Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

IR. AMBAR RAHAYU, MNS DIREKTUR PEMADUAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM BKKBN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "IR. AMBAR RAHAYU, MNS DIREKTUR PEMADUAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM BKKBN."— Transcript presentasi:

1 IR. AMBAR RAHAYU, MNS DIREKTUR PEMADUAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM BKKBN

2  UU 17 tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun  RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia (UUD RI 1945)  RPJPN dijabarkan menjadi RPJMN untuk periode 5 tahunan  RPJPN menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMN yang memuat visi, misi dan program Presiden

3 ANTISIPASI RPJMN ARAH RPJMN Membaiknya pelaksanaan desentralisasi Program KB Meningkatnya kualitas pelayanan Program KB Terpenuhinya SPM di semua tingkatan pemerintah Meningkatnya kualitas pembangunan SDM Meningkatnya kesertaan ber KB dalam mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera Kebijakan desentralisasi & pembagian kewenangan urusan wajib bidang Keluarga Berencana Kualitas Pelayanan Publik yang sesuai dengan Pedoman Norma, Standar, Kriteria, Prosedur Pelayanan Dasar Bidang Keluarga Berencana Terpenuhinya SPM sesuai Pedoman Penerapan & Evaluasi Pencapaian SPM bidang Keluarga Berencana

4 UU NO. 32/ 2004  UU 12 / 2008 PEMERINTAH DAERAH PP NO. 65 / 2005 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PP NO. 38 / 2007 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PP No. 6 – 2008 EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DESENTRALISASI SPM PUSAT, PROVINSI, KAB/KOTA NSPK EKKPPD

5 5 PERENCANAAN STRATEJIK PROSES SISTEMATISBERKELANJUTAN ANGGOTA PEMANDU ORGANISASI PROSEDUR DAN LANGKAH OPERASIONAL CARA MENGUKUR KEBERHASILAN PERENCANAAN STRATEJIK ADALAH PROSES YANG SISTEMATIS DAN BERKELANJUTAN DIMANA PARA ANGGOTA PEMANDU ORGANISASI MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENAI MASA DEPAN ORGANISASI, MENGEMBANGKAN PROSEDUR DAN LANGKAH OPERASIONAL YANG DIPERLUKAN UNTUK MENCAPAI MASA DEPAN TERSEBUT DAN MENENTUKAN CARA MENGUKUR KEBERHASILAN TERSEBUT. (Goodstein, 1993).

6 Pra Perencanaan data basis Perencanan Proposal program dan anggaran Pasca Perencanaan monitoring dan evaluasi

7 DOKUMENNASIONALDAERAH RPJP (20 Tahun) Penjabaran tujuan nasional sesuai dgn Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional RPJM (5 tahun) Berpedoman pada RPJP NasionalRPJM Daerah berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional Renstra (5 tahun) Renstra KL : Berpedoman pada RPJM Nasional Renstra SKPD : Berpedoman pada RPJM Daerah RKP (1 tahun) RKP Nasional merupakan penjabaran dari RPJM Nasional RKP Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional Renja (1 tahun) Renja KL : Berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif Renja-SKPD : Berpedoman pada Renstra-SKPD dan mengacu pada RKP Daerah Kedudukan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah Sumber : UU No. 25 Tahun 2004

8 DOKUMENNASIONALDAERAH RPJP (20 Tahun) Penjabaran Tujuan Nasional ke dalam :  Visi dan Penjabarannya;  Misi;  Arah Pembangunan Nasional : - Kewilayahan - sarana – Prasarana - Bidang Kehidupan Mengacu kepada RPJP Nasional, dan memuat  Visi dan Penjabarannya;  Misi;  Arah Pembangunan Nasional : - Kewilayahan - Urusan Wajib - Urusan Pilihan RPJM (5 tahun) Penjabaran Visi, Misi, Program Presiden, berpedoman pada RPJM Nasional, dan memuat :  Strategi Pembangunan Nasional  Kebijakan Umum  Kerangka Ekonomi Makro  Program Kementrian, Lintas Kementrian, Kewilayahan dan Lintas Kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam kerengka regulasi dan kerangka anggaran Penjabaran Visi, Misi, Program Kepala Daerah, berpedoman pada RPJP Daerah Memperhatikan RPJM Naional, dan memuat :  Strategi Pembangunan Daerah  Kebijakan Umum  Kerangka Ekonomi Makro  Kebijakan Umum  Arah kebijakan Keuangan Daerah  Program-program SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan dan Lintas Kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam kerengka regulasi dan kerangka anggaran Muatan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah

