Birokrasi dan Pelayanan Publik

Presentasi berjudul: "Birokrasi dan Pelayanan Publik"— Transcript presentasi:

1 Birokrasi dan Pelayanan Publik
Model The Old Public Administration

2 Studi-studi administrasi publik sering merujuk pada tulisan Woodrwo Wilson. Paradigma yang dikemukakan adalah adanya pemisahan antara domain politik dan administrasi; Politik adalah domain yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan atau ekspresi dari keinginan-keinginan negara; Administrasi berkaitan dengan eksekusi dari kebijakan-kebijakan atau keinginan-keinginan itu.

3 Studi-studi administrasi publik, dalam pandangan Woodrow Wilson, lebih merujuk pada tugas-tugas negara yang dilakukan oleh aparatur negara. Tugas-tugas demikian dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut birokrasi; Birokrasi tidak hanya mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan memberikan jasa pelayanan publik. Lembaga ini juga harus netral secara politik.

4 Karena itu, ada dua elemen penting di dalam administradi publik, di dalam perspektif itu.
Pertama adalah adanya pemisahan yang tegas antara politik dan administrasi (birokrasi), atau antara pejabat-pejabat yang dipilih, dan administrator yang harus memiliki ‘neutral competence’. Kedua, yang berkaitan dengan pembentukan struktur dan manajemen administrasi yang memungkinkan organisasi publik dan yang menjalankannya bertindak seefisien mungkin.

5 Poin-Poin penting Layanan Publik di dalam Perspektif Old Public Administration
Fokus dari pemerintah adalah adanya pelayanan langsung jasa-jasa melalui agen-agen pemerintah, baik yang sudah ada maupun yang baru; Kebijakan publik dan administrasi berkaitan dengan perencanaan dan implementasi kebijakan-kebijakan, untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara politik;

6 Administrator publik itu memiliki peran yang terbatas di dalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik, tetapi lebih pada mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik itu; Pelayanan publik itu harus dilakukan oleh para administrator yang harus akuntabel terhadap pejabat-pejabat politik (yang dipilih); Para administrator itu harus bertanggungjawab kepada pemimpin-pemimpin politik yang dipilih secara demokratis.

7 Program-program untuk publik itu sebaiknya dilakukan melalui pengorganisasian yang tersusun secara hirarkis, di mana manajer melakukan kontrol terhadap organisasi dari atas; Nilai-nilai dasar dari organisasi publik adalah efisien dan rasional; Organisasi publik yang berjalan secara efisien adalah yang bercorak tertutup; di mana masyarakat seminimal mungkin terlibat di dalamnya; Peran administrator publik acapkali dibatasi sebagai ‘planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting’.

8 Model New Public Management
Secara sederhana, New Public Management (NPM) merupakan penggunaan pendekatan-pendekatan yang ada di dalam sektor swasta atau bisnis ke dalam sektor publik; Pendekatan demikian muncul tidak lepas dari pandangan bahwa organisasi sektor swasta atau bisnis telah berjalan lebih baik dari sektor publik; Menjalankan pemerintahan, menurut pandangan ini, bisa dilakukan sebagaimana sektor bisnis.

9 Melalui pandangan ini, relasi antara agent-agent publik dengan para pengguna, digambarkan tidak berbeda dengan transaksi-transaksi yang ada di pasar; Karena itu, menurut pandangan ini, para manajer sektor publik dituntut untuk menemukan cara-cara yang baru dan inovatif di dalam memberikan pelayanan publik, sebagaimana terjadi di sektor swasta. NPM menekankan penggunaan prinsip-prinsip di dalam mekanisme pasar di dalam memberikan pelayanan publik.

10 Adanya persaingan di antara agen-agen pelayanan publik, dan antara agent pelayanan publik dengan swasta, merupakan bagian dari aplikasi mekanisme pasar; Para manajer layanan publik dituntut meningkatkan produktivitas, dan mencari mekanisme alternatif di dalam memberikan pelayanan berdasar perspektif dan asumsi-asumsi ekonomi; Para manajer itu dituntut memberi penekanan pada akuntabilitas terhadap ‘pelanggaan’ dan memiliki kinerja yang bagus, melakukan restukturasi birokrasi agen-agen pemerintahan, melakukan rdifinisi tentang misi organisasi, melakukan pentahapan proses-proses pelayanan yang jelas, dan adanya desentralisasi pembuatan keputusan.

11 Prinsip-prinsip pokok di dalam NPM
Catalytic government, steering rather than rowing; Community-owned government, empowering rather than serving; Competitive government, injecting competition into service delivery; Mission-driven government, transforming rule-driven organisation;

12 Results-oriented government, funding outcomes, not inputs;
Customer-driven government, meeting the needs of the customer, not the bureaucracy; Enterprising government, earning rather than spending; Anticipatory government, prevention rather than cure; Decentralized government, from hierarchy to participation and teamwork; Market-oriented government, leveraging change through the market.

