Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

P O L I T I K Ditinjau Dari Agama Buddha Pertemuan ke 14.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "P O L I T I K Ditinjau Dari Agama Buddha Pertemuan ke 14."— Transcript presentasi:

1 P O L I T I K Ditinjau Dari Agama Buddha Pertemuan ke 14

2 Pengertian politik Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuat keputusan, khususnya dalam negara. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

3 Hubungan Politik Dan Agama Dasar agama : Moralitas Kesucian Keyakinan Kebijaksanaan Dasar politik : Kekuasaan Kekuatan Sepanjang sejarah, agama sering dimanfaatkan untuk memberi kewenangan pada pihak penguasa. Buddha tidak berusaha mempengaruhi kekuatan politik untuk menyiarkan ajaran-Nya, (meskipun Buddha berasal dari keluarga kerajaan) tidak juga mengijinkan ajaran-Nya disalahgunkan untuk menguasai kekuatan politik

4 Pemerintahan Yang Baik Dalam Agama Buddha Jika penguasa suatu negara adil dan baik, para menteri menjadi adil dan baik; jika para menteri adil dan baik, para pejabat tinggi menjadi adil dan baik; jika para pejabat tinggi adil dan baik, para bawahan menjadi adil dan baik;jika para bawahan adil dan baik, rakyat menjadi adil dan baik.(Anguttara nikaya) Pelanggaran susila dan kejahatan, seperti pencurian,penipuan,kekerasan,kebencian, dapat muncul dari kemelaratan. Para raja dan pemerintah mungkin mencoba untuk menekan kejahatan melalui hukuman, tapi memberantas kejahatan dnegan kekerasan adalah sia-sia.(Cakkavatti sihanada sutta) Sang buddha menyarankan pengembangan ekonomi sebagai pengganti kekerasan untuk mengurangi kejahatan.(Kutadanta sutta)

5 Pemerintahan Yang Baik Dalam Agama Buddha harus berlaku adil dan tidak mendiskriminasi antara satu kelompok warga Negara tertentu terhadap yang lainnya tidak menyimpan segala bentuk kebencian terhadap warga negaranya tidak takut terhadap apapun dalam pelaksanaan hukum harus memiliki pemahaman yang jelas tentang hukum untuk dilaksanakan

6 Dasa Raja Dharma (10 peraturan bagi pemerintah yang baik) : 6.Menjalani hidup sederhana agar diteladani warga Negara (tapa) 7.Bebas dari kebencian / amarah apapun (akkhoda) 8.Menerapkan prinsip tanpa kekerasan (avihimsa) 9.Memiliki kesabaran (khanti) 10.Menghormati pendapat rakyat untuk memajukan perdamaian dan keselarasan (avirodhana) 1.Kedermawanan (dana). Pemerintah bertanggungjawab memelihara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2.Memelihara sifat moral yang luhur (sila) 3.Kesediaan untuk mengorbankan kepentingan diri sendiri demi kesejahteraan warga Negara (pariccaga) 4.Jujur dan memelihara ketulusan hati (ajjava) 5.Baik dan lemah lembut (maddava)

7 Syarat Kesejahteraan Suatu Negara 1. Sering mengadakan pertemuan dan permusyawaratan yang mengikut sertakan orang banyak (sekarang = demokrasi) 2. Berhimpun dengan rukun, berkembang dengan rukun, mencapai mufakat, dan menyelesaikan segala sesuatunya dengan rukun 3. Menjunjung konstitusi yang berlaku, tidak memberlakukan apa yang belum diundangkan, tidak juga meniadakan apa yang telah diundangkan. 4. Menghormati dan menyokong para sesepuh/pemimpin, juga memeperhatikan amanat mereka 5. Melindungi dan menghormati kedudukan wanita 6. Memelihara dan tidak mengabaikan kewajiban agama. 7. Melindungi orang-orang suci dan bijaksana.

8 Be Happy


Download ppt "P O L I T I K Ditinjau Dari Agama Buddha Pertemuan ke 14."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google