Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge? Dr Sigit Riyarto, M.Kes 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge? Dr Sigit Riyarto, M.Kes 1."— Transcript presentasi:

1 Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge? Dr Sigit Riyarto, M.Kes 1

2 Pendahuluan Otto Von Bismarck Asuransi sosial = wajib, potong gaji, khusus utk kesehatan Sir William Beveridge Pajak, sebagian untuk kesehatan, gratis berobat 2

3 Bismarck vs Beveridge Kontribusi (premi) Potongan gaji Perusahaan Benefit package explisit Pembayaran output Kewarganegaraan Pendapatan negara “Negara” Benefit package implisit Pembayaran input (gaji) 3

4 Pilihan Indonesia Secara hukum (de jure), Indonesia telah memilih sistem Asuransi Sosial (Bismarck) – UU SJSN pasal 19: Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip equitas Secara fakta (de facto), Indonesia lebih dominan sistem pajak (Beveridge) daripada asuransi sosial: – Direncanakan akan ada penambahan dana untuk Jamkesmas dan perluasan keanggotaan – Lebih dari 100 kabupaten/kota mempunyai Jamkesda yang tidak menarik iuran anggota – Jampersal menjamin seluruh ibu hamil (termasuk non gakin) 4

5 PEMBENTUKAN BPJS 5

6 TUGAS, FUNGSI, & WEWENANG BPJS 6 T U G A S Menyelenggarakan program Jaminan Sosial sesuai Undang-Undang T U G A S Menyelenggarakan program Jaminan Sosial sesuai Undang-Undang Mengumpulkan iuran Mengelola dan mengembangkan Dana Jaminan Sosial Mengumpulkan dan mengelola data Peserta Membayarkan manfaat atau membiayai pelayanan kesehatan Memberikan laporan mengenai penyelenggaraan program Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Menagih Iuran Menginvestasikan Dana Jaminan sosial Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan Memungut Imbal Jasa Penyelenggaraan Program 6

7 BPJS merupakan Badan Hukum (Pasal 2 ayat (1)) yang mengimplementasikan konsep wali amanat Pengimplementasian konsep wali amanat Dana Jaminan Sosial bukan merupakan kekayaan BPJS (Pasal 17 ayat (1)). BPJS wajib memisahkan kekayaan BPJS dan kekayaan Dana Jaminan Sosial (Pasal 17 ayat (2)). BPJS wajib menyimpan Dana Jaminan Sosial pada bank kustodian (Pasal 17 ayat (3)). BPJS menerima imbal jasa atas pengelolaan Dana Jaminan Sosial (Pasal 15 ayat (1) huruf b). Kelebihan imbal jasa atas biaya pengelolaan akan dikembalikan ke Dana Jaminan Sosial (Penjelasan Pasal 15 ayat (3)). 7 STATUS BPJS SEBAGAI WALI AMANAH

8 ORGAN BPJS Dewan BPJS Direktur Eksekutif Fungsi Keuangan Fungsi Investasi Fungsi Operasional Fungsi Pengendalian Internal Fungsi Lain-Lain 8 Tugas Melaksanakan tugas dan fungsi BPJS Menyusun rencana jangka panjang, rencana kerja, dan anggaran BPJS Menetapkan kebijakan dan mengawasi operasional BPJS Tugas lain sesuai UU Tugas Melaksanakan tugas dan fungsi BPJS Menyusun rencana jangka panjang, rencana kerja, dan anggaran BPJS Menetapkan kebijakan dan mengawasi operasional BPJS Tugas lain sesuai UU Wewenang Mewakili BPJS Mendelegasikan kewenangan mewakili BPJS kepada Direktur Eksekutif Mengelola dan mengembangkan dana jaminan sosial sesuai ketentuan Menetapkan struktur organisasi Mengusulkan penghasilan Wewenang Mewakili BPJS Mendelegasikan kewenangan mewakili BPJS kepada Direktur Eksekutif Mengelola dan mengembangkan dana jaminan sosial sesuai ketentuan Menetapkan struktur organisasi Mengusulkan penghasilan Tugas Memimpin penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS Tugas Memimpin penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS Wewenang Mengangkat dan memberhentikan pegawai BPJS Wewenang Mengangkat dan memberhentikan pegawai BPJS

9 Beberapa Pasal Penting dalam UU BPJS 9

10 Pasal 8 1.Ayat (1): BPJS sebagaimana dimaksud pada pasal 5 berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota negara Republik Indonesia. 2.Ayat (2): BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat mempunyai kantor perwakilan di Propinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota 10

11 Pasal 10 Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. Menerima bantuan iuran dari pemerintah. 11

12 Pasal 57 Sebelum 1 Januari 2014 PT Askes, PT Jamsostek, Asabri dan Taspen tetap berfungsi seperti sekarang. Jamkesmas tetap dibawah Kemenkes 12

13 Pasal 59 Komisaris dan Direksi PT Askes otomatis menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan sampai tahun

14 Pasal 60 Ayat (2) Jamkesmas akan dikelola oleh BPJS Kesehatan, PT Jamsostek dan Asabri akan menyerahkan program JPK ke BPJS Kesehatan Ayat (3) PT Askes bubar tanpa liquidasi dan dijadikan BPJS kesehatan, termasuk semua pegawai dan asetnya 14

15 Bismarck model membutuhkan sektor formal 15

16 Beveridge system membutuhkan pajak tinggi Hanya 19 juta orang Indonesia mempunyai NPWP Penerimaan pajak di Indonesia masih sedikit 16

17 17

18 Diskusi Mana sistem pembiayaan yang lebih baik? 18


Download ppt "Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge? Dr Sigit Riyarto, M.Kes 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google