA BARAT IUP32, , ,98 KK14.057,37--1 TOTAL , , ,61 8MALUKUIUP1310, , ,27 9PAPUA BARATIUP , ,43

7 REKAPITULASI IZIN BIDANG PERTAMBANGAN YANG TERINDIKASI BERADA PADA HUTAN LINDUNG 7 NOMORPROVINSIJENIS IZIN OPERASI PRODUKSI TotalSURVEY/EKSPLORASI TotalGRAND TOTAL UnitLuas (Ha)UnitLuas (Ha)UnitLuas (Ha) 1BANTENIUP110,611304,942315,55 2JAWA BARATIUP73.717, , ,78 3JAWA TENGAHIUP240, , ,24 4YOGYAKARTAIUP JAWA TIMURIUP , , ,64 TOTAL , , ,21 6NUSA TENGGARA TIMURIUP , , ,87 7NUSA TENGGARA BARAT IUP42.547, , ,86 KK , , ,66 TOTAL , , ,39 8MALUKUIUP11.528, , ,49 9PAPUA BARAT IUP , , ,77 KK ,511

8 TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS SPASIAL IZIN BIDANG PERTAMBANGAN DENGAN KAWASAN HUTAN Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah mengirim surat kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia (kecuali Bali, DKI. Jakarta dan Kalimantan Utara) menyampaikan sebagai berikut: 1.Hasil analisis melalui overlay data Izin di Bidang Pertambangan dengan Penunjukan Kawasan Hutan per Provinsi 2.Berdasarkan pasal 38 ayat (1) UU No 41 Tahun 1999 jo. UU No 19 Tahun 2004, Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Selanjutnya pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka 3.Penambangan dengan pola penambangan terbuka pada kawasan Hutan Lindung (HL) hanya dikecualikan bagi 13 Izin di Bidang Pertambangan sesuai Keputusan Presiden No 41 Tahun Berdasarkan data dan ketentuan tersebut, dimohon kiranya Gubernur/Bupati/Walikota dapat mencermati kembali dan melakukan langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk menghindari terjadinya planggaran hukum 8

9 NOMOR KEPADA GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA SE- NOMOR SURATTANGGAL 1BANTENS.708/VII-PKH/ Juli JAWA BARATS.709/VII-PKH/ Juli D.I YOGYAKARTAS.712/VII-PKH/ Juli JAWA TENGAHS.710/VII-PKH/ Juli JAWA TIMURS.711/VII-PKH/ Juli NUSA TENGGARA BARATS.718/VII-PKH/ Juli NUSA TENGGARA TIMURS.717/VII-PKH/ Juli MALUKUS.716/VII-PKH/ Juli PAPUA BARATS.720/VII-PKH/ Juli DAFTAR SURAT DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN KEPADA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA SEBAGAI TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS SPASIAL WIUP DAN KAWASAN HUTAN

10 NOPENGIRIMNOMOR SURATTANGGAL SURATKEPADARINGKASAN SURAT 1Pemprov DIY745/510621/08/2014 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Menyatakan bahwa 3 IUP yang terindikasi berada dalam kawasan hutan konservasi dan hutan lindung tidak berada dalam kawasan hutan Negara 2 Dinas ESDM Kab.Bogor 541/1270-PU/DESDM29/08/2014 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Permohonan informasi lampiran surat dan peta lokasi perusahaan terkait 3 Dinas Kehutanan Prov NTB 522/1268/PPH- Dishut/ /09/2014 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 1. PT Newmont Nusa Tenggara melakukan pembukaan areal pada Hutan Produksi Tetap 2. Selain PT Newmont Nusa Tenggara tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan yang terindikasi berada dalam kawasan hutan konservasi dan hutan lindung di Prov NTB 4 Dinas ESDM Kab. Banyumas 545/219608/09/2014 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 1. Klarifikasi terkait WIUP Eksplorasi PT Aneka Tambang dan WIUP Eksplorasi PT Sinar Tambang Arthalestari 2. WIUP Eksplorasi PT Aneka Tambang telah dikembalikan kepada Bupati Banyumas 3. WIUP Eksplorasi PT Sinar Tambang Arthalestari telah terbit IPPKH Eksplorasinya, terkait areal yang berada pada kawasan hutan Lindung akan dikeluarkan pada saat peningkatan status dari eksplorasi menjadi OP 5 Pemerintah Kabupaten Cilacap 540/5067/1905/09/2014 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan WIUP Sodara Sakino berada pada Badan Sungai Tipar dan tidak berada dalam kawasan hutan konservasi RESPON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ATAS SURAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN 10