13 Model New Public Service (NPS)
Kritik Terhadap NPM Model NMP terlalu menekankan pada nilai-nilai tertentu seperti efisiensi, rasionalitas dan bisnis di dalam pelayanan publik. Hal ini dipandang bertentangan dengan nilai-nilai kepentingan publik dan demokrasi; Mengelola pemerintahan berbeda dengan mengelola bisnis; Kepentingan publik berbeda dengan kepentingan pribadi (self-interested)

14 Akar dari New Public Service
Pertama adalah teori-teori ‘democratic citizenship’. Model NPS dipengaruhi oleh berkembangnya teori yang mengedepankan kewarganegarasan dan demokrasi. Kewarganegaraan sendiri bisa dipahami melalui dua cara. Pertama, berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban warga negara sebagaimana terdapat di dalam sistem hukum. Kedua, berkaitan dengan keanggotaan seseorang ke dalam suatu komunitas politik

15 Kewarganegaraan bisa dikaitkan dengan relasi antara negara dan warganya. Negara memiliki tanggungjawab untuk menjamin adanya interelasi yang bebas dan adil antar warga negara, untuk memperjuangkan kepentingannya; Relasi antar warga negara tidak hanya berkaitan dengan kepentingan diri sendiri, melainkan juga adanya kepercayaan antara satu dengan yang lain.

16 Kedua, adalah model-model community and civil society.
Warga negara itu pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan diri mereka sendiri, melainkan juga kelompok. Kelompok tidak hanya memungkinkan setiap individu berinteraksi satu sama lain, melainkan juga adanya bangunan kerjasama, networking, saling percaya, termasuk di dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan bersama.

17 Ketiga, dipengaruhi oleh organisational humanism and new public administration;
Pada masa lalu, teori-teori organisasi lebih dekat dengan adanya otoritas yang top-down, kontrol hirarkhis, dan standard operasi prosedur; Belakangan, berkembang teori-teori organisasi yang lebih humanis, yang bersentuhan dengan masalah moral dan kebebasan.

18 Keempat, berkembangnya postmodern di dalam administrasi publik.
Pada masa lalu mainstream di dalam pendekatan administrasi publik lebih bercorak positivisatik. Bahwa, administrasi publik, sebagaimana ilmu sosial lainnya harus dipahami sebagaimana ilmu-ilmu eksakta; Di sini, studi admnistrasi publik lalu memisahkan antara fakta dengan nilai; Fakta-fakta itu harus diukur, sebagaimana mengikur fakta-fakta eksakta.

19 Pada kenyataannya, fakta dan nilai itu tidak bisa dipisahkan begitu saja. Perilaku manusia pada dasarnya tidak lepas dari nilai-nilai yang hidup di dalam dirinya; Memahami perilaku manusia, dengan demikian, tidak bisa hanya mengedepankan nilai-nilai rasional, efisiensi, dan lainnya; Administrasi publik harus dipahami tentang beragam wacana yang berkembang, baik di antara warga negara, administratur, maupun antara warga negara dan administratur.

20 Prinsip-prinsip di dalam NPS
Serve Citizens, Not Consumers. Kepentingan publik pada dasarnya merupakan hasil dialog tentang nilai-nilai bersama. Bukan sekadar kumpulan kepentingan individu-individu. Pelayanan publik, dengan demikian, bukan sekadar melayani individu-individu; Seek the Public Interest. Administrasi publik harus mampu menemukan kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan individu-individu;

21 Value Citizenship over Entrepreneurship
Value Citizenship over Entrepreneurship. Kepentingan publik lebih baik dijalankan oleh pelayan publik dan warga negara yang sama-sama memiliki komitmen untuk kepentingan bersama, daripada dijalankan oleh para manajer yang memahami uang publik sebagaimana milik mereka sendiri; Think strategically, Act Democratically. Kebijakan dan program untuk publik dicapai melalui cara-cara yang strategis dan atas keputusan-keputusan bersama;

22 Recognize that accountability is not simple
Recognize that accountability is not simple. Perhatian para pelayanan publik tidak sekadar mekanisme pasar. Mereka harus memperhatikan peraturan, perundangan, nilai-nilai, norma-norma, standar profesional, dan kepentingan warga negara; Serve Rather Than Steer. Para pelayanan publik harus mengedepankan sharing satu sama lain, nilai-nilai kepemimpinan untuk membantu masyarakat, daripada pengarahkan dan mengontrolnya.

23 Value People, Not Just Productivity
Value People, Not Just Productivity. Organisasi publik dan jaringannya di dalam bekerja tidak lebih mementingkan adanya produktivitas. Lebih dari itu, lebih mementingkan proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama dan adanya penghargaan terhadap setiap orang.