Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Upaya Percepatan Penyelesaian RTRW Provinsi & Kabupaten/Kota se–Sumatera Utara.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Upaya Percepatan Penyelesaian RTRW Provinsi & Kabupaten/Kota se–Sumatera Utara."— Transcript presentasi:

1 Upaya Percepatan Penyelesaian RTRW Provinsi & Kabupaten/Kota se–Sumatera Utara

2 Ditangani secara terpadu oleh Lembaga/ Instansi yang memiliki tupoksi KOORDINATIF. Multidimensional Multifungsional Multisektor “KOORDINASI” PENATAAN RUANG DI PROVINSI Pendekatan Pengembangan Wilayah

3 RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN OLEH GUBERNUR MENDAGRI Dikoordinasi oleh BKPRN KRONOLOGIS RTRW PROVINSI SUMATERA UTARA Dihasilkan Dilakukan Berkoordinasi d engan BKPRN Persetujuan Substansi Teknis Surat Permintaan Evaluasi dari Gubernur INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG PENYUSUNAN KONSULTASI Substansi Teknis INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG GUBERNUR Menetapkan Raperda menjadi Perda EVALUASI Raperda RTRWP Konsultasi Evaluasi Januari 2008 – oktober 2009 : - Penyusunan Bantek RTRWP oleh Dept. PU - Pembentukan Tim Teknis Revisi Kaw. Hutan & Tim Revisi RTRW - Pembahasan BKPRD Prov denga BKPRD Kab/Kota - Pembahasan Intern BKPRD Prov - Pembahasan BKPRD Prov dengan LSM, PT dan Organisasi Prov - Pembahasan terkait Usulan Revisi Kawasan Hutan Sumut dgn Kab/Kota - Konsultasi Publik dan rapat koordinasi Provinsi berbatasan Permendagri 28/2008 ttg Tata Cara Evaluasi Ranperda RTRD 13 Okt 2009 /Expose BKPRD Prov di Dept. PU 13 Jan 2010 /Expose Revisi Kaw Hutan di Dephut Juni 2010 Penyampaian ke DPRD Prov SU Perda No. 7/2003 ttg RTRWP SU Masukan dari BKPRN

4 Apakah RTRW Kab/Kota harus menunggu RTRW Provinsi ? KEWENANGAN UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Tata Ruang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi (Psl.13) Kabupaten/Kota (Psl.14) UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa (Psl.10) Pemerintah Daerah Provinsi memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta terhadap pelaksanaan penataaan ruang kawasan strategis Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Psl.11) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota dan kawasan strategis Kabupaten/Kota.

5 UU. No.26/2007, Klasifikasi Penataan Ruang : Psl 6 ayat (2) : Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Penjelasan : “Komplementer” bahwa penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya. Pelaksanaan Penataan Ruang : Psl 22 ayat (2) : Penyusunan RTRWP harus memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota. Psl 25 ayat (1) : Penyusunan RTRWK mengacu kpd RTRWN & RTRWP Rekomendasi Rapat Pusat & Regional Sumatera : Secara hukum tidak ada UU yang melarang duluan selesai RTRW Kabupaten/Kota dari pada RTRW Provinsi sepanjang Gubernur memberikan rekomendasi diperbolehkan Lanjutan.....

6 Kapan RTRW Harus Selesai ?  UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Psl.78 ayat 4b) mengamanatkan bahwa RTRW Provinsi harus sudah disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun setelah UU diterbitkan, atau pada bulan April (Psl.78 ayat 4c) mengamanatkan bahwa RTRW Kabupaten/Kota harus sudah disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah UU diterbitkan, atau pada bulan April  Apa sanksinya bila pada bulan April 2009 dan 2010 penyesuaian RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota belum selesai? Secara hukum tidak ada sanksinya, namun secara praktis Provinsi dan Kabupaten/Kota akan menderita banyak sekali kerugian akibat terhambatnya pembangunan dan investasi

7 Bagaimana Materi Muatan RTRW Kab./Kota?  UU 26/2007 ttg Penataan Ruang Pasal 26 serta turunannya Permen PU No. 16 dan 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten dan RTRW Kota, materi muatan RTRW Kabupaten/Kota, sekurangnya harus memuat : 1.Pendahuluan (berisi profil lengkap tata ruang kabupaten/kota) 2.Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten/Kota 3.Rencana Struktur Ruang Kabupaten/Kota 4.Rencana Pola Ruang Kabupaten/Kota 5.Penetapan Kawasan Strategis 6.Arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota (Indikasi Progam) 7.Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota  Sistematika materi muatan RTRW Kabupaten/Kota tepat sama dengan RTRW Provinsi, namun cakupan dan kedalaman keduanya berbeda, karena memiliki skala yang berbeda

