Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MADRASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM DI JAWA BARAT.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MADRASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM DI JAWA BARAT."— Transcript presentasi:

1

2 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MADRASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM DI JAWA BARAT

3 Assalamu’alaikum Wr.Wb

4 PERMASALAHAN PENDIDIKAN PADA MADRASAH Pemerataan Pendidikan Efisiensi Pendidikan Kualitas Pendidikan Keterbatasan anggaran Mutu SDM pengelola pendidikan masih rendah Proses pembelajaran yang konvensional - Kinerja dan kesejahteraan guru belum optimal - Latar belakang guru tidak sesuai dengan tugas mengajar - Jumlah dan kualitas buku di sekolah belum memadai - Belum terintegrasinya PAI pada bidang studi umum Sarana prasarana yang belum memadai Keterbatasan daya tampung Kekurangan tenaga guru Masih banyaknya siswa kurang mampu

5 VISI PENDIDIKAN PADA MADRASAH DAN PAI TERWUJUDNYA PESERTA DIDIK / MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA, BERAKHLAK MULIA, BERILMU, TERAMPIL, DAN MAMPU HIDUP BERMASYARAKAT

6 VISI PENDIDIKAN PADA MADRASAH DAN PAI PADA SEKOLAH UMUM TERWUJUDNYA PESERTA DIDIK / MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA, BERAKHLAK MULIA, BERILMU, TERAMPIL, DAN MAMPU HIDUP BERMASYARAKAT MISI 1.Meningkatkan daya guna dan hasil guna pend pada madrasah dan PAI 2.Kurikulum madrasah yang berciri khas islam dan PAI pada sekum yang mengacu pada kompetensi dasar 3.Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya pendidikan 4.Penguatan lembaga madrasah menuju terciptanya lembaga pendidikan yang islami berkualitas populis dan mandiri 5.Penguatan ciri khas agama islam dalam pendidikan di madrasah 6.Meningkatkan ketaatan siswa dalam mengamalkan ajaran agama Mengembangkan madrasah yang populis, islami, berkualitas dan Mandiri.

7 Populis yaitu madrasah yang selalu di cintai oleh masyarakat karena madrasah tumbuh dari masyarakat dan di kembang kan oleh masyarakat Islami yaitu masyarakat yang berciri khas agama islam dalam suatu lingkungan yang kondusif yang mampu menciptakan anak bangsa menjadi seorang muslim yang beriman dan bertakwa pada allah SWT serta berakhlah mulia Berkualitas yaitu madrasah yang mampu mencetak anak bangas sebagai seorang muslim yang memiliki kemampuan dan keteramiplan yang cukup dalam menghadapi tantangan zaman Mandiri yaitu madrasah yang mampu mengelola dan mengembangkan madrasah itu sendiri tanpa menggantungkan pada yang lain.

8 Standar Nasional Pendidikan ( SNP ) PP RI NO 19 Tahun 2005 Adalah kriteria minimal tentang sisten pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indinesia ( pasal 1 ) Untuk menjamin dan pengendalian mutu pendidikan ( pasal 2 ) Dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan ( Pasal 3 )

9 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Standar harus dikembangkan dengan memperhatikan aspek daya saing (competitiveness) di satu sisi dan ketercapaian (achievable) di sisi lain Standar bersifat minimum criterion yang ditingkatkan secara berkala (dinamis) Standar tidak selalu harus diartikan penyeragaman (mono standard), tetapi penyatuan kerangka dalam diversifikasi (mutli-standard).

10 Memberikan arah yang jelas bagi pengelola pendidikan tentang TARGET yang harus dicapai di setiap lembaga pendidikan Pengelola pendidikan mempunyai kebebasan untuk menentukan strategi implementasi kurikulum dan proses pendidikan dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan MENGAPA BERBASIS STANDAR? (1)

11 Standar menjadi acuan seberapa baik hasil pendidikan yang diinginkan sesuai dg kondisi yang ada ( Standard is how good is good) Standar mendorong semua pihak untuk melakukan usaha secara terencana dan sistematis untuk mencapainya (Standards are created because they improve the activity of life) MENGAPA BERBASIS STANDAR? (2)

12 GARIS LOGIKA STANDAR ISI TENAGA PENDIDIK & KEPENDIDIKAN SARANA & PRASARANA PEMBIAYAAN STANDAR MASUKAN PROSES PENDIDIKAN PENGELOLAAN PENILAIAN STANDAR PROSES KOMPETENSI LULUSAN PENILAIAN STANDAR HASIL = GARIS LOGIKA KAUSAL = GARIS LOGIKA STANDAR

13 FUNGSI DAN TUJUAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

14 LINGKUP DAN TUJUAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005

15 Standar Kompetensi Lulusan 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan Standar Isi (Kurikulum) Standar Proses Standar Sarana & Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penilaian

16 Tujuan : Menjamin Mutu Pendidikan Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. (pasal 4)

17 KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM ( STANDAR ISI ) Mata pelajaran Agama dan Akhlak Mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian Mata pelajaran IPTEK Mata pelajaran estetika Mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan ( pasal 6 ayat 1 )