9 DOKUMENNASIONALDAERAH Renstra (5 tahun) Renstra KL berpedoman pada RPJM Nasional dan Memuat ; Visi, misi, tujuan,strategi, kebijakan, program, dan kegiatan indikatif pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementrian/lembaga Renstra SKPD berpedoman pada RPJM Daerah dan Memuat ; Visi, misi, tujuan,strategi, kebijakan, program, dan kegiatan indikatif pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD RKP (1 tahun) RKP Nasional merupakan Penjabaran RPJM Nasional dan memuat : -Prioritas Pembangunan NAsional - Rancangan Kerengka Ekonomi Makro Nasional - Arah Kebijakan Fiskal Program Kementrian, Lintas Kementrian, Kewilayahan dan Lintas Kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam kerengka regulasi dan kerangka anggaran RKP Daerah merupakan Penjabaran RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional dan memuat : -Prioritas Pembangunan Daerah - Rancangan Kerengka Ekonomi Makro Daerah - Arah Kebijakan Fiskal - Program SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan dan Lintas Kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam kerengka regulasi dan kerangka anggaran Renja (1 tahun) Renja KL merupakan penjabaran dari Renstra KL, dan memuat : Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakanoleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD, dan memuat : Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Sumber : UU No. 25 Tahun 2004 Lanjutan

10 DOKUMENNASIONALDAERAH Renstra (5 tahun) Renstra KL berpedoman pada RPJM Nasional dan Memuat ; Visi, misi, tujuan,strategi, kebijakan, program, dan kegiatan indikatif pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementrian/lembaga Renstra SKPD berpedoman pada RPJM Daerah dan Memuat ; Visi, misi, tujuan,strategi, kebijakan, program, dan kegiatan indikatif pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD RKP (1 tahun) RKP Nasional merupakan Penjabaran RPJM Nasional dan memuat : -Prioritas Pembangunan NAsional - Rancangan Kerengka Ekonomi Makro Nasional - Arah Kebijakan Fiskal Program Kementrian, Lintas Kementrian, Kewilayahan dan Lintas Kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam kerengka regulasi dan kerangka anggaran RKP Daerah merupakan Penjabaran RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional dan memuat : -Prioritas Pembangunan Daerah - Rancangan Kerengka Ekonomi Makro Daerah - Arah Kebijakan Fiskal - Program SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan dan Lintas Kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam kerengka regulasi dan kerangka anggaran Renja (1 tahun) Renja KL merupakan penjabaran dari Renstra KL, dan memuat : Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakanoleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD, dan memuat : Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Sumber : UU No. 25 Tahun 2004 Lanjutan

11 11 UU 17/2007 (RPJPN 2005 – 2025) RPJMN (UU 25/2004) RKP APBN KEPPRES TENTANG RINCIAN APBN RENSTRA RENJA RKA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERENCANAAN PENGANGGARA N PELAKSANAAN PELAPORAN PENGAWASAN PP 8/2006 LAP. KINERJA LAP. KEUANGAN HUBUNGAN ANTARA SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

12 RPJP NASIONAL RPJM NASIONAL RENSTRA-KL RKP NASIONAL RENJA-KL RPJP DAERAH RPJM DAERAH RENSTRA-SKPD RKP DAERAH RENJA-SKPD 20 Tahun 5 Tahun 1 Tahun HUBUNGAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