8 8 RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA KONSULTASI MENDAGRI Atas Dasar Surat Rekomendasi Dikoordinasi oleh BKPRN Permendagri 28/2008 ttg Tata Cara Evaluasi Ranperda ttg RTRD Dihasilkan Diselenggarakan Dilakukan Dapat Melibatkan Persetujuan Substansi Teknis Surat Permintaan Evaluasi dari Bupati/ Walikota PENYUSUNAN -Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan -RPJPD Kab. Substansi Teknis GUBERNUR C.q. BKPRD Provinsi Surat Reko- mendasi Dihasilkan GUBERNUR Hasil : Dilaporkan Bupati/Walikota Menetapkan Raperda menjadi Perda INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG EVALUASI Raperda RTRWK/K Konsultasi Evaluasi  Hanya Raperda yang telah disetujui DPRD Kab./Kota serta telah mendapat Persetujuan Substansi Teknis dari PU yang akan dievaluasi oleh Gubsu

9 9 No Nama Wilayah Belum Revisi (1) Sedang Revisi (2 ) Proses Rekomendasi ( Provinsi ) ( 3 ) Proses Persetujuan Substansi ( 4 ) Surat Persetujuan Menteri PU (5) Pembaha san Raperda di DPRD ( 6 ) Penetap an Perda ( 7 ) Keterangan ( Permasalahan/ Tindak lanjut) Sumber Dana Penyusun an Materi Teknis RTRW Konsep Raperda Dibahas oleh Provinsi Surat Rekomenda si dari Provinsi Surat Permohonan ke Menteri PU Pembahasa n Dengan Tim BKPRN AKabupaten 1Nias  RTRW disusun melalui dana UNDP tahun 2009 UNDP 2009/ Tapanuli Selatan  Sedang menunggu persetujuan dari provinsi untuk dana APBD di tampung untuk proses legalisasi APBD Tapanuli Utara  Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Kabupaten APBD Prov Tapanuli Tengah  Sedang dalam proses tender di Prov.Su, direncanakan pada bulan Juni terbit SPMK APBD Prov Dairi  Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Kabupaten APBD Prov Labuhan Batu  Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Kabupaten APBD Prov Asahan  Sedang dalam proses konsultasi ke Povinsi APBD 2007 Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Permohonan Persetujuan Substansi RTRW di Sumatera Utara

10 10 No Nama Wilayah Belu m Revi si (1) Sedang Revisi (2 ) Proses Rekomendasi ( Provinsi ) ( 3 ) Proses Persetujuan Substansi ( 4 ) Surat Persetujua n Menteri PU (5) Pembah asan Raperda di DPRD ( 6 ) Peneta pan Perda ( 7 ) Keterangan ( Permasalahan/ Tindak lanjut) Sumber Dana Penyusu nan Materi Teknis RTRW Konsep Raperd a Dibahas oleh Provinsi Surat Rekomen dasi dari Provinsi Surat Permohon an ke Menteri PU Pembaha san Dengan Tim BKPRN 8 Simalung un  Sedang dalam proses penyusunan Raperda APBD Langkat  Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Kabupaten APBD Prov Deli Serdang  No. 050 / 6329 thn 2009 Sedang dalam proses revisi konsultasi uji Pembahasan materi substansi di Prov.Su (BKPRD Prov.Su) APBN Toba Samosir  Sedang dalam proses revisi konsultasi uji materi substansi di Prov.Su APBN Mandail ing Natal  Sedang proses konsultasi ke Prov.Su APBN Humbang Hasudut an  Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Kabupaten APBD Pakpak Barat  No. 050 / (10 Des 2009) Surat rekomendasi GubSU Desember 2009 APBD LANJUTAN

11 11 No Nama Wilayah Belu m Revi si (1) Sedang Revisi (2 ) Proses Rekomendasi ( Provinsi ) ( 3 ) Proses Persetujuan Substansi ( 4 ) Surat Persetujua n Menteri PU (5) Pembah asan Raperda di DPRD ( 6 ) Peneta pan Perda ( 7 ) Keterangan ( Permasalahan/ Tindak lanjut) Sumber Dana Penyusu nan Materi Teknis RTRW Konsep Raperd a Dibahas oleh Provinsi Surat Rekomen dasi dari Provinsi Surat Permohon an ke Menteri PU Pembaha san Dengan Tim BKPRN 15Samosir  Sedang dalam proses revisi konsultasi uji materi substansi di Prov.Su APBD Nias Selatan  Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Kabupaten UNDP 2009/ Serdang Bedagai  Dalam tahap revisi RTRW (finalisasi) APBD Karo  Sedang dalam proses pembahasan draft Raperda di Kabupaten APBD Prov Batu Bara  Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Kabupaten APBD Padang Lawas  Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Kabupaten APBD Prov Padang Lawas Utara  Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Kabupaten APBN LANJUTAN