18 STANDAR PROSES  Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran,penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien ( pasal 19 ayat 1 ) ( pasal 19 ayat 1 )

19 STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan Digunakan sebagai pedoman penilaian Betujuan untuk meletakan/meningkatkan dasr kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut

20 STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan Digunakan sebagai pedoman penilaian Betujuan untuk meletakan/meningkatkan dasr kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut

21 STANDAR PENDIDIKDAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pembelajaran Kompetensi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi seorang pendidik Kompetensi pembelajaran meliputi : A.Kompetensi pedagonik B.Kompetensi kepribadian C.Kompetensi profesional D.Kompetensi sosial ( pasal 28 ayat 1, 2 dan 3 )

22 STANDAR SARANA DAN PRASARANA  Setiap tahun pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi : parabot, peralatan dan media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya  Setap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana, meliputi : lahan, ruang kelas, R.pimpinan R.pendidik,R tata Usaha, R.perpustakaan, R.laboratorium,kantin,tempat olah raga dan tempat beribadah. ( pasal 42 ayat 1 dan 2 )

23 STANDAR PENGELOLAAN Pengelolaan satuan pendidikan [ada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah ( kemandirian, kemitraan,partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas ) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi ( pasal 49 ayat 1 dan 2 )

24 STANDAR PEMBIAYAAN Pembiyaan pendidikan terdiri dari atas : (a)biaya investasi,(b)biaya oprasional,(c)biaya operasi Biaya investasi meliputi : (a)biaya penyediaan sarana dan prasarana,(b)biaya pengembangan SDM, dan (c)dan modal kerja tetap Biaya personal adalah biaya yang harus di keluarkan peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran Biaya operasi meliputi gaji,bahan/peralatan habis pakai dan biaya tak langsung ( listrik,jasa telekomunikasi,pemeliharaan,transportasi,konsumsi,pajak,as uransi dll ). Pasal 62 ayat 1, 2, 3

25 STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Penilaian pendidikan terdiri dari : A.Penilaian hasil belajar oleh pendidikan B.Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan C.Penilaian hasil belajar oleh pemerintah (pasal 63 ayat 1 )

26 PROGRAM KERJA TAHUN 2006 BIDANG KURIKULUM Orientasi Konsep pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi. Pengembangan Mata Pelajaran Agama yang mengacu kepada Kurikulum Berbasis Kompetensi. Standaritas Metodologi Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk madrasah dan sekolah.

27 BIDANG SARANA Pengadaan dan Penggandaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Madrasah dan PAI Sekolah Umum. Pemberiaan Bantua Imbal Swadaya untuk Madrasah (RA, MI, MTs, dan MA). Pengadaan sarana program keterampilan, khususnya pada MA. Pengembangan Standarisasi Sarana dan Prasarana

28 BIDANG KETENAGAAN DAN KESISWAAN Melanjutkan upaya Peningkatan kuantitas guru madrasah melalui guru kontrak dan PNS. Melanjutkan upaya Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Siswa (madrasah dan sekolah umum). Melanjutkan upaya Pengembangan dan Bantuan Oprasional Organisasi Mandiri Tenaga Kependidikan an Kesiswaan (KKG, MGMP, KKM, OSIS). Melanjutkan upaya Pemberdayaan Organisasi Siswa dan Kesiswaan (seperti pesantren kilat). Melanjutkan upaya penambahan jumlah beasiswa Pengembangan standarisasi kompetensi tenaga kependidikan

29 BIDANG KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Pengembangan Regulasi Penyelenggaraan Madrasah dan PAI pada Sekolah Umum termasuk PP di bidang Pendidikan. Pelaksanaan dan Pengembangan Akreditasi Madrasah. Penguatan Manajemen Madrasah dan PAI pada Sekolah Umum. Penyempurnaan standar pelayanan minimal penyelenggaraan madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum Pengembangan Fungsi MDC di Kanwil dan PSBB di Madrasah Model Pemberdayaan Organisasi Ketatalaksanaan Madrasah dan PAI pada Sekolah Umum Pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Umum

30 BIDANG EVALUASI DAN SUPERVISI Bantuan Penyelenggaraan UAN / UAS. Sosialisasi Supervisi bagi Pengawas Pendais Bantuan Operasional Pengawas Pendais. (Biaya Perjalanan Dinas, Bantuan Oprasional untuk Pokjawas dan lain-lain). Bantuan Beasiswa untuk Pengawas Berprestasi. Pengembangan Standar Supervisi dan evaluasi Pendidikan Agama di Madrasah dan Sekolah Umum.

31 PERBAIKAN PENDIDIKAN MADRASAH  Perbaikan manajemen pendidikan madrasah.  Akreditasi (paradigma baru).  Penetapan standar mutu tenaga pendidikan.  Penyusunan kurikulum yang menonjolkan keunggulan spesifik.  Penentuan kompetensi siswa.  Penyediaan bengkel-bengkel keterampilan (seperti agrikultur, tata boga, tata busana, dan otomotif).  Metode dan sarana pembelajaran yang menempatkan siswa sebaga subjek (student centered).  Pengadaan buku teks.  Regulasi pendirian madrasah.