13 SINKRONISASI PENYUSUNAN RAPBD (UU 17/2003, UU 25/2004, UU 17/2007, UU 32/2004, DAN UU 33/2004) RPJMD RPJMN Renstra SKPD Renja SKPD RKA-SKPD RKP RKPD KUA PPAS Nota Kesepakatan Pimpinan DPRD dgn KDH Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tim Anggaran Pemda RAPERDA APBD Dibahas bersama DPRD 5 tahun 1 tahun RPJPN RPJPD

14 14 SISTEM PERENCANAAN SISTEM AKIP SISTEM PENGANGGARAN RPJP RPJM RKP RENSTRA RENCANA KINERJA PENETAPAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA LAKIP EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA LKJ KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH/MTEF PAGU ANGGARAN RKA LAPORAN KEUANGAN LKKIP UU 1/2004 AUDIT (BPK) UU 15/2004 UU 17/2003 INPRES 7/1999 UU 17/2007 UU 25/2004 KETERKAITAN SISTEM PERENCANAAN, SAKIP, DAN PENGANGGARAN

15 Pemerintah Pusat Renstra-KL Renja-KL RPJM NasRKP Nas RPJP Nas Pemerintah Daerah Renstra-SKPD RenjaSKPD RPJM DaerahRKP Daerah RPJP Daerah Anggaran kl R-APBN Daftar APBN APBN Anggaran SKPDDaftar APBD R-APBDAPBD Didiskusikan melalui Musrenbang Berpedoman pada UU No. 25/2004 Sebagai Referensi Sebagai Pedoman Dijelaskan Berpedoman pada UU No. 17/2003 ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN NASIONAL DAN DAERAH (Menurut UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2003)

16  Menurunkan TFR menjadi 2,1  Laju pertumbuhan penduduk 1,1  Meningkatkan CPR menjadi 65%  Meningkatkan CPR KPS dan KS I  Menurunkan Unmet Need 5%  Meningkatkan penggarapan daerah tertinggal, terpencil, kumuh, kepulauan dll

17  Program penyerasian dan penyelarasan Kebijakan Kependudukan  Program Pengaturan Kehamilan dan Pemenuhan Hak-hak Reproduksi  Program Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja  Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera

18 TAHUN JUMLAH PUS PA/PUS (%) J E N I S K O N T R A S E P S I JUMLAH IUDMOPMOWIMPLANTSUNTIKPILKOND. A B S O L U T (000) ,265,865,83.210,1242,81.811,52.167, ,67.448,1237, , ,266,43.386,2314,71.903,82.297, ,07.328,9381, , ,666,83.557,9383,91.993,62.423, ,07.218,7521, , ,167,33.734,0456,02.086,02.553, ,27.099,4666, , ,167,93.914,6530,32.180,62.67, ,16.971,2816, ,0 P E R S E N T A S E ,265,865,811,70,96,67,945,127,10,9100, ,266,412,11,16,88,244,426,11,4100, ,666,812,41,37,08,543,825,21,8100, ,167,312,81,67,18,743,224,32,3100, ,167,913,11,87,39,042,623,42,7100,0 PERKIRAAN PERMINTAAN MASYARAKAT (PPM) MENJADI PESERTA KB AKTIF, INDONESIA, TAHUN

19 TAHUN J E N I S K O N T R A S E P S I JUMLAH IUDMOPMOWIMPSUNTIKPILKONDOM A B S O L U T (000) ,360,095,2181,22.363,62.274,7220,25.655, ,970,998,3188,52.373,22.227,2278,25.709, ,973,6101,0195,52.383,62.183,6334,25.764, ,276,6104,0202,72,392,02.136,4392,05.816, ,879,5107,5210,32.401,92.087,2452,25.873,1 P E R S E N T A S E 20058,01,21,73,241,840,23,9100, ,31,21,73,341,639,04,9100, ,61,31,83,441,437,95,8100, ,81,31,83,541,136,76,7100, ,11,41,83,640,935,57,7100,0 PERKIRAAN PERMINTAAN MASYARAKAT (PPM) MENJADI PESERTA KB BARU, INDONESIA, TAHUN

20


Download ppt "IR. AMBAR RAHAYU, MNS DIREKTUR PEMADUAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM BKKBN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google