11 NOPENGIRIMNOMOR SURAT TANGGAL SURAT KEPADARINGKASAN SURAT 6 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur EK.522/774/IX/201408/09/2014 Walikota Kupang dan Para Bupati se- Nusa Tenggara Timur Memohon agar walikota dan para bupati untuk dapat mencermati dan melakukan langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum berupa kegiatan penambangan dalam Hutan Konservasi dan Hutan Lindung dengan Pola Penambangan terbuka terhadap perusahaan yang terindikasi berada didalam kawasan hutan tersebut 7 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 540/ /09/2014 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Memberikan konfirmasi IUP yang tidak berada pada kawasan hutan konservasi atau hutan lindung, IUP yang tidak melanjutkan kegiatannya dan IUP yang telah menjadi izin pinjam pakai kawasan hutan 8Bupati Lebak 540/1232- Distamben/ /10/2014 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 1. Melaporkan hasil sinkronisasi dan survei lapangan terhadap IUP-IUP yang bersangkutan 2. Menyatakan bahwa akan segera merevisi IUP-IUP yang terindikasi berada di Kawasan Hutan Konservasi dan Lindung 3. Permohonan Peta Kawasan Hutan Provinsi Banten untuk melakukan analisis terkait keberadaan IUP di Kawasan Hutan Konservasi dan Lindung Lanjutan ………….. 11

12 NOMORPROVINSI IPPKH-Eksplorasi Persetujuan Prinsip IPPKH-Operasi Produksi Unit Luas (Ha) Unit Luas (Ha) Unit Luas (Ha) 1BANTEN , , JAWA BARAT , , ,76 3JAWA TENGAH , , ,87 4D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR , , ,92 6NUSA TENGGARA BARAT , , ,30 7NUSA TENGGARA TIMUR , ,42 8MALUKU , ,63 9PAPUA BARAT , , REKAPITULASI DATA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SAMPAI DENGAN OKTOBER 2014 IPPKH : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

13 Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan dalam Kawasan Hutan (Permenhut P.16/Menhut-II/2014) 1.Pertambangan dalam kawasan hutan harus memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 2.Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan dalam kawasan hutan: a.melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan; b.melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS dengan rasio 1:1, sesuai ketentuan dan dilaksanakan sebelum jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan berakhir; c.membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; Catatan: Kewajiban angka 2.b dan 2.c hanya untuk IPPKH pada provinsi dengan luas kawasan hutan > 30%. Sedangkan pada provinsi dengan luas kawasan hutan < 30% dibebani kewajiban untuk menyediakan lahan kompensasi yang harus direboisasi dengan rasio 1:2. 13

14 NOMORPROVINSI LUAS IPPKH JENIS KEWAJIBAN REKLAMASI LAHAN KOMPENSASI REHABILITASI DAS LUAS BUKAAN TAMBANG (HA) LUAS REKLAMASI (HA) LUAS (HA) LUAS SK PENETAPAN (HA) LUAS PENANAMAN (HA) 1BANTEN* X X 2JAWA BARAT 2.054,76 456,71 65, ,70 X X 3D.I YOGYAKARTA* X X 4JAWA TENGAH 176, ,34 X X 5JAWA TIMUR 839,92 292,57 25, ,37 X X 6NUSA TENGGARA BARAT 6.417, ,20 671,09 X- - 7NUSA TENGGARA TIMUR 117, X- - 8MALUKU 134, X- - 9PAPUA BARAT*- - - X - - REKAPITULASI PEMENUHAN KEWAJIBAN REKLAMASI, LAHAN KOMPENSASI DAN REHABILITASI DAS KETERANGAN : * Provinsi tidak memiliki IPPKH Operasi Produksi X Provinsi tidak dibebani kewajiban 14

15 NOMORPROVINSI PNBP PEMBAYARAN PNBP-PKH (Rp) PNBP-PKH TERUTANG S/D TAHUN 2014 (Rp) 1BANTEN* X X 2JAWA BARAT X X 3D.I YOGYAKARTA* X X 4JAWA TENGAH X X 5JAWA TIMUR X X 6NUSA TENGGARA BARAT-- 7NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU PAPUA BARAT*-- REKAPITULASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PNBP KETERANGAN : * Provinsi tidak memiliki IPPKH Operasi Produksi X Provinsi tidak dibebani kewajiban 15

16 TERIMA KASIH Banyak pohon, banyak rejeki


Download ppt "Oleh : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Disampaikan pada acara : Rapat Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google