32 JUMLAH MADRASAH DI JAWA BARAT Education Management Information System - Bagian Data dan Informasi Pendidikan

33 JUMLAH SISWA MADRASAH DI JAWA BARAT Education Management Information System - Bagian Data dan Informasi Pendidikan

34 JUMLAH TENAGA PENGAJAR Education Management Information System - Bagian Data dan Informasi Pendidikan

35 Kualifikasi Guru Madrasah Education Management Information System - Bagian Data dan Informasi Pendidikan

36 Kelulusan Madrasah Tahun Pelajaran 2004/2005 * Data dari Pusat Penilaian Depdiknas No.JENJANGPESERTALULUS% TIDAK LULUS % 1 M I M T s , ,7 3 M A : - Program IPA ,794056,72 - Program IPS , ,28 - Program Bahasa ,24525,76 Total , ,72

37 36 MATRIK INDIKATOR KEBERHASILAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENYLENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH BERDASARKAN PP NO. 19 TAHUN 2005 No.KOMPONENINDIKATORKETERCAPAIAN MINIMAL P *) PR *) K *) M *) 1Kurikukulum1.Ketersediaan Kurikulum Nasional AdaV Keterangan : *) Kewenangan 2. Tersebarnya Kuri kulum Lokal AdaV P : Pemerintah Pusat 3. Keterlaksanaan Kur ikulum Nasional SesuaiV PR : Pemerintah Provinsi 4. Keterlaksanaan Ku rikulum Lokal SesuaiV K : Pemerintah Kab/Kota 5. Prosentase Daya se rap Kur.Nasional 75 %V M : Madrasah6. Prosentase daya se rap Kur. Lokal 80 %V

38 37 Lanjutan No.KOMPONENINDIKATORKETERCAPAIAN MINIMAL P *) PR *) K *) M *) 2Peserta Didik1. Angka Partisipasi Kasar (APK) MeningkatVV 2. Angka Partisipasi Murni (APM) MeningkatVVVV 3. Angka Pendaftaran Siswa MeningkatVVVV 4. Angka Putus Sekolah MenurunVV 5. Angka MengulangMenurunVV 6. Kelangsungan Bela jar Siswa MeningkatVV 7. Prosentase Kelulu san 90 %V

39 38 Lanjutan No.KOMPONENINDIKATORKETERCAPAIAN MINIMAL P *) PR *) K *) M *) 3Ketenagaan1. Kinerja Kepala Madrasah BaikVVV 2. Prosentase Guru Berkualitas 75 %VVV 3. Prosentase Guru Berkeahlian 75 %VV 4. Rasio Guru dengan Siswa 1:20VV

40 39 Lanjutan No.KOMPONENINDIKATORKETERCAPAIAN MINIMAL P *) PR *) K *) M *) 4Sarana/Prasarana1.LahanCukupVV 2. BangunanLenngkapVV 3. Perpustakaan Mad.AdaVVVV 4. Alat & Media PenddLengkapVVV 5. PerabotLengkapVV 6. Sarana Olah RagaLengkapVV 7. Sarana KeagamaanAdaVV 8. Aula SerbagunaAdaVVV

41 40 Lanjutan No.KOMPONENINDIKATORKETERCAPAIAN MINIMAL P *) PR *) K *) M *) 5Organisasi1. Struktur OrganisasiAdaV 2. PersonaliaAdaV 3. Uraian TugasAdaV 4. Mekanisme KerjaBaik/LancarV 6Pembiayaan1. Anggaran Pemerintah AdaVVVV 2. Anggaran SwadayaAdaVV 3. Komponen yang dibiayai SeluruhnyaVVV

42 41 Lanjutan No.KOMPONENINDIKATORKETERCAPAIAN MINIMAL P *) PR *) K *) M *) 7Manajemen Madrasah 1. Pemahaman Visi, Misi Madrasah BaikV 2. Tingkat Kehadiran Guru 90 %V 3. Tingkat Kehadiran tenaga Administrasi 90 %V 4. Tingkat Kehadiram Tenaga Kependd. 90 %V 5. Tingkat Kehadiran Siswa 90 %V 6. Tertib AdministrasiLengkapV 7. Kinerja MadrasahBaikV

43 42 Lanjutan No.KOMPONENINDIKATORKETERCAPAIAN MINIMAL P *) PR *) K *) M *) 8Peranserta Masyarakat 1. Dukungan & Peran serta Masyarakat/ Komite Madr./BP3 AdaV 2. Perhatian Orang TuaAdaV 3. Peranserta Tokoh Masyarakat AdaVV 4. Peranserta Dunia Usaha AdaVV

44 WASSALAMU’ALAIKUM Wr. Wb TERIMA KASIH


Download ppt "KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MADRASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM DI JAWA BARAT."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google