12 12 No Nama Wilayah Belu m Revi si (1) Sedang Revisi (2 ) Proses Rekomendasi ( Provinsi ) ( 3 ) Proses Persetujuan Substansi ( 4 ) Surat Persetujua n Menteri PU (5) Pembah asan Raperda di DPRD ( 6 ) Peneta pan Perda ( 7 ) Keterangan ( Permasalahan/ Tindak lanjut) Sumber Dana Penyusu nan Materi Teknis RTRW Konsep Raperd a Dibahas oleh Provinsi Surat Rekomen dasi dari Provinsi Surat Permohon an ke Menteri PU Pembaha san Dengan Tim BKPRN 22 Labuhan Batu selatan  Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Kabupaten APBD Labuhan Batu Utara  Sedang dalam proses tender di Prov.Su, direncanakan pada bulan Juni terbit SPMK APBN Nias Barat  Sedang dalam proses tender di Prov.Su, direncanakan pada bulan Juni terbit SPMK APBN Nias Utara  Sedang dalam proses tender di Prov.Su, direncanakan pada bulan Juni terbit SPMK APBN 2010 BKOTA 1Medan No. 050 / 5517 (17 Juli 2009)  No. 650/14207 (6 Okt 2009) Masih perbaikan materi teknis dan raperda APBD LANJUTAN

13 13 No Nama Wilayah Belu m Revi si (1) Sedang Revisi (2 ) Proses Rekomendasi ( Provinsi ) ( 3 ) Proses Persetujuan Substansi ( 4 ) Surat Persetujua n Menteri PU (5) Pembah asan Raperda di DPRD ( 6 ) Peneta pan Perda ( 7 ) Keterangan ( Permasalahan/ Tindak lanjut) Sumber Dana Penyusu nan Materi Teknis RTRW Konsep Raperd a Dibahas oleh Provinsi Surat Rekomen dasi dari Provinsi Surat Permohon an ke Menteri PU Pembaha san Dengan Tim BKPRN 2Sibolga  Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Pemko APBD Tanjung Balai   Materi teknis telah selesei disusun & sudah ada di provinsi  Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Pemko APBD Prov Pematang Siantar  Sedang dalam proses tender di Prov.Su, direncanakan pada bulan Juni terbit SPMK APBD Prov Tebing Tinggi   Sedang dalam proses revisi konsultasi uji materi substansi di Prov.Su  Sedang menunggu rekomendasi dari provinsi APBN LANJUTAN

14 14 No Nama Wilayah Belu m Revi si (1) Sedang Revisi (2 ) Proses Rekomendasi ( Provinsi ) ( 3 ) Proses Persetujuan Substansi ( 4 ) Surat Persetujua n Menteri PU (5) Pembah asan Raperda di DPRD ( 6 ) Peneta pan Perda ( 7 ) Keterangan ( Permasalahan/ Tindak lanjut) Sumber Dana Penyusu nan Materi Teknis RTRW Konsep Raperd a Dibahas oleh Provinsi Surat Rekomen dasi dari Provinsi Surat Permohon an ke Menteri PU Pembaha san Dengan Tim BKPRN 6 Kota Binjai   Sedang dalam proses pembahasan Raperda di Pemko  Materi teknis sudah jadi dan sekarang sudah di provinsi  Beberapa hal yang belum ada dan menunggu jawaban dari provinsi  Kesepakatan dengan kabupaten/kota bersebelahan APBN Kota Padang Sidempu an  Sedang dalam proses tender di Prov.Su, direncanakan pada bulan Junl terbit SPMK APBN Gunungsi toli  Sedang dalam proses tender di Prov.Su, direncanakan pada bulan Juni terbit SPMK APBN LANJUTAN

15 Jadwal Konsultasi Ranperda tentang RTRW Kab./Kota Bagi yang telah selesai menyusun RTRW agar segera melakukan Proses Konsultasi ke Provinsi & PU Kab./Kota yang terlanjur menyusun RTRW sebelum tahun 2007, agar menyesuaikan RTRWnya dengan UU No.27/2007, Permen PU 16 & 17 Tahun 2009, dan PP 15/2010 Proses legalisasi agar mengikuti Permendagri 28/2008 ttg Tata Cara Evaluasi ttg Ranperda RTRD 15 Sewaktu ekspose dalam proses konsultasi, yang melakukan ekspose adalah Pemerintah Daerah, TIDAK diwakilkan kepada KONSULTAN

16 RTRW Instrumen pembangunan Jerat hukum RTRW = Pisau Bermata Dua Ketentuan sanksi UU No. 26/ 2007 Pasal 69 s.d pasal 75 Ketentuan sanksi ini mengikat semua pihak, baik pelanggar ketentuan RTRW maupun aparat pemberi ijin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya adalah kita semua sebagai bagian dari institusi yang berwenang memberikan persetujuan substansi.

17 KORBAN AKIBAT PELANGGARAN “TATA RUANG” Kasus alih fungsi hutan lindung untuk menjadi ibukota Bintan di Pulau Bintan, Kepulauan Riau Kasus alih fungsi hutan lindung menjadi pelabuhan Tanjung Siapi-api, Banyuasin, Sumatera Selatan Kasus lain…???? SIAPA MENYUSUL…????

18


Download ppt "Upaya Percepatan Penyelesaian RTRW Provinsi & Kabupaten/Kota se–Sumatera Utara."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google